Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk memberikaninformasi demi kepentingan umum sebagai wujud peran masyarakat didalam kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam Pasal17 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. yangberbunyi sebagai berikut:"Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkankemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yangdiperlukan";2.

Bahwa Tergugat Rekonvensi kemudian menjawab halhal yang dituliskanberdasarkan faktafakta apa adanya oleh Penggugat Rekonvensi di dalam suratpembaca media pers yang sama;7. Bahwa eksistensi surat pembaca merupakan ruang yang disediakan olehmedia dalam rangka melayani kepentingan publik (public serviceobligation) sebagai wujud kemerdekaan pers;8.

Sabam Leo Batubara (Wakil Ketua Dewan Pers)halaman 49, putusan (bahwa yang dimuat dalam surat pembaca adalah semuapendapat umum yang disampaikan berupa informasi dan sesuai dengankonsep UndangUndang Pers yang bertanggung jawab adalah Redaktur SuratPembaca karena pembaca melalui redaktur atau orang yang diberi wewenangdan masalah surat pembaca jika tidak puas dapat diselesaikan dengan carahak = jawab, kalau tidak puas ke Dewan Pers,.. OSt.. ..5a.

Bahwa Legal Anotasi Atmakusumah, ahli Pers hal. 1, berbunyi: " ... dalamtradisi pers tidaklah lazim untuk membebankan tanggung jawab publikasisurat pembacapemuatan dalam media pers cetak atau penyiaran dalammedia siarankepada penulis surat tersebut." (Legal Anotasi Atmakusumah,hal. 1) (lampiran bukti7);4. Bahwa Legal Anotasi Yosep Adi Prasetyo, anggota Komisioner Komnas HAMhal. 1 berbunyi: "... Adapun pemuatan surat pembaca oleh media massaadalah tanggung jawab media yang memuainya."

(terlampir);Pendapat ahli hukum dan ahli pers adalah penguat keberlakuan hukumsebagai doktrin dan sumber hukum yang telah semestinya dijadikanpertimbangan Hhakim Agung.

FAQIH USMAN agar kepadanya dapat diberikankesempatan untuk melakukan jumpa pers/konferensi pers sehubungandengan kejadian yang telah dialami oleh isterinya, sekaligus permintaansupaya semua keterangan yang akan Terdakwa sampaikan dalam jumpapers/konferensi pers tersebut supaya dimuat di media cetak atau pun dimedia elektronik.Bahwa terhadap permintaan Terdakwa yang demikian maka saksi FERIDARMAWAN Bin A.

FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :v Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

Bahwa hasil jumpa pers yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudiandiberitakan oleh Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas pada penerbitanRabu, tanggal 23 Juni 2010 halaman 1 dan 11 dengan judul "BupatiTanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang" yang di dalamnya termuat pulakeseluruhan dari isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehHal. 6 dari 12 hal. Put.

Bahwa, sejak didirikan pada tanggal 28 Agustus 2001 hinggasekarang ini Tabloid Umum Dhuta Ekspresi ini dengan secaraobjektif dan independen menjalankan tugas utama pers, yaknimelakukan fungsi kontrol sosial, sesuai amanat:1. UUD 1945, Pasal 28;2. Piagam Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia;3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers & Kode Etik Jurnalistik;2.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 14:a. Ayat(1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara;b. Ayat (2): Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran;c. Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhakmencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi;Hal. 3 dari 20 hal. Put.

Bahwa, sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,pemuatan berita tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1)Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan PersNasional berkewajiban memberitahukan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asaspraduga tak bersalah", juga pemuatan berita tersebut telah melanggar Pasal6 huruf (b) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan salah satu peranan

Pers Nasional adalah menegakkan hak asasimanusia;.

Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;b. Ayat (2): Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran;c. Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari,memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi;Ditinjau dari sisi hukum pidana perbuatan Tergugat/Bupati Banyuwangiseperti itu merupakan perbuatan kriminal melanggar Pasal 18 ayat (1), (2), (3)Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diancam pidanaHal. 17 dari 20 hal. Put.

Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono01.949.024.2016.000;bahwa Terbanding menyatakan buktibukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan > Sentana Adidaya Pratama dan Pers.

Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono tidak ditunjukksaat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, sehingga arus uang dan arus barang tidak dapat diKarena buktibukti yang diberikan tidak memadai;bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan maupun keberatan telah melakukan konfirmasi faktur fKantor Pelayanan Pajak tempat PT Sentana Adidaya Pratama dan Pers.

Faktur Pajak Nomor EGXEM0160002234 tanggal 31 Agustus 2006 Rp590.625,00 Pers Kanaka Puradiredja & Rekan tanggal 18 Juli 2006 Rp6.496.875,00; Surat pengukuhan pengusaha kena pajak milik Pers Kanaka Puradiredja & Rekan; Surat Penawaran Jasa yang disetujui Pemohon Banding Nomor 210/AUGA/IV/06 tanggal!

Koreksi atas Faktur Pajak Masukan Pers Kanaka Puradiredja dan rekan: Pemohon Banding menggunakan jasa Pers Kanaka Puradiredja & Rekan untuk melakukztahun buku 2006 ;bahwa terhadap Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding, faktanya Pemohon Bandinmemberikan voucher lengkap dengan invoice, rekening koran, dan lainlain baik pada tingkat pemmaupun keberatan dengan bukti tanda terima dokumen :Tingkat Pemeriksaan :Surat Pengantar Nomor 004/PSJJBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat

Oleh sebab itu Peneliti tidak memkeyakinan atas kebenaran faktur pajak masukan dari Pers.

2020, terhitung bekerja selama 15 (lima belas) tahun, 7 (tujuh) bulan,dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratusdua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat V adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Receptionist, mulai bekerja sejak 19 Juli 2003, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 010/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung

bekerja selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan menerimaupah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratus dua puluh dua ribulima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat VI adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Receptionist, mulai bekerja sejak 26 Juli 2007, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 008/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung bekerja selama 13 (tiga belas)

12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) bulan,dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratusdua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat IX adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Security, mulai bekerja sejak 18 Maret 2015, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 100/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung bekerja selama 5 (lima) tahun,

Informasi Dana dan Usia Pensiun JHT JP Tahun 2019, Nomorkartu 12042301056, atas nama Simson Sihombing, selanjutnya diberi tandabukti P48;Fotocopy Surat Rumah Sakit Martha Friska No. 016/ PERS/ SK/ MF/ VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),selanjutnya diberi tanda bukti P49;Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 282/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn50.51.52.53.34.55,56.37.58.bg.60.61.62.Fotocopy Kartu Peserta Jamsostek, Nomor kartu 01B50049820, atas namaAntoni M.

Kartu Pengenal Karyawan Rumah Sakit Martha Friska atas namaSyahniar Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti P55;Fotocopy Surat Rumah Sakit Martha Friska No. 006/ PERS/ SK/ MF/ VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),selanjutnya diberi tanda bukti P56;Fotocopy Kartu.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan di bidang ketenagakerjaan;Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 409 k/Pdt.SusPHI/20 187.Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers/SK/III/2016 tanggal 11Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor 050/Pers/SK/III/ 2016tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat Panggilan Il dan dan surat Nomor056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal ketidakhadiran Saudaraserta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi I/Penggugat meminta agar:Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 48/PdtSusPHI/2017/PHI.SBY, tanggal 23Agustus 2017;1.2.Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan;Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers

/SK/III/2016tanggal 11 Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor050/Pers/SK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat PanggilanI dan dan surat Nomor 056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016perihal ketidakhadiran Saudara serta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemberitahuan, tidak mempunyaikekuatan mengikat dan Batal Demi Hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugatputus terhitung sejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan

Amin Pers JTV dengan kawankawan melakukanpeliputan di tempat kejadian kebakaran di PT. Indospring, dengan menggunakanhandycam dan pada saat Sdr. Amin Pers JTV, mengambil gambar, TerdakwaPaulina Pradani, mengetahui dan memerintahkan karyawan yang telahmendorong Sdr. Agus Ismanto, Pers MNC. Group, untuk merampas handycamyang dibawa oleh Sdr. Amin Pers JTV, dan pada saat di luar pagar atau dipinggirjalan raya handycam yang ada digenggaman Sdr.

