Ditemukan 8992 data
191 — 50
BNI Persero Tbk dengansuratnya Nomor: KPN/1/201 tanggal 23 Desember 2013; Bahwa sekarang ini jabatan ahli selaku Head of Regional Compliancedi Kantor Wilayah Jakarta Selatan; Bahwa standar aturan dan pedoman yang diberikan oleh BImekanismenya berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI)Nomor: 7/2/PBV2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang PenilaianKualitas Aktiva Bank Umum dan Nomor: 7/3/PBV2005 tanggal 20Januari 2005 tentang batas Maksimum Pemberian Kredit; Bahwa PT.
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
159 — 166
IMMS, didapatkan melalui laporan dari KPH Probolinggo kepadaKepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dimana Biro PerencanaanSDH & Perusahaan, tempat saksi bekerja, mendapat tembusan laporannya.Bahwa saksi beserta tim juru ukur Biro Perencanaan SDH & Perusahaanmelakukan peninjauan dan pengukuran kawasan hutan yang telah dieksploitasioleh PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, S.T. Diwakili Oleh : ANDREAS TIMOTY
84 — 78
1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Modal Kerja (KMK) dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor: 030/SE/IX/JKS tanggal 15 September 2014;
108. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir analisa keuangan debitur PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 22/09/2014;
109. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Hasil Compliane Review No: KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, yang ditandatangani oleh Divisi Kepatuhan, Regional
111 — 0
Papua Nomor 400/2/TAHUN 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2014; 4. 1 (satu) lembar Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.23 MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 perihal Percepatan Penyaluran Raskin Tahun 2014, ditujukan kepada Gubernur seIndonesia;5. 1 (satu) lembar Faksimili Dalam Negeri dari Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG kepada Kepala Divisi Regional
Terbanding/Terdakwa : PAUL ANDERSON WARIORI
110 — 63
Kasih tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan Pembangunan, Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional tanggal 25 Oktober 2021;
- 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 954/78/4/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, tanggal 20 April 2021;
- 1 (satu) lembar
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
744 — 649
Kan ini harus diundangkan melalui lembaran negara, lembarandaerah, kemudian setelah itu masuk di dalam lembaran negara ataulembaran daerah mestinya tidak ada alasan untuk menyatakan seseorangatau. masyarakat tidak tahu ada peraturan perundangundangan,analoginya seperti itu;Bahwa pengaturan jarak itu tidak hanya diatur untuk kawasan industrisektor lain seperti PUPR juga mengatur jarak minimal bahkan dalambentuk PP dari TPA sampah regional minimal 1 kilometer, kKemudian sektorpariwisata juga mengatur
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRIAS TANUDJAJA Diwakili Oleh : Mustofah Abidin, S.H., M.H.
243 — 122
126 — 22
kemudian disalurkan ke masyarakat korban gempa, melalui kelompokmasyarakat, yang tergabung dalam KSMP (Kelompok Swadaya MasyarakatPerumahan) ;Bahwa penyaluran dana/uang bantuan dari Pemerintah diberikan untuk masyarakatkorban gempa bumi tersebut, di Desa Jambu Kidul dikoordinir oleh Bu WIYANTIKepala Desa Jambu Kidul, dibantu oleh Fasrumantara lain Para Terdakwa(ARROYAN, JEFFRY dan SUPERIYO);Bahwa disebut Bantuan BLMP RR Susulan karena sebelumnya Pemerintahpernah memberikan Bantuan BLMP RR Murni/ Regional
