XXX, Perempuan,lahir di Semarang, 24 Nopember 2014 ( sesuaidengan kutipan Akta Kelahiran No. 3374.LU.31122014 tanggal 31Desember 2014 );Bahwa, mulai bulan Desemberi 2011 kehidupan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat muLai goyah, karena Tergugat terkenaPemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dari perusahaan dimana Tergugatbekerja, sehingga sering bertengkar dikarenakan kebutuhan ekonomimengalami kekurangan.

No.0495/Pdt.G/2016/PA SmgMenimbang, bahwa oleh karenaTergugat tidak hadir, maka tidak dapatdilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah karena sejakDesember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran teruSs menerus yang disebabkan masalahekonomi, Tergugat di PHK dari perusahaan dimana Tergugat bekerja danTergugat tidak mau diajak mandiri

salingbersesuaian, maka saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil dansyarat materiil sebagai saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dihubungkandengan buktibukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumdalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sudah mempunyianak dua orang; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sejak Desember 2011sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahekonomi, Tergugat di PHK

Setelah dibuat mengurus akta kelahiran anaknya diKantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung tertanggal 06 Mei 2008.Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah dan sering berselisih dan bertengkar sejakJanuari 2008, disebabkan Tergugat di PHK dari pekerjaannya,(koperasi KUD) dan setelah pekerjaannya diberhentikan, Tergugatmalas mencari pekerjaan lain, sehingga Tergugat tidak bisamencukupi kebutuhan rumah tangga;Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya rumah

dan Tergugat telahterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, buktisurat, dan dua orang saksi, telah terbukti bahwa semula rumah tanggaPenggugatdan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan selama pernikahan,telah dikaruniai seorang anak lelaki, bernama TE np amunsejak Januari 2008, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suamiistri tidak lagi harmonis, sering berselisin dan bertengkar, disebabkanTergugat sudah tidak bisa menafkahi Penggugat sejak Tergugat di PHK

Putusan Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Tbn.Penggugat sejak Tergugat di PHK (diputus hubungan kerja) denganperusahaan tempat Tergugat bekerja; Bahwa, akhirnya sejak Mei 2008 atau sudah sekitar 8 tahun, Penggugatdan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah, Penggugatdan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami isterihingga sekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka telahterbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun danharmonis lagi serta tidak

No. 19PK/Pdt.Sus/2010Rumah Sakit Vita Insani yang diberikankepada Penggugat, namun Penggugatmenolaknya ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan MHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan No.161/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 3 Desember 2007 adalah sebagaiberikutDalam Eksepsi Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugatsebagai akibat dari PHK karena usia pensiun,yaitu. sebesar Rp.44.720.832

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali Elisabeth Sipayungtelah berakhir masa kerjanya atau pensiun sebagaikaryawan dari perusahaan Rumah Sakit Vita InsaniPematangsiantar bukan ~ di PHK/diberhentikan secaratidak hormat, bahwa pensiunnya Elisabeth karena telahmemasuki usia 55 tahun sebagaimana tertuang dalamSurat keputusan Direktur Rumah Sakit Vita InsaniNomor :014/PTVISM/SK/II1/2007 Tanggal 16 Maret 2007yang dasar pertimbangannya adalah UU No 13 Tahun 2003Pasal 167 tentang Ketenagakerjaan.Hal. 7 dari 14

adalahtentang belum dibayarnya uang pensiun kepada TermohonKasasi, pada hal tentang pembayaran uang pensiuntersebut telah di atur dalam Peraturan Rumah sakitVita Insani yaitu) dengan program Jaminan Hari Tua(JHT) Jamsostek yang dananya telah diterima olehTermohon Kasasi secara tunai.Bahwa adalah tidak adil dan benar secara hukum,dimana di satu sisi Peraturan Rumah Sakit Vita Insanitersebut di benarkan oleh Majelis Hakim akan tetapidi sisi lain di salahkan, "padasSisi PemohonPeninjauan Kembali melakukan PHK

Tergugat tidak bekerja karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) padatahun 1998, namun setelah kejadian tersebut Tergugat tidak mau berusaha maksimaluntuk mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bagiPenggugat dan anakanaknya; b. Tergugat memiliki sifat keras kepala dan kasar, sering mengucapkan katakata yangtidak pantas dan menyakitkan hati, sehingga Penggugat merasa sangat tidak dihargaisebagai seorang istri; 5.