Amin Pers JTV ke dalam area PT. Indospring, Sdr. Aminlari mengejar Terdakwa Paulina Pradani dan berhasil mengambil kembali handycamnya ; =Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 18ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang Pers ;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriGresik tertanggal 04 Oktober 2012, No. Reg. Perkara: PDM78/GRSIK/Euh. 1/07/ 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: 1.

Menyatakan Terdakwa Paulina Pradani, S.Sos secara sah danoemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghambat atau99menghalangi Pers sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggarpasal 18 ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan ;3. Memerintahkan agar Terdakwa segeraditahan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handycam merk Panasonicwartna silver model No.

pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 Nopember 2012 Nomor : 269/Pid.B/2012/PN.Gs yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedarmengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebutdibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999Tentang Pers

Pers. 116.D.I. terletak diWanareja (sebelah barat daya Pasar Wanareja) desa Wanareja,Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2 (seribulima ratus sembilan puluh enam meter persegi);6.

Pers. 120.S.V terletak diCiblegedo, desa Adi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap JawaTengah seluas 14.270 M2 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh meterpersegi);Seharusnya, Persil C. 1692. Pers.120.S.V, adalah Nomor 1105 denganPers. 120 luasnya 13.450 M2, Pers. 122 luasnya 660 M2 dan Pers. 125luasnya 1.300 M2, sehingga total luasnya 15.410 M2. Terdapatperbedaan luas antara Sertifikat dengan data yang ada.

Pers. 120.S.V terletak di Ciblegedo, desaAdi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap Jawa Tengah seluas 14.270 M2(empat belas ribu dua ratus tujun puluh meter persegi), Sertifikat Hak MilikNo. 149, Persil 58 D.

Pers.116. D.1, atas nama R. SOEKOYO. Sebidang tanah sawah berlokasi di Ciblegedo dengan SertifikatHak Milik (SHM) No. 218, Persil C. 1692. Pers. 120. S.V atasnama R.

Pers. 120.S.V ,Sertifikat Hak Milik No. 149, Persil 58 D.I C.5780, Sertifikat Hak Milik No. 279,Persil. C. 1692. Pers. 116. D. sudah jelas beratasnama R. SOEKOYOsudah diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, maka jelaslah pula ketigasertifikat ini merupakan harta warisan R. SOEKOYO dan menjadi hak waris paraahli warisnya.13. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat dalam point No. 10 adalahbenar karena terbukti R.

PN SkyKemerdekaan Pers.

Nadyatama Globalindo tidak terdaftar sebagaiPerusahaan Pers di Dewan Pers, didalam mekanisme pendirian sebuahperusahaan pers yang berbadan hukum Perseroan Terbatas,pembuatan akta diurus oleh Notaris dengan kewajiban mendaftar padaDirektorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;Bahwa setahu saksi berdasarkan dengan UU Nomor : 40 tahun 1999tentang Pers, seharusnya Pers memberitakan sebagaimana yang diaturdalam pasal 7 yang berbunyi bahwa setiap wartawan harus menaatiKode Etik.

sebagai perusahaan pers.

25 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2013/PN Skyperlindungan Kemerdekaan Pers untuk dijakdikan acuan dalampenanganan terkait pemberitaan pers.

No 01/DP/MOU/IV2012 dan No: 05/II/2012tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum= dan perlindunganKemerdekaan Pers untuk dijakdikan acuan dalam penanganan terkaitpemberitaan pers.

Peraturan Dewan Pers No.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal12 Mei 2008 Tantang pengesahan Surat Keputusan dewan PersNo.03/SKDP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagaiPeraturan dewan Pers memberikan Perlindungan hukum dan hakimunitas jika berhadapan dengan hukum dalam kaitan dengan ihwalpemberitaan yang dibuat oleh wartawan, sebagaimana yangdimaksudkan pada pasal 8 UU No.40 tahun 1999 sebagai berikut: dalam melaksanakan propesinya wartawan mendapatkan perlindunganhukumKemudian dalam pasal 7 ayat (

Bahwa setiap pihakn atau subyek hukum yang merasa dirugikan atassuatu berita media pers/wartawan, maka diberi hak untuk melakukanbantahan, koreksi atas berita tersebut dan media pers/wartawantersebut berkewajiban untuk memuat berita bantahan tersebut( videKode Etik Jurnalistik), sehingga dengan termuatnys berita bantahan,koreksi tersebut dipandang kekeliruan, kesalahan serta pemulihannama baik yang merasa dirugikan tersebut telah selesai, hal inidimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pemberitaan

terlebih dahulu harus diajukan ke DewanPers untuk diperiksa pengaduan tersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jo.Peratuwan Dewan PersNo.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang PengesahanSurat Keputusan Dewan Pers No.03/SKDp/III/2006 tentang Kode EtikJurnailistik.e Bahwa para tergugat membenarkan Berita Anti Korupsi Edisi 70November Tahun III/2011 pada halaman 10 sebagaimana yangdimaksudkan oleh Penggugat akan tetapi pada edisi berikutnya yakniEdisi 71 Desember

jo.PeraturanDewan Pers No.6/PeraturanDP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentangPengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SKDp/III/2006 tentang KodeEtik Jurnalistik dalam pelaksanakan propesi wartawan mendapat perlindunganhukum dan dan hak imunitas jika berhadapan dengan hukum dalam kaitannyadengan ihwal pemberitaan yang dibuat oleh wartawan sehingga setiapkeberatan terhadap muatan atau isi pemberitaan yang dibuat oleh wartawanatau pers terlebin dahulu harus diajukan ke Dewan Pers untuk diperiksapengaduan

No.6/PeraturanDp/V/2008 tanggal 12 Mei 2008tentang Pengesahan Surat Keputusan dewan Pers No.03/SKDP/III/2006tentang Kode Etik Jurnalistik.MENGADILIDALAM KONPENSI!

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa tidak mengikuti upacarabendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelahselesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TUAn. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An.

Letkol Inf AzmirTerdakwa ditindak dengan cara dipukul dibagian batang hidung sebanyak 3 (tiga) kalikemudian memerintahkan Terdakwa masuk parit setelah itu Terdakwa diperintahkanuntuk masuk barisan dan mendengarkan pengarahan Kasi Pers Korem 012/TU An.Letkol Inf Azmir3.

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 sekira pukul 07.30 Wib sedangdilaksanakan upacara bendera dilapangan apel Korem 012/TU, kemudian setelahselesai upacara bendera dilakukan pengecekan oleh piket Korem 012/TU ternyataTerdakwa tidak hadir, selanjutnya Kasi Pers Korem 012/TU An.

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 tidak mengikuti upacarabendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelahselesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TUAn. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An.

Tahun 2016 TentangPengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PTJURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA, dan menjabat sebagaiPimpinan Redaksi Media Online Jurnalsumatra.com, yang telah Terdaftardan Terverifikasi secara Adminitrasi dan Faktual di Dewan Pers;2.

Bahwa, yang melatarbelakangi Penggugat mendirikan PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA yang bergerak dibidangPenerbitan dan Penyiaran berita secara berkala melalu Media Cyber danMedia Onlien, tidak terlepas dari semangat Reformasi yang telahmelahirkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yangtelah membawa perubahan bagi insan Pers dan memberikan kebebasandan Perlindungan hukum bagi Perusahaan Pers dan wartawan dalammenyampaikan informasi, hiburan serta melakukan kontrol sosial, secaraindependent

Bahwa, Penggugat dalam mendirikan Perusahaan Pers (PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA) dan Menjabat sebagai Direkturtidak bertujuan sematamata hanya untuk mencari keuntungan,Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PLGmelainkan untuk melakukan fungsinya sebagai media informasi, hiburandan kontrol sosial (vide pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 1999 Tentang Pers);Bahwa, Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai Direktur PT.JURNALSUMATRA TERAS JAYA MEDIA, dan jabatannya sebagaiPimpinan

yang merupakan salah satu wujudkedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untukmenciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaanmengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantumdalam Pasal 28 Undangundang Dasar 1945 harus dijamin(vide:pertimbangan huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun1999 Tentang Pers);Tanggapan Tergugat;Bahwa surat somasi/teguran nomor 54/TU/IX/2019 tanggal 23Mei 2019 melalui Plt.

Kepala Biro Humas dan ProtokolSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukankepada PENGGUGAT berkenaan dengan sanggahan dan/ataukeberatan TERGUGAT terhadap pemberitaan yang dimuatPENGGUGAT di media online Jurnalsumatera.com padatanggal 18 Mei 2019.Bahwa hal tersebut sesuai dan selaras dengan PenggunaanHak Jawab dan/atau Hak Koreksi sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat 2 dan 3 UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor : 9/PeraturanDP/X/2008 tentang

Memerintahkan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAHYUDI; 1 (satu) buah tas cangklong/slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah tanda pengenal pers/ID CARD PERS dari TABLOID INVESTASI GLOBAL;Dikembalikan kepada terdakwa;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

)Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan nomor 010/Pers/SK/VIII/15 tertanggal 01 Agustus 2015, PENGGUGAT telah diangkatmenjadi Distric Manager Departemen OTC IBT bagian TeamPromosi area Banjarmasin (Bukti T6)Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk.1)Pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat telah menandatanganiPerjanjian Kerja nomor 004/PK/Pers/OTC/I/02, yang antara lainmenyatakan bahwa PENGGUGAT bersedia ditempatka dimanasaja diseluruh Indonesia (Bukti T1)Dengan demikian, setelah

Surat no. 495/Berno/Pers/IX/15, tanggal 18 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T10)d. Surat no. 504/Berno/Pers/IX/15, tanggal 25 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T11)Dengan demikian, tidak benar sebagaimana yang dikatakan olehPENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak penah memberikan SuratPeringatan maupun sampai Surat Peringatan III.

Bernofarm setahu Saksi Penggugatbagus ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalildalil bantahannyatelah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.Fotocopy Perjanjian Kerja No. 004/PK/Pers/OTC/I/02 dan SuratPernyataan memegang rahasia serta melaksanakan PeraturanPerusahaan no. Ref. No. 004/ PK/Pers/OTC/I/02 (T.1)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 368/Pers/PB/OTC/XI/04. (T2)Fotocopy Surat Penetapan Baru No.331/PersPB/MKTIOTC/IV/08.

(T3)Fotocopy Surat Keputusan No. 004/Pers/SK/III/13, tentang mutasijabatan dan lokasi kerja PT. Benofarm ( T4)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 010/PersPB/MKT5OTC/II/14 (buktiT5);Fotocopy Surat Keputusan No. 010/Pers/SK/VIII/15 tentang mutasijabatan dan lokasi kerja Management PT. Menaoform tertanggal 01Agustus 2015 (T6) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Penolakan Mutasi No.

/15Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak pernah masuk kerja ditempat yangbaru, dan telah dipanggil dengan surat panggilan No. 001/FA/FC/09/2015; tgl 7 Septerber 2015, dan tgl. 8 Septerber 2015; selanjutnyadengan surat No. 495/Berno/Pers/IX/2015; tgl. 18 September 2015 dansurat No. 504/Berno/ Pers/IX/2015; tanggal. 25 September 2015...

Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimanadiatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ;Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalahtindak pidana yang menyangkut UU Pers. UU Pers telah memberikanpengaturan secara lebih spesifik (Lex Specialist) mengenai segala perbuatan,termasuk perbuatan pidana yang menyangkut Pers Dengan demikian, makaHal. 12 dari 17 hal. Put.

No. 183 K/Pid/2010seharusnya, penyidik yang tidak mendalami mengenai UU Pers dapatmendatangkan ahli dari Dewan Pers yang dapat memberikan pendapatnyamengenai apakah Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertangungjawabannyasecara pidana atau tidak.

Sebab, UU Pers telah mengatur secara jelastentang siapa yang harus bertanggungjawab apabila terdapat suatupemberitaan yang dipermasalahkan secara hukum ;Selanjutnya UU Pers juga telah mengatur prosedur yang ditempuh bagi orangyang merasa keberatan dengan adanya suatu pemberitaan yang dimuat olehPers. Prosedur keberatan bagi orang yang merasa tercemar nama baiknyaadalah sebagai berikut :1. Dengan Menggunakan Hak Jawab ;2. Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers ;3.

Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebutmasih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugatdan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiriBahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal dalam UU Pers tersebut di atas,telah jelas mengenai hakhak seseorang yang merasa keberatan ataupuntercemar nama baiknya sehubungan dengan adanya pemberitaan, makadapat melaporkan dan mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers.Apabila ternyata" orang/sekelompok orang yang merasa

Dalam hal ini, Pelapor jugatidak menggunakan prosedurprosedur keberatan yang telah ditetapkan olehUU Pers. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penyidik tidak menerima dantidak menindaklanjuti laporan tersebut ;Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 183 K/Pid/2010Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dianggap sebagai perbuatanpidana atau tidak, dalam hal telah terdapat Pengaturan secara spesifikmengenai Pers, seharusnva penyidik mendatangkan ahli yang berkompetendi bidang Pers terlebih dahulu.

ARENA YENSIserta surat No. 253/PERS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadap Sdri.

YUSWANTI, dan surat No. 252/PERS/VII/2013tertanggal 16 Juli 2013 terhadap Sdrii ARENA YENSI serta surat No.253/PERS/VIL/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terhadap Sdri.

EFAH KHOFIFAH bulan Juni 2013 bulanSeptember 2012, slip gaji bulan Januari 2011 don slip gaji bulan Agustus 2010;Bukti PK / TR 3 : Surat Pemberitahuan dengan nomor : 251 /PERS/VII/2013kepada sdri. YUSWANTI tertanggal 16 Juli 2013;Bukti PK / TR 4: Surat Pemberitahuan dengan nomor : 252/PERS/VII/2013kepada sdri. ARENA YENSI tertanggal 16 Juli 2013;Bukti PK / TR5 : Surat Pemberitahuan dengan nomor : 253/PERS/V 1/2013kepada sdri.

YUSWANTI dengan surat No.251/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Sdr. ARENA YENSI dengan surat No.252/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan Sdr.

EFAH KOFIFAH dengan surat No.253/Pers/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 haruslah batal demi hukum maka setelahmencermati Surat No. 251 /Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, surat No.252/Pers/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan surat No. 253/Pers/VII/2013 tanggal 23Juli 2013 (Bukti PK/TR 3, PK/TR4, PK/TR5) Majelis Hakim berpendapat danmenilai bahwa surat pemberitahuan tersebut bukan pemutusan hubungan kerja akantetapi merupakan proses administrasi pemberi kerja memberitahukan kepada pekeijabahwa hubungan

Pada lampiranSiaran Pers tersebut tercantum bahwa AKARTANJUNG mengandung bahan kimia Parasetamol.Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwaserta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebuttidak terdaftar..

Produk URAT MADU telah dikeluarkan PublicWarning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal13 Agustus 2010 tentangHasil Pengawasan ObatTradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat.Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwaURAT MADU mengandung bahan kimiaParasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebuttercantum bahwa serta mencantumkan nomorregistrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkanbahwa produk tersebut tidak terdaftar..

Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

Jabatan: Min Pers PolresMuna ;Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42/1/2007 tanggal 04 Januari2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengirimanhasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan SuratKeputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus1986.

Nrp: 55120815, Pangkat Bharatu.Jabatan: Min Pers Polres Muna. Adalah tertanggal : 30 Agustus 1986;Karena terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat. I.

PangkatBharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna, dengan segalakonsekuensi hukum yang timbul karenanya. Sebagaimana Surat KeputusanNo: Pol: Skep / Pespol II 179 1 / 8 / 77, tentang Pengangkatan danPenetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Tanggal 1September 1977.

Pangkat Bharatu pada PolresMuna Jabatan Min Pers Polres Muna.Adalah palsu;Bahwa terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat I No.

LourithaMuskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/X/2013 tanggal 21September 2013 an.

ParaPenggugat diberi Surat Pemberhentian No.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober2013 an. Louritha Muskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013tanggal 01 Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/TX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior, Surat PemberhentianNo.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an.

Suhartini maka seharusnyapada saat itu hubungan kerja diantara para pihak menjadi berakhir; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka HakimKetua Majelis berpendapat Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugatdan Tergugat dengan merealisasikan melalui ketentuan Surat PemberhentianNo.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Louritha Muskita, SuratPemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.

YulianaSasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September2013 an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21September 2013 an.

Louritha Muskita, SuratPemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal O013031Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, SuratPemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal O1Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat PemberhentianNo.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an.Suhartin1; 3 Menyatakan Putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober2013 an. Louritha Muskita, an.

Terang bahwa terdakwa memposting ke epapper MediaKalteng itu sendiri, yang masih dalam ruang lingkup produk PERS.

, olehKarena itu, apa yang dilakukan terdakwa dilindungi UndangUndang Pers,Pasal 4 angka 4 (empat),"Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaanHal.11 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 85/PID.SUS/2019/PT.PLKdi depan hukum, wartawan mempunyal Hak Tolak.

Sedangkan di Pasal 5angka (2), Pers wajib melayani hak jawab, dan angka (3), Pers wajibmelayani hak koreksi. Bahwa sampai detik ini, terdakwa tidak adamenerima hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan dari berita yangdijadikan obyek perkara a qup..

Pers tentang standar perusahaan pers.Bahkan ahli menerangkan, di huruf (0).... berdasarkan penjelasan padanomor sebelumnya mekanisme penanganan terhadap Media Elektronikini sangat berpeluang diselesaikan melalui DEWAN PERS sesuainorma yang diamanatkan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentangPERS, lebih dari itu mengingat NOTA KESEPAHAMAN (MoU) POLRIdan DEWAN PERS, mekanisme pelimpahan sengketa pers ini sangatdimungkinkan diselesaikan melalui mekanisme DEWAN PERS..

menurut ahli pers menerangkan, di huruf (0) di Surat tuntutanJPU dituliskan.... berdasarkan penjelasan pada nomor sebelumnyamekanisme penanganan terhadap Media Elektronik ini sangatberpeluang diselesaikan melalui DEWAN PERS sesuai norma yangdiamanatkan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, lebih dari ituHal.12 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 85/PID.SUS/2019/PT.PLKmengingat NOTA KESEPAHAMAN (MoU) POLRI dan DEWAN PERS,mekanisme pelimpahan sengketa pers ini sangat dimungkinkandiselesaikan melalui