tranterdakwa kwitansi dan surat perjanjian); 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy bantuan hukum (voucher bukti tranterdakwa, invoice dan kwitansi) Rp. 1.430.000.000; 6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher giro dan bukti tranterdakwa leasing kendaraan; 7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher bukti tranterdakwa dan invoice desain interior 2012-2013; 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir rekening escrow USD IDR Bank BRI tahun 2012; 5. 1. 1 (satu) bundel asli hasil uji tuntas

Hal ini diperlukan untuk penjualan ke BUMD Kabupaten Sampang; k.Surat Bupati Sampang No. 540/109/434.111/2010 tanggal 14 April 2010 kepada PT Indonesia Power perihal Alokasi gas ex sumur Wortel, menyampaikan bahwa sehubungan dengan surat konsultan mengenai hasil uji tuntas terhadap calon mitra BUMD Kabupaten Sampang, pemanfaatan gas sebesar 17 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan melalui PT Indonesia Power dan Menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pelaksana penjualan

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampang pada tanggal 20 April 2010; d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan Gas kepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Surat Bupati Sampang No. 540/109/434.111/2010 tanggal 14 April 2010 kepada PT IndonesiaPower perihal Alokasi gas ex sumur Wortel, menyampaikan bahwa sehubungan dengan suratkonsultan mengenai hasil uji tuntas terhadap calon mitra BUMD Kabupaten Sampang,pemanfaatan gas sebesar 17 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikanmelalui PT Indonesia Power dan Menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pelaksanapenjualan gas alam ex. Sumur wortel;1.

Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwapemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power. Diperlukan adanyadokumendokumen legal administratif pembentukan PT Sampang Mandiri Perkasa sebagaiBUMD/Perusda, dan diperlukan pernyataan Release and Discharge dari Bupati Sampang, karenapemanfaatan gas bukan untuk wilayah Kabupaten Sampang;e.

contest;e Berpengalaman di gas trading; PT SMP tidak mempunyai pengalaman di gas trading;e Mempunyai kemampuan pembiayaan : belum meneliti kemampuan pembiayaan;e ~=Bahwa pada waktu dilakukan uji tuntas tersebut, komposisi saham PT SMP adalah: 40% PTGSM dan 60% PT ASA.

trading; PT SMP tidak mempunyai pengalaman di gas trading;e Mempunyai kemampuan pembiayaan : belum meneliti kemampuan pembiayaan;e ~=Bahwa pada waktu dilakukan uji tuntas tersebut, komposisi saham PT SMP adalah: 40% PTGSM dan 60% PT ASA.

Di samping itu, PT GSM sendiri tidak termasuk dalam 9 (sembilan)perusahaan yang dilakukan uji tuntas;e Bahwa selanjutnya saksi Muhaimin dan saksi Hari Oetomo selaku Direktur Utama danDirektur PT SMP dengan menggunakan status PT.

program Pemerintah Republik Indonesia danPENGGUGAT sebagai salah satu. lembaga kepercayaan, namunTERGUGAT secara nyata tidak memanfaatkan program tersebut dengansebaikbaiknya;Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas

tanah dan bangunandengan bukti kepemilikan SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor :8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso, yang terletak diPerum Graha Pelita Asri Blok A No.5 Landasan Ulin Banjarbaru,Kalimantan Selatan, ( vide Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA No. 14 Tahun 2016 tentangtata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah);Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.144.436.317 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp.96.765.743, sisa margin sebesar Rp.47.670.574 dankewajiban denda Rp.2.309.088 serta biayabiaya yang timbul secaraseketika, sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7(tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (/nkrachtvan gewijsde).

