Nomor117/Pdt.Plw/2016/PN.BJM dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Membatalkan semua putusan pengadilan sebelumnya yakni PutusanPutusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Mei 2018 Nomor24/Pdt/2018/PT.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 9 Mei 2017 Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.BJM dan PutusanPengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Januari 2018 Nomor117/Pdt.Plw/2016/PN.BJM;5.

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara 22nnnn nnn nnn ce ne ee cee nee cence =< ByROHIMAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggas ai Jalan H.Akhmad / Jalan Mangga RT. 032, RW, 004 KelurahanMentawa

JULIANA SUTEDJA, bertempat tinggal di Jalan Ubi Nomor117 C RT. 007 RW. 01, Kelurahan Mangga Besar, KecamatanTaman Sari, Jakarta Barat:2.

Tjoa Ok Tan; Surat Kuitansi Pembayaran atas Pembelian Rumah Jalan Ubi Nomor117 C Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari JakartaBarat tanggal 17 Februari 1963, antara Tjang Nyoen Fa alias Ny.Yuliana Sutedjo/Tergugat dengan Tn.

Yuliana Sutedjo/Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Pemohon Kasasi dengan Tn.Tjoa Ok Tan; Surat Kuitansi Pembayaran atas Pembelian Rumah Jalan Ubi Nomor117 C, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, JakartaBarat tanggal 17 Februari 1963; antara Tjang Nyoen Fa alias Ny.Yuliana Sutedjo/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Pembanding /Pemohon Kasasi dengan Tn.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.G/2016/PA.Bjb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkaraini sejumlah Rp. 541.000, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);Banjarbaru, 26 Mei 2016Ketua Majelis,AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Tanggal Lahir Martapura, 04 April 1972, Umur 49 tahun,Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ojek Online, TempatTinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ini ;Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja padatanggal 10 September 2021 dalam iregister + perkara Nomor117

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.G/2021/PA.Sgr, yang terdaftar pada tanggal 10 September 2021, diKepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dari Penggugat ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;3.

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor117/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;4. Menghukum Debitor/PT. FORZA PROPERTI SERPONG (Dalam PKPU) untukmembayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah);5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 2.477.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh riburupiah);

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diKelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca permohonan Pemohon serta suratsurat lain yangberhubungan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telahdidaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor117

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.G/2016/PA.KP dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2019 yang didaftardan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada tanggal 19 April 2019 dibawah Register Nomor117/G/2019/PTUNMdn;7. Surat Permohonan Penggugat tertanggal O08 Mei 2019 yangditerima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2019, tentangPermohonan Pencabutan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor117/G/2019/PTUN Mdn ;8.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor117/Pdt.P/2021/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan olehPemohon dan Pemohon Il sejak tanggal 10 Mei 2020 pada papanpengumuman Pengadilan Agama Bontang selama 14 (empat belas) hari danterhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon danPemohon

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor117/Pdt.P/2021/PA.Botg dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa I. Kasturi bin (alm) Tasmi, Terdakwa II. Edi Sugiartobin Sudarni, Terdakwa Ill. Kuncoro Adi Cahyono bin Supari, Terdakwa IV.Sriyanto bin (alm) Suraji, Terdakwa V. Samiyono bin Muad, Terdakwa VI.Sarkum bin Leles dan Terdakwa VII.

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor117/Akta.Pid.B/2020/PN Rbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRembang bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Penuntut Umum telahmengajukan pernyataan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Rembang Nomor 117/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 14 Januari 2021;Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat olehJurusita

bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dengan alasanalasan sebagaimana termuat dalam memoriHalaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT SMGbandingnya tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakankeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Requisitoir yang kami ajukanpada tanggal 30 Desember 20230;Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara serta mencermatisecara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 14 Januari 2021 serta memperhatikan memoribanding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding tidak

tahanan;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPengadilan yang untuk tingkat banding sebagaiman dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 170 ayat (1) ke1 Jonto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum.Mengubah/ memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117

PUTUSANNOMOR 47/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;.dalam perkara antara :PT.

seadil adilnya(ex aequo et bono);Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kalisebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 19 Mei 2021, 4 Juni 2021dan 30 Juni 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidakmengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga Tergugat dianggap telahmelepaskan hak untuk menjawab gugatan Penggugat;Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum dan teruraidalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor117

salahmenerapkan Yursiprudensi dan melanggar Asas Lex Superior Derogat LegiInferior ;Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PDT/2021/PT BDGBahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembandingmemohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat) melaluiMajelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor117

Hakim Tingkat Banding setelah meneliti danmencermati keberatankeberatan Pembanding/Penggugat tersebut di atas,ternyata merupakan pengulangan dari surat gugatan Penggugat/Pembanding sertatidak ada halhal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatantersebut harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmeneliti serta mempelajari, secara cermat dan seksama berkas perkara, besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor117

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor117/Pdt.G/2021/PN.Blb tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan bandingtersebut ;3.

perintahTerdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)subsidair 2 (dua) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) jerigen minyak ukuran 20 literan bahan bakar jenisbensin + 900 (sembilan ratus) liter; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8461 GE warna Silver;Dirampas untuk Negara;Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJIDtersebut dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor117

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000, (Limaribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor 123/PID/2017/PT.SMR tanggal 29 September 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor117/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 2 Agustus 2017 yang dimintakan bandingtersebut, sekedar mengenai amar Nomor 5 sehingga berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan barang bukti berupa

CANDRA KSINAURU, SH dan HIDAYAT HASAN, SH berdasarkan surat kKuasa khusustanggal 22 April 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah, tanggal 27 Juni 2019 Nomor : 83/PID/2019/PT.PAL tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwauntuk tingkat banding;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor117/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 23 Mei 2019;Menimbang

Pidana dan UndangundangNomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Mei 2019 Nomor117/Pid.B/2019/PN Pso, yang dimohonkan sekedar mengenai jenis danlamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :1.

perkaratersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kePengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Relaas PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum dankepada Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 yang dilaksanakanoleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Amuntai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaanbanding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 terhadap putusanPengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor117

/Pid.B/2021/PN.Amt, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tanggal 05 Oktober 2021 yang menyatakan keberatan terhadapputusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor117/Pid.B/2021/PN.Amt, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Adapun alasan alasan yang kami ajukan

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor117/Pid.B/2021/PN Amt, tanggal 23 September 2021;3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan: Menyatakan Terdakwa I: MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBABin ILHAM dan Terdakwa Il: ERHANDY PUTRA Als ERHAB BinSYAHRUDIN Masingmasing bersalah melakukan tindak pidanaPenadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: MUHAMMAD ALBADAD!

ILHAM dan Terdakwa Il: ERHANDY PUTRA AlsERHAB Bin SYAHRUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan padahari Selasa tanggal 21 September 2021, atau jika Majelis Hakimberpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasinmempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor117

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah padatanggal 14 Mei 1991 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor117/3/VV1991 tanggal 5 Juni 1991 yang diterbitkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, KabupatenMaros.2.

pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di mukasidang dan Penggugat juga mengajukan repliknya dan Tergugat mengajukandupliknya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acarasidang tanggal 14 Maret 2016;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117

Pekerjaan, Petani ,Pendidikan SekolahDasar, Nomor HP 0812 2621 7585, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan memeriksa Surat Surat yang bersangkutan;Telah meneliti dan memeriksa bukti Surat dipersidangan;Telah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatertanggal 4 Agustus 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSragen pada tanggal 5 Agustus 2021, dibawah register perkara Nomor117

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini sebesar Rp.154.000, (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh Dr.Editerial, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Hakim Tunggal,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor117/Pdt.P/2021/PNSgn, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantuoleh

sebagaiPenggugat.melawanAmlan bin Mihi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DesaSelali, Kecamatan Pino Raya Kabupaten BengkuluSelatan, disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat perkara;Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;Telah memperhatikan bukti Surat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor117

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.MnaMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat denganTergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan sampai sekarangbelum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai /ega/l standing untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor117/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor117/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalampersidangan;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalampersidangan;Menimbang,

Direktur Audit untuk menandatanganiSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor:SPKTNP484/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, Majelismendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan

DirekturAudit tidak berwenang untuk menandatangani Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP484/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 1443/B/PK/PJK/2017ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakantugas pada suatu jabatan structural;e Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan wajib dikaitkan dengan ketentuan Pasal14 UndangUndang Administrasi Pemerintahan;e Bahwa dengan demikian, makna frase penetapan suratkeputusan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117

Putusan Nomor 1443/B/PK/PJK/2017berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 17 sampaidengan 19 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 juncto Peraturan MENPANRB Nomor 80 Tahun 2012pada Lampiran Bab V huruf E;b.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami Istri, yangtelah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu,di Buleleng, pada tanggal 13 Agustus 1989, perkawinan Penggugat danTergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor117/WNI/1989.Bjr, tertanggal 04 Oktober 1989;2.

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu,di Buleleng, pada tanggal 13 Agustus 1989, perkawinan Penggugat danTergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor117/WNI/1989.Bjr, tertanggal O04 Oktober 1989 adalah putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;4.