Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 364/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Nopember 2018 — PT BANK MANDIRI (PERSERO) VS KHAIRIL ANWAR, SH DAN M. HATTA, DKK
60 — 34
  • (Cetak tebal dilakukan oleh Terlawan untuk penekanan)Selain itu, terdapat pula Yurisprudensi MA yang pernah memeriksa danmengadili perkara yang serupa, dimana dalam perkara tersebut MahkamahAgung menyatakan bahwa bila Tergugat melakukan perbuatan melawan Halaman 8dari 40 Hal PutusanNomor 364/Pdt/2018/PT MDNhukum, maka tidak berarti Bank harus menanggung kerugian Penggugat,namun kerugian dibebankan kepada Tergugat, sebagaimana tercantumpada bagian tentang pertimbangan hukum paragraf 2 halaman 23Putusan
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ABDUL HADI, S.H
Terdakwa:
1.DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI
2.SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT
3.HERI AGUSTIAN Bin NURDIN
69 — 45
  • masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kakiterikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintusamping rumah Saksi;Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwakepada korban terjadi pada pukul 03.30 WIB serta berlokasi didalam rumahkorban, maka unsur dilakukan pada waktu malam dan di dalam rumah telahterpenuhi;Ad.6. dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih;Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersamasama ataulebih merupakan penekanan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 103/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 25 September 2018 — Pembanding/Tergugat I : TAHER Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
Pembanding/Tergugat II : PT. TUBINDO Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
Terbanding/Penggugat I : NURDIN HASNI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat II : MARJUKI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat III : AHMAD IBRAMSYAH Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq KECAMATAN TANJUNG PALAS cq KEPALA DESA SALIMBATU Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
68 — 37
  • banyakdan ini hanya sebatas sampai Putusan berkekuatan hukum tetap ;Bahwa terkait dengan Putusan Provisi tersebut diatas Majelis Hakim TingkatPertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah cukup alasan pertimbanganhukumnya sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam Putusannya halaman 30 dan 31 ;Bahwa alasan Para Pembanding terkait dengan Putusan Provisi denganmengutip Sema No.3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (uitVoerbaar bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, dimana penekanan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 14/Pdt.Sus/2017/PN Psp
Tanggal 21 Maret 2017 — Pemohon Keberatan : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Padangsidimpuan ; Termohon Keberatan : Mara Haman Hasibuan
187 — 44
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum
Putus : 16-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 61-K/PM.II-11/AU/IX/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — ROBERTUS RAHMANSYAH YUDIANA PELTU NRP. 515114
111 — 174
  • Bahwa penekanan Pimpinan dan arahan kepada seluruhanggota agar berhatihati dalam melaksanakan tugas.15.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 21-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 192/PID/2017/PT BDG
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : EKO RAMADHANI als KOPLAK bin KOSIM Diwakili Oleh : TOHAP LUMBAN SIANTAR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROHMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : RIVALDI ADITYA WARDANA als ANDIKA bin ASEP KUSNADI
469 — 706
  • Padahal haruslah dicermati bahwa keterangansaksisaksi tersebut adalah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dania alami sendiri (Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 no. 27 KUHAP)tanpa ada unsur penekanan maupun paksaan (Vide Pasal 117 ayat (1)KUHAP). Haruslah dilihat apakah keterangannya telah bersesuaian danada hubungannya sedemikian rupa sehingga antara keterangan saksiyang satu dengan yang lain juga telah sesuai ketentuan Pasal 185 ayat(4), (6) huruf a, b, c, dan d KUHAP ?
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 25-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb
Tanggal 20 Maret 2017 — - TERGUGAT : SUPOYO - PENGGUGAT : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
216 — 70
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 10-09-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 86 - K / PM-I-03 / AD / IX / 2012
Tanggal 16 Januari 2013 — Serda Bambang Susetiyo
58 — 28
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyaMenimbang30tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
104 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-09-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1031 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 18 September 2017 — IRSAN BAKTI HARAHAP VS PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Padangsidimpuan
112 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakinibahwa Termohon akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 10-03-2010 — Putus : 21-04-2010 — Upload : 02-02-2012
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 40-K/PM I-04/AD/III/2010
Tanggal 21 April 2010 — Sertu Alpian Pansyuri
52 — 21
  • Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat memiliki senjata apiharus dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang, demikianjuga untuk~ memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika,karena pernah ada penekanan dari Komandan serta sosialisasitentang penyalahgunaan narkoba.18Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukanbarang bukti berupa :1. Surat surata. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 20-07-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 214/Pid.B/2017/PN PBU
Tanggal 31 Oktober 2017 — MUHAMMAD Bin MURZELIH
103 — 24
  • atau niat untuk melakukanperobuatan dengan pelaksanaannya;Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukanperbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si Pelaku untukdengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktuitu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si Pelakuapakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih adakesempatan untuk melanjutkan atau) membatalkan niatnya melakukanperbuatan tersebut;Menimbang, bahwa penekanan
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 13-K/PM.III-17/AU/I/2016
Tanggal 11 Mei 2016 — Serma Anom Roningtyas
162 — 63
  • Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu = adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.
Pengadilan PN CILACAP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Clp
Tanggal 11 Februari 2016 — Chafid lawan Wagyo, DKK
80 — 14
  • Saksi D E D I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini hanya menyaksikanketika di Balai Desa tentang penyerahan dari Bu Suminah kepada PakWagyo;Bahwa yang ada di Balai Desa antara lain Pak Wagyo didampingi PakUsman, Bu Suminah datang sendiri dan saksi;Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN ClpBahwa keluarga Pak Wagyo tidak ada melakukan penekanan/intimidasiterhadap Bu Suminah supaya menyerahkan Sertifikat kepada PakWagyo;Bahwa
Pengadilan PN KAB SEMARANG
Putus : 03-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Unr
Tanggal 3 September 2014 —
37 — 12
  • diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;b Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakahsecara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;c Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan denganmenggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi);d Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apa sajayang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);Menimbang, bahwa penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA VS Ny. AUGUSTINS, dkk
348 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalamhalaman 48 menyatakan bahwa:...penekanan rumusan Pasal 378 RV dititikberatkan pada kerugian.Apabila suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat darden verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut;Tentang Pasal 378 Rv ini, ahli hukum M.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 04-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 159-K/PM III-16/AD/XI/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — Serda Muslimin
100 — 213
  • tentunyaperbuatan Terdakwa jika tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Oditur Militer akan dibebaskan, jikaperbuatannya bukan tindak pidana maka akan dilepaskan darisemua tuntutan hukum, namun jika terbukti melakukan tindakpidana maka tentunya secara hukum akan dikenakan pidana.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya denganmengungkapkan pendapatnya yaitu bahwa pada dasarnya Replik OditurMiliter hanya bersifat penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
199 — 68
  • Asep Johan Hidayatkartunya dikembalikan, tapi uangnya belum dikembalikan;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan dari Kepala UPTD kepada Kepala Sekolahbahwa kartu NISN tersebut laku seluruhnya;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan
    202buah yang sudah terjual sebanyak 32 buah dan uangnya tidak pernahdiserahkan kepada saksi, melainkan langsung ditangani oleh guru kelasmasingmasing;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
    didistribusikan melaluiWali Kelas masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kartu NISN yang telah dibagikan,tetapi kelas VI sejumlah 33 siswa telah menerima kartu yang berasal dariUPTD tersebut;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.