Penggugat dan Tergugat terahir bertempat tinggal di rumah dinasPenggugat di Perumahan Dinas PT. , Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selamakurang lebih 10 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarangberpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya sampai dengan sekarang;Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sering trejadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkahkepada Penggugat sebab setelah di PHK

persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dan dikaruniai 2orang anak bernama : ANAK I tanggal lahir 10101996; ANAK II tanggal lahir27092005 dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kurang lebih 18 tahun, semulakeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namunkemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak Tergugat di PHK

Putusan Nomor 465 K/Pdt.SusPHI/201613.14.15.16.17.18.19.bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja,setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut;Bahwa sebagai akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat secarasepihak, Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untukberkerja seperti biasanya dan berakibat juga pada hilangnya pendapatanbulanan yaitu upah;Bahwa Penggugat melalui kuasanya melayangkan Surat

PerselisihanHubungan Industrial (LPPHI);Bahwa oleh karena itu Pemutusan Hubungaan Kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tanoa adanya Penetapan dari PengadilanHubungan Industrial adalah tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja denganPenggugat secara sepihak dan tidak prosedural bahwa berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.Sebelum adanya Penetapan PHK

Ganda Jaya Pratama ke CV.Panca Usaha yang berbeda status badan hukumnya tanpa persetujuan dariPenggugat sehingga dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukankesalahan dari Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas A Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT.

Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2017selalu diwarnai perselisihnan dan pertengkaran;Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat pada malam hari;Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas kerja kalaudiingatkan marah sehingga kurang memberi nafkah Penggugat Rp1.700.000, sebulan dan sekarang Tergugat di PHK

Putusan No.2764/Pdt.G/2019/PA.Jbgdan sekarang Tergugat di PHK, yang berlanjut pisah tempat tinggal selama + 3bulan;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidakingin mempertahankan kepentingan dan hakhak keperdataannya, makaberdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek

diajukanoleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,dan dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantaramereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara teruS menerusyang disebabkan karena Tergugat malas kerja kalau diingatkan marahsehingga kurang memberi nafkah Penggugat Rp 1.700.000, sebulan dansekarang Tergugat di PHK

59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Permenakertrans RI Nomor 100 Tahun 2004tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat pada tahun 2003 dengan alasan karena telah berakhirnyajangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjanya (PKWT) adalahsah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) terhadap Para Penggugat padatanggal 31 Oktober 2017 oleh Tergugat II dengan alasan karena telahberakhirnya jangka waktu yang diperanjikan dalam PKWT danpermasalahan ketenagakerjaan atau permasalahan pengakhiran hubungankerja (PHK) antara Para Pengugat dengan Tergugat II telah diselesaikanpula secara musyawarah mufakat melalui perundingan Bipartite, dimanaPara Penggugat dengan Tergugat II telah sepakat hubungan kerjanya telahberakhir dan Tergugat telan memberikan sejumlah uang kepada ParaPenggugat

berakhir dan selesai (vide Pasal 7 Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial); Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Pengugat denganTergugat Ill pada tanggal 31 Januari 2018 dengan alasan karena telahberakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjanya(PKWT) adalah sah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danpermasalahan ketenagakerjaan atau permasalahan pengakhiran hubungankerja (PHK

Oleh karena itu perlu dicari jalan keluaryang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentukpenyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang13diatur dalam Undangundang ini akan dapat menyelesaikan kasuskasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salahsatu pihak.23.Atas PHK terhadap Para Tergugat tersebut, Penggugat menawarkanpembayaran sebagai berikut:1.

