Donggala yaknisebanyak 2 (dua) kali Pertandingan yang pertama saya MengalamiKekalahan Sebesar Rp. 300.000,(tiga Ratus Ribu rupiah) dan padasaat itu ayam saya sendiri yang turun bertanding sedangkan yangkedua pasangan saya Sebesar Rp. 200.000,(dua ratus Ribu Rupiah)saya Sudah serahkan Kepada saudara IRFAN Alias ACO (kemanakansaya) kemudian baru mau masuk 2 (dua) Ronde (dua partai)datanglah anggota Polisi Melakukan penangkapan ditempat kamibermain judi tersebut; Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa

Gugatan Tidak Lengkap/Kekurangan Partai :Bahwa dalam surat gugatan Penggugat angka 7, halaman 14 didalilkanbahwa Para Tergugat telah membeli tanah dari Bapak Aji, akan tetapiPenggugat dalam gugatannya telah tidak memposisikan Pak Aji sebagaipihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugattidak lengkap dan oleh karenanya pantas dan sesuai dengan yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI bahwa : .............

Namun demikian,tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik.

Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja samadalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.Bahwa untuk bisnis yang dijanjikan Para Tergugat

Secara pasti penjual dan pembeli adaistiiah penjual eceran atau penjual partai besar, grosis, dan seterusnya, makaposisi Andre (DPO) tentu memperoleh narkotika dari orang diatasnya lagi,sulitnya menebak apakah Andre (DPO) ini hanyalah perantara saja, namundiketahui telah menerima uang sebanyak 2 (dua)kali dari Terdakwa maka dapatdisimpulkan Andre (DPO) adalah kapasitas selaku penjual.

2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai

Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.

persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai

dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai

NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X

NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/

.; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2 Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3 Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp.843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

.843.000.000.Bahwa dan tersebut masuk dalam mata anggaran bantuan social ;Bahwa Saldo kas keuangan senilai Rp. 4.619.562.484, namun uang secara fisiksudah tidak ada lagi ;Bahwa setelah uang dicairkan uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak yangseharusnya menerima ;Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai bendahara pengenluaran terdakwa sudahtidak pernah datang lagi kekantor DPPKAD ;Bahwa ketika saksi menjabat sebagai bendahara dana bansos belum direalisasikan100% karena masih ada sisa pada item dana untuk partai

(dua puluh milyar) sebelum perubahan anggaran ;Bahwa Dana bansos terdiri atas bantuan untuk anggota masyrakat, bantuan untukkelompok masyarakat, bantuan untuk partai politik dan rumah ibadah ;Bahwa Mekanisme penciran dana bansos ada 2 sistem yang pertama adanyapersetujuan proposal yang kemudian diminta oleh bendahara dan yang kedua danayang diminta oleh bendahara dalam rangka mengantisipasi adanya bantuanlangsung oleh bupati ketika melakukan kunjungan ;Bahwa Saksi lebih banyak menandatangani SPM

Huruf c. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauSESUATU TINDAK PIDANA YANG AKAN DIUKUR (perbuatan)!Huruf d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.SARANA ATAU ALAT PENGUKUR TINDAK PIDANA ( perlakuan)!

sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikandengan hormat.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Aparatur Sipil Negara (UUASN) menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukumpenjaraataukurungan berdasarkan putusanpengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 103 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKpidanakejahatan jabatanatautindakpidanakejahatanyanqg adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

No. 605/ Pdt/2019/PT:DKI Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUT 13.14.membangun Bangsa Indonesia yang sejahtera dan berkualitas, serta melaluipartai politik yang didirikannya sering mempertontonkan kepedulianterhadap masyarakat kecil, dengan memberikan sumbangan ambulan danbantuan kioskios kepada pedagangpedagang kecil.

Apalagi kalau disimakLirik dari Lagu Mars Partai Politik yang didirikan oleh TURUT TERGUGAT sungguh sangat menyentuh hati dan membakar semangat kebangsaan,yang selengkapnya bunyinya sebagai berikut :Lirik Lagu:Marilah Seluruh rakyat IndonesiaArahkan pandanganmu ke depanRaihlah mimpimu bagi nusa bangsaSatukan tekadmu untuk masa depanPantang menyerah itulah pedomanmuEntaskan kemiskinan citacitamuRintangan tak menggentarkan dirimuIndonesia maju sejahtera tujuanmuNyalakan api semangat perjuanganDengungkan

gema nyatakan persatuan Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUTTEN MIITTIMmarT Dan TURUT TERGUGAT pun pernah mengunjungi dan memberikandukungan terhadap kegiatan olahraga dirgantara PERKUMPULANSOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORT INDONESIA ditanah/lahan yang berlokasi di Blok Airstrip, Kelurahan Wates Jaya,Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor tersebut; Pada saat kunjunganTURUT TERGUGAT dan beberapa orang Pengurus dan AnggotaPERKUMPULAN SOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORTINDONESIA

Nomor 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, pada BAB Ilsebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1) dan(2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), bahwasanya akta otentik tersebut padaumumnya bersifat partai, inisiatif datang dari para pihak karena pejabat tersebutbersifat pasif;Menimbang, bahwa suatu akta otentik yang bersifat partai sebagaimanabukti surat tertanda Tl, TT. 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P 8tersebut di atas, untuk dapat dinyatakan sebagai

lawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagaitelah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang samadengan akta otentik bagi pihakpihak yang menandatanganinya serta ahli warismereka dan yang mendapat hak dari pada mereka sehingga berdasarkanPasal 1875 dan Pasal 288 RBg tersebut di atas menentukan bahwa, agar aktadibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulusyarat formil dan meteriil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