Atau, jika surat benar hilang, menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Pembanding untuk mengurus penerbitan asli surat milik Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut dan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli surat tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding;
- Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pengikatan Jual Beli Nomor 176 tanggal 22

apabila ternyata pada saatpengurusan Akta Jual Beli yang masih harus ditegaskan ini di KantorPertanahan yang berwenang mendapat kendala, atau dikemudian haridilapangan Penggugat mendapat klaim, gugatan dan / atau tuntutan daripihak lain maupun pihak keluarga Para Tergugat sendiri, atau jikaPenggugat mendapat gugatan, tuntutan dan/atau klaim mengenai tanah,batas tanah, sepadan tanah dan lainnya dilapangan, maka para Tergugatberkewajiban untuk menyelesaiakan permasalahan yang muncul sampaltuntas dengan tuntas

DanTERGUGAT II sudah beberapa kali menawarkan diri untukmendampingi PENGGUGAT untuk mengurus suratsurat tersebutmenjadi sertifikat dan jika PENGGUGAT tidak bisa mengurusnya,TERGUGAT II bersedia mengurusnya hingga tuntas tetapi surat tanahasli harus diserahkan dulu kepada PARA TERGUGAT, namun tidakpernah ada ditanggapi, malah menyebutkan suratsurat PARATERGUGAT sudah hilang.Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke10 yangmenyebutkan PARA TERGUGAT tidak menanggapi dan tidakmelakukan tindakan apapun

TERGUGAT II sendirisudah beberapa kali menawarkan diri untuk mendampingiPENGGUGAT untuk menguiris SuratSsurat tersebut menjadi sertifikat,kemudian jika PENGGUGAT tidak sempat mengur:us Suratsurat tanahke BPN, TERGUGAT Il bersedia mengurusnya hingga tuntas, tetapisurat tanah asli yang dititip kepada PENGGUGAT harus diserahkankepada PARA TERGUGAT untuk diurus menjadi sertifikat.

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGATREKONVENSI untuk mengurus penerbitan asli surat milik PARAPENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan menanggung seluruh biayapengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli Surattersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalianuang tahap pertama Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dariPARA PENGGUGAT REKONVENSI;Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 254/PDT/2014/PT.PBR5.

Atau, jika surat benar hilang, menghukumTergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Pembanding untukmengurus penerbitan asli surat milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut dan menanggung seluruhbiaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesaimenyerahkan asli surat tersebut kepada Para PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding; Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatPengikatan Jual Beli Nomor 176 tanggal 22 Maret 2011 yang dibuatdihadapan

MitraNusagraha, dibuat surat kuasa dan persetujuan tanggal 05 Agustus2013 dari Jufri Zubir ke Tommy Karya;Laporan Uji Tuntas (due diligence report) PT. Mitra Nusagraha olehKantor Akuntan Rasin, Ichwan & Rekan yang disetujui oleh H. JufriZubir yang menyebutkan tidak ditemukannya bukti penggunaan uangoleh Sdr. Tommy Karya dan penjelasan sisa hak H. Jubri Zubir daripenjualan lahan serta sisa lahan yang tidak dijual;Pencabutan surat kuasa oleh H.

Jufri Zubir (bestpartner law firm) Nomor 024/S.Kel/BP/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.Yang menerangkan sisa pembayaran jual beli saham antara Jufri Zubirdengan Syaiful Tri Putranto merujuk pada hasil uji tuntas (duediligence) tanggal 20 September 2013 yang dilakukan oleh KantorAkuntan Rasin, Ichwa & Rekan atas perhitungan sisa nilai saham danlahan yaitu sebanyak Rp5.447.277.652,00 (lima miliar empat ratusempat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus limapuluh dua rupiah) dan sisa

MH tanggal 05 Agustus 2013;15) Laporan uji tuntas (due diligence report) PT.

No 29 PK/PID/2016ratus delapan puluh tiga rupiah) dari yang tercatat dalam laporanperusahaan dengan yang diaudit dalam uji tuntas oleh akuntan,kemana penggunaan dana tersebut? Padahal yang mendapat kuasauntuk mengendalikan PT.

oleh akuntan;Bahwa pelaksanaan uji tuntas dan penunjukan akuntan dalammelakukan uji tuntas oleh Termohon Peninjauan Kembali, merupakanpelaksaan dari Perjanjian Perikatan Jual Beli Pemindahan Hak AtasSaham Dalam PT.