+Total =Rp. 142.794.251,24.Atas PHK terhadap Para Tergugat tersebut, dalam surat tertanggal 19Januari 2015, Penggugat mengundang SP Peruri untuk melakukanperundingan bipartite pada 21 Januari 2015.14Terlampir Undangan tertanggal 19 Januari 2015, Perihal:Undangan sebagai Bukti P26.25.Dalam perundingan bipartit pada 21 Januari 2015, Para Tergugat yangdiwakili oleh kuasanya menolak PHK tersebut dan karenanyaperundingan bipartite gagal mencapai kesepakatan.Terlampir risalah perundingan bipartit tertanggal

21 Januari 2015sebagai Bukti P27.26.Karena dalam proses bipartit tidak tercapai kesepakatan, Penggugatmengajukan pencatatan atas PHK terhadap Para Tergugat ke DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang(Disnakertrans Karawang).

Atas perselisihan PHK ini, mediatorDisnakertrans Karawang menerbitkan Anjuran tertanggal 29 September2015, No. 567/7873/HIS.Terlampir anjuran Disnakertrans Karawang tertanggal 29September 2015, No. 567/7873/HIS sebagai Bukti P28.Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat denganini) mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung memutus sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan PHK Penggugat seluruhnya;152.

Status Saksi dikenakan skorsing oleh Penggugat;i Status Para Tergugat juga dikenakan skorsing olehPenggugat;Gg Saksi sedang dalam proses gugatan PHK yang diajukanoleh Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat;h. Saksi mengetahui surat balasan dari BPK atas surat yangdikirimkan oleh saksi dan Para Tergugat yaitu bahwa BPKRI belum menemukan terjadi indikasi permasalahan terkaitmesin Komori;1.

SusPHI/2020Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu);Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuanHukum yang berlaku;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putuskarena diputuskan

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak Oktober 2014:Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt.SusPHI/20205.

Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,terhitung sejak di Tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial;Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepadaPenggugat sebesar :a. Pesangon =4 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp24.139.080,00;b. Penghargaan Masa Kerja =2 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp12.069.540,00;c.

Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,terhitung sejak tanggal 1 November 2019;Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepadaPenggugat sebesar :a. Pesangon =4 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp24.139.080,00;b. Penghargaan Masa Kerja =2 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp12.069.540,00;c.

Opsi Il adalah PHK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 dan dari tanggal 1Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 887 K/Pdt.Sus/2010Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 diputuskan sebagaimasa skorsing;c.

Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, yaitu: Menolak PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat!

dalam perkara ini, meskipun hanya fotokopisurat akan tetapi didukung dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka tidak ada alasan untuk para Pemohon Kasasi/Penggugat Illdan IV tidak mendapatkan haknya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) telahsalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa PHK

yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan para Penggugatmengikuti test CPNS tidak dapat dijadikan dasar kesalahan, kecuali bagiPenggugat Ill, Penggugat IV dan Penggugat VI, karena pada saat mengikutitest ternyata mereka telah meninggalkan tugas dan pekerjaannya, di manahal itu merupakan tindakan yang melanggar disiplin dan melanggarPeraturan Perusahaan, sehingga dapat di PHK berdasarkan ketentuan Pasal161 Undangundang No. 13 Tahun 2003 dengan hak Uang Pesangon 1 xPasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan

Kep150/Men/2000 jo Pasal 191 UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas, terhadapPenggugat , Ill dan V yang tidak terbukti melakukan kesalahan melanggarPeraturan Perusahaan namun karena Tergugattetap berniatmemPHK danPenggugat I, Ill dan V bersedia untuk di PHK, maka berdasarkan ketentuanPasal 27 Kepmenaker RI No.

Bahwa amar putusan Judex Facti yang mengurangi hak Penggugat ataskompensai PHK dengan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugatuntuk kepentingan urusan kematian almarhum Paiman sebesar Rp 4.831.250, tidak dapat dibenarkan, karena pemberian uang sebesar Rp 4.831.250, a quotidak dapat dikatagorikan sebagai kompensasi PHK sebagaimana dimaksudketentuan kompensasi PHK sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13Tahun 2003 atas meninggalnya almarhum Paiman ;b.

Bahwa karena peberian uang tersendiri ahli waris almahamum Paiman yangmerupakan hak atas Jaminan Kematian berdasarkan ketentuan UndangUndang No.3 Tahun 1992 dan bukan termasuk kompensasi PHK berdasarkanketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, maka sudah seharusnya hakHal. 16 dari 18 hal. Put.

No. 070 K/Pdt.Sus/2011ahli waris atas kompensasi PHK tidak dikurangi dengan pemberian sejumlahuang sebesar Rp 4.831.250, a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: SUMARSIH dan kawankawantersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 11/G/2010/PHI/YK, tanggal 5 November 2010serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

pemberhentian dengan hormat per tanggal 3Januari 2008 ;Untuk Penggugat Il dengan surat pernyataan tertanggal 21 Nopember 2007, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Untuk Penggugat Ill dengan surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2008, denganSurat Keputusan dari Tergugat tentang pemberhentian dengan hormat per tanggal 5Februari 2009 ;Bahwa perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il adalahtermasuk perselisinan PHK

Panggilan / undangan pengklarifikasian masalah PHK dari Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Madiun tg! 27 Pebruari 2009.Mengapa dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyimpulkan sendiri danmempertimbangkan tanpa adanya klarifikasi atas kesalahan dan pelanggaran yang telahdilakukan karyawan. Padahal sesuai aturan kerja sudah ditegaskan akan sanksi yangdiberikan apabila menyalahi disiplin kerja. Akan tetapi seakan memperjelas bahwakaryawan salah meskipun sudah mendapat pembinaan.

Hal ini kiranya dapatmenjadi untuk ditinjau bersama.Pada pertemuan sebelumnya juga telah disampaikan kepada ketiga karyawan yangtelah ter PHK dan tawaran untuk bekerja kembali tetap ditolak dan tetap hanya memilihuntuk adanya uang jasa / pesangon.

Sebagai catatan dalam pertemuan tersebut diantaranya:1.2.3.Para karyawan yang ter PHK disertai oleh Pihak Ill saat pengajuan uang pesangon.Dari Pegawai Disnaker Kota Madiun mengatakan kalau mendengar ada orang LSM.Bahwa pengajuan ke PHI untuk gugatan para karyawan yang terbukti bersalah, biayaakomodasi dibiayai oleh Disnaker.

Kami selaku Koordinator dan yang mewakili Pengusaha dalam hal ini dan selamaitu tidak pernah menganiaya, menghina secara kasar dan bahkan mengancampara Penggugat atau memerintahkan para Penggugat untuk melakukan pekerjaanyang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi dengan alasan melakukankesalahan dengan bukti T3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon

Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2 Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angkal(satu)tersebut di atas, pihak pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihakpekerja (Sdri.

perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidakdibayarkannya upah dan hakhak yang biasa diterima oleh Penggugat setiapbulannya sebagaimana uraian pada posita angka 7(tujuh), maka berdasarkanpasal 86 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknisPengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 hurufK No.3 yang berbunyi Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan diikuti dengan perselisihan PHK

sebagaimana diatur dalampasal 86 UndangUndang No.2 Tahun 2004 maka pengadilan hubunganindustrial ~wajib memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihankepentingan tersebut dalam bentuk putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;Dalam Pokok Perkara9 Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 1(satu) dan 2(dua), dapatterlihat dengan jelas bahwa Pemutusaan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak yang di lakukan oleh Tergugat dengan tujuan agar Para Penggugattidak

