Ditemukan 13191 data
KOLIPIN
Tergugat:
PT. AGUNG AUTOMALL Cq PT AGUNG AUTOMALL JAMBI
85 — 13
Agung Automall cabang Jambi2 Pal X, dengan wilayah pemasaran terdiri dari Kabupaten Muaro Jambi,Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung JabunngTimur;Bahwa khusus untuk wilayah kabupaten Muaro Jambi lokasi SSPterletak di Sungai Bahar, yang peruntukkannya untuk service kendaraanPutusan Perkara No 22/Pdt.SusPHI/2018/PN Jmb halaman 13 dari 42 haalaman.dan penjualan spare part kendaraan, dimana pada SSP Sungai Baharhanya terdiri dari 1 (Satu) orang karyawan yang bekerja di bagianbengkel,
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1784/B/PK/PJK/2016pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagipengeluaran untuk perolehan BKP dan/ JKP yang tidak mempunyaihubungan langsung dengan kegiatan usaha;Bahwa dengan demikian pajak Masukan untuk perolehan BKP atauJKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (meliputiproduksi, distribusi, pemasaran dan manajemen), PPNnya dapatdikreditkan;2.
43 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
GuthtriePecconia Indonesia yang berkedudukan di Palembang;e Semua transaksi penjualan dilakukan di Kantor CabangPalembang, sedangkan administrasi penjualannyaHalaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/20176.2.6.3.dilakukan di Kantor Pusat Jakarta sebagai kantoradministrasi dan pemasaran;e Penjualan dilakukan secara kredit dan pembayarannyamelalui rekening Koran Bank BNI Palembang Acc.111.00005058.001, BCA Palembang Acc. 021022861,Mandiri Palembang Acc. 113 0002050411 dan BCAJakarta;Bahwa
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
Terdakwa:
VO ANH TY
76 — 30
penangkapan ikan berbendera Indonesia atauberbendera Asing wajib memilik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;Bahwa, Ahli menerangkan tentang Usaha Perikanan menurut Pasal 25 ayat(1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa usaha perikanandilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan meliputi Praproduksi, Produksi,Pengolahan dan Pemasaran
137 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atlas Copco Indonesia.Melalui Manager pemasaran PT. Atlas Copco Indonesia menyampaikanbahwa Tergugat Rekonpensi pada saat yang sama melakukanCommisioning/strat up kesiapan operasi peralatan tersebut. Sehingga saatini pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Perusahaan PenggugatRekonpensi menjadi terhenti dan tidak berjalan sehingga PT. PertaminaDrilling Service Indonesia yang menggantikan pekerjaan Aerated Drilling diPT. Pertamina Geothermal Energy.
COKI FELANI, SH
Terdakwa:
ROBIN INDRA WIJAYA Alias BUDI Anak HENDRA WIJAYA
200 — 41
Pelaku Usaha Pangan;Menimbang, bahwa pengertian dari Pelaku Usaha Pangan dalamPasal 1 angka 39 Undangundang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Panganmengandung pengertian yaitu setiap orang yang bergerak pada satu atau lebihsubsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, prosesproduksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka Pelaku UsahaPangan berarti setiap orang.
125 — 6
ataupun setidaktidaknya pada waktu lain sekitartahun 2015, bertempat di Perairan Sialang Buah pada posisi 03 35" 549" LUdan 99 11" 508" BT atau + 2 Myl arah Timur Laut Perairan Sialang BuahKecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ataupun setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH
Terdakwa:
IMELIA GUNAWAN ALIAS IMEL
138 — 106
Pelaku usahaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiaporang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan yaitupenyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang.
EDDOWAN, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMAD NUROCHIM Bin KASTURI.
81 — 11
Adira Dinamika MultiFinance Cabang Tegal tahun 2004 dan Untuk tugas dan tanggung saksiselaku Sales Head/pimpinan CMO yaitu : pendekatan terhadap pemilikdealer, membuat program marketing/strategi pemasaran, menunjuk danmembagi CMO CMO untuk bertugas di dealer dealer denganmengenalkan ke pihak dealer, monitoring harian order CMO.Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui setelahada metting internal di PT.
30 — 9
keterangan dalam keadaan sehatjasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yangsebenar benarnya kepada penyidik ;e Bahwa ahli menerangkan bahwa pekerjaan ahli sekarang ini adalahPegawai Perum Perhutani unit I Jateng sejak tahun 1996 dan jabatan ahlisekarang adalah sebagai Asisten Manager Hasil Hutan di KBMPemasaran Tegal sejak tahun 2006 ;e Bahwa tugas pokok ahli sebagai Assisten Manager Hasil Hutan di KBMPemasaran Tegal adalah Koordinator Penatausahan Hasil Hutan dalamwilayah KBM Pemasaran
134 — 27
., staf pemasaran SeniorPT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Rizky Pranada T, S.H., PMO jabatanpelaksana perikatan dan Legal Drafting PT. Pelabuhan Indonesia (Persero),Margaretha Aldila Fitri, S.H., jabatan Pelaksana SDM PT.
43 — 21
Puri Loka Asn berhak menjual Keanggotaan Timeshare dan anggotaTime share berhak atas fasilitas hotel dan layanan hotel serta fasilitaskantor pemasaran, fasilitas berupa layanan hotel seperti kolam renang,Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Nomor 222/Padt/2017/PT DPSsatpam dan lainlain telah ditentukan biaya dan harganya oleh financialController The Jayakarla Hotel;Jawaban dari TERGUGAT adalah :2.Bahwa sesuai isi Perjanjian Kerjasama antara PT Puri Loka Asri dengan PTJuwara Warga Hotel Corporation
49 — 32
Tergugat ;Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Penggugat beritikat baik untukmembayar/ menyetor cicilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah) melalui rekening setoran;Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterimaoleh Tergugat , adalah hasil Penggugat menyisihkan pendapatan sebagaiBuruh Bangunan, dengan niat baik tetap mengangsur/ Mencicil hutangkepada PT.Bank Bukopin/ Tergugat ;Bahwa setelah selang beberapa hari pada tanggal 23 Juni 2016Penggugat didatangi oleh Bagian Pemasaran
141 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatdikreditkan adalah yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahan hasilnya terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali PajakHalaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 212/B/PK/PJK/2016Masukan seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang PPN;Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndangyang sama menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan pengeluaranyang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaranuntuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran
37 — 9
tersebut dapat dipercaya,dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksisaksi ataupun31Terdakwa, tetapi sematamata agar penegakan hukum secara represif bisadiwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah, manakala memperhatikan proses latarbelakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah yang sederhana,akan tetapi penyelesaiannya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karenakebiasaan dan praktik hukum pelaksanaan suatu perjanjian kerja pemasaran
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (8) b:bahwa menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat(2) bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b a quo dinyatakan bahwa :Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengankegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatan produksi,distribusi, pemasaran
129 — 60
Bukti P3: Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.1/07/SK/127/IV/2002tanggal 30 April 2002 tentang pengangkatan Pengawai Negeri Sipil(foto copy sesuai aslinya) ;: Petikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821/225/BKDDIKLAT/SK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentangPengangkatan dalam Jabatan Kepala Seksi Info, Kemitraan &Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Boalemo (foto copy sesuai aslinya) ;: Petikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.23/635/BKDDIKLAT
210 — 59
Hasil produksi rendah dan pemasaran berkurang.Mesin sering rusak atau tidak bagus.Keberatan atau tidak bersedia menerusakan kerjasama.Meminta penggugat tidak memindahkan atau menarik barangbarangyang ada didalam gudang atau yang sudah terpasang / melekat padabangunan.Menahan batako sebanyak, 123.021 ( seratus dua puluh tiga ribu duapuluh satu) biji..Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menahan danmelarang Penggugat meneruskan pekerjaan memproduksi batako,menahan mesin press pembuat
WILLIAM FREDERICK SOALOON, S.H
Terdakwa:
NASRUL SIREGAR
176 — 43
ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03 16.008LU 100 34.503 BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksadan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UUNo.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
Susan Irene Nunley
Tergugat:
Elaine Donnelly
98 — 64
Investasi yang TergugatRekonvensi janjikan adalah 49% untuk pemasaran, administrasi dan gajikaryawan. Akan tetapi, faktanya Tergugat Rekonvensi tidak pernahmembayarkan 49% tersebut kepada Penggugat Rekonvensi bahkanPenggugat Rekonvensi harus membayar seluruh biaya investasi termasukadministrasi dan gaji karyawan;18.