saksi masih bisa dihuni, sehinggakerusakan rumah, masuk dalam katagori rusak ringan ;Bahwa setelah terjadi Gempa Bumi di daerah tempat tinggal saksi tahun 2006,pada tahun 2007, Pemerintah pernah memberikan bantuan kepada masyarakat yangrumahnya rusak akibat terkena gempa, dan bantuan diberikan kepada masyarakattersebut, berupa uang tunai, melalui program BLMP RR Susulan ;Bahwa bantuan tersebut disebut bantuan BLMP RR Susulan, karena sebelumnyaPemerintah pernah memberikan Bantuan BLMP RR Murni/ Regional
rumah saksi masih bisa dihuni, sehingga kerusakan rumah,masuk dalam katagori rusak ringan ;Bahwa setelah terjadi Gempa Bumi di daerah tempat tinggal saksi tahun 2006,pada tahun 2007, Pemerintah pernah memberikan bantuan kepada masyarakat yangrumahnya rusak akibat terkena gempa, dan bantuan diberikan kepada masyarakattersebut, berupa uang tunai, melalui program BLMP RR Susulan ;Bahwa bantuan tersebut disebut bantuan BLMP RR Susulan, karena sebelumnyaPemerintah pernah memberikan Bantuan BLMP RR Murni/Regional
406 — 252
Jero Wacik, SE.1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas asli tanpa tandatangan PPKtanggal 13 Januari 2011 yang diterima Ir JERO WACIK SE sebesarRp. 28.541.800.00,1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas asli tanpa tanda tanganPPK nomor: 08/SPPD/PPK/RO KSLN/I/2011 tanggal 13 Januari 2011dalam rangka pelaksanaan kegiatan asean tourism forum 2011 padalingkup kerjasama sub regional.1 (satu) lembar foto copy Elektronik Tiket Singapore airlines namaJEERO/WACIK MR NBR: 074 2570180451 rute Jakarta
JEROWACIK, SE untuk keperluan mengadakan kunjungan kerja ke1275118.Denpasar Bali mendampingi kunjungan kerja Presiden RI keDenpasar Bali, dalam rangka menghadiri sekaligus membuka44 Asean Foreign Ministers Meeting (AMM), PostMinisterial Conferences (PMC) dan 18"Asean Regional Forum(ARF) yang tidak ditandatangani oleh IR. JERO WACIK, SE.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas IR.
Jero Wacik, SE. 1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas asli tanpa tandatangan PPKtanggal 13 Januari 2011 yang diterima Ir JERO WACIK SE sebesarRp. 28.541.800.00,1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas asli tanpa tanda tanganPPK nomor: 08/SPPD/PPK/RO KSLN/I/2011 tanggal 13 Januari 2011dalam rangka pelaksanaan kegiatan asean tourism forum 2011 padalingkup kerjasama sub regional.1 (satu) lembar foto copy Elektronik Tiket Singapore airlines namaJEERO/WACIK MR NBR: 074 2570180451 rute Jakarta
1.TEDHY WIDODO, S.H., M.H.
2.SYAHNAN TANJUNG, B.Sc. SH
3.ASRY RETNO PURWANINGSIH, S.H., M.H.
4.BENHAR SISWANTO ZAIN
5.FADJAR, S.H., M.H.
6.AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H.,
7.ANDI SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum
8.DINAR GALUH SANGESTI, S.H.,M.H
9.AKHIRUDDIN, S.H.,M.H.
10.NOVAN HARPANTA., S.H.,M.H
11.HAFIZ KURNIAWAN, S.H.
12.JEMMY SANDRA, SH.MH
13.ERICK HERLAMBANG, S.H., M.H.
14.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, S.H.
15.GRISNITA DEVI DWI SUSINDRIA NURRAHMASARI, S.H.
16.DENATA SURYANINGRAT, SH.
17.JONI EKO WALUYO, S.H.
18.RELA PUTRI TRIANINGSIH, SH.
19.WARTOYO UTOMO, SH.
20.RUDI PURWANTO, SH.
21.LA ODE TAFRIMADA, SH.
22.DIMAS RANGGA AHIMSA,SH.
23.HENDRO NUGROHO, S.H.
24.YUNITA LESTARI, SH.
25.SATRIA AJI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRIAS TANUDJAJA
247 — 76
- 1 (satu) bundel fotocopy Kep Mentri Negera Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Nomor: Kep-21/MENLH/6/1998, tanggal 25 Juni 1998, tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL regional Pembangunan kawan perumahan terpadu Laguna Indah PT. Pakuan Jati di Kota Madya tinggkat I Jawa Timur.
