Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, diatur adanya kewenangan DewanPers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakanpenyelesaian pengaduan masyarakat atas kasuskasus yangberhubungan dengan pemberitaan pers dan sesuai denganketentuan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, diaturadanya hak masyarakat (ic. Penggugat) untuk melaporkan jikaterjadi adanya pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan ataspemberitaan Pers.4.

Bahwa fakta hukum sampai saat ini tidak ada pengaduanPenggugat, sebab Dewan Pers dapat memberikanpertimbangannya atas Pengaduan Penggugat (jika ada)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 huruf (d) UU No. 40Tahun 1999 tentang Pers, yang merupakan dokumen resmi danautentik ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum dariTergugat dan atau Perusahaan Pers atas adanya (Berita di MediaMassa yang diumumkan oleh Tergugat) dan atau sampai saat initidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, bahwaTergugat

dan atau Perusahaan Pers melakukan PerbuatanMelawan Hukum.5.

, diatur bahwa Pers Nasional mempunyalfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dankontrol sosial, sehingga Tergugat sebagai Warga NegaraIndonesia, dimana haknya untuk mengeluarkan pikiran danpendapat dijamin oleh Negara sebagaimana diatur UUD1945, maka Tergugat membuat berita di Harian Kompasdan Harian Bisnis Indonesia sebagai bentuk informasi dankontrol sosial kepada publik.Bahwa oleh karena Perusahaan Pers selaku pihak yangdijaminkan oleh UU Pers untuk menyalurkan informasisesuai dengan

, melainkanmempermasalahkan konten/isi dari pemberitaan itu yang merugikanPEMBANDING, sebagaimana dijelaskan oleh ahli Pers (Rizal Rudi Surya,SH) yang dikutip oleh mejelis hakim pada halaman 35 bahwa denganadanya hak jawab Penggugat berupa bantahan tersebut makapermasalahan hukum menyangkut pers telah selesai akan tetapipermasalahan hukum secara perdata dapat saja tetap berlangsung.Bahwa atas penjelasan pers tersebut, permasalahan menyangkut perstelah selesai, namun terhadap permasalahan hukum dapat

FAQIH USMAN agar kepadanya dapat diberikankesempatan untuk melakukan jumpa pers/konferensi pers sehubungandengan kejadian yang telah dialami oleh isterinya, sekaligus permintaansupaya semua keterangan yang akan Terdakwa sampaikan dalam jumpapers/konferensi pers tersebut supaya dimuat di media cetak atau pun dimedia elektronik.Bahwa terhadap permintaan Terdakwa yang demikian maka saksi FERIDARMAWAN Bin A.

FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :v Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

Bahwa hasil jumpa pers yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudiandiberitakan oleh Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas pada penerbitanRabu, tanggal 23 Juni 2010 halaman 1 dan 11 dengan judul "BupatiTanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang" yang di dalamnya termuat pulakeseluruhan dari isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehHal. 6 dari 12 hal. Put.

Bahwa, sejak didirikan pada tanggal 28 Agustus 2001 hinggasekarang ini Tabloid Umum Dhuta Ekspresi ini dengan secaraobjektif dan independen menjalankan tugas utama pers, yaknimelakukan fungsi kontrol sosial, sesuai amanat:1. UUD 1945, Pasal 28;2. Piagam Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia;3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers & Kode Etik Jurnalistik;2.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 14:a. Ayat(1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara;b. Ayat (2): Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran;c. Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhakmencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi;Hal. 3 dari 20 hal. Put.

Bahwa, sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,pemuatan berita tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1)Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan PersNasional berkewajiban memberitahukan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asaspraduga tak bersalah", juga pemuatan berita tersebut telah melanggar Pasal6 huruf (b) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan salah satu peranan

Pers Nasional adalah menegakkan hak asasimanusia;.

Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;b. Ayat (2): Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran;c. Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari,memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi;Ditinjau dari sisi hukum pidana perbuatan Tergugat/Bupati Banyuwangiseperti itu merupakan perbuatan kriminal melanggar Pasal 18 ayat (1), (2), (3)Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diancam pidanaHal. 17 dari 20 hal. Put.

Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah HP merk Venera warna biru / hitam, 1 buah kartu Pers Tabloid Equitis, 1 buah kartu pers buser Polda Jatim, 1 buah kartu pengenal LPK & Lencana, 1 buah borgol, 1buah topi warna coklat berlogo Tribata, dirampas untuk dimusnakan ;- 1 buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DIDIK SURYANTO, dikembalikan kepada terdakwa ;6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

PN.KpnSetelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknyasebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa DIDIK SURYANTO bersalah melakukan tindak pidanapenipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP,sebagaimana dalam dakwaan.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwatetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk Venera warna Biru/Hitam, 1 buah kartu Pers

TabloidEquitas, 1 Buah kartu Pers Buser Polda Jatim, 1 buah kartu pengenal LPK &Lemcana, , buah borgol 1 buah topi warna coklat berlogo Tribrata, dirampasuntuk dimusnahkan.1 buah KTP (Kartu Identitas Penduduk) atas nama DIDIK SURYANTO,dikembalikan kepada terdakwa.4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohonkeringanan

bahwa terdakwa memang benar sebagai anggota polisi ;Bahwa saksi DIDIK SURYANTO juga takut dengan ancaman borgol terdakwa, olehkarena itu saksi EDY SUYONO kemudian memberikan uang kepada terdakwaRp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;Bahwa Ketika akan pergi terdakwa meninggalkan nomor telpon dan berpesan kepadaEDY SUYONO bahwa terdakwa akan setiap dua bulan sekali ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk Venera warna biru /hitam ;1 (satu) buah kartu pers

tabloid Equitas ;1 (satu) buah kartu pers buser Polda jatim ;1 (satu) buah kartu pengenal LPK dan Lencana ;1 (satu) buah kartu BPN DPPNI dan lencana ;Halaman 5 dari 9 Putusan No.279/Pid.B/2015/PN.Kpne 1 (Satu) buah KTP (kartu identitas tersebut diatas A.n DIDIK S );e 1 (satu) borgol ;e 1 (satu) buah topi warna coklat berlogo Tribrata ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwadipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telahdiperoleh

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimanadakwaan kesatu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan;3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;5 Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Venera warna biru / hitam, 1 buah kartu PersTabloid Equitis, 1 buah kartu pers

PN SkyKemerdekaan Pers.

Nadyatama Globalindo tidak terdaftar sebagaiPerusahaan Pers di Dewan Pers, didalam mekanisme pendirian sebuahperusahaan pers yang berbadan hukum Perseroan Terbatas,pembuatan akta diurus oleh Notaris dengan kewajiban mendaftar padaDirektorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;Bahwa setahu saksi berdasarkan dengan UU Nomor : 40 tahun 1999tentang Pers, seharusnya Pers memberitakan sebagaimana yang diaturdalam pasal 7 yang berbunyi bahwa setiap wartawan harus menaatiKode Etik.

sebagai perusahaan pers.

25 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2013/PN Skyperlindungan Kemerdekaan Pers untuk dijakdikan acuan dalampenanganan terkait pemberitaan pers.

No 01/DP/MOU/IV2012 dan No: 05/II/2012tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum= dan perlindunganKemerdekaan Pers untuk dijakdikan acuan dalam penanganan terkaitpemberitaan pers.

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa tidak mengikuti upacarabendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelahselesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TUAn. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An.

Letkol Inf AzmirTerdakwa ditindak dengan cara dipukul dibagian batang hidung sebanyak 3 (tiga) kalikemudian memerintahkan Terdakwa masuk parit setelah itu Terdakwa diperintahkanuntuk masuk barisan dan mendengarkan pengarahan Kasi Pers Korem 012/TU An.Letkol Inf Azmir3.

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 sekira pukul 07.30 Wib sedangdilaksanakan upacara bendera dilapangan apel Korem 012/TU, kemudian setelahselesai upacara bendera dilakukan pengecekan oleh piket Korem 012/TU ternyataTerdakwa tidak hadir, selanjutnya Kasi Pers Korem 012/TU An.

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 tidak mengikuti upacarabendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelahselesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TUAn. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An.

PT Banyuwangi Intermedia Pers Banyuwangi Penerbitan Koran 1999 99.00 5.17013. PT Bojonegoro Intermedia Pers Bojonegoro Penerbitan Koran 1999 99.00 6.07714. PT Jember Intermedia Pers Jember Penerbitan Koran 1999 99,00 7.69115. PT Kediri Intermedia Pers Kediri Penerbitan Koran 999 99,00 166716. PT Kudus Intermedia Pers Kudus Penerbitan Koran 2002 99,00 31217. PT Madiun Intermedia Pers Madiun Penerbitan Koran 1999 99,00 751818. PT Madura intermedia Pers Madura Penerbitan Koran 1999 99,00 5.619.

PT Malang Intermedia Pers Malang Penerbitan Koran 2000 99.00 15.46420. PT Mojokerto Intermedia Pers Mojokerto Penerbitan Koran 2002 99.00 477321. PT Probolinggo Intermedia Pers Probolinggo Penerbitan Koran 1999 99.00 B0122. PT Tulungagungintemedia Pers Tulungagung Penerbitan Koran 2002 9900 5.37323, PT Semarang Intermedia Pers Semarang Penerbitan Koran 2000 99.00 7.39224. PT Surakarta Intermedia Pers Surakarta Penerbitan Koran 2002 99,00 442525.

pers meliputi perusahaanmedia cetak, media elektronik, dan kantor berita, sertaperusahaan media lainnya yang secara khususHalaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1352/B/PK/PJK/20173.8.4.menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkaninformasi;Pasal 12Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamatdan penanggung jawab secara terbuka melalui mediayang bersangkutan; khusus untuk penerbitan persditambah nama dan alamat percetakan;Memori Penjelasan Pasal 12Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara

yang meliputibidang usaha dan bidang redaksi;Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada sertaketentuan UndangUndang Pers tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa:a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang Pers, Termohon Peninjauan Kembali danpihak RadarRadar sebagai badan hukum yangmenyelenggarakan usaha pers seharusnyamelaksanakan kegiatan jurnalistik meliputimencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi yangdiperolehnya dan mempertanggungjawabkankarya jurnalistiknya tersebut kepada konsumennya;b.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan di bidang ketenagakerjaan;Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 409 k/Pdt.SusPHI/20 187.Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers/SK/III/2016 tanggal 11Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor 050/Pers/SK/III/ 2016tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat Panggilan Il dan dan surat Nomor056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal ketidakhadiran Saudaraserta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi I/Penggugat meminta agar:Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 48/PdtSusPHI/2017/PHI.SBY, tanggal 23Agustus 2017;1.2.Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan;Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers

/SK/III/2016tanggal 11 Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor050/Pers/SK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat PanggilanI dan dan surat Nomor 056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016perihal ketidakhadiran Saudara serta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemberitahuan, tidak mempunyaikekuatan mengikat dan Batal Demi Hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugatputus terhitung sejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan

Amin Pers JTV dengan kawankawan melakukanpeliputan di tempat kejadian kebakaran di PT. Indospring, dengan menggunakanhandycam dan pada saat Sdr. Amin Pers JTV, mengambil gambar, TerdakwaPaulina Pradani, mengetahui dan memerintahkan karyawan yang telahmendorong Sdr. Agus Ismanto, Pers MNC. Group, untuk merampas handycamyang dibawa oleh Sdr. Amin Pers JTV, dan pada saat di luar pagar atau dipinggirjalan raya handycam yang ada digenggaman Sdr.

Amin Pers JTV ke dalam area PT. Indospring, Sdr. Aminlari mengejar Terdakwa Paulina Pradani dan berhasil mengambil kembali handycamnya ; =Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 18ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang Pers ;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriGresik tertanggal 04 Oktober 2012, No. Reg. Perkara: PDM78/GRSIK/Euh. 1/07/ 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: 1.

