Baik kepada Penggugatmaupun kepada Istrinya, akan tetapi Penggugat tetap menghiraukan dan tetapberbuat Semaunya sendiri yang seolaholah Penggugat menganggap benar.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan (No: /H/I/YPPDAZ/V/2018) kepada Penggugat tertanggal 11 mei 2018, akan tetapi Penggugatmungkin menganggap SP KeI adalah PHK dan setelahnya tidak datangbekerja seperti biasanya.

menjadi dampak negatif kedepannya.Bahwa dengan mempertimbangkan dan merajuk kepada ketentuanketentuanyang telah diatur dalam Per UndangUndangan (ketenagakerjaan) danperaturan yayasan, dimana ketika Penggugat berperilaku (berbuat) sepertiyang telah diuraikan diatas adalah dianggap mengundurkan diri.Bahwa benar Tergugat III memberikan Surat Peringatan Ke Il (No:156/H/I/YPPDAZ/V1/2018) sekaligus dengan Pemutusan Hubungan kerja (No:157/H/I/YPPDAZ/V1/2018) tertanggal 8 Juni 2018.Bahwa oleh karena alasan PHK

dicocokkan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan diberitanda (P2);Foto Copy surat Peringatan nomor: /H/I/YPPDAZ/V/2018 tanggal 11 Mei2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P3).Foto Copy pemberian SP Ill Nomor : 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018 tanggal 8 Juni2018, telah dibubuhi bea materai secukupnya lalu dicocokkan ternyatabersesuaian dengan aslinya dan diberi tanda (P4).Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 157/A/YPPDAZ/PHK

/H/I/YPPDAZ/V/2018 Tertanggal 11Mei 2018, sesuai asli,diberi tandaT5 ;Foto copy Surat Panggilan sidang mediasi oleh dinas Tenaga kerjaPemerintah Kota Jambi tertanggal 18 Mei 2018, merupakan copy daricopy,diberi tandaT 6 ;Foto copy Surat Peringatan ke III No. 156/H/I/YPPDAZ/VI/2018 tertanggal 8Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberitandaT 7 ;Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan KerjaNo. 157/A/YPPDAZ/PHK/V1I/2018 tertanggal 8 Juni 2018, sesuai asli,diberitanda T 8;Foto copy

YPPDAZ/V/2018 yang padapokoknya menyatakan disiplin ilmu Penggugat tidak relevan dengan mata kuliahyang diemban, pada tanggal 14 Mei 2018 Penggugat datang untuk bekerja, akantetap Penggugat sudah dilarang untuk masuk kelokasi tempat kerja, dan padatanggal O8 Juni 2018 Tergugat kembali menerbitkan/menggeluarkan SuratPeringatan III dengan surat Nomor 156/H/I/YPPDAZ/V1/2018, dan sekaligus padahari dan tanggal yang sama Tergugat III juga menggeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 157/A/YPPDAZ/PHK

Bahwaoleh karena obyek Gugatan a quo adalah mengenai PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilampiri dengan risalahdari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Gresik.

,Bahwa PARA PENGGUGAT adalah orang yang bekerja dan menerimaUpah dari PT.Hexamitra Charcoalindo sebagaimana di perlihnatkan dalamPerjanjian Kerja yang menyebutkan secara jelas dan tegas identitasPARA PENGGUGAT dan ldentitas Tergugat sehingga hubungan hukumantara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat adalah hubungan kerja;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka PARAPENGGUGAT memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untukmengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kePengadilan

HexamitraCharcoalindo dengan mendapat Upah terakhir pada Tahun 2019 adalahsebesar Rp. 3.867.000, (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh riburupiah) setiap bulannya;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGATdiberhentikan oleh TERGUGAT karena dituduh melakukan tidakan Asusiladi lingkungan Perusahaan;Bahwa mulai tanggal 18 Desember 2018 PARA PENGGUGAT tidakdiperkenankan masuk ke Perusahaan untuk melakukan pekerjaansebagaimana mestinya dengan alasan sudah di Putus HubunganKerjanya (PHK) oleh

TERGUGAT, namun TERGUGAT tidakmengeluarkan atau memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Kepada PARA PENGGUGAT;Bahwa terkait dengan Permasalahan PARA PENGGUGAT tersebutmelalui Perangkat Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP KEP (DPC FSPKEP) Kabupaten Gresik dan Wakil dari Pimpinan Perusahaan telahmelakukan perundingan dan dibuat Perjanjian Bersama Tanggal 25Desember 2018 yang salah satu isi Perajanjian Bersama tersebut adalah TERGUGAT tetap akan memberikan Upah Penuh kepada PARAPENGGUGAT sampai

) sepihak kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik terhadap PARA PENGGUGAT;Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PARAPENGGUGAT dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 151ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaanyang menyatakan :Ayat (1)Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus

Undang Nomor 2 Tahun2004, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikanperselisihan hubungan industrial melalui beberapa perundingan bipartit:a) Perundingan Bipartit pada tanggal 19 Juni 2013;b) Perundingan Bipartit pada tanggal 24 Juli 2013;c) Perundingan Bipartit pada tanggal 31 Juli 2013;Namun demikian, dalam perundinganperundingan bipartit antara Penggugatdan Tergugat tersebut (perundingan bipartit) tidak tercapai kata sepakatuntuk penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

bipartit tersebut tidak tercapai titik temupenyelesaian, perselisihan tersebut kemudian telah dicatatkan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Batam Surat Nomor 001/A/APB/VIII/2013tertanggal 29 Agustus 2013;Bahwa setelah surat permohonan Penggugat tersebut diterima dan dicatatoleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kemudian Penggugat dan Tergugattelah berupaya menempuh penyelesaian perselisihan a quo melalui mediasi;Bahwa dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan penyelesaian perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil untukmenandatanggani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugatdengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan yang serius/kesalahan berat yang diatur dalam Bab IV Pasal 19 poin 4 Nomor 7 padaperaturan perusahaan yang berbunyi sebagai berikut:Peraturan PerusahaanBab IV Pasal 19 Poin 4 Nomor 7Tidak pantas, ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barangmilik perusahaan dalam keadaan bahaya atau tindakan diluar proseduryang menimbulkan

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat tanpadirundingkan terlebin dahulu dengan Penggugat dan pihak Pimpinan UnitKerja (PUK) yang dalam hal ini selaku serikat pekerja yang ada diperusahaan dan juga Penggugat merupakan anggota serikat pekerja,sehingga tampak dengan jelas bahwa Tergugat telah salah dalammenerapkan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimanadiamanatkan oleh Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003Pasal 151 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 152 ayat (1

Laurimba memberikan warning 1,tetapi selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dipanggil HRDkemudian diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan tegas menyatakanmenolak pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, sebabsematamata adalah alasan pembenaran sepihak yang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini terbukti dari:a.

Tergugat menikah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahkontrakan; Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun, sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran; Bahwa penyebabnya adalah karena kurang baiknya komunikasi antaraPenggugat dan Tergugat, Tergugat bersifat temperamen, Tergugat egoisdan sejak Tergugat di PHK

gugatanPenggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugatdi persidangan telah menghadirkan dua orang saksi masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang pada dasarnya saksisaksi tersebut telah menerangkan di atas sumpahnya, bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat temperamental, Tergugategois dan sejak di PHK

Tergugat adalah suami isteri yangmenikah pada tanggal 24 Mei 2010 dan sampai sekarangmasih terikat sebagai suami isteri yang mempunyai 1(satu) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnikahnya rukun, namun sejak awal tahun 2013, mulaisering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkaranPenggugat dan Tergugat adalah karena masalahkomunikasi yang kurang baik antara Penggugat danTergugat, Tergugat temperamental, Tergugat egois dansejak Tergugat di PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp597.015.628,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah rupiah), masing-masing sebagai berikut:No Para Penggugat Nama Kompensasi PHK1 Penggugat I Ari Triansa Rp400.607.486,42 Penggugat II Dicky Irawan Rp196.408.159,6Total Rp597.015.646,004.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukanTergugat kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Direktur NomorKpts.P005/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja danKepada Penggugat II melalui Surat Keputusan Direktur Nomor Kpts.P004/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja batal demihukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 UndangHalaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan hakberupa Upah Pokok, Tunjangan Profesi, Hakhak Lain yang Biasaditerima Para Penggugat sejak ditetapkan dan diterbitkannya PemutusanHubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukan Tergugat kepada kepadaPenggugat melalui Surat Keputusan Direktur Nomor Kpts.P005/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan KepadaPenggugat Il melalui Surat Keputusan Direktur Nomor Kpts.P004/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Batal DemiHukum dan

Menyatakan Tergugat berkewajiban untuk membayar dendaketerlambatan upah kepada Para Tergugat sejak ditetapkan danditerbitkannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Keputusan DirekturNomor Kpts.P005/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerjadan Kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Direktur NomorHalaman 4 dari 14 hal. Put.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Februari 2020 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti sudah mencapaiusia pensiun yaitu usia Penggugat sudah mencapai 66 (enam puluh enam)tahun dan telah meninggal dunia karena sakit berkepanjangan pada saatperkara a quo masih berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat denganalasan tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 166 dan Pasal167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Menyatakan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Tunjangan Hari Rayadan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulanNovember s/d bulan Juni 2017 sebesar Rp14.460.760,00 (empat belas jutaempat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enampuluh rupiah);4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejakputusan dalam perkara a quo dibacakan;5.

tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telahbenar menerapkan hukum memutus PHK

WJioe G4etaoBalikpapan; Bahwa dari perkaW ya belum dikarunialanak/keturunan; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun, namun sejak awal bulan Maret 2017 seringbertengkar; Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karenamasalah ekonomi, yakni Tergugat setelan di PHK daripekerjaannya tidak lagi mempunyai penghasilan sehingga tidakdapat memenuhi keperluan rumah tangganya; Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar karenamasalah ekonomi tersebut di atas;Putusan Nomor 594

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun namun sejak September 2017 sering terjadipertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni TergugatPutusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Bpp Halaman 7 dari 11setelah kena PHK perusahaan tidak bekerja dan tidak mempunyaipenghasilan sehingga tidak dapat memenuhi keperluan rumahtangganya seharihari;4.

Nomor 1350 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat danTergugat adalah bersifat permanen (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),;4.

Untuk itu, Penggugat secara hukum berhak danberwenang mengajukan Gugatan Perselisihan PHK sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UndangUndang No.2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial (UU PPHI) ;Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU PPHI menyatakan sebagai berikut :Perselisinan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihnan yang timbulkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;Bahwa sebagaimana

Panca Pilar Tangguh dengan jabatansebagai MD dan masuk kerja pada bulan 7 (tujuh) tahun 2017;Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat mulai bekerja dan saksi tidaktahu kapan dia di PHK;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn Bahwa saksi kenal dengan Penggugat waktu samasama bekerja dulu,karena saksi sudah lama keluar saksi mengundurkan diri karena adapekerjaan yang lebih baik;Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 Tergugattelah mengajukan alat bukti surat yang diberi

PANCA PILARTANGGUH ke tokotoko besar.Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan PHK sepihak yang dilakukanoleh Tergugat, sehingga Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020melakukan Pengaduan terhadap Tergugat ke Disnaker Kota Medan, melaluisurat Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020.Bahwa pada tanggal 01 September 2020 Penggugat dan Tergugatmengahadiri Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan KotaMedan.

Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerjadengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat telah sesuai berdasarkan Pasal 161

Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga petitum gugatanPenggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) cukup beralasan dan berdasarhukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap Pemutusan HubunganKerja (PHK) telah dikabulkan, Maka, terhadap hubungan kerja tersebut diputusoleh Pengadilan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan kepada Tergugatdiwajibkan membayar hakhak Penggugat sebagaimana dimaksud

2012Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 401 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap,dengan posita sebagai berikut:Bahwa, Para Pemohon Pailit adalah mantan pekerja/buruh yang sudah tidak lagibekerja pada Termohon Pailit sejak tanggal 23 November 2006 karena PemutusanHubungan Kerja (PHK

) secara sepihak oleh Termohon Pailit;Bahwa, oleh karena PHK dilakukan secara sepihak oleh Termohon Pailit, makaPara Pemohon Pailit (dahulu Para Penggugat) mengajukan gugatan PerselisihanHubungan Industrial (PHI) tentang perselisihan PHK ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan dan terdaftar dengan perkara register Nomor04/G/2008/PHI Man. tertanggal 8 Januari 2008;Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2008 Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan yang diketuai

,membacakan putusannya pada sidang terbuka untuk umum, yang amar putusannyasebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:e Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;e Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat putus karena PHK(Pemutusan Hubungan Kerja);e Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat, total sebesarRp148.263.300,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga

Hak tenaga kerja berupa UPAH yang merupakan dasar dalamperhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak (hak atasPemutusan hubungan kerja/PHK), diatur juga sesuai undangundang. Hak atasPHK berupa sejumlah uang yang tidak dibayar Pemberi Kerja (PT IndahPontjan/Termohon Pailit/ Termohon PK) kepada Para Pemohon PK dapat ditagihdimuka pengadilan. Penagihan tersebut telah dilaksanakan dalam perkara PHINomor 04/G/2008/PHIMdn.

Para Pemohon PK) adalah si berpiutang (schuldeischer)/kreditor;Bahwa hak atas PHK tersebut adalah merupakan Utang pemberi kerja (PT IndahPontjan/ Termohon PK) atas pekerjaan (imbalan jasa) yang telah dilakukan olehtenaga kerja (Ic.

meninggalkanPenggugat dan anaknya hingga sekarang; bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagidengan Tergugat namun tidak berhasil;XXXX, Balikpapan, 10 April 1987, agama Islam, pekerjaanKaryawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi adalaterakhir di ruBalikpapan; bahwa dari panak yang sekarang bahwa awalnyanamun sejak awal tahun 2016 ertengkar; bahwa penyebabnya adalah karena pada bulan Februari 2016Tergugat kena PHK

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun, namun sejak bulan Februari 2016 sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malasbekerja setelah terkena PHK tidak mempunyai pekerjaan lagi sehinggatidak dapat memenuhi nafkah/kebutuhan rumah tangga;4.

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan terhitung sejak Penggugat mulaibekerja pada Tergugat hingga Penggugat tidak dipekerjakan lagi ataudiputus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat;c. Uang Premi 2 (dua) Trip sebesar Rp3.641.569,00 (tiga juta enam ratusempat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);d.

pemakaianBBM Kapal dari Banjarmasin ke Gresik (PP) adalah sah menurut hukumkarena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kerja Laut (PKL) jobutir 15 Surat Penyataan Kesanggupan Para Pihak yang ditandatangani olehPenggugat pada tanggal 13 Agustus 2017 jo Pasal 36 angka 3 point 3.1 dan3.2 Peraturan Perusahaan jo Pasal 61 ayat (1) huruf d dan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Bahwa sesuai dengan ketentuanketentuan tersebut diatas maka ataspemutusan kerja (PHK

Benny & Veto, dalam laporan keuangan tersebut dinyatakanbahwa di tahun 2019 Tergugat mengalami kerugian bukti T8 berupaLaporan Keuangan PT Davidi International (Tergugat) tahun 2020, dan buktiT10 berupa Laporan Keuangan PT Davidi International (Tergugat) bulanJanuari, Februari dan Maret tahun 2021;Bahwa dengan demikian Tergugat melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) dengan Penggugat karena perusahaan mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1)Undang Undang

uangpesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan mulai kerja 4Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2020 (8 tahun lebih) sebagai berikut:Uang pesangon: 9 x Rp3.550.000,00 = Rp31.950.000,00;Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.550.000,00 = Rp10.650.000,00;Jumlah = Rp42.600.000,00;Uang pengantian hak: 15% x Rp42.600.000,00 = Rp 6.390.000,00;Hak PHK

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5); Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat; Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)mengalami sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat, berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp53.376.661,00 (lima puluh tiga juta tigaHalaman 6 dari 7 hal. Put.

KerjaTranmigrasi dan Sosial Pemerintah Kota Denpasar tanggal 29 Juli 2010 Nomor:567/572 /Disnakertransos ;Bahwa dalam Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2pada Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Tranmigrasi dan SosialPemerintah Kota Denpasar tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 567/572/Disnakertransos tersebut diatas Tergugat tidak memberikan jawaban atasAnjuran sampai batas waktu yang ditetaokan yang mana pokok perselisihanantara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan HubunganKerja (PHK

Alasan di PHK : Diberhentikan kerja dengan alasan yang tidak jelasHal. 11 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt.Sus/201 1Dd s(karena ada permasalahan keluarga yangberdampak pada colling down/skorsing kepadaPekerja). Pemutusan Hubungan Kerja yang demikiandapat dikategorikan PHK dikarenakan Pengusahatidak bersedia menerima Pekerja.Perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak :Sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) huruf (h), Pasal (3) huruf (b), Pasal(4) huruf (c) Jo.

Bahwa dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antaraPenggugat dengan Tergugat ternyata tidak ada bukti yang menunjukkanPenggugat telah membuat kesalahan / pelanggaran dalam hubungan kerjadan karena Tergugat tidak meminta penetapan kepada PengadilanHubungan Industrial (PHI) sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 155UndangUndang No. 13 Tahun 2003 maka tuntutan Penggugat agarTergugat dihukum membayar upah Penggugatdari bulan Juni 2010 sampaidengan Oktober 2010 sebesar Rp. 22.250.111, dapat dikabulkan

No.932 K/Pdt.Sus/2010K/PHI/2006 .Mohon Majelis Hakim Pengadilan WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Manadodi Manado menyatakan Pemutusan HubunganKerja tidak Sah karena PHK sepihakTergugat tanpa penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dengan mewajibkan para Tergugatmembayar hakhak para Penggugat sesuaiperundang undangan ketenagakerjaan yangberlaku ;8.

untukmenyelesaikan secara baik baik dan/ataudamai atas permasalahan perselisihan HAKdan Perselisihan PHK. Maka itulahperundingan yang tidak tercapai musyawarahuntuk mufakat di tuangkan kedalam RisalahPerundingan Bipartit tanggal 4. Februari2009 ;13.

Penggugat ;Bahwa Judex Facti Majelis Hakim PengadilanHubungan ~ Industrial pada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Manado padaalinia 3 (tiga) halaman 23 adalah keliru karenaPerselisihan yang timbul adalah PerselisihanKepentingan mengenai di Istirahatkan/Skorsing olehTermohon Kasasi lI/Tergugat kepada para PemohonKasasi/para Penggugat hingga tidak dipekerjakandan tidak di bayar upah para Pemohon Kasasi/ paraPenggugat selamadiistirahatkan(dirumahkan)/diskorsing maka munculPerselisihan PHK

Jaminansecara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2009 namunMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado tidak membuat penetapanuntuk melaksanakan Permohonan Sita Jaminantersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkandengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Manado telah benardalam pertimbangan dan tepat dalam menerapkan ketentuanUndang Undang yang berlaku ; Bahwa PHK

No. 806 K/Pdt.SusPHI2012Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Desember kembali menghadap dengan harapandapat diperkerjakan kembali, tertapi Tergugat bersedia dengan catatan Penggugatharus tandatangani pernyataan ;6 Bahwa Penggugat tidak bersedia sebab pernyataan itu berisi memberatkanPenggugat, sebab apabila Penggugat sakit akan di PHK tanpa pasangon ;7 Bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat tidak tanda tangan pernyataanmaka diberi waktu berpikir sampai jam 17.00 tetapi sampai batas waktu tersebutPenggugat

Saat itu juga Tergugat menyuruhpulang Penggugat dan diberhentikan (PHK).

Mutahangselaku Ketua Pimpinan Daerah FSPRTMM SPSI Sulawesi Utara untuk mewakili hakdan kepentingan Saudara Ven Boe di depan Pengadilan PH pada Pengadilan NegeriManado adalah tertanggal 27 April 2009.2 Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan khusus :"Untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam PerkaraPerselisihan PHK yang dilakukan Pimpinan PT. Agro Makmur Raya yangberalamat di Kel. Pateten I Kec.

Aer Tembaga untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat atas permasalahan Perselisihan PHK" ;3 Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, dan tidak dapatdipergunakan dalam Perkara PHI dengan alasan tidak jelas di Pengadilan PHI padaPengadilan Negeri mana (apakah PHI di Medan atau di Riau atau di Lampung, tidakjelas Pengadilan PHI mana) (Vide Pasal 14 Jo. 55 Jo. 81 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang PPHI) ;4 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas terang dan jelas Surat KuasaKhusus tertanggal

selaku HRD kepadaanak baru yang di ambil dari Operator (bagian Assembling).Pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 pukul 15.00 WIB SaudariLisa mengatakan kepada Penggugat bahwa hari itu adalah hariterakhir Penggugat bekerja pada Tergugat dan seterusnyaPenggugat tidak diperbolehkan masuk kerja.10.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa apa yang disampaikan oleh saudari Lisa terhadap Penggugatadalah perintah yang tidak mendasar dan merupakan interuksi yangmenyesatkan.Bahwa jikalau perintah tersebut dimaknai sebagai PHK

olehTergugat, maka hal tersebut merupakan PHK sepihak yang tidakmendasar.Bahwa pada hari selasa tanggal 15 April 2014 pukul 17.00 WIB, saatPenggugat akan mengambil gaji periode bulan Maret 2014, melaluiLisa (Acounting) dan Titi (HRD baru) disampaikan bahwa gajidipegang oleh Mr.

Serta flashdisk yang berisi datadata HRDtelah dikembalikan melalui saudari Kristin (accounting) pada tanggal21 April 2014 yang disaksikan oleh saudari Titik (HRD baru).Bahwa sampai saat ini hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat tidak ada kejelasan, namun sejak tanggal 29 Maret 2014Penggugat sudah tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugattanpa adanya surat Keputusan PHK dari Tergugat.Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangmanufacturing.Bahwa menurut jenis dan sifat

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat adalahhubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tidaktertentu, maka apabila terjadi PHK terhadap Penggugat, Tergugatwajib membayarkan pesangonnyaBahwa adapun pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalahsebagai berikut :a.Uang Pesangon (Vide Pasal 156 ayat 2 huruf g UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan)2x 1x Rp. 2.692.190, = Rp. 5.384.380,Uang Penggantian Hak (Vide Pasal 156 ayat 4 huruf c)Penggantian perumahan dan pengobatan

Bahwa semua dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar,kecuali posita nomor 4 dan 5; Bahwa benar Tergugat sering pergi ke rumah orang tua karena ibuTergugat sudah tua dan Tergugat harus membantu mengerjakan sawah ibunamun sore hari Tergugat sudah pulang; Bahwa benar Tergugat kurang bisa memberi nafkah kepada Penggugatsetelah Tergugat kena PHK, meskipin telah di PHK Tergugat masihmemberi nafkah kepada Penggugat walaupun semampu Tergugat namunsebelum di PHK Tergugat mencukupi kebutuhan

tanggal 1Nopember 2016 Tergugat pulang ke orang tuanya sehingga terjadi pisah rumahselama kurang lebih 3 minggu dimana Penggugat berkediaman di rumahbersama dan Tergugat berkediaman di rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui pulang kerumah orang tuanya karena ibu Tergugat sudah tua dan membantumengerjakan sawah dan mengakui pula Tergugat kurang bisa memberi nafkahkepada Penggugat setelah Tergugat kena PHK