Bahwa mengapa terdakwa melakukan hal demikian karena uang tersebutdigunakan untuk jasa transport pengambilan barang ke BC namun tidakdituliskan karena takut dimarahi oleh owner/pemilik dan juga terdakwaanggap sebagai uang lembur terdakwa karena terdakwa sering ditugaskan untuk anter jemput anak dan mengerjakan tugas kuliah,menagihnunag kontrakan dan mengerjakan tugas partai.

Dalam hal ini apabila Pihak Pertama apapuntidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pihak Kedua akansegera menghentikan Perjanjian Kerjasama ini sehubungan denganproperty Pihak Pertama atau, dalam kasus Partai Korporat yaituseluruh property, setelah pemberitahuan tertulis kepada propertyPihak Pertama. sehingga berdasarkan Pasal 11, paragraf 2 huruf bmengenai Pengakhiran Perjanjian pada Perjanjian Kerjasama06/2018, TERGUGAT berhak menghentikan Perjanjian Kerjasama06/2018 sepihak.Walaupun kuat dugaan

./ TPK /2014/PT.DKI.2424Nl(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas namaDrs.Hambit Bintih;l(satu) buah kartu tanda penduduk nomor09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamatJl .Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat,Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat ;l(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih,MM;l(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;l(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilaiRp

20132023 dan diagunkan sampai tahun ke2sekitar Rp 15.000.000,/ bulannya digunakan untuk renovasipembangunan fisik rumah lantai 2 , dan pembelian mobil pajeroNopol B 444 ZEL ( sekarang B 2661 PBK ) yang kemudian ditake over ke Bank Syariah Mandiri dan diketahui oleh TergugatRekonvensi.3) Pinjaman lainnya yaitu di Bank Jateng senilai Rp330.000.000, selama 15 Tahun mulai tahun 20142024 untukbiaya pencalegan dan membeli 1 unit mobil Evalia ( sudahterjual tahun 2015) untuk operasional kampanye, iuran partai

Bahwa saksi menerangkan Penggugat pernahmencalonkan diri di DPRD batang sebanyak 2 (dua) kali yangmana uang dari pencalonan diri Penggugat berasal dari Tergugatsemua, baik untuk khas Partai, biaya kampanye seperti brosurbergambar Penggugat, bendera yang bergambar Penggugat,Hal. 75 dari 108 hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2020/PA.Btgbiaya tim sukses dari Penggugat dan mobil nisan evalia yangdijadikan tunggangan untuk kampanye Penggugat.

persidangan terdakwa FARIS HANDAYANTO BINHADI SUYITNO telah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena membuat suratsurat palsu dalampengajuan klaim pensiun ke PT TASPEN Kediri ;Bahwa terdakwa membuat surat palsu bersama dengan HASAN SUDIRO karenadiajak dan disuruh HASAN SUDIRO ;Bahwa surat surat palsu dibuat untuk mengajukan klaim tabungan pensiun daniuran asuransi pensiun ;Bahwa terdakwa kenal dengan HASAN SUDIRO sejak Tahun 2004 saat samasama jadi caleg Partai

dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehinggadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena membuat suratsurat palsu dalampengajuan klaim pensiun ke PT TASPEN Kediri ;Bahwa terdakwa membuat surat palsu bersama dengan HASAN SUDIRO karenadiajak dan disuruh HASAN SUDIRO ;Bahwa surat surat palsu dibuat untuk mengajukan klaim tabungan pensiun daniuran asuransi pensiun ;Bahwa terdakwa kenal dengan HASAN SUDIRO sejak Tahun 2004 saat samasama jadi caleg Partai

yang ada di nasabah.Dibentuknya suatu koperasi dengan nama Koperasi BerkahBersama karena saat itu dalam musholla disepakati dibentukkoperasi.Saya tidak menjelaskan mengenai syarat syarat pembentukankoperasi.Saya menyarankan supaya dibentuk kelompok, yayasan ataukoperasi karena syaratnya harus demikian yaitu dana bantuandari Pemerintah Daerah disalurkan kepada kelompok, yayasan,koperasi, bukan kepada orang perorangan.Dana aspirasi dewan untuk kepentingan masyarakat yangbertujuan untuk kepentingan partai

laporanpertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui BagianSosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.813 Undangundang Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45Ayat (1) dinyatakan bahwa ; Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan partai