Selanjutnya Penggugatjuga berjanji akan melakukan baliknama SHM tersebut menjadi nama Penggugat sesuai dengan prosesdur yangberlaku ; Penggugat dengan ini menyatakan dan menjamin bahwasanya Perjanjian ini adalahpenyelesian tuntas dan menyeluruh dengan tanpa kompensasi atas segalapermasalahan dan perselisihan sehubungan dengan penguasaan dan pemilikan 2bidang tanah tersebut.

proses balik nama hak atas 2bidang tanah dalam perkara ini ;Penggugat dengan ini menjamin kepada Para Tergugat bahwa Penggugat akanmemenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan pengurusan Perkara Perdatadan karenanya melepaskan Para tergugat dalam Perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.Bpp ini dari segala tuntutan yang mungkin timbul karenanya ;Pernyataan dan Jaminan Tergugat4Para Tergugat dalam perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.Bpp dengan ini menyatakanmenjamin bahwasanya Perjanjian ini adalah penyelesaian tuntas

Supardan, Tergugat 2 sampaidengan Tergugat 8 harus dinyatakan batal demi hukum;Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yaituseluas + 0.270 are dikuasai oleh Inaq Cup bersama anakanaknya, tanahhasil rampasan dan penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan dan menghukum para Tergugat secara tanggung rentenguntuk membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat sebesarRp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) harus dibayarsecara tunai, lunas dan tuntas

Menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian paraTergugat mematuhi atau menjalankan amar putusan perkara ini yangharus dibayar secara tunai lunas dan tuntas kepada Penggugat ketikaperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum;12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkantanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu denganmenggunakan alat Negara TNI dan POLRI;13.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis HakimPengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutuskanperkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uangpaksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar /sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hariTergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti Sampai dengandilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas

nama Tergugat atau atas nama orang lain yang adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan ukum apapun serta tidak mengikat kepadapara Penggugat.11.Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)dalamsetiap hari kepada Para Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusanperkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hulum tetapatau pasti Sampai dengan melaksanakannya isi putusan perkara ini Secarautuh dan tuntas

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;Bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021, para pihakmenerangkan sebagai berikut :PASAL 1KESEPAKATAN DAMAI SEHUBUNGAN DENGAN GUGATANPMH1.1 Para Pihak, tanpa dapat dianggap sebagai pengakuanpertanggungjawaban apapun, secara tegas menyatakan bahwa setiapdan seluruh sengketa, perselisinan, perbedaan pendapat, upayahukum, gugatan, tuntutan, kerugian atau ganti rugi yang berkaitandengan Gugatan PMH, telah diselesaikan oleh Para Pihak secaradamai, final, tuntas

awalPerjanjian ini serta setiap rangkap atau masingmasing salinan asliPerjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadapParaPihak.Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut oleh Majelisdibacakan dimuka Persidangan, Para Pihak menyatakan benar dan telahmenyetujui seluruh isinya ;Menimbang, bahwa berhubung segala sesuatunya telah jelas, lagi pulayang telah disetujui oleh para pihak tersebut diatas tidak bertentangan denganhukum serta dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan tuntas

berjanji dan bersedia untuk menjamin kondisi rumahdan bangunan Pihak Pertama dalam keadaan utuh dan terawat;Bahwa sejak ditandatangani perjanjian perdamaian ini Para Pihak sepakatuntuk tidak lagi saling melakukan gugatan dan tuntutan dalam bentukapapun sepanjang tidak mangkir dari kesepakatan ini;Dengan diterimanya dana kompensasi tersebut diatas secara tunai danlangsung, maka segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antaraPihak Pertama dengan Pihak Kedua tersebut diatas dinyatakan selesaidengan tuntas

serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkandengan alasan apapun juga;Penyelesaian perdamaian ini merupakan suatu penyelesaian yangmenyeluruh dan tuntas antara kedua belah pihak, sehingga dikemudian haritidak akan ada tuntutan dari Para Pihak;Bahwa perjanjian perdamaian ini setelah ditanda tangani bersama oleh ParaPihak, dimintakan penguatannya melalui Majelis Hakim yang memeriksadan memutuskan perkara nomor: 11/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Jap dalambentuk putusan/penetapan perdamaian;Demikian

Menyatakan secara hukum utang Penggugat kepada Tergugat tersebuttelah lunas tuntas pada tanggal 9 Februari 2015 sebagaimana tersebutdalam Perjanjian Pelunasan sesuai Akta Notaris Nomor 23 tanggal 9Februari 2015 dibuat oleh Notaris Anom Junprahandi, S.H., yangmengikat sah secara hukum terhadap Penggugat dan Tergugat;4. Menyatakan kelebihan utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) adalah kewajiban Turut Tergugat kepada Tergugat;5.

Menyatakan secara hukum utang Pemohon Kasasi kepada TermohonKasasi tersebut telah lunas tuntas pada tanggal 9 Februari 2015,sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pelunasan sesuai Akta Notaris 23tanggal 9 Februari 2015 dibuat oleh Notaris Anom Junprahadi, S.H., yangmengikat sah secara hukum terhadap Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi;4. Menyatakan kelebihan utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) adalah kewajiban Turut Termohon Kasasi kepada TermohonKasasi;5.

SPPT(NOP) 73.14.039.010.0110067.0, seluas 7.748 M2, yang merupakanharta warisan dari NANGKO tidak dalam keadaan sengketa danterhadap pembagian warisnya telah tuntas dibagikan dan pembagianwaris dimaksud pun dibagikan langsung oleh SAPIAH (PEMBANDING)serta terhadap bagian dari pada NANI (TURUT TERGUGAT) sebagaiAhli Waris pengganti orang tuannya Almarhum LA DUDDU pun telahdibagikan dan terhadap bagiannya NANI telah pula dijual kepada RIN (TERBANDING) hal ini semua jelas terungkap didalampersidangan

SPPT (NOP) 73.14.039.010.0110067.0, seluas 7.748 M2,telah tuntas dan clear dibagikan dan terhadap pembagiannya pundilakukan oleh SAPIAH dalam hal ini selaku PEMBANDING /PENGGUGAT hal ini sebagaimana jelas dan tegas terungkap didalampersidangan dan serta telah tertuang didalam Surat Pernyataan,tertanggal 21 Mei 2014, sehingga dengan demikian terhadapPertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan apa yang tertuangdidalam Surat Pernyataan tersebut (vide bukti T8) adalah kebenaransempurna kecuali PEMBANDING

SPPT (NOP)73.14.039.010.0110067.0, seluas 7.748 M2, telah tuntas dan cleardibagikankepadaseluruhparaAhli Warisnya, danpunyangterbuktididalampersidanganobjek sengketamerupakanhartawarisan yang telah diwariskan oleh Inangko, kemudian Penggugatmemberikanobjek sengketa tersebut kepada adikadiknya (I RINIdan LA DUDDU dalamhalinidiberikankepadaahliwarispenggantinya NANI) dan NANI kemudian menjualbagiannyayang didapatnya kepada RINI sehingga secara keseluruhan tanahdan atau sawah yang terletak di Ling.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kesepakatan tanggal 12 Mei 2015 yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil, biaya dan bunga kepada PENGGUGAT secara tuntas dan lunas yakni;

- Biaya Success Fee Jasa hukum Pengadilan Pajak sesuai

Tingkatpertama seraya memerintahkan Pengadilan tingkatpertama untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.Namun demi untuk tegaknya azas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalampasal 2 (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, praktek peradilan telahmelenturkan ketentuan beracara dimaksud denganmemberikan kewenangan kepada Peradilan tingkatbanding untuk langsung memeriksa dan memutus pokokperkara dengan syarat apabila peradilan tingkat pertamatelah tuntas

secara menyeluruh memeriksa pokokperkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti berkas perkara, ternyataPengadilan Negeri Andoolo telah tuntas memeriksa pokokperkara dan pembuktian yang berkenaan dengan perkaraini oleh karena itu) Pengadilan Tinggi akan langsungmemeriksa dan memutus pokok perkara tanpamengembalikan berkas terlebih dahulu kepada Pengadilantingkat pertama ;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelummenjatuhkan putusan= akhir terlebih

Uang pendidikan anak ke1 Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)persemester hingga tuntas menjadi sarjana S11;5.2.

Uang pendidikan anak ke2 Rp. 375.000, (tiga ratus tujun puluh limaribu rupiah) perbulan hingga tuntas lulus SLTA dan membiayai kuliahsampai dengan sarjana S11;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan secara tunaikepada Penggugat Rekonvensi setidaknya pada waktu sebelum diucapkanikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:1) Uang Iddah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);2) Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);SubsiderJika Majelis Hakim berpendapat lain,

Uang pendidikan anak ke2 Rp. 375.000, (tiga ratus tujunh puluh limaribu rupiah) perbulan hingga tuntas lulus SLTA dan membiayai kuliahsampai dengan sarjana S11;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan secara tunaikepada Penggugat Rekonvensi setidaknya pada waktu sebelum diucapkanikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:1) Uang Iddah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);2) Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);SubsiderJika Majelis Hakim berpendapat lain,

Menperind No.428 / M / SK / 12 / 1987 menyebutkandalam pasal 1 Jo. pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang membedakanPERUSAHAAN AGEN TUNGGAL dan PENGAKUANKEAGENAN TUNGGAL apabila ada permasalahan yang timbul,Menteri Perindustrian berwenang untuk penyelesaian secara tuntas(Clean Break) diatur dalam SK Menperind No.428 /M / SK / 12/1987 . Bab IV Pasal 5 ayat butir 4;Pasal 1, SK. Dep.

RII dan sekaligusPenyelesaian tuntas kasus Sony di Indonesia sebagaimana Bukti PK10 ; dan selanjutnya pengambilalihan PT. RII yang memperkuatadanya PT. Amcol GEl sebagai PERUSAHAAN AGEN TUNGGALdari Prinsipal Jepang, yang akan didaftarkan di DepartemenPerindustrian, setelah diketahui PT. RII selaku Pemegang MerkDagang Sonydengan Izin SK No.025 / DJAI / IUT5 / Nonfas / II /85 (Bukti PK7), karena PT.

RII yang mendapat Pengakuan Pemerintah (Bukti PK 22).Dalam rangka melakukan Penyelesaian secara tuntas (Clean Break)terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidakwajaranpihak principal SONY Jepang dalam pemutusan perjanjian denganPT.Ratu Irama Inti sebagai Perusahaan Agen Tunggal yangmemperoleh pengakuan keagenan tunggal dari Pemerintah Cq.Menteri Perindustrian, yang mempunyai hak untuk memperolehperlindungan dari Pemerintah Cq.

Menteri Perindustrian untukpenyelesaian secara tuntas (Clean Break) terhadap permasalahan yangtimbul dimaksud tersebut (Vide Bab IV, pasal 5 ayat 1 butir 4 SKMenteri Perindustrian No. 28/M/SK/ 12/1987, (Bukti PK 6 )Oleh karena Termohon I PK juga dalam jabatannya sebagai PresidentDirector PT.

Undangundang No. 6 tahun 1968 Jo UndangUndangNo. 12 tahun 1970 dan Penerapan Hukum penyelesaian Tuntas Kasus Sonydi Indonesia yang dialami PT.

Resume Masalah :e Klien mengaku menggunakan shabu sejak tahun 2011, awalnya jarang dantidak tentu, tapi sampai sekarang menjadi sering dan rutin frekwensi 2 kalidalam seminggu ;e Klien pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan di RS Gunung Jati akantetapi tidak tuntas dan hanya mengikuti 3 kali pertemuan dari rencana 10kali pertemuan ;e Klien mengaku ingin berhenti menggunakan shabu ;e Pada saat ini klien sedang dalam proses penyidikan dari Polres KotaCirebon ;II. Rencana Tindak Lanjut :a.

temannya tersebut ditahan di LP Banceuy ;Bahwa sabusabu untuk dipakai oleh terdakwa dan terdakwa memakaishabu tersebut tidak ada ijin pejabat yang berwenang ;Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut sudah 3 (tiga) tahun ;Bahwa cara memakai shabu tersebut dengan menggunakan botol aquadan pipet namun pada saat itu terdakwa belum sempat membuatnya ;Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi selama 1 (satu) bulan diBandung dan rehabilitasi selama 3 (tiga) kali di Rumah Sakit Gunung JatiCirebon namun tidak tuntas

Gugatan penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis Concorsium)Bahwa dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata ada pihal lainselain Tergugat sendiri yaitu ahli waris beserta yang menempati obyekperkara a quo tidak dijadikan pihak yang berpekara, padahal untukmenyelesaikan permasalahan penggugat secara tuntas danmenyeluruh ahli waris harus di tarik pula sebagai pihak dalam gugatanperkara a quo.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 hal, 2 dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata ada pihak lain selain Tergugat sendiri yaitu ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihakyang berperkara atau pihak yang menempati obyek perkara, padahal untuk menyelesaikanpermasalahan penggugat secara tuntas dan menyeluruh ahli waris harus di tarik pula sebagaipihak dalam gugatan perkara a quo.

No. 0076/Pdt.G/2016/PA.Lbtpihak tersebut diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini agar perkara inidapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh;Menimbang, bahwa tidak semua ahli waris diikut sertakan sebagai pihakdalam perkara ini, maka jelas perlawanan Pelawan kurang pihak sebab adapihak lain yang menguasai obyek sengketa tidak ikut digugat oleh pelawan danapabila perkara ini diteruskan tanpa ikut sertanya ahli waris lain sebagai pihak,maka perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas

yang ditanda tangani dihadapan Notaris ALI MASADI,SH.M.Kn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Para Tergugat harus dinyatakan wanprestasi;5.Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai, lunas dan tuntas

.330.894.000,00yang kemudian dibulatkan menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dikenakan bunga sejak tanggal 30 September 2017 sampaidengan bulan Desember 2019, berarti sudah berjalan selama 28 bulan x2% X Rp.300.000.000,00 = Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluhdelapan juta rupiah);Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT makaPARA TERGUGAT harus dihukum untuk membayar bunga sebesarRp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang harusdibayar secara tunai, lunas dan tuntas

dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan sebagai hukum, bahwa PARA TERGUGAT tidak mempunyaiitikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)sehingga PARA TERGUGAT harus dinyatakan wanprestasi;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkaN diatas OBYEKSENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secaratunai, lunas dan tuntas

SENGKETAsecara paksa dengan menggunakan kekuatan alat negara yaituPolisi/TNI/Pol PP;Meletakkan sita jaminan atas semua harta kekayaan PARA TERGUGAT,baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan ataskekuarangan sisa pembayaran uang milik PARA PENGGUGAT daripenyerahan dan/atau hasil penjualan OBYEK SENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga atas kerugianPARA PENGGUGAT sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empatpuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya jasa Pengacarasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarsecara tunai, lunas dan tuntas:11.

Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik ParaPenggugat sebesar Rp/00.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunal,lunas dan tuntas;6.

Suarni binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Rasni R. binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Lukman binAbd.Rahim (anak kandung);

-Herman binAbd.Rahim (anak kandung);

-Tuntas Rahim bin Abd.Rahim (anak kandung);

-Hastuti binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Erni binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Rosmini binti Abd. Rahman (anak kandung);

3.

Bahwa dalam perkawinan al marhum Abd.Rahim bin H Siata dengan isterikeduanya yang bernama al marhumah Hj.Tati Partan dikarunia dua oranganak yaitu Tuntas dan Hastuti. Bahwa dalam perkawinan al marhum Abd Rahim bin H.Siata dengan isteriketiganya yang bernama Surallang dikaruniai satu orang anak yang namaErni.( Pemohon X ). Bahwa perkawinan al marhum Abd Rahim bin H.

Prg Bahwa anak al marhum Abd.Rahim bin H.Siata dengan isteri keduanya almarhumah Hj.Tati Partan sebanyak dua orang yaitu Tuntas ( Pemohon VII )dan Hastuti ( Pemohon VIII ). Bahwa anak al marhum Abd Rahim bin H.Siata dengan isteri ketiganya almarhumah Surallang dikaruniai Satu orang anak yaitu Erni ( Pemohon X ). Bahwa anak al marhum Abd Rahim bin H Siata dengan isteri keempatnyayang bernama HJ.satong binti P Midi ( Pemohon II ) sedang anak bernamaRosmini (Pemohon IX ).

Prgdikarunial pada isteri Keduanya sebanyak dua orang yaitu Tuntas bin Abd Rahimdan PEMOHON 8.Menimbang bahwa anak yang dikaruniai al marhum Abd Rahim denganisteri ketiganya hanya satu orang yaitu Erni binti AodRahim, sedang pada isterikeempatnya juga dkaruniai satu orang anak yang bernama Rosmini binti AbdRahim.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi paraPemohon dan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh pejabat yangberwenang, yang masingmasing menerangkan bahwa pewaris telah