Menyatakan Terdakwa Paulina Pradani, S.Sos secara sah danoemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghambat atau99menghalangi Pers sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggarpasal 18 ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan ;3. Memerintahkan agar Terdakwa segeraditahan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handycam merk Panasonicwartna silver model No.

pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 Nopember 2012 Nomor : 269/Pid.B/2012/PN.Gs yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedarmengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebutdibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999Tentang Pers

Pers. 116.D.I. terletak diWanareja (sebelah barat daya Pasar Wanareja) desa Wanareja,Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2 (seribulima ratus sembilan puluh enam meter persegi);6.

Pers. 120.S.V terletak diCiblegedo, desa Adi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap JawaTengah seluas 14.270 M2 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh meterpersegi);Seharusnya, Persil C. 1692. Pers.120.S.V, adalah Nomor 1105 denganPers. 120 luasnya 13.450 M2, Pers. 122 luasnya 660 M2 dan Pers. 125luasnya 1.300 M2, sehingga total luasnya 15.410 M2. Terdapatperbedaan luas antara Sertifikat dengan data yang ada.

Pers. 120.S.V terletak di Ciblegedo, desaAdi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap Jawa Tengah seluas 14.270 M2(empat belas ribu dua ratus tujun puluh meter persegi), Sertifikat Hak MilikNo. 149, Persil 58 D.

Pers.116. D.1, atas nama R. SOEKOYO. Sebidang tanah sawah berlokasi di Ciblegedo dengan SertifikatHak Milik (SHM) No. 218, Persil C. 1692. Pers. 120. S.V atasnama R.

Pers. 120.S.V ,Sertifikat Hak Milik No. 149, Persil 58 D.I C.5780, Sertifikat Hak Milik No. 279,Persil. C. 1692. Pers. 116. D. sudah jelas beratasnama R. SOEKOYOsudah diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, maka jelaslah pula ketigasertifikat ini merupakan harta warisan R. SOEKOYO dan menjadi hak waris paraahli warisnya.13. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat dalam point No. 10 adalahbenar karena terbukti R.

2020, terhitung bekerja selama 15 (lima belas) tahun, 7 (tujuh) bulan,dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratusdua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat V adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Receptionist, mulai bekerja sejak 19 Juli 2003, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 010/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung

bekerja selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan menerimaupah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratus dua puluh dua ribulima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat VI adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Receptionist, mulai bekerja sejak 26 Juli 2007, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 008/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung bekerja selama 13 (tiga belas)

12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) bulan,dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratusdua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat IX adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Security, mulai bekerja sejak 18 Maret 2015, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 100/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung bekerja selama 5 (lima) tahun,

Informasi Dana dan Usia Pensiun JHT JP Tahun 2019, Nomorkartu 12042301056, atas nama Simson Sihombing, selanjutnya diberi tandabukti P48;Fotocopy Surat Rumah Sakit Martha Friska No. 016/ PERS/ SK/ MF/ VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),selanjutnya diberi tanda bukti P49;Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 282/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn50.51.52.53.34.55,56.37.58.bg.60.61.62.Fotocopy Kartu Peserta Jamsostek, Nomor kartu 01B50049820, atas namaAntoni M.

Kartu Pengenal Karyawan Rumah Sakit Martha Friska atas namaSyahniar Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti P55;Fotocopy Surat Rumah Sakit Martha Friska No. 006/ PERS/ SK/ MF/ VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),selanjutnya diberi tanda bukti P56;Fotocopy Kartu.

Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono01.949.024.2016.000;bahwa Terbanding menyatakan buktibukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan > Sentana Adidaya Pratama dan Pers.

Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono tidak ditunjukksaat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, sehingga arus uang dan arus barang tidak dapat diKarena buktibukti yang diberikan tidak memadai;bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan maupun keberatan telah melakukan konfirmasi faktur fKantor Pelayanan Pajak tempat PT Sentana Adidaya Pratama dan Pers.

Faktur Pajak Nomor EGXEM0160002234 tanggal 31 Agustus 2006 Rp590.625,00 Pers Kanaka Puradiredja & Rekan tanggal 18 Juli 2006 Rp6.496.875,00; Surat pengukuhan pengusaha kena pajak milik Pers Kanaka Puradiredja & Rekan; Surat Penawaran Jasa yang disetujui Pemohon Banding Nomor 210/AUGA/IV/06 tanggal!

Koreksi atas Faktur Pajak Masukan Pers Kanaka Puradiredja dan rekan: Pemohon Banding menggunakan jasa Pers Kanaka Puradiredja & Rekan untuk melakukztahun buku 2006 ;bahwa terhadap Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding, faktanya Pemohon Bandinmemberikan voucher lengkap dengan invoice, rekening koran, dan lainlain baik pada tingkat pemmaupun keberatan dengan bukti tanda terima dokumen :Tingkat Pemeriksaan :Surat Pengantar Nomor 004/PSJJBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat

Oleh sebab itu Peneliti tidak memkeyakinan atas kebenaran faktur pajak masukan dari Pers.

ARENA YENSIserta surat No. 253/PERS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadap Sdri.

YUSWANTI, dan surat No. 252/PERS/VII/2013tertanggal 16 Juli 2013 terhadap Sdrii ARENA YENSI serta surat No.253/PERS/VIL/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadap Sdri.

EFAH KHOFIFAH bulan Juni 2013 bulanSeptember 2012, slip gaji bulan Januari 2011 don slip gaji bulan Agustus 2010;Bukti PK / TR 3 : Surat Pemberitahuan dengan nomor : 251 /PERS/VII/2013kepada sdri. YUSWANTI tertanggal 16 Juli 2013;Bukti PK / TR 4: Surat Pemberitahuan dengan nomor : 252/PERS/VII/2013kepada sdri. ARENA YENSI tertanggal 16 Juli 2013;Bukti PK / TR5 : Surat Pemberitahuan dengan nomor : 253/PERS/V 1/2013kepada sdri.

YUSWANTI dengan surat No.251/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Sdr. ARENA YENSI dengan surat No.252/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan Sdr.

EFAH KOFIFAH dengan surat No.253/Pers/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 haruslah batal demi hukum maka setelahmencermati Surat No. 251 /Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, surat No.252/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan surat No. 253/Pers/VII/2013 tanggal 23Juli 2013 (Bukti PK/TR 3, PK/TR4, PK/TR5) Majelis Hakim berpendapat danmenilai bahwa surat pemberitahuan tersebut bukan pemutusan hubungan kerja akantetapi merupakan proses administrasi pemberi kerja memberitahukan kepada pekeijabahwa hubungan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Huria Parsaoran, Distrik XIV Tebing Tinggi Deli Pers. Ressort Sukadamai, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Eliezer OST.

Siregar, S.Th, pada tanggal 02 Juli 1999, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 012/D.XIV/R.27-H.I/SK/III/2023, adalah sah menurut hukum;

Peraturan Dewan Pers No.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal12 Mei 2008 Tantang pengesahan Surat Keputusan dewan PersNo.03/SKDP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagaiPeraturan dewan Pers memberikan Perlindungan hukum dan hakimunitas jika berhadapan dengan hukum dalam kaitan dengan ihwalpemberitaan yang dibuat oleh wartawan, sebagaimana yangdimaksudkan pada pasal 8 UU No.40 tahun 1999 sebagai berikut: dalam melaksanakan propesinya wartawan mendapatkan perlindunganhukumKemudian dalam pasal 7 ayat (

Bahwa setiap pihakn atau subyek hukum yang merasa dirugikan atassuatu berita media pers/wartawan, maka diberi hak untuk melakukanbantahan, koreksi atas berita tersebut dan media pers/wartawantersebut berkewajiban untuk memuat berita bantahan tersebut( videKode Etik Jurnalistik), sehingga dengan termuatnys berita bantahan,koreksi tersebut dipandang kekeliruan, kesalahan serta pemulihannama baik yang merasa dirugikan tersebut telah selesai, hal inidimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pemberitaan

terlebih dahulu harus diajukan ke DewanPers untuk diperiksa pengaduan tersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jo.Peratuwan Dewan PersNo.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang PengesahanSurat Keputusan Dewan Pers No.03/SKDp/III/2006 tentang Kode EtikJurnailistik.e Bahwa para tergugat membenarkan Berita Anti Korupsi Edisi 70November Tahun III/2011 pada halaman 10 sebagaimana yangdimaksudkan oleh Penggugat akan tetapi pada edisi berikutnya yakniEdisi 71 Desember

jo.PeraturanDewan Pers No.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentangPengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SKDp/III/2006 tentang KodeEtik Jurnalistik dalam pelaksanakan propesi wartawan mendapat perlindunganhukum dan dan hak imunitas jika berhadapan dengan hukum dalam kaitannyadengan ihwal pemberitaan yang dibuat oleh wartawan sehingga setiapkeberatan terhadap muatan atau isi pemberitaan yang dibuat oleh wartawanatau pers terlebin dahulu harus diajukan ke Dewan Pers untuk diperiksapengaduan

No.6/PeraturanDp/V/2008 tanggal 12 Mei 2008tentang Pengesahan Surat Keputusan dewan Pers No.03/SKDP/III/2006tentang Kode Etik Jurnalistik.MENGADILIDALAM KONPENSI!

)Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan nomor 010/Pers/SK/VIII/15 tertanggal 01 Agustus 2015, PENGGUGAT telah diangkatmenjadi Distric Manager Departemen OTC IBT bagian TeamPromosi area Banjarmasin (Bukti T6)Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk.1)Pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat telah menandatanganiPerjanjian Kerja nomor 004/PK/Pers/OTC/I/02, yang antara lainmenyatakan bahwa PENGGUGAT bersedia ditempatka dimanasaja diseluruh Indonesia (Bukti T1)Dengan demikian, setelah

Surat no. 495/Berno/Pers/IX/15, tanggal 18 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T10)d. Surat no. 504/Berno/Pers/IX/15, tanggal 25 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T11)Dengan demikian, tidak benar sebagaimana yang dikatakan olehPENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak penah memberikan SuratPeringatan maupun sampai Surat Peringatan III.

Bernofarm setahu Saksi Penggugatbagus ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalildalil bantahannyatelah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.Fotocopy Perjanjian Kerja No. 004/PK/Pers/OTC/I/02 dan SuratPernyataan memegang rahasia serta melaksanakan PeraturanPerusahaan no. Ref. No. 004/ PK/Pers/OTC/I/02 (T.1)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 368/Pers/PB/OTC/XI/04. (T2)Fotocopy Surat Penetapan Baru No.331/PersPB/MKTIOTC/IV/08.

(T3)Fotocopy Surat Keputusan No. 004/Pers/SK/III/13, tentang mutasijabatan dan lokasi kerja PT. Benofarm ( T4)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 010/PersPB/MKT5OTC/II/14 (buktiT5);Fotocopy Surat Keputusan No. 010/Pers/SK/VIII/15 tentang mutasijabatan dan lokasi kerja Management PT. Menaoform tertanggal 01Agustus 2015 (T6) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Penolakan Mutasi No.

/15Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak pernah masuk kerja ditempat yangbaru, dan telah dipanggil dengan surat panggilan No. 001/FA/FC/09/2015; tgl 7 Septerber 2015, dan tgl. 8 Septerber 2015; selanjutnyadengan surat No. 495/Berno/Pers/IX/2015; tgl. 18 September 2015 dansurat No. 504/Berno/ Pers/IX/2015; tanggal. 25 September 2015...

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARI GEMILANG LESTARI tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg, tanggal 18 September 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/Pers-SGL/IX/18, Nomor 002/Pers-SGL/IX/18, Nomor 003/Pers-SGL/IX/18, dan Nomor 004/Pers-SGL

KOPNATEL 02.072.614.7 010000 110909 28,582,0009 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 111109 38,891,75010 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 111209 15,001,40011 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 171109 20,943,00012 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 191109 31,967,50013 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 191109 52,905,87514 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 201109 11,445,00015 PERS.

KOPNATEL 02.072.614.7 010000 011210 54,000,0009 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 140110 49,800,00010 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 150110 40,000,00011. PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 200110 35,000,00012 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 200110 45,000,00013. PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 220110 53,800,00014 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 260110 28,000,00015 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 270110 52,500,00016 PERS.

KOPNATEL 02.072.614.7 010000 190210 40,000,00014 PERS.

KOPNATEL 02.072.614.7 010000 030110 35,000,0003 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 031210 40,000,0004 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 030510 45,000,0005 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 150310 50,000,0006 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 160310 45,000,0007 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 260310 32,000,0008 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 190310 42,000,0009 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 230310 45,000,00010 PERS.

KOPNATEL 02.072.614.7 010000 060110 45,200,0003 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 060910 34,600,0004 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 150610 33,800,0005 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 060710 45,700,0006 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 061110 53,800,0007 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 170610 27,000,0008 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 180610 35,500,0009 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 210610 45,000,00010 PERS.

Tahun 2016 TentangPengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PTJURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA, dan menjabat sebagaiPimpinan Redaksi Media Online Jurnalsumatra.com, yang telah Terdaftardan Terverifikasi secara Adminitrasi dan Faktual di Dewan Pers;2.

Bahwa, yang melatarbelakangi Penggugat mendirikan PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA yang bergerak dibidangPenerbitan dan Penyiaran berita secara berkala melalu Media Cyber danMedia Onlien, tidak terlepas dari semangat Reformasi yang telahmelahirkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yangtelah membawa perubahan bagi insan Pers dan memberikan kebebasandan Perlindungan hukum bagi Perusahaan Pers dan wartawan dalammenyampaikan informasi, hiburan serta melakukan kontrol sosial, secaraindependent

Bahwa, Penggugat dalam mendirikan Perusahaan Pers (PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA) dan Menjabat sebagai Direkturtidak bertujuan sematamata hanya untuk mencari keuntungan,Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PLGmelainkan untuk melakukan fungsinya sebagai media informasi, hiburandan kontrol sosial (vide pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 1999 Tentang Pers);Bahwa, Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai Direktur PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA, dan jabatannya sebagaiPimpinan

yang merupakan salah satu wujudkedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untukmenciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaanmengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantumdalam Pasal 28 Undangundang Dasar 1945 harus dijamin(vide:pertimbangan huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun1999 Tentang Pers);Tanggapan Tergugat;Bahwa surat somasi/teguran nomor 54/TU/IX/2019 tanggal 23Mei 2019 melalui Plt.

Kepala Biro Humas dan ProtokolSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukankepada PENGGUGAT berkenaan dengan sanggahan dan/ataukeberatan TERGUGAT terhadap pemberitaan yang dimuatPENGGUGAT di media online Jurnalsumatera.com padatanggal 18 Mei 2019.Bahwa hal tersebut sesuai dan selaras dengan PenggunaanHak Jawab dan/atau Hak Koreksi sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat 2 dan 3 UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor : 9/PeraturanDP/X/2008 tentang

Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

Jabatan: Min Pers PolresMuna ;Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42/1/2007 tanggal 04 Januari2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengirimanhasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan SuratKeputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus1986.

Nrp: 55120815, Pangkat Bharatu.Jabatan: Min Pers Polres Muna. Adalah tertanggal : 30 Agustus 1986;Karena terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat. I.

PangkatBharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna, dengan segalakonsekuensi hukum yang timbul karenanya. Sebagaimana Surat KeputusanNo: Pol: Skep / Pespol II 179 1 / 8 / 77, tentang Pengangkatan danPenetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Tanggal 1September 1977.

Pangkat Bharatu pada PolresMuna Jabatan Min Pers Polres Muna.Adalah palsu;Bahwa terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat I No.