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
460 — 122
SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum SekdaProvinsi Jambi.1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antaralain Demokrat.....4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017,status 11 september 20171 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atasnama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp5.087.620,1 (satu)
SAIPUDIN, AMK, SE, MHdalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi UmumSekda Provinsi Jambi.1 (Satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biruantara lain Demokrat.....4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga2017, status 11 september 20171 (Satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atasnama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp5.087.620,1 (Satu) lembar
Syaiful Anwar, S.H., M.H.
Terdakwa:
ALPA NOVEL Bin SARNUBI
247 — 21
Bangka Belitung;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00016;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00004;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00008;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00017;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 1 (satu) bundle fotocopy Notulensi Desk Provinsi kepulauan Bangka Belitung Konsultasi Regional
SISWHANDONO
Terdakwa:
M. SYAHRIAL
144 — 72
4/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/11907/BKD/III/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Permintaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprovsu sebagai panitia seleksi JPT Pratama dilingkungan Pemerintah kotaTanjungbalai;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional
Syaiful Anwar, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIFIN Bin ABDULLAH
253 — 19
Bangka Belitung;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00016;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00004;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00008;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00017;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00020;
- 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 1 (satu) bundle fotokopi Notulensi Desk Provinsi kepulauan Bangka Belitung Konsultasi Regional
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
Albar Arif,SE
125 — 0
tanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 295 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 76/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional
Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama ANNISA BINTANG KUSUMAWARDHANI
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 296 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 77 /4.1 / SK / HK.02.02 / 01 / 2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan
260 — 509
yaitu Koordinasi departemen, Penyelenggaraanadministrasi umum, Penyelenggaraan administrasi dengan kementeriandepartemen lain dengan LPMD dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh Menteri dalam kaitan tugas lain dan tugastugas yang berhubungandengan departemen kehutanan ;e Bahwa saksi selaku pejabat struktural dibawah Sekjen ada Biro Umum,Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, KepalaPusat Informasi, Pusat KLN, Pusat Pendidikan Pelatihan, PusatPenyuluhan, Pusat Pembangunan Regional
136 — 9
Pelaku PusatDirjen Pemberdayaan Masyarakat DesaPenanggung jawab Operasional Pusat (PJO Pusat)Konsultan Manajemen nasional dan regional Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :a. Dana Bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLMProgram (PPK, PNPMPPK, PNPM Mandiri Perdesaan)Sasaran :yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dandigulirkan kembali ke masyarakatb.
205 — 303
B,3BRAUN dan susunana pengurusberdasarkan Akta Notaris NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH Nomor: 12tanggal 12 Juni 2000 dan pada saat itu struktur organisasinya adalah : Komisaris : Hans Peter BrennerDirektur Utama : Manogaran AyalsamiVice President : Putty KartikaRp. 173.264.000,Rp. 41.823.000,Rp. 57.557.000,Rp. 425.000.172e General Manager : Robby Harjantoe Sales Manager : Dawam Setyawane Regional Manager : Idham Syafi'iBahwa benar ada 9 (Sembi lan) perusahaan yang diberikan dukungan :PT.
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
504 — 92
Hal yang terakhir tersebut terkait denganpelaksanaan investasi seharusnya dilakukan dengan cara membuatberbagai kajian baik ditingkat internasional, regional, maupun nasionaldalam sebuah kurun waktu tertentu misalnya 3 (tiga) atau 6 (enam) bulanuntuk memperoleh kepastian bahwa investasi saham yang akan dilakukantidak akan merugikan negara, dalam hal ini PKT, Knususnya Dapen PKT,dan akan memberikan keuntungan / manfaat secara optimal.
256 — 199
pembayaran angsuran pinjaman, kepatuhan dalam penyampaianlaporan dan kondisi usaha dan kelembagaane Bahwa prinsip dalam pemantauan mengedepankan aspek pembinaankepada mitra LPDB dengan metode yang digunakan dalam monitoringada yang aktif dan ada yange Bahwa metode yang pasif adalah dengan menerima laporan dari mitraberupa laporan realisasi, laporan triwulan dan laporan pembaharuanfidusia, sedangkan metode yang aktif dilakukan dengan cara kunjunganlapangan dan atau temu mitra yang terdiri dari temu mitra regional