Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta;32) SPPD Nomor 934133H/175/109 tanggal 07-05-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;33) SPPD Nomor 956386H/175/109 tanggal 08-07-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;34) SPPD Nomor 053316E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan

Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;35) SPPD Nomor 053317E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;36) SPPD Nomor 088226E/133/109 tanggal 09-09-2013 perihal Pertanggungjawaban

Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;37) SPPD Nomor 087695E/133/109 tanggal 06-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;38) SPPD Nomor 935411F

Kegiatan T.A 2013;41) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-103.01.1.648521/2014, Revisi ke: 09 tanggal 5 Nopember 2014, beserta Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2013;42) Keputusan Bupati Sikka Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka; Keputusan Bupati Sikka Nomor 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang

Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;43) Keputusan Bupati Sikka Nomor 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;44) Keputusan Bupati Sikka Nomor 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung

Sekretaris Utama BNPB RI di Jakarta;32)SPPD Nomor 934133H/175/109 tanggal 07052014 perihal PenggantianUang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada BagianDirektorat Tanggap Darurat;33)SPPD Nomor 956386H/175/109 tanggal 08072014 perihal PenggantianUang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada BagianDirektorat Tanggap Darurat;34)SPPD Nomor 053316E/133/109 tanggal 28062013 perihalPertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk KeperluanBelanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan

Bencana Dalam BentukUang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)bagian Direktorat Tanggap Darurat;35)SPPD Nomor 053317E/133/109 tanggal 28062013 perihalPertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk KeperluanBelanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam BentukUang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)bagian Direktorat Tanggap Darurat;36)SPPD Nomor 088226E/133/109 tanggal 09092013 perihalPertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk KeperluanBelanja

Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam BentukUang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)bagian Direktorat Tanggap Darurat;37)SPPD Nomor 087695E/133/109 tanggal 06092013 perihalPertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk KeperluanBelanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam BentukUang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)bagian Direktorat Tanggap Darurat;38)SPPD Nomor 935411F/133/109 tanggal 04122013 perihalPertanggungjawaban Tambahan

Bupati Sikka Nomor 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;45) Keputusan Bupati Sikka Nomor 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentangPerpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana SemburanDebu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue KabupatenSikka;46)Keputusan Bupati Sikka Nomor 207/HK/2013 tanggal 3 Juni 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat

Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;e Keputusan Bupati Sikka Nomor 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;e Keputusan Bupati Sikka Nomor 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentangPerpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana SemburanHalaman 141 dari 190 Hal.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;

Bangun Minahasa Pratama Nomor: 024/pt-Bminp/S.Pen/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoiapo sebesar Rp.4.649.800.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Minahasa Selatan menetapkan StatusTanggap Darurat yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016.Bahwa tentunya Penetapan Status Tanggap Darurat tersebut menurut pendapatahli ZAINAL ARIFIN dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertentangandengan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun2016 Bab II Huruf B Angka 2 yang menyatakan bahwa status tanggap daruratadalah keadaan ketika ancaman bencana benarbenar terjadi

KOMALING, S.H. yang tidaksesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut Saudari CHRISTIANYEUGENIA PARUNTU, S.E selaku Bupati Minahasa Selatan tanpa menganalisaulang Telaahan Staf tersebut langsung menetapkan Status Tanggap Daruratmelalui Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 Tanggal 20Juni 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang TinggiAir Laut di Kabupaten Minahasa Selatan, yang menyebutkan bahwa pada tanggal20 dan dan 21 Juni 2016 kondisi alam di Kabupaten

tentang penetapan status tanggap darurat tersebutmerupakan syarat kelengkapan yang mutlak harus dipenuhi dalam mendapatkanDana Siap Pakai BNPB.Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 Terdakwa HANDRIE M.J.

;Bahwa terhadap usulan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatankepada Kepala BNPB c.g Deputi Bidang Penanganan Darurat melalui Surat BupatiMinahasa Selatan Nomor: 172/978/BMSBPBD tanggal 21 Juli 2016, saksiJUNJUNGAN TAMBUNAN selaku Direktur Tanggap Darurat BNPBmemerintahkan Drs.

;Bahwa terhadap usulan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatankepada Kepala BNPB c.g Deputi Bidang Penanganan Darurat melalui Surat BupatiMinahasa Selatan Nomor: 172/978/BMSBPBD tanggal 21 Juli 2016, saksiJUNJUNGAN TAMBUNAN selaku Direktur) Tanggap Darurat BNPBmemerintahkan Drs.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan EdaranNo.005/WSLGM/HRDGA/2020 tentang Tanggap Darurat Bencana Viruscovid 19 dan Surat No,009/WSLGM/HRD/2020 tanggal 30 April 2020tentang Perubahan SE No. 008/WSLGM/HRD/2020 Tentang Ketentuandan OFF/Cuti selama Pandemi.4.

