Sriwijaya Nomor: 22 Surabaya;

Mayjend Sungkono 101-103 Surabaya;

Sulawesi Nomor: 61 Surabaya;

Basuki Rachmad Nomor: 94-96 Surabaya;

Ciputra Boulevard No. 5 Lakarsantri;

Surat lin Usaha Perdagan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh KantorBadan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng Nomor:503 12/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012 yang berlakusampai dengan 18 April 2017, atas nama Penggugat; e.

) Menengah, Nomor : 50312/795/SIUP/BPPT/2015, tanggal 03 Juli 2015 diterbitkan olehTergugat telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang benarmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan karenanyasah menurut NUKUM) 22222 seen nnn nnn nen nnn oe cen nn ee ennBahwa obyek sengketa4 yaitu Keputusan Pemerintah KabupatenBuleleng, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 50312/795/SIUP/BPPT/2015, tanggal O38 Juli 2015 adalah SIUPPerubahan atau pengganti

terhadap Keputusan PemerintahKabupaten Buleleng, Kantor Pelayanan Terpadu, Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 50312/257/SIUP/KPT/2012, tanggal 12 April 2012, karena usahaperdagangan dimaksud telah berpindah tempat usaha, dimana tempatusaha perdagangan terdahulu (lama) yaitu di Jalan Pura Sekartaji No.1, Desa.

PutriSunartadi...2.16.2.17.2.18.2.19,25Sunartadi Mandiri dengan menetapkan Nabil Ali Al Zubaidi sebagaiDirektur Utama dan juga SIUP diperbaharui, maka Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (PT.)

Terhadap Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkanoleh Kantor Badan Pelayanan Terpadu atas nama : Bupati BulelengNomor : 50312/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012, atasnama : Penggugat adalah tidak berlaku, karena telah diperbaharuisesuai perintah pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenBuleleng No. 2 Tahun 2012 tentang Perijinan dan karenanya tidakmempunyai kekuatan hukum untuk mengikat ;.

PK. 001/13/13/SYB.OP/GTO-14 berlaku sampaitanggal 17 September 2014;- 2 (dua) lembar asli SIUP-OI (Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap) Nomor: 03.12.02.0091.6397;- 1 (satu) lembar asli SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 MIL yangdikeluarkan oleh Adpel Gorontalo tanggal 29 Maret 2005;- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 867/KKc yangdikeluarkan tanggal 27 Januari 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;- 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan

Pohuwato, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa selaku ketua

Bahwa pada saat Terdakwa menerima bantuan KM INKA MINA 216 tersebutbelum dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) namun Terdakwatetap melakukan usaha dibidang penangkapan, pengangkutan dan pemasaranikan dengan cara mengijinkan KM INKA MINA 216 melakukan pengangkutanikan; Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2016 Terdakwa selakupenanggung jawab KM INKA MINA 216 memerintahkan saksi BurhanuddinMalise untuk segera melaut karena telah banyak (pengumpul ikan) yangsudah menunggu,

Menu, S.IP, KM INKA MINA 216memiliki alat tangkap pole and line untuk menangkap ikanikan jenis pelagisbesar seperti cakalang, sedangkan ikan yang ditemukan diatas KM INKAMINA 216 adalah ikan kerapu dan lobster sehingga pada saat diperiksa olehsaksi Putu Hari Sugosa dan Dedy Labiran (masingmasing anggota DirektoratKepolisian Perairan Polda Gorontalo), KM INKA MINA 216 tersebut sedangmelakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan yang wajib Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dibidang pengangkutan dan

,SIPI, SIKPI dan sebagainya untuk kapal dengan tonnase diatas 30 GTtermasuk KM INKA MINA 216 adalah kementerian kelautan dan perikananyang berkedudukan di Jakarta;Bahwa setahu saksi, Surat Izin Uasaha Perikanan (SIUP) yang dimilikioleh KM INKA MINA 216 adalah SIUP yang diperuntukkan untukpenangkapan, bukan SIUP dengan peruntukan pengangkutan;Bahwa oleha karena SIUP KM INKA MINA 216 adalah untuk penangkapanmaka KM INKA MINA 216 tidak boleh melakukan usaha dibidangpengangkutan;Bahwa perbuatan Terdakwa

