Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiaya yang timbul yangpernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upayapenyelesaian ini.18.

Bahwaapabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasankewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT memohon kepadayang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agarmemerintah TERGUGAT untuk secara sukarela menggosongkan rumahobjek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun jugaselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.92.690.093 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp74.702.001, sisa margin sebesar Rp17.988.092 sertabiayabiaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepadaPENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)5.

Bahwa dengan diserahkannya 1/3 bagian harta tersebut kepadaPemohon , maka Para Termohon mohon dihukum untuk segera memprosespemisahan hak milik tersebut dan membantu proses balik nama atas namaPemohon / sampai selesai dan tuntas .10.

Menghukum kepada Para Termohon untuk membantu proses pemisahanharta hak milik tersebut dan membantu proses balik nama menjadi atasnama Pemohon sampai selesai dan tuntas.6.

Hal 6 Putusan No. 63/PDT/2014/PTKBahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupangtersebut di atas adalah sangat keliru dan telah salah menerapkanhukum,sebab Yurisprudensi MA RI No. 954 K/ SIP/ 1973, tanggal19 Februari 1976, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar putusandalam perkara ini, oleh karena Yurisprudensi MA RI No. 954 K/SIP/ 1973, tanggal 19 Februari 1976 tersebut, hanya dapatdipergunakan dalam putusan yang telah dieksekusi secara tuntas,sedangkan dalam perkaara aquo yang menurut Majelis

Hakimtelah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19April 1996 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 4/ Pdt/ G/ 1993/PN.KPG, (Surat Bukti Terlawan No.5), adalah tidak benar danharus ditolak sebab Eksekusi yang dilakukan Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 19 April 1996 sesuai Berita Acara EksekusiNo. 4/ Pdt/ G/ 1993/ PN.KPG, (Surat Bukti Terlawan No.5)adalah tidak tuntas oleh karena para Pelawan yang menguasai danatau menempati tanah objek sengketa jauh sebelum terjadinyaperkara perdata

Dan mengapa jika eksekusi dalam perkara No.4/ Pdt/ G/ 1993/ PN.KPG sudah tuntas mengapa PenggugatNIKODEMUS NALLE (almarhum) masih mengajukanpermohonan eksekusi lanjutan pada tanggal 20 September2011? Dan mana mungkin para pelawan/para pembandingyangPengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 63/PDT/2014/PTK.yang sementara menguasai dan atau menempati tanahsengketa bisa mengajukan gugatan baru terhadap tanah/ objeksengketa yang dikuasai sendin?

Secara sesuai menuruthukum (According to the law/due precess of law), adil (fair and just trial)yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara Aquo,yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkan permasalahan barudi antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus.Bahwa meskipun dalam kaedah Hukum Acara Perdata adalah menjadihak Penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Pelawanyang telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya, namun secarakasuistis

Nomor : 1916 K/Padt/2011harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuktidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindih (overlaping) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkan semakinkompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo, dan guna dapat menetapkandan menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo.

Secara komprehensifdan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalam permasalahan dimaksuddan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibat atas obyek tanah terperkarapihakpihak terkait adalah sangat esensiil dan merupakan Conditio Sine Quonondengan penyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkaraAquo.Bahwa oleh karenanya gugatan Perlawanan Pelawan adalah Error inPersona oleh karenanya Gugatan Pelawan dalam materi pokok perkara(konvensi) perkara Aquo belumlah dapat diperiksa dan diputus

TUNTAS AMPUH TOTAL
2.SAMSURI
3.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Bekasi Cq Kepala Desa Karanganyar
4.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Bekasi Cq.

TUNTAS AMPUH TOTAL Alamat : Jl. Raya Sukatani, Kp. Warung satuRt.003/Rw. 003 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, KabupatenBekasi, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMAD HARIS selaku generalmanager PT. TUNTAS AMPUH TOTAL berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 12 Maret 2020, sebagai Tergugat I;Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Ckr2. SAMSURI, umur : 57 tahun, Pekerjaan : Petani, alamat : Kp.

D BINTI AN untuk mengkonsumsi Pil Tuntas dengantujuan untuk menggugurkan kandungan saksi korban DIP ALS. D BINTI ANdan saat itu Terdakwa membelikan satu lempeng Pil Tuntas untuk di minumoleh saksi korban DIP ALS. D BINTI AN, akan tetapi tidak berhasil untukdigugurkan ( masih tetap hamil ), kemudian Terdakwa berjanji kepada saksikorban DIP ALS. D BINTI AN apabila saksi korban DIP ALS. D BINTI ANhamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksikorban DIP ALS.

D BINTI AN untuk mengkonsumsi Pil Tuntas dengantujuan untuk menggugurkan kandungan saksi korban DIP ALS. D BINTI ANdan saat itu Terdakwa membelikan satu lempeng Pil Tuntas untuk di minumoleh saksi korban DIP ALS. D BINTI AN, akan tetapi tidak berhasil untukdigugurkan ( masih tetap hamil ), kemudian Terdakwa berjanji kepada saksiHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Pbgkorban DIP ALS. D BINTI AN apabila saksi korban DIP ALS.

Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB danpersetubuhan yang kedelapan dilakukan di hotel Baturaden setelah SaksiKorban pulang dari sekolah, persetubuhan yang kesembilan di lakukan dikamar Saksi Korban sesudah lepas dzuhur dan persetubuhan yangkesepuluh dilakukan di rumah Terdakwa menjelang sore dan padapersetubuhan yang kesepuluh ini sorema Terdakwa keluarkan di dalam alatkelamin Saksi Korban;Bahwa pada wakiu persetubuhan di Baturaden yang mengajak adalahTerdakwa;Bahwa Terdakwa pernah memberi obat pil tuntas

untuk Saksi Korbandikarenakan Saksi Korban mengatakan sudah tidak menstruasi;Bahwa Terdakwa membeli pil tuntas dengan maksud untuk melancarkanhaid Saksi Korban pada saat Saksi Korban bilang ke Terdakwa bahwa SaksiKorban telat dapat haid;Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Korban untukmembeli baju, pernah juga Terdakwa memberi uang Rp, 80.000,00 (delapanpuluh ribu rupiah) serta pernah membelikan pulsa HP (Handphone

NA tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 ,- ( Delapan ratus juta rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan seluruh massa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa untuk tetap tahanan;5.

NA tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 , ( Delapan ratusjuta rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayardengan tuntas diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;. Menetapkan seluruh massa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;. Menetapkan terdakwa untuk tetap tahanan;.

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan Ill Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Menghukum Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.10.

Menyatakan menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.27.

Menghukum menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.28.

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Termohon disuruh periksa oleh Pemohon, karena menstruasinya tidakselesaiselesai/tuntas, akan tetapi Termohon selalu menolakb. Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon sampai beberapa haric.

pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untukmenempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon disuruh periksa olehPemohon, karena menstruasinya tidak selesaiselesai/tuntas

berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah danbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; Bahwa Semula Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon denganHal. 7 dari 12 Put Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.ProbTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernahmengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran meraka; Bahwa Penyebabnya karena Termohon menstruasi tidak tuntas

Rp. 2.200.000, (duajuta dua ratus ribu rupiah)Bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.200.000, tersebut diatas, Tergugat berjanji akan mengembalikan kepadaPenggugat setelah pengurusan tanah sawah milik Tergugat tuntas danapabila pada saat jatuh temponya ternyata Tergugat tidak memenuhikewajibanya maka ia bersedia membayar pinjamannya kepada Penggugattersebut diatas dengan mengganti sebidang tanah sawah seluas + 80 ru milikTergugat yang terletak di Dusun Jipangan, Desa Kutorejo,

Kecamatan Bagor,Kabupaten Nganjuk tercatat persil No. 28 Kelas Ill S dengan batasbatassebagaimana diuraikan dalam gugatan, hal mana tentang kesanggupanTergugat tersebut diatas dituangkan dalam surat pernyataan berhutang yangdibuat oleh Tergugat diatas segel tertanggal 4 Februari 1991;Bahwa sesuai dengan kesanggupan Tergugat sendiri sebagaimanadisebutkan diatas setelah masalah gugatn Tergugat terhadap tanahsawahnya selesai/tuntas, yaitu Tergugat adalah sebagai pihak yang menangsebagaimana Berita

Bahwa kemudian Saksi2 memanggil Terdakwa dan setelahTerdakwa berada di dalam lalu duduk di kursi sambil menunjukkan isiSMS petunjuk Danrem kepada Saksi2 yang isinya selesaikan dulumasalahmu sampai tuntas kemudian Saksi2 berbicara kepadaTerdakwa Pak Umar tuntas itu. ada dua untuk penyelesaianmasalahnya yang pertama secara hukum dan yang kedua secarakekeluargaan, itu pun tergantung dari Pak Umar, tapi menurut Saksi2untuk permasalahan ini diselesaikan saja secara kekeluargaan itu puntergantung Pak Umar

Bahwa setelan Saksi mendengar penjelasan dari Saksi3,selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk masuk keruangan Saksi,lalu pada saat di dalam ruangan Saksi, Terdakwa menunjukkan SMSkepada Saksi di HPnya (telpon genggam) nya dari Danrem 173/PVByang isinya selesaikan dulu masalahmu sampai tuntas.9.

Putusan Nomor 39K/PM.III14/AD/X/2018Menimbangmenunjukkan isi SMS petunjuk Danrem kepada Saksi1 yang isinyaselesaikan dulu masalahmu sampai tuntas.16.

Bahwa benar kemudian, Saksi1 memanggil Terdakwa untukmasuk keruangannya, dan sebelum Terdakwa duduk, Terdakwamenunjukkan isi SMS petunjuk Danrem kepada Saksi1 yang isinyaselesaikan dulu masalanmu sampai tuntas, kemudian Saksi1mengatakan kepada Terdakwa Pak Umar tuntas itu ada dua untukpenyelesaian masalahnya yang pertama secara hukum dan yang keduasecara kekeluargaan, itu pun tergantung dari Pak Umar, tapi menurutSaksi1 untuk permasalahan ini diselesaikan saja secara kekeluargaanitu pun tergantung

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanoa alasan atau setidaktidaknya denganalasan yang tidak patut merupakan perbuatan melawan hukum karenatindakan tersebut melanggar asas kepatutan dan tidak mengindahkankepentingan Penggugat Rekonvensi;Hal. 20 dari 54 hal. Put.

untuk menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensi.Namun, sampai dengan saat diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, TergugatRekonvensi tidak juga menerbitkan surat tersebut tanoa memberikan alasanapapun atau setidaktidaknya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dantidak patut;Dalam hal ini, tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensitanpa alasan atau setidaktidaknya tanpa alasan yang

(clean break) kepada Penggugat Rekonvensi tanpa alasan;Dengan ini Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa TergugatRekonvensi tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untukmenahan penerbitan surat penyelesaian secara tuntas (clean break)kepada Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, Tergugat mohon agar Majelishakim yang mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menerbitkansurat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada PenggugatRekonvensi;ll.

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanpa alasan yang jelas telah menimbulkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan TergugatRekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (cleanbreak) tanpa alasan yang jelas telah menghambat proses penunjukkandistributor Penggugat Rekonvensi yang baru;Dalam hal ini, menurut Permendag Nomor 11, apabila suatu perjanjiandistribusi berakhir

sebelum habisnya masa berlaku STP (sebagaimanadalam perkara a quo), maka untuk 3 bulan pertama setelah berakhirnyaperjanjian distribusi tersebut, STP untuk distributor baru hanya akandiberikan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break)antara distributor lama dan prinsipal.

2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat Kondisi Untuk Pelanggan berikut dengan Faktur-Faktur (periode September 2020 sampai dengan Januari 2021) yang telah diterbitkan oleh Penggugat sebagai bukti adanya tagihan Penggugat kepada Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pelunasan utang kepada Penggugat secara tuntas dan seketika

PLN Persero, DAHLAN ISKAN menandatangani SuratPernyataan yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan GarduInduk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya pada Saat itutanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh DAHLAN ISKAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Utama PT. PLN (Persero) tersebut maka Menteri Keuanganmengeluarkan izin kontrak multi years No.

Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyatabelum dibebaskan atau tuntas dan hal tersebut akan menjadikan kendaladidalam pelaksanaan pekerjaan karena pada saat menandatanganikontrak ternyata tidak pernah ada penyerahan lokasi kerja yang didahuluidengan pemeriksaan lapangan bersama dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang akan dibangun gardu Induk

Putusan No.45/Pid.SusTPK/2016/PT.DKItidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) yangmenyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang padahalmaterial yang dibeli oleh terdakwa tersebut sampai berakhirnya masakontrak belum terpasang karena terkendala tanah atau lokasipembangunan Gardu Induk belum bebas/tuntas ;28. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV KadipatenPT.

PLN Persero, DAHLAN ISKAN membuat Surat Pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunanGardu Induk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya padasaat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran tersebut maka MenteriKeuangan mengeluarkan izin kontrak multi years No.

penyedia barangmenerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan ruang lingkuppekerjaan yaitu Sbb :1 Disign GarduPengadaan Material Elektrical dan Mekanikal ;Pekerjaan sipil yang terkait ;PeMmasangan j2n nanan nnn e nnn n cence nnn n ccc nennnnnnnesa fF WwW RNTest dan Comisioning ;Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyata belumdibebaskan atau tuntas

ABDULFATAH, SH.) juga untuk mengupayakan perdamaian = akantetapi tidak berhasil, lalu) dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohontelah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknyaTermohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil dalilpermohonan Pemohon, kecuali posita No.4 bukan percekcokantetapi perselisihan kecil, posita No.5 benar telah adaupaya untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak tuntas,dan posita

lagi,sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang sulituntuk didamaikan, oleh karenanya Pemohon memohondiizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTermohon;Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian, akantetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwaternyata Termohon mengakui danmembenarkan mengenai' ketidak harmonisan rumah tangganyadengan Pemohon dan adanya perselisihan diantara mereka,dan juga Termohon telah membenarkan bahwa telah ada upayauntuk memperbaiki rumah tangga namun tidak tuntas

OBYEK SENGKETA :Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal,Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasimediasi Penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI,terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihnan Ketua Umum IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar;B.

Pembentukan hukum dikalangan PPAT bahwa KesepakatanPerdamaian yang tidak tuntas atau dibuat dibawah tangan adalahsuatu hal yang sah, dan dapat diterima sebagai dasar hukum yanglegal, tidak menghalangi terjadinya Pembuatan Akta Peralihan HakAtas Tanah. Sehingga menghalangi kepentingan Penggugat untukmendapatkan keadilan, terhadap dasar hukum pelaksanaanPeralihan Hak Atas Tanah oleh PPAT dan masih tercatatnyaKesepakatan Perdamaian dibawah tangan pada Buku Tanah;c.

Bahwa meskipun yang digugat oleh Penggugat dan menurutPenggugat adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan DirekturPengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT,yang tidak tuntas dalam menmfasilitasi mediasi penyelesaianperkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtjo.

ada kewenangan dia untuk mediasi, dilihat dariperaturan dasarnya, ada tiga batu ujian, pertama dilihat dari sumberkewenangan, kedua prosedurnya sudah ada atau tidak dan ketiga substansi.Jadi kalau tuntas atau tidak itu dilihat dari prosedur yang ada di perundangHalaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.

JKT.undangan, Kalau dia tidak tuntas padahal prosedurnya mengatakan dari Asampai Z, dia sampai di E atau Y maka dianggap tidak tuntas melakukanprosedur;Bahwa tindakan itu dasarnya harus ada sumber kewenangan, ketika Sumberkewenangannya memerintahkan dia melakukan tindakan, tapi kKemudian diatidak melakukan, maka dianggap dia tidak melakukan tindakan karenapejabat administrasi negara tidak bisa keluar dari Sumber kewenangan, diatidak bisa membuat tindakan diluar kKewenangannnya kecuali kalau memangdia

maka sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);Exceptie Van Beraad / Eksepsi gugatan Penggugat Premature;Bahwa, berdasarkan kesepakatan intern seluruh ahli waris (ParaTergugat) telah disetujui harga penjualan obyek sengketa adalahsenilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan faktanya TergugatIll, V, Vil dan Xl hanya menerima Rp. 500.000.000, dari nilai yangdisepakati bersama tersebut, sehingga jual beli terhadap obyeksengketa dianggap belum terjadi / belum tuntas

tidakpernah tahu dan menerima bukti pelunasan obyek jual beli dariPenggugat, dan Tergugat Ill, V, VIl dan XI baru mengetahui bahwasudah terjadi pelunasan ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat III,V, Vil dan XI untuk proses lanjutan jual beli tersebut, namun setelahTergugat Ill, V, Vil dan XI bertanya mengenai bukti pelunasan penjualanobyek sengketa, Penggugat tidak pernah mau menunjukkan bukti terkait,sehingga wajar apabila Tergugat III, V, VIl dan XI beranggapan bahwajual beli tersebut belum tuntas

olehTergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi dan ParaTurut Tergugat Rekonpensi menurut hukum menjadi hangus dan tidakdapat diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran dan pelunasanharga jual beli, mengingat pembayaran berikutnya dilakukan olehTergugat Rekonpensi setelah lewat waktu, dan karenanya ParaPenggugat Rekonpensi mohon agar uang muka pembelian obyeksengketa sebesar Rp. 60.000.000, dianggap hangus;Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi menganggap jual beli denganTergugat Rekonpensi belum tuntas

karena belum ada kesepakatanharga, sehingga Para Penggugat Rekonpensi tetap pada harga sesuaikesepakatan yakni sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah),yang artinya jika Tergugat Rekonpensi menghendaki jual beli obyeksengketa secara tuntas, maka sangat beralasan apabila TergugatHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT SBY12.13.Rekonpensi dihukum untuk membayar sisa pembayaran atas penjualanobyek sengketa sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)kepada Para Penggugat

MOCH.RIDWAN;Menyatakan Jual beli antara seluruh ahli waris (Para PenggugatRekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi dengan TergugatRekonpensi) belum tuntas;Menyatakan uang muka pembelian obyek sengketa sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dipandang menuruthukum hangus dan tidak mengikat;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai / wanprestasi;Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai Pembeli tidak beritikadbaik yang tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum;Menyatakan jual beli antara

DISASTRO yaitu sdr.ABDUL RAHIM MAULANA ALIAS ADAM,dalam pertemuan tersebut dengan tipu muslihatTerdakwa 1. kembali menjelaskan bahwa SANUSIWIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKYPAULUS adalah orang Bank Mandiri, selanjutnyaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS dengan tipu muslihat datangdalam pertemuan tersebut dengan menggunakanseragam Bank Mandiri mengaku sebagai karyawanBank Mandiri dengan jabatan Auditor dan denganrangkaian kebohongan menyatakan menjamin dansanggup untuk mengurus sampai tuntas

SUTRISNO LUKITODISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSIWIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKYPAULUS adalah orang kepercayaan Direksi danKomisaris Bank Mandiri dan Bank Mandiri pastiakan menerbitkan Credit Line dan pasti selesai,apabila tidak tuntas uang administrasi tersebut akandikembalikan, dan juga mengatakan bahwaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS adalah orang yang sangat sibukdan sebentar lagi akan dilantik sebagaiKAKANWIL BANK MANDIRI di MedanSumatera Utara, selain itu Terdakwa 1 denganrangkaian

ABDUL RAHIMMAULANA ALIAS ADAM, dalam pertemuantersebut Terdakwa 1. kembali menjelaskan bahwaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS adalah orang Bank Mandiri,selanjutnya SANUSI WIJAYA alias RONNYANDREAS FRANKY PAULUS yang datang dalampertemuan tersebut menggunakan seragam BankMandiri mengaku sebagai karyawan Bank Mandiridengan jabatan Auditor menyatakan menjamin dansanggup untuk mengurus sampai tuntas Credit Linedi Bank Mandiri untuk tahap pertama sebesar Rp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar

SUTRISNOLUKITO DISASTRO dengan mengatakan bahwaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS adalah orang kepercayaanDireksi dan Komisaris Bank Mandiri dan BankMandiri pasti akan menerbitkan Credit Line danpasti selesai, apabila tidak tuntas uang administrasitersebut akan dikembalikan, dan juga mengatakanbahwa SANUSI WIJAYA alias RONNYANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang yangsangat sibuk dan sebentar lagi akan dilantik sebagaiKAKANWIL BANK MANDIRI di MedanSumatera Utara, selain itu Terdakwa 1. juga

SUTRISNO LUKITODISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSIWIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKYPAULUS menjamin dan sanggup untuk mengurussampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuktahap pertama sebesar Rp. 300.000.000.000, (tigaratus milyar rupiah) sampai Rp. 1.300.000.000.000,(satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biayaadministrasinya sebesar Rp. 600.000.000, (enamratus juta rupiah), kemudian SANUSI WIJAYAalias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUSmenyampaikan

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan' seluruh kewajibannya secarasekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiayayang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGATberkenaan dengan biaya upaya penyelesaian kredit selama ini(vide Pasal 18 PK yang telahdisepakati

Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT sebagai kreditur akan melakukan penjualan objek jaminanuntuk pelunasan kewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini agar memerintah TERGUGAT untuk secara sukarelamenggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun ataudari penghuni siapapun juga selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangsebesar Rp. 54.547.031, (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluhtujuh ribu tiga puluh satu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit padasaat pembayaran berikut biayabiaya yang timbul secara seketika,sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh)hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tersebutdiatas;6.

Bahwa seringnya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat selainakibat ulah Tergugat yang tidak mau diajak tinggal bersama olehPenggugat di Trenggalek, serta tidak pernah memberikan nafkah lahirkepada Penggugat;Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudahtidak ada lagi komunikasi yang baik untuk sebagai mana mestinya sebagaipasangan suami istri;Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian danpertanggungjawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikanpermasalahan ini secara tuntas

Bahwa Penggugattelah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggungjawaban dari Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas akan tetapi Tergugattidak pernah mau memberikan jawaban atau solusi atas apa yang menjadipermasalahan kepada Penggugat.