SE 005/WSLGM/HRDGA/2020 tentang Tanggap DaruratBencana Virus Covid 19 di PT WSL dan surat edaran No. SE 009/WSLGM/HRD/2020 tentang Perubahan SE 008/WSLGM/HRD/2020 tentangKetentuan Day Off/Cuti Selama Masa Pandemi Covid19, yang dibuat olehTergugat sehingga tidak bisa keluar dari Estate tersebut baikkedinasketenagakerjaan atau instansi terkaitlainnya;2.

SE005/WSLGM/HRDGA/2020 tentang Tanggap Darurat Bencana VirusCovid 19 di PT WSL dan surat edaran No. SE 009/WSLGM/HRD/2020tentang Perubahan SE 008/WSLGM/HRD/2020 tentang Ketentuan DayOff/Cuti Selama Masa Pandemi Covid19;Bahwa Penggugat tidak masuk kerja day off/cuti selama 2 hari tanpa izinmenajemen, melanggar huruf c butir 6 surat edaran No.

SE 005/WSLGM/HRDGA/2020 tentang Tanggap Darurat Bencana Virus Covid 19 di PT WSL dansurat edaran No. SE 009/WSLGM/HRD/2020 tentang Perubahan SE008/WSLGM/HRD/2020 tentang Ketentuan Day Off/Cuti Selama MasaPandemi Covid19;.

SE 005/WSLGM/HRDGA/2020,tertanggal 23 Maret 2020 tentang Tanggap Darurat Bencana Virus Covid 19 diPT WSL dan surat edaran No.

Abdul Haris, MTberdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012 tanggal 14Nopember 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir HargaKontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana AcehSumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir.

AbdulHaris, MT berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012 tanggal14 Nopember 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir HargaKontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana AcehSumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012. Dalam hal ini Saudara Ir. AbdulHaris, MT tidak melakukan tindakan secara pribadi.

Akan tetapi dalam kapasitasselaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Daruratpada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA TahunAnggaran 2012.

P.1.1;Fotokopi Laporan Penaksiran/Penilaian Harga Satuan PekerjaanKegiatan Tanggap Darurat pada APBA Tahun Anggaran 2012(Kegiatan Tahun 2010 dan 2011), selanjutnya diberi tanda BuktiP.1.m;Fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Perkuatan TanggulPengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kec.

Bahwa pada saat menikah dalam masa tanggap bencana Tsunamidiwilayah Aceh makanya buku nikah para Pemohon tidak ada ;5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itupula para Pemohon tetap beragama Islam ;6.

sebagai berikut : Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il,karena para Pemohon adalah warga saksi dan saksi merupakan KhatibMesjid ; Bahwa Saksi yakin benar bahwa Pemohon dan II telah menikah sahsesuai dengan hukum syariat Islam dan mereka telah mempunyai 3orang anak, dan Saksi ikut menghadiri perkawinan mereka ; Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai jejakasedangkan Pemohon II berstatus perawan ; Bahwa pada waktu para Pemohon nikah diwilayah Aceh sedangmenghadapi masa tanggap

Kecamatan Xxxx, KabupatenPidie Jaya, dengan dalil bahwa pernikahan tersebut tidak diperoleh buktitertulis berupa buku/kutipan akta nikah yang berlaku, karena saat terjadipernikahan terjadi masih dalam masa tanggap musibah Tsunami makadapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang absolut PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuanpermohonan ini, Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana

SAKSI I = PENGGUGAT setelah bersumpah = selanjutnyasaksi memberikan keterangan sebagai berikut =: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi pamanPenggugat ; Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikahpada tanggap 06 Juni1989; Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandungnya Bahwa saksi tahu Penggugat denganTergugat menikah pada tanggap 06 Juni1989; Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandungnya Penggugat bernama WALI NIKAH, danyang menikahkan

SAKSI II PENGGUGAT setelah bersumpah selanjutnyasaksi memberikan keterangan sebagai berikut :: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi sepupu Penggugat ; Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikahpada tanggap 06 Juni1989; ++ ee e Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandungnya Bahwa saksi tahu Penggugat denganTergugat menikah pada tanggap 06 Juni1989; ++ e Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandungnya Penggugat bernama WALI NIKAH,

atau sebagian kepunyaan orang lain denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktugempa bumi atau gempa laut, dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terjadinya gempa dantsunami di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, selanjutnya 3 (tiga)hari pasca gempa tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 14.00 wita(masih dalam masa status tanggap

darurat bencana sesuai KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor : 466/463/BPBD/2018 tanggal 29September 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat PenangananBencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah), terdakwa BAMBANG, terdakwa II FADLI alias EGI, terdakwa III FADLI alias BAHO,terdakwa IV FAHRUL, terdakwa V ASRISKI dan lainnya mendatangi MallTatura dan menyaksikan Mall Tatura yang porakporanda akibat gempa bumidengan kondisi bangunan hancur dan miring.

Palu Selatan Kota Palu , bermula ketika terjadinyagempa dan tsunami di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, selanjutnya 3(tiga) hari pasca gempa tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 14.00 wita(masih dalam masa status tanggap darurat bencana sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 466/463/BPBD/2018 tanggal 29 September 2018tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumidan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah), terdakwa BAMBANG, terdakwa IlFADLI alias EGI,

Palu Selatan Kota Palu , bermula ketika terjadinyagempa dan tsunami di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, selanjutnya 3(tiga) hari pasca gempa tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 14.00 witaHalaman 19 dari 23 Putusan No.520/Pid.B/2018/PN Pal(masih dalam masa status tanggap darurat bencana sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 466/463/BPBD/2018 tanggal 29 September 2018tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumidan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah

(dua juta lima ratus ribuBahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, saksi mengatakan kepada vaksinatoryakni para terdakwa bahwa pembayarantersebut tidak sesuai dengan yangditandatangani karena telah dipakai untuk perluan lain;Bahwa selain dana tanggap darurat dari Kota Payakumbuh, juga ada biaya operasionaldari Dinas peternakan Propinsi Sumatera Barat dan dana tersebut juga ada saksiberikan kepada vaksinator kecuali Gusman Efendi;Bahwa laporan pelaksanaan vaksinasi untuk dana tanggap darurat juga

Khyang selanjutnyaterdakwa menandatangani laporan tersebut dan jumlah vaksinasiyang dilaporkan lebih besar dari jumlah yangdilaksanakan;Bahwa awalnya terdakwa tidak mau menandatangani laporantersebutkarena dijadikan sebagai pertanggungjawaban untukmencairkan dana Tanggap Darurat dari APBD Kota PayakumbuhTahun 2007 sebesar Rp. 100.300.000. (seratus juta tiga ratus ribuBahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerimasebanyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dari Drh.

(seratus juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerima Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Drh. Hari Yeni pada awal bulan Juli 2007sedangkan di kuitansi yang terdakwa tanda tangani tertulis Rp. 5.000.000.

Kh;Bahwa terdakwa mengetahui adanya laporan tersebut pada saat menandatanganilaporan dimana Hari Yeni sudah memberitahukan kepadaterdakwa;Bahwa dalam laporan tersebut jumlah vaksinasi yang dilaporkan lebih besar darijumlah yang dilaksanakandan dijadikan sebagai pertanggungjawaban untukmencairkan dana Tanggap Darurat dari APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007sebesar Rp. 100.300.000. (seratus juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerima Rp. 2.500.000.

Khyang selanjutnya data tersebutdiketik dalam bentuk Laporan PelaksanaanVaksinasi; e Bahwa terdakwa mengetahui adanya laporan tersebut untuk permintaandana dan terdakwamenandatanganinya;e Bahwa sepengetahuan terdakwa laporan tersebut dijadikan sebagaipertanggungjawaban untuk mencairkan dana Tanggap Darurat dariAPBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sebesar Rp. 100.300.000. (seratusjuta tiga ratus ribu Bahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerima Rp.2.000.000.

bencana mengajukan RencanaKebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKDselaku BUD ;hurufc : Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukandengan Mekanisme TU dan diserahkan kepada BendaharaPengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulanganbencana ;huruf d ; Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana Dicatat padaBUKU KAS UMUM tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPDyang melaksanakan Fungsi Penanggulangan Bencana ;huruf e ; Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penagqulanganbencanabertanggung

K/2013/PNMdn.Pasal 162Ayat (2)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnyadiusulkan dalam RANCANGAN PERUBAHAN UU ;Ayat (8c)hurufa ; Setelah pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh KepalaDaerah, Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yangmelaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RencanaKebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKDselaku BUD ;hurufc : Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukandengan

Bahwa jumlah Dana yang diajukan sesuai proposal adalah BPBD (BadanPenanggulangan Bencana Daerah) serta dilampirkan surat pernyataan danSurat Keputusan dari Bupati Nias Selatan Dana tersebut diajukan dalam2 tahap : Dana tanggap darurat sebesar Rp 400.000.000. Dana pemulihan Sebesar Rp 4.600.000.000. Bahwa Dana Tanggap Darurat saya tanda tangani tg! 01 Desember 2011.Dana pemulihan saya tanda tangani tgl 06122011.

K/2013/PNMdn.16.Buku kas Umum dana tak terduga pada kegiatan POSKOpenanggulangan alam (tanggap darurat) BPBD KAB. NISEL T.A2011.(Rp.400.000.000)17.Buku Kas Umum Dana Tak Terduga pada kegiatan biayaOperasional BPBD T.A 2011 (Rp.237.000.000.)18.Tabel Realisasi Penggunaan dana Tanggap Darurat iglDesember 2011 yang dibuat oleh AROTOTONA MENDROFA,S.Pd.....(Rp.5.000.000.000.)19.Pembayaran ojek/RBT (kenderaan roda 2) an.

K/2013/PNMdn.diusulkan dalam RANCANGAN PERUBAHAN UU ;Ayat (8c)hurufa ; Setelah pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh KepalaDaerah, Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yangmelaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RencanaKebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKDselaku BUD ;hurufc : Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukandengan Mekanisme TU dan diserahkan kepada BendaharaPengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulanganbencana ;huruf d ; Penggunaan

(satu) rangkap fotokopi keputusan sekretaris utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.12 tahun 2016 tentang pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2016 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 1 april 2016;

darurat bencana alam banjir bandang, dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016;

Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016;

Bupati Pasaman Nomor: 188.45/ 189/BUP-PAS/2016 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam banjir bandang dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 25 Februari 2016;

pangian-tombang, rumah batu dan sopan, ruas pangian-sopan, lokasi Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2016;

Tanggal 10 Februari 2016, berdasarkan Keputusan BupatiPasaman Nomor: 188.45/136/BUPPAS/2016 yang ditandatangani oleh Pj.Bupati Pasaman menetapkan status tanggap darurat bencana alam banjirbandang, dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti,Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan,Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan, KabupatenPasaman terhitung mulai 8 Februari 2016 s.d 21 Februari 2016.Tanggal 25Februari 2016, Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45

Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT PDGKuasa Pengguna Anggaran BNPB berisikan persetujuan permohonanbantuan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Tanggap Darurat bencanabanjir bandang dan longsor/transisi pemulihan Kabupaten Pasaman sebesarRp. 6.103.410.500,00.

DSPBNPB/BPBDPAS/2016 antara Panitia Serah Terima Sementara (PHO) danSerah Terima Akhir (FHO) Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat BencanaAlam pada BPBD Kabupaten Pasaman TA 2016 dengan PPK.Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor:06/06/BAPHO/DSPBNPB/BPBDPAS/2016 tanggal 04 Agustus 2016 TIM PHOmenyatakan pekerjaan selesai 100 %, tetapi pekerjaan tersebut belumselesai dilaksanakan.Bahwa kemudian Pihak CV.

Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul SelatanKabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016.10) 1 (satu) rangkap keputusan bupati pasaman Nomor: 188.45/139/BUPPAS/2016 tentang pembentukan komando tanggap darurat bencanaalam banjir bandang dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping,Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulugur, Kecamatan Rao,Halaman 30 dari 66 hal.

Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul SelatanKabupaten Pasaman Bupati Pasaman pada tanggal 10 Februari 2016.10) 1 (satu) rangkap keputusan bupati pasaman Nomor: 188.45/139/BUPPAS/2016 tentang pembentukan komando tanggap darurat bencanaHalaman 39 dari 66 hal.

. ;34.1 (satu) rangkap fotocopy Memorandum Nomor : M.143.A/Dep.Il/BNPB/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Permohonan BantuanDana Siap Pakai Bencana Banjir, Erosi Tebing Sungai dan AbrasiPantai di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi SumateraBarat;35.1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi Deputi Bidang PenangananDarurat tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 360/303/BPBD/2013 perihalPelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Kab.

Pasaman Barat Tahun2013;36.2 (dua) lembar fotocopy surat Bupati Pasaman Barat Nomor :360/303/BPBD/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal PelaksanaanKegiatan Tanggap Darurat Kab. Pasaman Barat Tahun 2013;37.1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi Deputi Bidang PenangananDarurat tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 360/290/BPBDPB/2013perihal Permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana Alam diKab.

Sekaligus Bupati menandatangani Surat Keputusantentang Penetapan Kejadian Bencana Alam Kabupaten Pasaman BaratTahun 2013, dimana ditetapbkan masa tanggap darurat bencana mulaitanggal 8 Oktober 2013 ;Bahwa Setelah itu dibuatkan proposal ke BNPB Jakarta dengan kegiatankegiatan sebagai berikut :Bahwa Kegiatan tebing Sungai Batang Haluan (Pengaman Gudang SRGDKPI) Jorong Simpang Ampek dengan jumlah biaya : Rp. 200.000.000.

Bahwa benar Temuan hasil audit yang terkait dengan Bantuan DSP Tahun2013 untuk Penanganan Bencana Banjir dan Erosi di BPBD PasamanBarat:1)Penyaluran Bantuan Dana Siap Pakai dilakukan setelahperpanjangan masa Tanggap Darurat berakhir, yakni penyaluranbantuan DSP dilakukan pada tanggal 31 Mei 2013, sedangkanperpanjangan Masa Tanggap Darurat telah berakhir pada tanggal 14April 2013;Persetujuan pengalihan pemanfaatan bantuan DSP sebesarRp1.706.668.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta enam ratusenam

Pasaman Barat Tahun2013;2 (dua) lembar fotocopy surat Bupati Pasaman Barat Nomor :360/303/BPBD/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal PelaksanaanKegiatan Tanggap Darurat Kab. Pasaman Barat Tahun 2013;1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi Deputi Bidang PenangananDarurat tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 360/290/BPBDPB/2013perihal Permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana Alam diKab.

Pembayaran lain di luar kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan untuk biayaperbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lainlain sebesar Rp120.361.000, (seratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ..

Pembayaran lain di luar kegiatan tanggap darurat bencana kekeringan untuk biayaperbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lainlain sebesar Rp120.361.000, (seratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) .3.

Bertambah banyaknya tersebutdiperolehnya dengan cara melawan hukum;Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuan danasiap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000, untuk penanganan tanggap darurat bencanakekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siappakai tersebut telah Terdakwa realisasikan dalam dua tahap; di mana alokasi dana siappakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringan untuk Kab.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintahMenimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuan danasiap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000, untuk penanganan tanggap darurat bencanakekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siappakai tersebut telah Terdakwa realisasikan dalam dua tahap; di mana alokasi dana siappakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringan untuk Kab.

Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuan danasiap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000, untuk penanganan tanggap darurat bencanakekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siappakai tersebut telah Terdakwa realisasikan dalam dua tahap; di mana alokasi dana siappakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringan untuk Kab.

Bahwa menyikapi peristiwa bencana alam dimaksud, pada saat tanggap darurat bencana,akhirnya Tergugat I selaku Pemerintah Daerah yang menjadi penanggung jawab dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana telah menentukan status keadaan darurat bencanasesuai Pernyataan Keadaan Darurat Untuk Kawasan Yang Terkena Bencana No.362/1028/TUPim/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 yangmenetapkan..........menetapkan Kota Balikpapan sebagai Daerah dalam keadaan darurat bencana alam, selarasdengan ketentuan Pasal 33

Bahwa meskipun Pekerjaan Perbaikan Longsoran Makam yang telah dikerjakan dan ditunaikandengan baik oleh Penggugat I, II, II, dan IV (Para Penggugat) tersebut pada posita 6 huruf a,b, c, dan d di atas hanya didasari oleh perintah secara lisan saja dari Tergugat II, namun haltersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena masih dalam bingkai dan ataubagian dari kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 huruf a dan fUndangUndang Nomor 24Tahun...........Tahun 2007

Bahwa semula mengenai kelengkapan dan persyaratan atas paket pekerjaan tanggap daruratbencana alam ini akan diproses dengan segera oleh pihak Tergugat IIbersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi dalam praktek pelaksanaanya, ternyataTergugat II selaku Pengguna Anggaran tidak memproses dan tidak melengkapi semuadokumen pekerjaan tanggap darurat bencana alam tanah longsor tahun 2008 di 4 (empat)lokasi Pemakaman yang telah dikerjakan dengan baik oleh Penggugat I, H, TI, dan IV (ParaPenggugat

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang pada akhirnya tidak melayani ataumempersulit Penggugat I, I, III, dan 1V (Para Penggugat) untuk mendapatkan pembayaran ataspekerjaan tanggap darurat bencana alam tanah longsor tahun 2008 di 4 (empat) lokasiPemakaman, maka Tergugat I dan Tergugat I dapat dikategorikan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum kepada Penggugat I, II, III, dan IV (Para Penggugat) dengan segala akibathukumnya, vide Pasal

Darurat di Tanah Longsor ;Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalamRekonpensi mendapatkan pekerjaan Proyek Tanggap Darurat dari Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dan proyek tanggap daruratdikerjakan pada tanggal 5 Juli 2008 ;Bahwa pekerjaan Tanggap Darurat yang dikerjakan Para Penggugat dalam Konpensi / ParaTergugat dalam Rekonpensi ada 4 (empat) lokasi yaitu :Pemakaman Kristen Km 2,5 Kel.Gunung Samarinda Balikpapan ;Pemakaman Muslim

ParaPemohon mengikuti saran keluarga dan gurugurunya anak pemohon untukbertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakanbahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahiran,disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak ParaPemohon tersebut yaitu NI KOMANG AMRITA MELIANA SARI yang artinyaAmrita (Beruntung, Kreatif, Kaya Ide, Tidak mudah percaya, Kebahagiaan) ;Meliana ( Pintar bicara, pekerjaan sempurna, Anugrah rejeki lancer Sari( Sopan santun, pengertian, tanggap

untuk bertanya pada orang pintar, yangternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak ParaPemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahiran, disana juga ParaPemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebutyaitu NI KOMANG AMRITA MELIANA SARI yang artinya Amrita(Beruntung, Kreatif, Kaya Ide, Tidak mudah percaya, Kebahagiaan),Meliana ( Pintar bicara, pekerjaan sempurna, Anugrah rejeki lancar Sari (Halaman 4 dari 11 halamanPenetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN SrpSopan santun, pengertian, tanggap

sehinggasaksi usulkan untuk bertanya kepada orang pintar mengenai nama anakPara Pemohon dan ternyata menurut Para Pemohon setelah ke orangpintar nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengankelahiran, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anakPara Pemohon tersebut yaitu NI KOMANG AMRITA MELIANA SARIyang artinya Amrita (Beruntung, Kreatif, Kaya Ide, Tidak mudah percaya,Kebahagiaan), Meliana ( Pintar bicara, pekerjaan sempurna, Anugrahrejeki lancar Sari ( Sopan santun, pengertian, tanggap

Pemohon mengikuti saran keluarga dangurugurunya anak Para Pemohon untuk bertanya pada orang pintar, yangternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohontersebut tidak sesuai dengan kelahiran, disana juga Para Pemohonmendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu NIKOMANG AMRITA MELIANA SARI yang artinya Amrita (Beruntung, Kreatif,Kaya Ide, Tidak mudah percaya, Kebahagiaan), Meliana ( Pintar bicara,pekerjaan sempurna, Anugrah rejeki lancar Sari (Sopan santun,pengertian, tanggap

Darurat Pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012, maka sudahsepatutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana AcehSumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012 ditarik sebagai pihak dalamperkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit dan hasilPenaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut, atau dapatdinyatakan hasil Audit

, yang pada pokoknya menunjukInspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh sebagai Tim Audit.Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit dilapangandisimpulkan berdasarkan hasil Audit lapangan per 10 April 2012 progresfisik pekerjaan Pembangunan kios darurat untuk Korban bencanaKebakaran di Pasar Angkup Kabupaten Aceh Tengah adalah sebesar 90,22%",.Halaman 16 Putusan Nomor 109/PDT/2018/PT BNA8.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil audit dan mendapat kepastianpenilaian atas pekerjaan tanggap

darurat pada Badan PenanggulanBencana Aceh yang telah dilakukan oleh Penggugat, dibentuklah TIMPENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAPDARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEHdengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 602/768/2012 tanggal 18November 2012, dan TIM PENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAKPEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH tersebut telah melakukan kajiandengan membuat Laporan Penaksiran/penilaian Harga Satuan PekerjaanKegiatan Tanggap Darurat pada BPBA Tahun

Anggaran 2012 (kegiatanTahun 2010 dan 2011), dan harga upah tenaga kerja mengacu padadaftar harga satuan Gubernur Aceh Tahun 2011.Bahwa merujuk pada hasil rekomendasi dari TIM PENILAI/PENAKSIRHARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH dan juga hasil temuan Tim AuditInspektorat Aceh serta BPKP Perwakilan Aceh, Penggugat telahmembuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani olehPengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atasnama JARWANSYAH,

pembayaran hasilPEMBANGUNAN KIOS DARURAT UNTUK KORBAN BENCANAKEBAKARAN DI PASAR ANGKUP KABUPATEN ACEH TENGAH, yangdilaksanakan oleh penggugat pada Tahun 2010 sebagaimana termuatdidalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 005/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013. tanggal 13 Maret 2013 dengan nilai Rp1.332.109.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratussembilan ribu rupiah). oleh Tergugat, yang penetapan nilai pekerjaantersebut berdasarkan penilaian TIM PENILAI/PENAKSIR HARGAKONTRAK PEKERJAAN TANGGAP

Uang sejumlah Rp52.300.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratusribu rupiah), dimana uang sejumlah tersebut diatas dipakai untukbayar gadai tanggap tanah pertanian dan sampai saat ini tanah yangditanggap tersebut masih dinikmati oleh Tergugat bersama. istriHal. 2 dari 33 Hal. Putusan No. 979/Pdt.G/2020/PA.Selbarunya;c. 1 (Satu) Unit mesin merek KUBOTA;3.

gadai sebuah tanah sawah kepada Madengseluas 40 are seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jugakepada Yusuf seluas 7 are seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas jutarupiah); Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah inginmeminjam uang kepada Penggugat, namun tidak diberi oleh Penggugatkarena uangnya sudah digunakan untuk tanggap gadai sawah; Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang yang digunakan untuktanggap gadai tersebut; Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi tanggap

gadainya tersebut; Bahwa setahu saksi tanggap gadai kedua sawah tersebut belumditebus hingga saat ini;Hal. 13 dari 33 Hal.

: Bahwa sekarang rumah itu ditempati oleh Tergugat dan istri barunyaserta anakanaknya; Bahwa saksi juga mengetahui mengenai mesin KUBOTA, namun mesinitu bukan milik Tergugat dan Penggugat, melainkan milik Kelompok TaniBumi Pandan yang ada di Dusun Linsar yang mana Tergugat menjadi salahsatu pengurusnya; Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat tanggap gadai tanah sawahkepada Amaq Nursim seluas 60 are dan kepada Mahmud seluas 30 aresebelum menikah dengan Penggugat yaitu sekitar tahun 1998; Bahwa tanah

Saksi tidak pernah melihat transaksi jual belinya, namun tahutentang hal pembelian tanah tersebut berdasar cerita langsung dari Penggugat.Sedangkan perihal membangun rumah di atas tanah tersebut saksi tahu karenamengalami sendiri ikut membantu membangun rumah tersebut;Menimbang, bahwa selain masalah tanah dan bangunan, saksi tersebutjuga memberikan keterangan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat memilikiuang yang digunakan untuk tanggap gadai sebuah tanah sawah kepadaMadeng seluas 40 are seharga

Bahwa posita nomor 3 dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon terlaluboros adalah sebuah kebohongan dan mengadaada karena selama pernikahan antaraTermohon dan Pemohon dapat memperbaiki rumah dengan Anggaran Perbaikan + Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan menerima tanggap gadai sebesar + Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).6.

secara kekeluargaan untuk rukunkembali, namun tidak ditemukan jalan damai ( tidak berhasil alias buntu), Keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon~ adalah telah nyata adanyaketidakharmonisan/keretakan, sudah pisah, tidak mau kumpul Kembali, tidak saling mencintai,sedemikian hingga tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri.Bahwa posita hal.2 point 5, yang intinya mengatakan bahwa antara Termohon danPemohon dapat memperbaiki rumah dengan anggaran Rp. 17.000.000 (Tujuh betas jutarupiah) dan menerima tanggap

Sehingga tidak ratio dan logis dituntut untuk dibagi jikadimasukkan sebagai harta bersama, begitu juga dengan uang sebesar Rp. 30.000.000(Tiga puluh juta rupiah) sebagai uang tanggap gadai, kami Pemohon Konvensi tidakmengetahui dan mana perolehannya.DALAM REKONVENSI1. Bahwa apa yang menjadi dalildatil dalam Surat Permohonan Ceral Talak serta dalamreplik perkara aquo, mohon merupakan rangkaian eatu kesatuan dalam jawaban GugatanRekonpensi ini.2.

Yang mana perbaikan rumah sebesarRp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah ) tidak jelas rumah mana yang dimaksud tidakdijetaskan tempat ataupun keberadaannya, begitu juga Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi tidak pemah merasa menerima uang tanggap gadai dari Bapak Sandisebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), kami juga tidak mengetahui siapa BapakSandi yang dimaksud, dengan demikian gugatan rekonvensi kabur atau tidak jelas,sehingga tidak dapat ditenma.4.

/terima gadai tanah dari BapakSandi sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibagi dua antaraPenggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan bahwa gugatanPenggugat tersebut tidak jelas rumah mana yang dimaksud tidak dijelaskan tempat ataupunkeberadaannya, Tergugat tidak merasa juga menerima uang tanggap gadai dari Bapak Sandikarena Tergugat tidak mengetahui siapa Bapak Sandi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta gono gini/hartabersama

Bahwa posita angka 4 s/d 7 telah membuktikan bahwa gugatan a quoadalah gugatan pekerjaan tanggap darurat, dan yang berwenang melakukanpembayaran adalah Tergugat I, dalam hal ini SKPA terkait..

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 5huruf a, b dan c sebagai berikut: Tergugat II telah bertindak sesuai dengan kewenangan dan aturanhukum yang berlaku, yang mana pekerjaan tanggap darurat tersebutHal. 35 dari 65 hal. Put No.48/Pdt.G/2016/PN.Bna.harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tanggap darurat, bukankegiatan yang bersifat permanen, maka oleh karena itulah TergugatII harus bertindak hatihati agar tidak menyalahi aturan hukumyang berlaku.

Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:602/366/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Dinas Pengairan AcehSumber Dana APBA Tahun Anggaran 2013; bermaterai cukup diberi tandabukti .........

alamtidak menjelaskan status dan tingkatan bencana serta masa tanggap darurat;sebagaimana bukti (P6 = identik T.I4).

Langkahan Kab.Aceh Utara (Bencana Alam) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh InspektoratAceh serta PPTK pada Dinas Pengairan Aceh, yang telah menyimpulkan SuratPernyataan Bencana Alam (vide bukti P8e) tidak sesuai dengan ketentuan tanggapdarurat; tidak menjelaskan status dan tingkatan bencana serta masa tanggap darurat;masa pelaksanaan pekerjaan telah melebihi masa tanggap darurat, sehinggamerupakan pekerjaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dan penunjukan rekananharus melalui pelelangan

GUNADI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan denganidentitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satudengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona)yang diajukan ke muka Persidangan;Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelisberkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.Ad.2.

terdakwa dan Febri langsung mengambil barangbrang yang ada di pondok dekat kandangayam tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin airMerk SANYO, (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan panjang 50 cm dengan gagang11terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dan (satu) buahTelivisi 29 inch, setelah mendapatkan barangbarang milik korban tersebut.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap

terdakwa dan Febri langsung mengambil barangbrang yang ada di pondok dekat kandangayam tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin airMerk SANYO, (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan panjang 50 cm dengan gagangterbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dan 1 (satu) buahTelivisi 29 inch, setelah mendapatkan barangbarang milik korban tersebut.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap

terdakwa dan Febri langsung mengambil barangbrang yang ada di pondok dekat kandangayam tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin airMerk SANYO, (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan panjang 50 cm dengan gagangterbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dan (satu) buahTelivisi 29 inch, setelah mendapatkan barangbarang milik korban tersebut.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap

kembalipagar seng sebelah kiri kandang ayam tersebut, sambil membawa (satu) buah tabung gas elpiji3 kg warna hijau, (satu) buah mesin air Merk SANYO, (satu) buah senjata tajam jenis golokdengan panjang 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat darikayu warna coklat, sedangkan 1 (satu) buah Televisi 29 inch ditinggalkan oleh terdakwadidekat pagar seng tersebut dikarenakan tidak bisa membawanya.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyataTerdakwa tanggap

Waktu pelaksanaaan pembangunan di Aceh, khususnya pembuatan jalan diwilayah kecamatan Meuraxa atau khususnya di tanah lokasi objek sengketa,dilakukan pada saat pasca bencana alam tahun 2004 oleh BRR (dari Tahun2005 sampai dengan tahun 2009) dengan menggunankan aturan hukumPERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor : 34 Tahun 2005 dan dengankeadaan Masa Tanggap Darurat dan Asas mendahulukan KepentinganUmum (Pasal 6 dan Pasal 25 Pasal 26 PERPU No. 2 Tahun 2005) ;b.

Masa Tanggap Darurat, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapatmenjalankan Tata Pemerintahan Kota dengan sempurna sehingga setelahmasa tanggap darurat berakhir, selanjut dilakukan kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi yang dikelola oleh Badan Pelaksana atau BRR, hal ini sangatjelas dan tegas diatur dalam Pasal 25 PERPU No. 2 Tahun 2005 ;e.

Beradasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel), karenasecara tegas dan nyata Para Tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelaksanakan Pelaksanaan Pembuatan dan Pembangunan sarana prasaranajalan di objek sengketa, karena Masa Tanggap Darurat dan kemudiankegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikelola oleh Badan Pelaksana atauBRR, sebagaimana diatur Pasal 25 PERPU No. 2 Tahun 2005, bukan olehPara Tergugat ;C.

Gugatan Para Penggugat KadaluarsaHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt/2018/PT BnaBahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Nomor: 30/Pdt.G/2018/PNBNA, yang terdaftar tertanggal 24 Mei 2018 adalah gugatan yang telahKadaluarsa karena didasari oleh :Pembuatan/Pelaksanaan Pembangunan sarana prasana di Wilayah KecamatanMeuraxa atau ditempat objek sengketa merupakan wilayah Tanggap DaruratBencana Alam, yang secara aturan hukum wajib mendahulukan kepentinganumum sebagaimana yang dimaksud dalam

Bahwa pembuatan objek jalan kepentingan umum ditanah sengketa dilakukan olehBRR dalam masa tanggap darurat bencana alam bukan oleh Para Tergugat ;8. Bahwa olehnya karena persoalan hak ganti rugi objek sengketa dibuat dandilaksanakan pada masa BRR, maka secara hak dan kewenangan pada PemerintahPusat Cq Kementrian Keuangan yang berhak melakukan pembayaran hak gantirugi tanah pasca bencana alam tahun 2004 dibawah badan BRR Aceh Niasbukan tanggung jawab Para Tergugat ;9.