Pemohon berkiprah di KalimantanTengah pernah sebagai ketua PPM, pernah sebagai anggotaDPRD Kota Palangka Raya, Ketua PERBAKIN Kalimantan Tengah,Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah,sekarang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,Ketua Harian KONI Kalimantan Tengah, dan anggota Partai politikGERINDRA;Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat denganmasalah hukum, tidak pernah bermasalah dengan tetangga, temansekerja atau teman sejawat;Bahwa Pemohon ditahan sejak tanggal

Kalteng, aktif diorganisasi Dewan Adat Dayak sebagai Sekretaris Umum DAD, Ketua UmumGerdayak, Ketua Perbakin Kalteng, Anggota Partai Politik Gerindra, KetuaHalaman 68 dari 81 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2017/PN PikHarian KONI dan Calon Bupati Gunung Mas.

SOFIAN,M.Pd.) berkata Mohon maaf Pak XXXXXXXXX saya diancam olehSekretaris Partai GOLKAR Kabupaten Asahan dan meminta agar sayatidak mengeluarkan izin untuk bercerai kepada Bapak (XXXXXXXXX);16. Meski demikian, Pemohon tetap mengajukan permohonan inidikarenakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapatdipertahankan lagi. Mempertahankan perkawinan Pemohon denganTermohon sama artinya dengan memeprtahankan mudharat yang lebihbesar lagi.

Namun kemudian, tanda tangan atasan dimaksuddicoret oleh atasan dihadapan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi dengan alasan adanya tekanan dari pengurus Partai GOLKARKabupaten Asahan yang menurut tutur masih merupakan besan dari Pemohondalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon = dalamkonvensi/Penggugat dalam rekonvensi;Memperhatikan, bahwa kemudian ternyata) Pemohon dalamkonvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah pula membuat surat pernyataanyang mana pernyataan Pemohon dalam

(Nyaleg/Kampanye) dari Partai PPP danuntuk kegiatan ke Balai Lelang dan hanya sekalisekali untuk antar Terdakwa sekolah, karena Terdakwa sering naik motor sendiri;Bahwa keterangan saksi Muhammad Chandra Syamsudin yang menyatakanmobil tersebut semua yang membayar Angsuran dan DP serta akad kreditadalah saksi Muhammad Chandra Syamsudin sendiri itu adalah tidak benardan bohong, karena sejak bulan Januari 2011 s/d bulan April Tahun 2013yang mengangsur adalah saksi H.

TUTI, S.Pd. dan dijual kepada saudara H.Hernawan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya jugaTerdakwa berikan kepada saksi untuk membayar angsuran mobil innova.Bahwa kesaksian saksi yang menyatakan bahwa mobil itu untuk kegiatanTerdakwa semua adalah tidak benar, dan yang benar adalah mobil KijangINNOVA tahun 2010 itu untuk kegiatan saksi saat pulang ke Pringsewu,Kampanye/Caleg dari Partai PPP untuk Dapil 1 Kab.

10 orangtenaga kerja, sedangkan bercara menjadi anggota organisasi maka itu39adalah hak asasi setiap orang yang dalam hal ini para Terlawan dahulupara Penggugat sebagaimana Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Undangundang Dasar 1945, Jo Pasal 9, Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai

SerikatBuruh.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.Bahwa dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang undang Dasar 1945Jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 28 Undang undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menunjukan bahwa ParaTerlawan dahulu Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi anggotaFederasi Hukatan Kabupaten Sintang adalah bebas dan atas kehendakpara Terlawan dahulu Para Penggugat tanpa ada tekanan atau campurtangan pengusaha, Pemerintah, Partai

No. 336 K/Pid.Sus/2015762.1 (satu) bundel fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden RItentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama CHAIRUN NISAmewakili Partai Golongan Karya tetap terlampir dalam berkasperkara.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang PembentukanKomisikomisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra KerjaKomisikomisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MasaKeanggotaan 2009 2014 tetap terlampir dalam

Hambit Bintin, MMBupati Gunung Mas;e 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas namaDrs.Hambit Bintih;e 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamatJalanKramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat,Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal

DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima)lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran : SuratKeputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR 2 tanggal06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah,Lampiran Il : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim KampanyeHamiar2 tetap terlampir

No. 336 K/Pid.Sus/2015262e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilaiRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untukpembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara121 dan No.

ARTON S.DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten GunungMas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/ KPTS/HAMIAR2/V1/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/ V1I/2013) tentangPembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM Drs.ARTON S.

lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci

81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHhal 110 dari 135 hal Put.No.26/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg81.82.83.84.Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atauHalaman 32dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjJabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.

diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangHalaman 33dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.5.2.5.3.5.4.ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

(vide Pasal 87 ayat (2);PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor

Pasal 250 PP No.11/2017 Tentang Manajemen PNS.5.1.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariHal 24 dari hal 66 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Dps.JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

diakui milikterdakwa RAHMAN, setelah di Introgasi Kembali ke dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariJRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai