dan Peraturan Dewan Pers No.4/ PeraturanDP/IIl/2008 tentang standar Perusahaan Pers, menyebutkan badan hukum yangharus dimiliki oleh suatu Perusahaan Pers ataupun Surat kabar adalah berbadanhukum Perseroan terbatas dan badanbadan hukum yang dibentuk berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, selanjutnya Perusahan Pers harusmendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau Instansi lainyang berwenang namun Saksi tidak tahu apakah Koran Mura Post tersebut adamemiliki badan hukum/Akte

pemberitaan tentang Oknum Kejari Serang Wartawansaat kegiatan Konferensi IV PWI Murung Raya pada hari Kamis tanggal 26Februari 2005 tersebut tidak benar, karena saat itu saksi sendiri ikut menghadirikegiatan tersebut;Bahwa yang dapat mengambil tindakan terkait pemberitaan yang tidak benaroleh suatu Perusahaan Pers adalah Dewan Pers, sedangkan untuk daerahkalimantan Tengah itu sendiri adalah ahli dewan pers, namun apabila suatupemberitaan tersebut telah dilaporkan ke pada Pihak yang berwenang dalam

halini adalah Pihak Kepolisian maka hal tersebut tidak dapat dilaporkan ke AhliDewan Pers, hal ini diatur dalam Pasal 4 lampiran Peraturan Dewan Pers No.3/peraturanDP/IV/2013 tentang Pengaduan Dewan Pers, yaitu Dewan Pers tidakmenangani pengaduan yang sudah diajukan ke Kepolisian atau Pengadilankecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke Kepolisian atauPengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisianmenyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;Bahwa yang bisa

B/2015/PN MtwBahwa Ahli menerangkan Koran atau tabloid Murung Raya Post tersebut jelastidak sah untuk terbit karena tidak berbadan hukum dimana berdasarkan Pasal 1ayat 2 UU 40/1999 tentang Pers menyebutkan, bahwa Perusahaan Pers adalahbadan hukum Indonesia yang menyelengarakan usaha pers meliputi perusahaanmedia cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainyang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.Khusus untuk perusahaan pers hanya dikenal

sudah jelas menyalahi aturan yaituPerusahaan Pers dalam Pasal 12 UU No 40 tahun 1999 yang menyebutkanbahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat danpenganggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususuntuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan;Bahwa Ahli menerangkan Pada Pasal 12 UU No 40 tahun 1999 juga menjawabpertanyaan ini yaitu jawabannya wajib dengan persetujuan dari orang yangbersangkutan.

Azas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang;Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers :Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiva dan opini denganmenghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat sertaazas praduga tak bersalah;Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) pada pokoknya dijelaskan bahwa Pers Nasionaldalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulankesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus yang masih dalam

Penggugat sebelum menempuh ke jalur hukum yakni bahwa pihakyang bersengketa khususnya pihak pengadu (Penggugat) harus untukmelakukan langkahlangkah secara bertahap dan berjenjang dimulai darimenggunakan hakjawab, hak koreksi dimana pihak Pengadu (Penggugat)harusnya membuat surat protes kepada media yang memuat berita tersebutdan melakukan pengaduan ke Dewan Pers Vide Pasal 3 ayat (5) notakesepakatan antara Dewan Pers dengan Polri No. 01/DP/MOU/II/2012 danNo. 05/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang

koordinasi dalampenegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers, dan yang terutamabahwa delik pers (sengketa pemberitaan) diselesaikan melalui dewan perssesuai dengan fungsinya vide pasal 15 ayat (2) butir 4 UU No. 40/1999tentang pers;2.

agar dapat mengetahui tentang kebenaranberita tersebut serta siapa sumber beritanya dan kemungkinanpenyelesaian pun dapat ditempuh oleh dewan pers karena itulahHal. 12 Putusan No. 209/PDT/2018/PT:DKI.fungsi dewan pers mempertimbangkan dan menyelesaikan segalayang menyangkut permasalahan pemberitaan dimedia vide pasal 15ayat (2) butir 4 UU No. 40/1999 tentang pers;Bahwa yang jelas dan tegas dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernahada memberikan pernyataan dan keterangan kepada wartawanmanapun untuk

; Bahwa judex factie salah dan keliru dalam menafsirkan pendapatahli DRS.Sabam Leo Batubara, sehingga pertimbangannya telahmengenyampingkan ketentuan pasal 1 ayat (11) UndangundangNomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana pendapat abhimenyatakan : Bahwa kalau ada pihak yang dirugikan olehHal. 22 Putusan No. 209/PDT/2018/PT:DKI.Pemberitaan, maka diberikan tanggung /hak jawab, atau mengaduke Dewan Pers dan kalau ada berita yang merugikan ternyataberbulan/bertahun tidak komplin maka dianggap benar;Menimbang

Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

Jabatan: Min Pers PolresMuna ;Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42/1/2007 tanggal 04 Januari2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengirimanhasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan SuratKeputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus1986.

Nrp: 55120815, Pangkat Bharatu.Jabatan: Min Pers Polres Muna. Adalah tertanggal : 30 Agustus 1986;Karena terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat. I.

PangkatBharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna, dengan segalakonsekuensi hukum yang timbul karenanya. Sebagaimana Surat KeputusanNo: Pol: Skep / Pespol II 179 1 / 8 / 77, tentang Pengangkatan danPenetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Tanggal 1September 1977.

Pangkat Bharatu pada PolresMuna Jabatan Min Pers Polres Muna.Adalah palsu;Bahwa terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat I No.

Amin Pers JTV dengan kawankawan melakukanpeliputan di tempat kejadian kebakaran di PT. Indospring, dengan menggunakanhandycam dan pada saat Sdr. Amin Pers JTV, mengambil gambar, TerdakwaPaulina Pradani, mengetahui dan memerintahkan karyawan yang telahmendorong Sdr. Agus Ismanto, Pers MNC. Group, untuk merampas handycamyang dibawa oleh Sdr. Amin Pers JTV, dan pada saat di luar pagar atau dipinggirjalan raya handycam yang ada digenggaman Sdr.

Amin Pers JTV ke dalam area PT. Indospring, Sdr. Aminlari mengejar Terdakwa Paulina Pradani dan berhasil mengambil kembali handycamnya ; =Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 18ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang Pers ;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriGresik tertanggal 04 Oktober 2012, No. Reg. Perkara: PDM78/GRSIK/Euh. 1/07/ 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: 1.

Menyatakan Terdakwa Paulina Pradani, S.Sos secara sah danoemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghambat atau99menghalangi Pers sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggarpasal 18 ayat (1) UndangUndang R.I No. 40 tahun 1999 tentang2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan ;3. Memerintahkan agar Terdakwa segeraditahan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handycam merk Panasonicwartna silver model No.

pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 Nopember 2012 Nomor : 269/Pid.B/2012/PN.Gs yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedarmengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebutdibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999Tentang Pers

No. 2331 K/PID/2006telah memuat beritaberita yang tidak menghormati asas praduga tak bersalahdan tidak melayani hak jawab; yang mana Perusahaan Pers tersebut telahmemuat beritaberita pada tanggal 25 Januari 2001, tanggal 26 Januari 2001,tanggal 27 Januari 2001, tanggal 29 Januari 2001 dan tanggal 31 Januari 2001yang jelasjelas telah menuduh Bupati Dolfie Tanor telah terlibat pembabatanhutan di daerah Minahasa Selatan sehingga mengakibatkan banjir danterputusnya jembatan Ranoyapo sedangkan hal tersebut

Tondanotersebut di atas tidak pernah ada pembuktian pelanggaran etika perssebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Pers No. 40 Tahun1999. Padahal perkara ini sangat terkait dengan prinsip dan etika pers danatau delik pers. Dakwaan pada putusan PT. Manado dan PN. Tondanotersebut di atas menurut hemat Terdakwa telah mengabaikan UU Pers No.40 Tahun 1999 sebagai landasan perja Terdakwa selaku insan persIndonesia ;Dalam dakwaan pada putusan PT. Manado dan PN.

Persidangan tidak menghadirkan satupunsaksi ahli seperti unsur dewan pers, tokoh pers atau ahli bahasa; padahalkasus ini sangat terkait dengan pemberitaan (jurnalistik) ;Dalam dakwaan putusan PT. Manado dan PN.

No. 2331 K/PID/2006fungsi dan hak kontrol pers yang saya gunakan dalam pemberitaan yangmengkritisi kebijakan Bupati Minahasa Drs. Dolfie Tanor.

Terdakwa dapat dipandang sebagai telah melakukanpelanggaran kode etik pers ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 311 ayat (1)

• Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar Absensi Staf Pers Pok Tuud Kodim 1705/Paniai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengisi Absen a.n. Pelda Arif NRP. 3900307570868.

Kodim 1705/Paniai danmelaporkan jika orang tuanya meninggal dunia kemudianPasi Pers memberikan jjin kurang lebih 2 (dua) minggu untukpemakaman dan ibadah kemalangan.Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa belum kembalike Kesatuan, kemudian Pasi Pers menghubungi Terdakwaguna mengecek keberadaan Terdakwa namun saat diteleponoleh Pasi Pers nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktifkemudian Kesatuan berupaya melakukan pencarian di KotaNabire serta membuat surat bantuan pencarian danpenangkapan tetapi

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 mei 2018 Terdakwaberangkat menuju Biak dengan menggunakan kapal lautkemudian pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa menelponPasi Pers dan menyampaikan jika orang tua (Bapak)Terdakwa meninggal dunia dan Pasi Pers Kodimmemberikan tambahan ijin 2 (dua) Sampai 3 (tiga) hari untukmengikuti pemakaman orang tua Terdakwa namun setelahmasa ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.4.

Kodim 1705/Paniai dan melaporkanjika orang tuanya meninggal dunia kemudian Pasi Persmemberikan ijin kurang lebih 2 (dua) minggu untukpemakaman dan ibadah kemalangan.Hal 5 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69K/PM.III19/AD/IV/2019MenimbangBahwa kemudian setelah lebih 2 (dua) minggu Terdakwabelum kembali ke Kesatuan sehingga Pasi Pers mencobamenghubungi Terdakwa guna mengecek keberadaanTerdakwa namun saat ditelepon oleh Pasi Pers nomorHandphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Satuanmencari keberadaan

Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Pasi PersKodim 1705/Paniai dan melaporkan jika orang tuanyameninggal dunia kemudian Pasi Pers memberikan ijin kuranglebih 2 (dua) minggu untuk pemakaman dan ibadahkemalangan.4. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa belumkembali ke Kesatuan, kemudian Pasi Pers menghubungiTerdakwa guna mengecek keberadaan Terdakwa.5.

memberikan jin kuranglebih 2 (dua) minggu untuk pemakaman dan ibadahkemalangan.Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa belumkembali ke Kesatuan, kemudian Pasi Pers menghubungiTerdakwa guna mengecek keberadaan Terdakwa.Bahwa benar saat ditelepon oleh Pasi Pers nomorHandphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Kesatuanberupaya melakukan pencarian di Kota Nabire sertamembuat surat bantuan pencarian dan penangkapan tetapiTerdakwa tidak ditemukan sehingga Terdakwa dinyatakanmeninggalkan dinas

Krakatau Steel, Dewan Pers menyampaikan:Dewan Pers memutuskan wartawan Kompas telah dengan sengaja berusahamenggunakan kedudukan dan posisinya sebagai wartawan, jaringannya sebagaiwartawan, untuk meminta diberi kesempatan membeli saham IPO PT. Krakatau Steel.Dewan Pers belum mengetahui secara pasti apakah wartawan Kompas ini pada akhimyamembeli saham IPO PT. Krakatau Steel atau tidak, namun usahausaha yang dilakukanuntuk mendapatkan jatah membeli saham IPO PT.

Selanjutnya, Dewan Pers memberikesempatan kepada Manajemen Kompas untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnyakepada yang bersangkutan;Bahwa dari uraian keputusan Dewan Pers di atas telah tegas menyatakan bahwaputusan didasarkan pada buktibukti yang tidak kuat;Bahwa Redaktur Harian Kompas Budiman Tanurejo kepada sejumlah mediapada tanggal 01 Desember 2010 menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikansebagai wartawan Harian Kompas.

Pencemaran nama baik Tergugat terjadi/Hal. 13 dari 66 hal.Put.Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/2014berlangsung melalui proses pemberitaan di media massa yang dilakukan oteh sejumlahanggota Dewan Pers tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sesuaidengan Peraturan Dewan Pers dan UndangUndang Pers. Dengan demikian pencemarannama baik Tergugat bukan dilakukan oleh Penggugat.

Hal ini juga diperkuat denganketerangan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bangun yang menyatakan:1 Pemberitaan negatif yang memojokkan Penggugat dan Tergugat di berbagaimedia terkait dengan laporan lisan Henny Lestari ke Dewan Pers adalahpermainan salah seorang anggota Dewan Pers;2 Keputusan Dewan Pers serampangan dan proses pengambilan keputusan tidaksesuai prosedur;3 Menyesalkan tidak menuntut laporan tertulis dari Henny Lestari ke Dewan Pers;4 Ada pihakpihak yang melakukan provokasi;5 Tuduhan

kriminal yang mengemuka diberbagai media massa yang disampaikanHenny Lestari dan anggota Dewan Pers tidak ketemu sehingga menjadi larikemanamana dan harus ada pemecatan dan tindakan tegas;6 Menyesalkan Dewan Pers yang tidak melakukan cek dan ricek;7 Mempertanyakan Kode Etik Dewan Pers;8 Harian Kompas memuat berita secara kritis, tetapi kemudian yang muncul adalahisu pemerasan;9 Harian Kompas tidak memahami adanya kepentingankepentingan dibalikpengaduan itu sehingga Kompas hanya bisa terbengongbengong

SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 tentang Pemberhentian danPenetapan PejabatPejabat Struktural PT Sucofindo (Persero) ;dst"d.

SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 842002 tentang Pemberhentian dan PenetapanPejabatPejabat Sruktural PT.Sucofindo ;c.

SKD No. 051/Pers/2002 tanggal 852002 tentang Penetapan Pegawai Pada PosisiJabatan Specialist / Office PT.Sucofindo (Persero) (lihat Memperhatikan butir 3)(Bukti P6)Bahwa faktanya berdasarkan SKD No.098/Pers/2002 tgl 2082002 besaranpenghasilan yang diterima Penggugat bulan Juli 2002 adalah sebesar Rp.5.098.300 (limajuta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), lebih kecil/berkurang jebesarRp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dari penghasilan Penggugat bulan Juni 2002.Bahwa faktanya penetapan

SKD No.043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 ;b. SKD No.051/Pers/2002 tanggal 8 Mei 2002 ;Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011c.

Bahwa halyang paling pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan ganti rugi dariTergugat terhadap adanya kekurangan gaji yang diterima oleh Penggugat setelahdiberlakukannya SKD No. 098/Pers/2002 tanggal 20 8 2002 in casu dan yang benaradalah Surat Keputusan Direksi No. 096/Pers/2002 tanggal 20 Agustus 2002 (SKD 096)(bukti T1) dari semula sebesar Rp. 5.998.300.

Pers. 116.D.I. terletak di Wanareja (sebelah barat daya pasar Wanareja) desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi);adalah milik bersama Para Ahli Waris almarhum R. Martodiwiryo yang belum dibagi waris;3. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;4.

Pers. 116.D.I. terletak di Wanareja (sebelah barat daya Pasar Wanareja) Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;6. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sepanjang menyangkut soal sebidang tanah sebagaimana tersebut pada SHM No. 218 tidak dapat diterima ;7.

Pers. 116.D.1. terletak diWanareja (sebelah barat daya Pasar Wanareja) desa Wanareja,Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2(seribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi);.

Pers.120.S.V, adalah Nomor 1105dengan Pers. 120 luasnya 13.450 M2, Pers. 122 luasnya 660 M2dan Pers. 125 luasnya 1.300 M2, sehingga total luasnya 15.410 M2.Terdapat perbedaan luas antara Sertifikat dengan data yang ada.Jika dibandingkan dengan nomor persil 120 dalam Latter C, makaterdapat perbedaan luas sebesar 820 M2, sedangkan jikadibandingkan dengan total luas tanah No persil 120 + 122 + 125)maka Sertifikat No. 218 terdapat perbedaan luas sebesar 1.140M2;6.2.

Pers. 120.S.Vterletak di Ciblegedo, desa Adi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap,Hal. 11 dari 49 hal., Putusan No. 560/Pdt/2015/PT SMGJawa Tengah seluas 14.270 M2 (empat belas ribu dua ratus tujuhpuluh meter persegi)29.

Pers. 116. D., atas nama R. SOEKOYO. Sebidang tanah sawah berlokasi di Ciblegedo denganSertifikat Hak Milik (SHM) No. 218, Persil C. 1692. Pers. 120.S.V atas nama R. SOEKOYO;Tanahtanah tersebut sejak tahun 1980an telah menjadi hak milikdari R.

Pers. 120.S.V , Sertifikat Hak Milik No. 149, Persil 58 D.IC.5780, Sertifikat Hak Milik No. 279, Persil. C. 1692. Pers. 116. D. sudah jelas beratasnama R. SOEKOYO sudah diterbitkan KantorAgraria Kabupaten Cilacap, maka jelaslah pula ketiga sertifikat inimerupakan harta warisan R. SOEKOYO dan menjadi hak waris paraahli warisnya.Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat dalam point No.10 adalah benar karena terbukti R.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARI GEMILANG LESTARI tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg, tanggal 18 September 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/Pers-SGL/IX/18, Nomor 002/Pers-SGL/IX/18, Nomor 003/Pers-SGL/IX/18, dan Nomor 004/Pers-SGL

, hak koreksi, pengaduan keDewan Pers maupun proses perdata.

,mendaftar dan lolos verifikasi Dewan Pers;Cara kerja media online adalah menggunakan jaringan internet sebagaialat penyebarannya.

RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga jika terjadipenyalahgunaan pemberitaan bukan urusan Dewan Pers melainkankewenangan Kepolisian.7.

terbuka, mendaftar dan lolos verifikasi Dewan Pers; Cara kerja media online adalah menggunakan jaringan internetsebagai alat penyebarannya.

No. 40 Tahun 1999tentang Pers bahwa PT. Media Medan Seru tidak terdaftar di Ditjen AHUKementerian kehakiman dan Ham, sehingga media onlineww..medanseru.co.bukanlah media sebagaimana dimaksud dalamUU. RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka media onlinemedanseru.co adalah abalabal sehingga ijika terjadipenyalahgunaan pemberitaan bukan urusan Dewan Pers melainkankewenangan Kepolisian.2. SYURAHBIL, Ssi.

Pasal 45 ayat (8) UU RI Nomor 19Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap PEMOHONBANDING yakni seorang wartawan dari AFNews yang berkedudukan diKota Langsa Propinsi Aceh yang menjalankan profesinya sesual denganUndang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Bahwa PEMOHON BANDING sebagai penyelenggara kegiatan jurnalistikdisebut juga sebagai lembaga Pers berbadan hukum yangmenyelenggarakan usahas Pers meliputi perusahaan media cetak

, mediaelektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secarakhusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan atau menyalurkaninformasi ;, dimana dalam pelaksanaan, disebutkan diakhir teks Kode EtikHalaman 7 dari 12 halaman PUT.NO.19/PID.SUS/2022/PT BNAJurnalistik, bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etikjurnalistik dilakukan Dewan Pers ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam putusannya Nomor.148/PidSus/2021/PN Lgs tertanggal 22 Desember 2021.

, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri Langsa terkesan sangat dipaksakan ;PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAKBahwa merujuk pada pasa 4 ayat (1) Undang undang No.40 tahun 1999tentang Pers yang menyatakan Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasiwarga Negara, juga Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi ,untuk menjaminkemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari memperoleh, danmenyebarluaskan gagasan dan informasi, dan melaksanakan Pasal 8 yangmenyatakan Dalam menjalankan profesinya

wartawan mendapat perlindunganhukum sehingga alasan bahwa pemberitaan pers dianggap melanggar hukumjustru dalil yang amat keliru karena tugas seorang wartawan mencari danmenyusun berita untuk dimuat dimedia massa baik cetak, elektronik dan mediaonline, apabila terdapat kekeliruan atau yang menyebabkan kerugian bagiseseorang menurut ketentuan pers DIBERI HAK JAWAB untuk dikoreksi dandimuat ulang, hal ini telah dilakukan oleh PEMOHON BANDING yang didugamelekukan pencemaran nama baik .Oleh karena itu

PEMOHON BANDING menolak dan tidak sependapat denganseluruh uraian dalam pertimbangan mengenai pembuktian setiap orang dengan alasan TIDAK DITEMUKAN ADANYA SERTIFIKAT KOMPETENSIWARTAWAN:sehingga profesi wartawan yang melekat pada diri PEMOHONBANDING dikesampingkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Langsa sehinggamelemahkan profesi wartawan yang dilindungi oleh pers ;Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalamMemori Banding ini merupakan satu) kesatuan dengan keberatan ,pembelaan

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers);Bahwa dalam UndangUndang Pers diatur mengenai ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 1 angka 1 UndangUndang Pers :Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yangmelaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baikdalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupundalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, mediaelektronik, dan segala jenis saluran

yang tersedia;Pasal 1 angka 2 UndangUndang Pers:Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yangmenyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, mediaelektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yangsecara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkaninformasi;Pasal 9 ayat 2 UndangUndang Pers:Setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia;Bahwa UndangUndang Pers dengan tegas menyatakan bahwa suatuperusahaan pers haruslah berbadan hukum Indonesia

Penggugat seyogyanya harus memahami bahwa yang dapatbertindak untuk atas nama Badan Hukum adalah Direksi sebagaimanaketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UndangUndang Perseroan Terbatas)yang mengatur sebagai berikut:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;Bahwa dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang Pers jo. Pasal 9 ayat 2 UndangUndang Pers jo.

Judex Facti menggunakan dasar hukum yang salah dalam mengabulkanEksepsi (exceptio gemis aanhoedanigheid) Tergugat ; dimana Judex Factimenggunakan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaipijakan dalam menentukan Legal Standing Penggugat sebagai Pihak ketiga;Hal tersebut jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang sangatnyata karena jelas dalam perkara penghapusan merek yang dilakukan olehpihak ketiga dasar hukum yang harus dipergunakan sebagai dasar hukumadalah Pasal 63 UndangUndang

Media Nusantara Gemilang, walaupun iasebagai komisaris; Bahwa berdasarkan UndangUndang Pers (UndangUndang Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers), yang pada pokoknya menyangkut PerusahaanPers harus berbadan hukum, sehingga eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hariri ( Bukti P.3 B)Surat Keterapan No. 022/Pers /SK/II/2007 an. AHMAD SAEFULLOH tanggal 26Pebruari 2007 ( Bukti P.4 A);Surat Ketetapan No.042/Pers/SK/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ( Bukti P.4 B) ;Surat Keterapan No. 030/Pers /SK/II/2008 a.n. Dede Roslan tanggal 09 Juni 2011 (Bukti P.4C );Surat Ketetapan No.55/Pers/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 a.n.

Dini ( BuktiP.4D);Surat Ketetapan No. 253/Pers/SK/I/2005 a.n.Firmansyah (P.4E);Surat Ketetapan No.033/Pers/SK/VI/2008 a.n.Gunawan Samsudin tanggal 09 Juni2007 (P.4F );Surat Ketetapan No.029/Pers/SK/VI /2008 A.N. Heri Solihin Tanggal 09 Juni2008 ( Bukti P.4G);Surat Ketetapan No.043/Pers/SK/V /2007 A.N. HERU Yuliyanto Tanggal 28 Mei2007 ( BuktiP.4H);Surat Ketetapan No.031/Pers/SK/VI/2008 A.N. Irsan Saepul Z Tnggal 09 Juni2008 ( Bukti P.4 1)Surat Ketetapan No. 28 /Pers/Bks/III/2007 a.n.

Mushalini (P.4N);Surat Ketetapan No.028/Pers/SK/V12008 a.n.Nanang Khosim tanggal 09 Juni 2008(P.4O);Surat Ketetapan No. 006/Pers/SK/II/2004 a.n. Nuchidin tanggal 03 Februari 2004(Bukti P.4 P);49.50.51.52d53.54.55.56.Sis58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.Surat Ketetapan No.051/Pers/SK/VI/2007 a.n.Nurhamid tanggal 27 Juni 2007(P.4 Q);Surat Keterapan No. /Pers/SK/II/2006 a.n.Popi tanggal 03 Februari 2006 ( BuktiP.4R);Surat Ketetapan No.050 /Pers/SK/VI/2007 A.N.

POPI ROSPIANDI tanggal 03Februri 2006 ( Bukti P.4R) ;Surat Ketetapan No. 050/Pers/SK/VI/2007 a.n. Riki Riswanto (P.4S);Foto kopi Surat Ketetapan No.248/Pers/SK/ IV/ 2005 a.n.Riri Wahyudi tanggal 25April 2005 (P.4T);Surat Ketetapan No.012/Pers/SK/II/2007 a.n.Robiansyah tanggal 26 Pebruari 2007(Bukti P.4 U);Surat Ketetapan No.56/Pers SC/SK/VII/2011 a.n. Satra tanggal 01 Junli 2011(P.4 V);Surat Keterapan No. 018/Pers SC /SK/TV/2004 a.n.

Setyawan Mulyono tanggal26 April 2004 ( Bukti P.4 W );Surat Ketetapan No.041/Pers/SK/VHI/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (Bukti P.4X)Surat Ketetapan No.041/Pers/SK/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006(Bukti P.4 X)Surat Ketetapan No.256/Pers/SK/TV/2005 A.N. Suwito tanggal 25 April 2005( Bukti P.4 Y);Surat Keterapan No. 019/Pers /SK/TV/2004 a.n.Tedi Purwanto tanggal 26 April2004 ( Bukti P.4Z);Surat Ketetapan No.033/Pers/SK/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 a.n.

Pers. 116.D.I. terletak diWanareja (sebelah barat daya Pasar Wanareja) desa Wanareja,Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2 (seribulima ratus sembilan puluh enam meter persegi);6.

Pers. 120.S.V terletak diCiblegedo, desa Adi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap JawaTengah seluas 14.270 M2 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh meterpersegi);Seharusnya, Persil C. 1692. Pers.120.S.V, adalah Nomor 1105 denganPers. 120 luasnya 13.450 M2, Pers. 122 luasnya 660 M2 dan Pers. 125luasnya 1.300 M2, sehingga total luasnya 15.410 M2. Terdapatperbedaan luas antara Sertifikat dengan data yang ada.

Pers. 120.S.V terletak di Ciblegedo, desaAdi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap Jawa Tengah seluas 14.270 M2(empat belas ribu dua ratus tujun puluh meter persegi), Sertifikat Hak MilikNo. 149, Persil 58 D.

Pers.116. D.1, atas nama R. SOEKOYO. Sebidang tanah sawah berlokasi di Ciblegedo dengan SertifikatHak Milik (SHM) No. 218, Persil C. 1692. Pers. 120. S.V atasnama R.

Pers. 120.S.V ,Sertifikat Hak Milik No. 149, Persil 58 D.I C.5780, Sertifikat Hak Milik No. 279,Persil. C. 1692. Pers. 116. D. sudah jelas beratasnama R. SOEKOYOsudah diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, maka jelaslah pula ketigasertifikat ini merupakan harta warisan R. SOEKOYO dan menjadi hak waris paraahli warisnya.13. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat dalam point No. 10 adalahbenar karena terbukti R.

No.170/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 4September 2019b) Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6September 2019c) Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9September 2019Halaman 65 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKT10)11)d) Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10September 2019e) Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11September 2019f) Siaran Pers No.181/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 13September 2019Pada tanggal 23 September 2019 kembali terjadi kerusuhandi

4 September2019;Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6 September2019;Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9 September2019;Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10 September2019;Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11 September2019; danSiaran Pers No.181/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 13 September2019.Selain itu dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat memberikanalasan atas dalil gugatan yang menyatakan objek gugatan melanggarasas keterbukaan.Objek gugatan tidak

keamanan yang sudah mulai pulih serta sebaran informasi hoaks, kabarbohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi yang menurun, haltersebut juga telah disampaikan dalam:a) Siaran Pers No.170/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 4 September2019;b) Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6 September2019;c) Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9 September 2019;d) Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10 September2019;e) Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11 September2019

September2019;2) Siaran Pers No.173/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 6 September2019;3) Siaran Pers No.175/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 9 September2019;4) Siaran Pers No.177/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 10 September2019;Halaman 130 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKT5) Siaran Pers No.179/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 11 September2019; dan6) Siaran Pers No.181/HM/KOMINFO/09/2019, tanggal 13 September2019;Selain itu dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat memberikanalasan atas dalil gugatan

HAM nasional juga mengatur secara menyeluruh tentangaspekaspek kebebasan pers.

Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekirapukul 14.00 WIT saat Saksi sedang beristirahatdidalam barak, Saksi mendengar bunyi tembakandari arah belakang Pos Koramil Pers.

Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa bulanMei 2020 anggota Koramil Pers.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIT pada saatTerdakwa berada di depan box steling tepatnyadidepan Pos Ramil Pers.

Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas diKoramil Pers. Hitadipa Terdakwa1 dan Terdakwa2bersama personil lainnya berjumlah 49 (empat puluhsembilan) orang mendapatkan pembekalan diRindam XVII/Cenderawasih selama 1 (satu) bulan.6. Bahwa benar pada saat para Terdakwaditugaskan di Koramil Pers.

Bahwa benar pada bulan Mei 2020 anggotaKoramil Pers.

Menyatakan batal Surat Perintah Kerja No.012/SPK-POM/Pers & GA-IMP/XII/1 tanggal 1 Desember 2011, dan segala akibat dari pembatalan tersebut adalah sah secara hukum ; 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materil sebesar Rp.560.000.000.- ( lima ratus enam puluh juta Rupiah );5.

., Notaris diJakarta;5 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat lahir karenaadanya Surat Perintah Kerja No. 012/SPKPOM/Pers.

No : O13/MDCPOM/OPR/III/12yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat III yang isinya antara lainmenyatakan : surat perintah kerja No. 12 SPKPOM/Pers.& GA IMP/XII/1,pada tanggal 01 Desember 2011 berikut addendumnya akan dilakukanperubahan J review sehubungan dengan kebutuhan perubahan lightingfacade.Bahwa perubahan atau review yang hendak dilakukan management baruperusahaan Penggugat secara sepihak menurut seleranya terhadap SuratPerintah Kerja No. 12 SPKPOM/Pers.& GA IMP/XII/1, pada tanggal01

O12/SPKPOM/Pers. &GA IMP/XII/1, pada tanggal 01 Desember 2011 ( surat perintahkerja ).e Dengan demikian telah terbukti hubungan hukum yang terjadi antaraPenggugat dan para tergugat adalah berdasarkan persetujuan( agreement ).

O12/SPKPOM/Pers.

Menyatakan batal Surat Perjanjian Kerja No.012/SPKPOM/Pers & GAIMP/XII/1 tanggal 1 Desember 2011, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkandiatas,bahwa Perjanjian Kerja No.012/SPKPOM/Pers & GAIMP/XII/1 tanggal 1Desember 2011 dinyatakan dapat dibatalkan, maka tentang petitum gugatan point ke3( tiga ) ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan pada point ke4 ( empat ) yaitu : Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugianmateril sebesar Rp.560.000.000

Bahwa dalam jumpa pers tersebut dapadiketahui bahwa saksi H.M. Noor Husni Binti (Alm) H.M. Jemain telah dilaporkankarena telah melakukan penggelapan.Bahwa setelah Jumpa pers tersebut kemudian berita tentang laporan polisidi Polda Kalimantan Selatan yang dibuat oleh terdakwa tersebut dimuat di mediamasa termasuk media on line yaitu Kilkkalsel.com dan media televisi yaitu DutaTV.

Jemain sedangkanlaporan Polisi nomor : LP/123/III/RES.1.11/2018/KALSEL/SPKT tanggal 01 Maret2018 telah dihentikan.Bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan jumpa pers danmengetahui bahwa akibat jumpa pers tersebut maka berita tentang Laporan Polisinomor : LP/123/III/RES.1.11/2018/ KALSEL/SPKT tanggal 01 Maret 2018 yangmelaporkan saksi HLM. NOOR HUSNI Binti (Alm) H.M. JEMAIN akan tersebar luassedangkan kebenaran dari laporannya belum tentu terbukti.

Noor Husni kePOLDA Kalsel dan Terdakwa ikut menghadiri jumpa pers PengacaraTerdakwa Dian Korona Riadi, SH, di Cafe Kedaikoe pada tanggal 20 April2018 mengenai Laporan penggelapan yang dilakukan H.M. Noor Husni kePOLDA Kalsel tanggal 01 Maret 2018, BUKANLAH PERBUATAN PIDANA;2.

NoorHusni ke Polda Kalsel bukti LP/ 123/ IIIl/ RES.1.11./ 2018/ KALSEL/ SPKTtanggal 1 Maret 2018 adalah murni untuk mencari keadilan berdasarkan buktiyang dimiliki Terdakwa dan kemudian Pengacara Terdakwa mengadakanjumpa pers secara pribadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 bertempatdi Cafe KEDAIKOE di JI. A.

M.Jemain serta perbuatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwaDiankorona Riadi, SH yang mengadakan jumpa pers tanggal 01 Maret 2018yang dihadiri oleh wartawan media cetak dan online maupun wartawantelevisi dari Duta TV sehingga unsur ini terpenuhi.

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Komandan kesatuan Kodim 1301/Satal atau atasan lain yangberwenang sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14November 2016.c: Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2016 menghadapPasi Pers Kodim 1301/Satal Kapten Arh Rusyidin untuk mengajukanCuti kemudian Kapten Arh Rusyidin melaporkan kepada Plh Dandim1301/Satal Mayor Inf Nicolein Tumeleng dan perintah dari Dandim1301/Satal untuk membuat surat pengantar permohonan ijin

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 sesuai dengan perijinsurat pengantar dari Kodim 1301/Satal Terdakwa harus kembali kekesatuan tetapi Terdakwa tidak ada kabar dan laporan dari Terdakwakemudian Pasi Pers Kodim 1301/Satal menghubungi Pers Korem131/Stg menanyakan tentang perijinan cuti Terdakwa dan Pers Korem131/Stg menyampaikan bahwa tidak ada yang mengajukan ijin cuti dansetelah mendapat informasi tersebut Pasi Pers Kodim 1301/Satalmenghubungi HP Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwamengurus

administrasi untuk cuti dan Terdakwa menyampaikan bahwasurat pengantar ijin cuti dari Kodim 1301/Satal hanya dititipkan kepadaanggota korem 131/Santiago lalu Pasi Pers Kodim 1301/satalmemerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan akantetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuanKodim 1301/Satal.MenimbangMenimbangMenimbang4e.

2016 sesuai perijinan suratpengantar dari Kodim 1301/Satal Terdakwa harus kembali kekesatuankarena tidak ada kabar dan laporan dari Terdakwa kemudian Pasi PersKodim 1301/Satal menghubungi Pers Korem 131/Stg menanyakantentang perijinan cuti Terdakwa akan tetapi Pers Korem mengatakanbahwa tidak ada yang mengajukan ijin cuti atas nama Terdakwa dansetelah mendapat informasi tersebut Pasi Pers menghubungi Terdakwauntuk menanyakan apakah Terrsangka mengurus administrasi untukcuti dan Terdakwa mengatakan

bahwa surat pengantari ijin cuti dariKodim 1301/Satal hanyi dititipkan pada temannya yang dinas di Koremlalu Pasi Pers memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali kekesatuan akan tetapi sampai sekarang ini belum kembali.4.