26,110,000WahyuningsihVI Siti Aisyah 1Jan11 29Mar14 = 3,4 1,865,000 14 26,110,000TOTAL 226,240,000 Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 30 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg. 10Terhitung Total: (duaratus dua puluhenam juta dua ratus empat puluhribuRupiah) danatau besaran nilainya sampai dengan adanya keputusan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

sebelum tanggal mulai pengunduran diri;b tidak terikat dalam ikatan dinas; danc tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengundurandiri.Menimbang, bahwa terhadap kelanjutan hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat, mejelis Hakim berpendapat bahwa bila dilanjutkan hubungan kerjaantara hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak akan kembaliharmonis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian yang realistis danproporsional adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.SusPHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukangugatan sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubunganindustrial yaitu Sengketa Hak dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa masa kerja Penggugat sebagai berikut;Dati bekerja sejak bulan Agustu 2018 dan menerima upah terakhir SebesarRp. 2.925.000, dan di PHK

Pembayaran upahPesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkansecara tunai dan tanpa diangsur;Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensimaka Tergugat diwajibkan membayar Upah yand didasarkan pada pasal 151ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tentang Permohonan Upah Proses pada frasa belum ditetapkandalam Pasal 155 ayat (2) Undangundang Nomori3 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses

kepada Penggugatselama 6 bulan berturut turut Secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejakTergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020;Bahwa selanjutnya Penggugatakan menghitung hakhak Penggugat akibattindakan PHK sepihak Tergugat.

Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensimaka Tergugat diwajibkan membayar hakhak PenggugatMenimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi Tergugat juga telahmengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknyapokoknya sebagai berikut:1. Bahwa tidak benar dan sangat mengadangada yang mengatakan Penggugatmerupakan atau tergolong perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerjatetap;2.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Februari 2020 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti sudah mencapaiusia pensiun yaitu usia Penggugat sudah mencapai 66 (enam puluh enam)tahun dan telah meninggal dunia karena sakit berkepanjangan pada saatperkara a quo masih berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat denganalasan tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 166 dan Pasal167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

WJioe G4etaoBalikpapan; Bahwa dari perkaW ya belum dikarunialanak/keturunan; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun, namun sejak awal bulan Maret 2017 seringbertengkar; Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karenamasalah ekonomi, yakni Tergugat setelan di PHK daripekerjaannya tidak lagi mempunyai penghasilan sehingga tidakdapat memenuhi keperluan rumah tangganya; Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar karenamasalah ekonomi tersebut di atas;Putusan Nomor 594

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun namun sejak September 2017 sering terjadipertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni TergugatPutusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Bpp Halaman 7 dari 11setelah kena PHK perusahaan tidak bekerja dan tidak mempunyaipenghasilan sehingga tidak dapat memenuhi keperluan rumahtangganya seharihari;4.

Menyatakan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Tunjangan Hari Rayadan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulanNovember s/d bulan Juni 2017 sebesar Rp14.460.760,00 (empat belas jutaempat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enampuluh rupiah);4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejakputusan dalam perkara a quo dibacakan;5.

tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telahbenar menerapkan hukum memutus PHK

Nomor 1350 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat danTergugat adalah bersifat permanen (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),;4.

1tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat selama 23 tahun, telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 oranganak bernama : Yulianto, umur 27 tahun; Edi Setiawan, umur 15 tahun;Bahwa selama dalam perikahan Penggugat dan Tergugat belumpernah berceral;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan :a. setelah di PHK

dari pabrik Djarum, Tergugat malah bersenangsenang dengan uang PHK dan Penggugat malah tidak diberi uangtersebut dan Tergugat juga malah bermalasmalasan tidak maumencari kerja;b. masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkahkeluarga;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi padabulan Oktober 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat yangbernama Hartutik (anak Tergugat dengan istri pertama) dengan