Kemudian berdasarkan UU perikanan pemilik usahatelah melanggar pasal 92 dan pasal 94 UU RI No. 31 Tahun 2004; Bahwa proses perizinan untuk KM INKA MINA 216 yang berukuran 30 GTkeatas dimana pengurusannya yaitu kelompok mengajukan langsung keKementerian Kelautan RI dengan persyaratan untuk SIUP harus adaHNSI, foto copy KTP, pas photo, rencana usaha, surat domisili usaha,surat keterangan kesanggupan memberikan keterangan data darikelompok, sedangkan untuk pengurusan SIKPI syaratnya foto copy SIUP,tim

dan SIUP) mati pada tanggal 14 April2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dltengkapi dengan SuratHal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan; Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT. 59 sudahmengetahui KM. Ulam Sari 9 GT. 59 tidak memiliki SIP!

dan SIUP) mati pada tanggal 14 April2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan; Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 hanyamembawa dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati padatanggal 14 April 2016 dan KM. Ulam Sari 9 GT.59 dan KM.

Ulam Sari 9 GT.59yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengandokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP)mati pada tanggal 14 April 2016;= Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 sudahmengetahui KM. Ulam Sari 9 GT.59 tidak memiliki SIPI yang terbarudan masih hidup, namun Terdakwa tetap membawa KM.

Ulam Sari9 GT.59 untuk melakukan penangkapan ikan hanya menjawabdokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati padatanggal 14 April 2016; Berdasarkan uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa berdasarkanhasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai olehTerdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dandokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP).

Ulam Sari 9 GT.59 yangdinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dandokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016.Sehingga menurut kami terhadap barang bukti tersebut, sebagaimana SuratTuntutan kami adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59: Dokumen kapal perikanan KM Ulam Sari Jaya 9 yang terdiri dari:a.

Menyatakan terdakwa ORANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Melakukan Usaha Kegiatan Pengelolaan Perikanan Tidak Sesuai Dengan SIUP dan SIPI di Daerah, Jalur dan atau Musim Penangkapan Ikan ; 2.

Dokumen/Surat.- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar.- 1 (satu) lembar SIUP-I.- 1 (satu) lembar SIPI.- 1 (satu) lembar surat Ukur.- 1 (satu) lembar suratKelaikan.- 1 (satu) lembar Pas Besar.- 1 (satu) lembar tanda Pelunasan Pengutan Perikanan.- 1 (satu) lembar SLO.- 1 (satu) lembar SKAT.- 1 (satu) lembar Grosse Akta.- 1 (satu) lembar Stiker Barcode.Dikembalikan kepada Pemiliknya H.

ATLANTIK4 ; Bahwa KM Atlantik4 melakukan penangkapan ikan tidak sesuai SIUP danSII ; Bahwa terjadinya pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 09.00wita, saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Tim PemeriksaPatkamla Sejak melaksanakan Patroli keamanan di Laut Selat Makassar ;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor216/Pid. Sus/2016/PN.

ATLANTIK4 ;Bahwa KM Altlantik4 melakukan penangkapan ikan tidak sesuai SIUP danSIPI ;Bahwa terjadinya pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 09.00wita saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Tim Pemeriksa PatkamlaSejak melaksanakan Patroli keamanan di Laut Selat Makassar ;Bahwa pada saat melaksanakan patroli tersebut saksi ada melihat sebuah KMAtlantik4 yang sedang melakukan penangkapan ikan ;Bahwa KM Altlantik4 melakukan penangkapan ikan tidak sesuai SIUP danSIPI bertempat diperairan

ATLANTIK4 ;Bahwa KM Altlantik4 melakukan penangkapan ikan tidak sesuai SIUP danSIPI ;Bahwa KM Altlantik4 adalah milik H. Cartisa yang merupakan orang tua saksiBahwa saksi mengetahui KM. Atlantik 4 ditangkap Patkamla Kotabarusejali645 setelah ditelepon untuk dating ke Kotabaru ;Bahwa saksi mengetahui KM. Atlantik4 ditangkap Patkamla karena SIPIhabis masa berlakunya dan SIPI nya tidak sesuai dengan wilayah tangkapnyaBahwa yang saksi ketahu Terdakwa bekerja di Kapal KM.

KtbAd.3.Unsur Tidak sesuai dengan SIUP dan SIPI/ Daerah, Jalur dan waktu ataumusim penangkapan ikan .Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat izin Usaha Perikanan(SIUP) menurut ketentuan Pasal 1 angka 16UndangUndangRINomor45 Tahun2009tentangP erubahanAtasUndangUndangRINomor31Tahun2004tentangPerikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaanperikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksiyang tercantum dalam izin tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

Menyatakan terdakwa ORANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidanaDengan Sengaja Melakukan Usaha KegjiatanPengelolaan Perikanan Tidak Sesuai Dengan SIUP dan SIP! di Daerah, Jalurdan atau Musim Penangkapan Ikan ;2.

Bahwa terdakwa selaku KKM kapal KIA KF 5615 tidak dapat memperlihatkandokumen yang mendukung kegiatan penangkapan ikan berupa SIUP (Surat jinUsaha Perikanan). Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo.

Bahwa saksi mengatakan pada saat ditangkap, Terdakwa MIN MIN SOEyang berkewarganegaraan Myanmar sedang bertugas menjalankan mesin KIA KF6515 melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari PemerintahRepublik Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yaituPukat Trawl.

Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dokumen di kapal, Terdakwa tidakdapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang sah yangdikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, karena semua dokumendokumen kapal adalah merupakan tanggung jawab nakhoda. Bahwa benar alat tangkap ikan yang dipakai Terdakwa dalam melaksanakanpenangkapan ikan adalah Pukat Trawl.

Tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Menyatakan Terdakwa MIN MIN SOE tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.2.

dan saksi Mou ditemukan bahwa KKM Kakap Il berasal daripelabuhan Thailanddan sudah 2 (dua) bulan di perairan Indonesiayang sudah6 (enam) kali mengantar ikan ke Thailand dan setiap mengantar muatannya +7 ton serta pada saat dilakukan penangkapan KM Kakap Il sedang berlayarpelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jarring jenispukat trawl dan juga ditemukan buktibukti tindak pidana perikanan bahwaKM Kakap Il tidak memiliki surat lzin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat jinUsaha Perikanan (SIUP

Bahwa, kapal KKM Kakap Il tersebut ditemukan juga ikan campursebanyak + 2500 Kg Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan KM Kakap Il sedangberlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarikjarring jenis pukat trawl dan juga ditemukan buktibukti tindak pidanaperikanan bahwa KM Kakap Il tidak memiliki surat Izin PenangkapanIkan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen lainnyadari Pemerintah Indonesia. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Kapal KKM.

Bahwa dokumen Sah kapal perikanan itu adalah Surat Ijin Penangkapkan dan Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan olehpemerintah Indonesia, kalau) menangkap ikannya di perairanIndonesia. Bahwa menurut pendapat saksi posisi 05 11 25 U 097 49 42 Ttermasuk pada perairan ZEE Indonesia.

Yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan diperoleh fakta bahwa KM.

Menyatakan Terdakwa LIK Bin PRAT telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP ;2.

PKFA 7435 GT. 49,61tersebut tidak memiliki Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilinat dipeta laut dan dikonversikan di GlobalPosition System (GPS) posisi kapal KM.

Surat Ijn Usaha Perikanan (SIUP).2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).3. Surat Laik Operasi (SLO).4.

Surat Ijn Usaha Perikanan (SIUP).2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).3. Surat Laik Operasi (SLO).4. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

dengan pertimbangan bahwa Surat IzinUsaha Perikan (SIUP)merupakan urutan pertama dari tata urutan dokumen perizinanusaha perikanan tangkap yang urutannya adalah : (!).

Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP); (2). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan (3). Surat Persetujuan Berlayar(SPB).Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2020/PN MdnMenimbang, bahwa sesuai dengan urutan dokumen perizinan usahaperikanan tangkap sebagaimana diuraikan di atas bahwa Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) adalah dokumen izin yang pertama harus dimilikidan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) merupakan persyaratan utamauntuk pengurusan penerbitan SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI).

Berlayar (SIB);e Bahwa SIB dikeluarkan oleh Syahbandar dan SIUP dan SIPI dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan rekomendasi dariDinas Kelautan dan Perikanan dan izin tersebut dikeluarkan berdasarkantonase kapal atau grose tone (GT) dimana 10 GT ke bawah izin SIUP danSIPInya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan TerpaduKabupaten/Kota dan 10 GT sampai dengan 30 GT izinnya dikeluarkan olehprovinsi dan 30 GT ke atas dikeluarkan oleh pusat;e Bahwa kapal KM Harapan Maju

yang dinakhodai Terdakwa memiliki GroseTone (GT) yakni 26 GT sehingga yang mengeluarkan izinnya adalahprovinsi;e Bahwa setiap kapal yang sudah memiliki SIUP dan SIPI serta SIBberdasarkan GT berhak melakukan pelayaran dan penangkapan ikan diperairan mana saja berdasarkan SIUP dan SIPI tersebut;e Bahwa untuk pemberlakukan SIUP adalah jangka waktu 30 (tiga puluh)tahun dan untuk pemberlakukan SIPI adalah satu tahun sekali;e Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangansaksi tersebut

dan pada saat itu Terdakwamenjawab Surat izin masih dalam pengurusan dan setelah itu Saksi tanyalagi Apakah KM Harapan Maju ada memiliki SIUP dan SIPI?

Perikanan (SIUP), SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Berlayar (SIB);Bahwa SIB dikeluarkan oleh Syahbandar dan SIUP dan SIPI dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan rekomendasi dariDinas Kelautan dan Perikanan dan izin tersebut dikeluarkan berdasarkantonase kapal atau grose tone (GT) dimana 10 GT ke bawah izin SIUP danSIPInya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan TerpaduKabupaten/Kota dan 10 GT sampai dengan 30 GT izinnya dikeluarkan olehprovinsi dan

30 GT ke atas dikeluarkan oleh pusat;Bahwa kapal KM Harapan Maju yang dinakhodai Terdakwa memiliki GroseTone (GT) yakni 26 GT sehingga yang mengeluarkan izinnya adalahprovinsi;Bahwa setiap kapal yang sudah memiliki SIUP dan SIPI serta SIBberdasarkan GT berhak melakukan pelayaran dan penangkapan ikan diperairan mana saja berdasarkan SIUP dan SIPI tersebut;Bahwa untuk pemberlakukan SIUP adalah jangka waktu 30 (tiga puluh)tahun dan untuk pemberlakukan SIPI adalah satu tahun sekali;Terhadap keterangan

Bany Mantik dan darihasil pemeriksaan dokumen tersebut ditemukan bahwa KM Sinar Jayayang dinahkodai oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) yang merupakan persyaratan dalam melakukanpenangkapan ikan.

Menyatakan Terdakwa NASIR Bin SISE, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Selaku nahkoda kapalperikanan yang berlayar tidak memiliki SIUP, SIPI dan SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesarRp.300.000, ( tiga ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu)3.

SIUP Nomor 503/005/Distan.5/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 ; . SIP! Nomor 503/006/Distan.5/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 ; . SIUP Nomor 503/102/Distan.5/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011; .

sehingga atas dasar hal tersebutmaka Pengadilan Tinggi harus mengenyampingkan bukti bukti surat tersebutdalam pemeriksaan tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaPengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan hakim tingkat pertama sekedarmengenai keberadaan buktibukti surat yang diajukan terdakwa dalampersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas sehingga dengandemikian telah terbukti bahwa terdakwa dalam mengoperasikan kapalpenangkap ikan tersebut tidak dilengkapi dengan SIUP

keterangan terdakwa, bahwa dokumen untuk persyaratan berlayar ketika berlayar lupa tidak di bawa, bahwa surat ijin berlayar tidakBahwa dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwaTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda KapalPerikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar melanggarpasal 98 UU RI No. 45 /2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun2004 tentang Perikanan ; 22Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sayaberpendapat Terdakwa terbukti memiliki SIUP

diletakkan diatas dak kapal- Dokumen KMN Jaya Lestari Nawa, berupa : 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 1151/Ga tanggal 30 April 2013, 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : GM.76 / 01 / 03 / UPP.LBM-16 yang diterbitkan di Labuhan Maringgai pada tanggal 20 Mei 2016 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Nomor GM.760 / 01 / 03 / upp.lbm-16 diterbitkan di Labuhan Maringgai tertanggal 22 Mei 2016, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

) No 2300 / SIUP / DPK / 04 / 2013 diterbitkan di Semarang tanggal 25 April 2013.

) no 2300 / SIUP/ DPK/ 04 / 2013 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013.> 1 (satu) lembar Surat lin Penangkapan Ikan (SIPI) no 3810 / SIPI/ DKP/ 04/2018 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013> 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 30 mil nomor : 16 / / KANPEL 2004 sebagai KKM atas nama SUBARI BIN BAKRItertanggal 10 Januari 2004,> 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 30 mil nomor : 09 /V / KANPEL 2010 sebagai nahkoda atas nama SOPT' tertanggal15 Mei 2010,> 1 (satu) lembar

tertanggal 15 Mei 2010, Surat Keterangan Kecakapan 30 mil nomor : 16 /1/ KANPEL 2004 sebagai KKM atas nama SUBARI BIN BAKRI tertanggal 10Januari 2004, Pas Besar Nomor : GM.76 / 01/03 / UPP.LBM16 tanggal 20 Mei2016, Surat Ukur Dalam Negeri No. 1151/Ga tanggal 30 april 2013, Surat lin Penangkapan kan (SIPI) no 3810 / SIPI / DKP / 04 /2013 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) no 2300 / SIUP / DPK / 04 /2013 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013, Sertifikat

tertanggal 15 Mei 2010,Surat Keterangan Kecakapan 30 mil nomor : 16 /1/ KANPEL 2004 sebagai KKM atas nama SUBARI BIN BAKRI tertanggal 10Januari 2004,Pas Besar Nomor : GM.76 /01 /03 / UPP.LBM16 tanggal 20 Mei2016,Surat Ukur Dalam Negeri No. 1151/Ga tanggal 30 april 2013,Surat jin Penangkapan Ikan (SIPI) no 3810 / SIPI / DKP / 04 /2013 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013,Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) no 2300 / SIUP / DPK / 04 /2013 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013,Sertifikat

tertanggal 15 Mei 2010,Surat Keterangan Kecakapan 30 mil nomor : 16 /1/KANPEL 2004sebagai KKM atas nama SUBARI BIN BAKRI tertanggal 10 Januari2004,Pas Besar Nomor : GM.76 / 01 / 03 / UPP.LBM16 tanggal 20 Mei2016,Surat Ukur Dalam Negeri No. 1151/Ga tanggal 30 april 2013,Surat jin Penangkapan Ikan (SIPI) no 3810 / SIPI / DKP / 04 / 2013diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013,Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) no 2300 / SIUP / DPK / 04 / 2013diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013,Sertifikat

) no 2300 / SIUP/ DPK/ 04/ 2013 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013.> 1 (satu) lembar Surat lin Penangkapan Ikan (SIPI) no 3810 / SIPI/ DKP/ 04/2018 diterbitkan di semarang tanggal 25 April 2013> 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 30 mil nomor : 16 / / KANPEL 2004 sebagai KKM atas nama SUBARI BIN BAKRItertanggal 10 Januari 2004,> 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 30 mil nomor : 09 /V / KANPEL 2010 sebagai nahkoda atas nama SOP!

Menyatakan terdakwa VO THAI LAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;2.

BV 99466 TS adalah Pairtrawl;Bahwa tidak terdapat dokumen perizinan dan kelengkapannya yang sah daripemerintah Indonesia seperti SIUP, SIPI;Bahwa terdapat muatan ikan campuran di dalam palka KM. BV 99466 TSsekitar 800 kg;Bahwa kapal KM.

wajib memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP)*;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 16 undang undang tersebutmenyatakan :Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izintertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usahaperikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izintersebut*Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dari hasil pemeriksaan tidak terdapat dokumen perizinandan kelengkapannya

yang sah dari Pemerintah Indonesia seperti Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP), Surat lzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat IzinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI);Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPIuntuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT dan UsahaPerikanan Tangkap yang menggunakan modal asing dan / tenaga kerja asingadalah Direktur Jenderal Perikanan (Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012), sedangkan Gubernurberwenang

menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk kapal perikanan denganukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Pasal 14 ayat(3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012), danBupati / Walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIP!

BV 99466 TS, tetapi kapal tersebut tidak terdapat dokumenperizinan dan kelengkapannya yang sah dari pemerintah Indonesia seperti SIUP,SIPI, terdapat muatan ikan campuran di dalam palka sekitar 800kg;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan kapal perikanan KM.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TRAN NHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; turut serta dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (Pair Trawl) yang mengganggu dan merusak

Pasal 14 ayat (5) Penerbitan SIUP,SIPI dan SIKPI oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksudayat (3) ayat (4) huruf a dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KepalaDinas.Bahwa bahwa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) diatur dalam Pasal 26ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyiSetiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang Penangkapan,Pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki

wajib memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP)*;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 16 undang undang tersebutIMO@NYata KAN; ~~nn mann nnn nnn nninnnnnn ann mnmnmnnnmnmasammmnmarnmn nameSurat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulisyang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanandengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut*Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dari hasil

PAUS 01 pada kapal BV 93797 TS tidak terdapatdokumen perizinan dan kelengkapannya yang sah dari Pemerintah Indonesiaseperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPIuntuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT dan UsahaPerikanan Tangkap yang menggunakan modal asing dan / tenaga kerja asingadalah Direktur Jenderal Perikanan (Pasal 14 ayat (2) Peraturan

Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012), sedangkan Gubernur berwenangmenerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas10 (Sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Pasal 14 ayat (3) PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012), dan Bupati / Walikotaberwenang menerbitkan SIUP, SIP!

Pidana Perikanan No.19 Th.2018 hal32Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan danPerikanan; 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapatunsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad. 4.