No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm17.18.tanggal 12,13, 14 Juni 2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohondan selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antaraTermohon dan Pemohon, bahkan juga kerap meneror Saudari raniSulistian ittulah sebabnya Termohon memblokir no Hp agar orang tuaPemohon tidak bisa menggangu ataupun meneror Termohon;Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijin pulangterlambat ada janji dengan temanteman partai Nasdem, bersamaa itupula Pemohon mendapat massage dari Saudari Nadia

teman Termohon di Batam, bukti nota pembelian Hpterlampir, pada tanggal 3, 5, 28 mei 2017 dan tanggal 12,13, 14 Juni2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohon dan selalu ikut campurdalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, bahkanjuga kerap meneror Saudari rani Sulistian itulah sebabnya Termohonmemblokir no Hp agar orang tua Pemohon tidak bisa mengganguataupun meneror Termohon;Bahwa benar Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijinpulang terlambat ada janji dengan temanteman partai

(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam pasal 1874 KUH Perdata,...

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174,Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judexfacti, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkansebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimanayang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,...

Menjadi pengurus partai politik;h.

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaihubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan AHal 38 dari 88 hal, Putusan No.175/PDT/2020/PT.SMRbertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat IIsebagai pihak dalam

hilang nomor 529/bojong seluas 4,496m2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam meterpersegi) yang terletak dikelurahan bojong kecamatankabupaten purbalingga tercatat atas nama TUKIRNOUNGGUL PAMUKTI Bin SARIKIN SANROCHANI.e Bahwa yang mengetik surat kuasa atas nama SARTIYAHadalah Terdakwa dengan menggunakan laptop milik saksi ;e Bahwa yang melengkapi atau mengambil datadata dari paraahli waris adalah Terdakwa ;e Bahwa Terdakwa yang sebelumnya kenal dengan saksikarena samasama aktif di sebuah partai

TEKAD tersebut, Terdakwamenyanggupinya ;Bahwa karena sudah kenal sebelumnya karena samasama aktif di sebuah partai, Terdakwa berkonsultasidengan sdr. DWI AMILONO yang Terdakwa ketahuiadalah seorang advokat, tentang masalah sdr. TEKADPRAYOGA atas tanah di desa Bojong ;Bahwa kemudian Terdakwa memperkenalkan sdr. DWIAMILONO kepada sdr. TEKAD PRAYOGA, sehinggakemudian didapat suatu cara untuk menyelesaikanpermasalahan sdr.

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat yang telah

Organisasi IWAPIdari 3 ( tiga ) Provinsi ;Biodata dari Ketua, Sekretaris Jenderal, danBendahara organisasi IWAPIFoto Copy KTP dari Ketua , Sekretaris Jenderal,Bendahara organisasi IWAPIPas Photo dari Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendaharaorganisasi IWAPINomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) organisasi IWAPIPhoto Kantor Sekretariat Organisasi IWAPISurat Keterangan Domisili Organisasi IWAPISurat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik InternalOrganisasi, tertanggal 12 Maret 2010Surat Pernyataan tidak berafiliasi partai

Surat Keterangan tidak afiliasi partai politikPendaftaran Merk IWAPI kepada Direktorat JenderalHKI , dengan klasifikasi sebagai berikut:e Merek dan Logo " IWAPI " Kelas 41, denganNomor Agenda J 00. 2010 01 3939, tanggal 16April 2010, untuk Jasa Pendidikan, memberikanTraining, kegiatan olahraga dan budayae Merek dan logo " IWAPI " Kelas 45, denganNomor Agenda JOO. 2010.013938, tanggal 16April 2010, untuk jasa Perkumpulan PengusahaWanita Indonesia, Jasa Sosialn..34 Bukti T I/ PR 34n..35 Bukti Tl/ PR35n

;Hal 79 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKTBahwa dalam pertimbangan hukumnya, MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakartamenyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaituSurat Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S3299/PW.12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal:Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera

tidaksesuai dengan hukum acara perdata yang lazim berlaku secaraumum.Bahwa, dalam hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum,hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yaitu Gugatan dan Permohonan.Kedua jenis perkara ini memiliki ciriciri yaitu:Ciri knas Gugatan adalah:Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa (disputes, diffirences).Halaman 5 dari 102 Putusan No. 58/Pdt.SusBpsk/2015/PN.Pbre Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.e Bersifat partai

Penggugat (plaintiff = planctus, the party who institutes alegal action or claim),e Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat (defendant, the partyagainst whom a civil action is brought).Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata :e Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa (disputes, differences),e Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara duapihak,e Berarti gugatan perdata bersifat partai

MAHMUD LA SAKU Bin LASAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dariBui/Tahanan (Tapol Eks anggota Partai Komunis Indonesia/PK!)di Ambon Maluku kembali/pulang ke Ternate dan kemudiandatang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm. WA MIHIdengan maksud meminjam tanah Keturunan Ahli Waris dariAlm.

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas)garis datar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkatdan martabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugatmembuktikan kalu Alamarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahananpolitik anggota Partai komunis /PKI di Ambon.

MAHMUD LA SAKU Bin LASAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dariBui/Tahanan (Tapol Eks = anggota Partai KomunisIndonesia/PKl di Ambon Maluku kembali/oulang ke Ternatedan kemudian datang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm.WA MIHI dengan maksud meminjam tanah Keturunan AbhliWaris dari Alm.

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas) garisdatar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkat danmartabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugatmembuktikan kalu Alamarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahananpolitik anggota Partai komunis /PKI di Ambon.

DARYATI, tanggal 3 April 2014; m.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;n.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;o.1 (satu) lembar

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta dengan lampirannya sebagai berikut: -1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;-32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai

DARYATI, tanggal 3 April 2014;. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha fullday (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000, Martapuratanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran

Bjm.62.63.64.65.66.yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut.,, beserta denganlampirannya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag; 32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRDProvinsi,

Pada tanggal 6 Juni 2014, sebesar Rp. 54.030.000,00 untuk kegiatanpenggandaan Daftar Pemilin Sementara (DPS), Daftar PemilihSementara Hasil Perbaikan(DPSHP) dan penyimpanan file DPS danDPSHP untuk dibagikan pada PPK kecamatan, Partai Politik dan KPUProvinsi Kalsel:Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan cetak dan copy DPS sebesar Rp.20.592.000,00 diserahkan kepada percetakan Karya Amanah StaiDarussalam melalui saksi Drs.

,beserta dengan lampirannya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014yang ditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag; 32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggotaDPD di Tingkat Kabupaten/Kota

DARYATI, tanggal 3 April 2014;. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha fullHalaman 304 dari 342 Putusan Nomor 19/Pid. SusTPK/2019/PN.

Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik/gabunganpartai politik dan perorangan tanggal 47 Agustus 2015;Huruf h angka 3). Penelitian perbaikan syarat calon, tanggal 814Agustus 2015;Huruf j. Penetapan pasangan calon, tanggal 24 Agustus 2015.

KUHPerdata, Pasal 286 RBG, menurut Pasal diatas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, Tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yangberwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorangatau para pihak,e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut olehatau dihadapan pejabat, meliputi : SuratSurat, Registerregister, Suratsurat urusan rumah tangga, Lain lain tulisan yang dibuat permintaan pejabat umum.e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai