Ditemukan 2746 data
56 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember Tahun 200112 LembarFotocopy 100Copy Rekening Koran Bank Jasa JakartaBulan Jan, Feb, Maret, Agst Tahun 20014 SetFotocopy 101Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper BulanJanuari s.d. Desember Tahun 200312 lembarFotocopy 102Copy Rekening Koran Bank Jasa JakartaBulan Feb, Maret Des Tahun 200311 SetFotocopy 103Copy Rekening Koran Bank Buana IndonesiaJanuari s.d.
194 — 584
DKS bukan merupakan berbuatanmelawan hukum, namun justru merupakan perbuatan yang memenuhi perintahhukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksamapermohonan gugatan, jawaban, replik, duplik, serta buktibukti yang diajukan parapihak, jo mencermati Pasalpasal Undangundang Nomor 37 Tahun 20014 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundangundangan terkait yang bersangkutan, memutuskan:MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Termohon seluruhnya
96 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tersebut;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai aslinya sebanyak 2(dua) lembar dalam bukti P3 masingmasing sebagai berikut :a. 1 (satu) lembar foto copi KTP atas nama Junangsih, alamatJalan Beringin RT/RW 004/002, Kelurahan Tomulobutao,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo (fotokopi sesuai aslinya)dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DKCS)Kota Gorontalo pada tanggal 28 Desember 2009 dan berlakusampai dengan tanggal 1 Januari 20014
Gtlo halaman 492 paragraf 2);Pada tingkat banding Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiGorontalo menguatkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor 166/Pid.SusTPK/20014/PN.Gtlo tanggal 20 Januari2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan sekedar memperbaikimengenai penjatuhan pidana tambahan berupa besarnya uang penggantimenjadi Rp853.297.1070,72 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratussembilan puluh tujuh ribu seribu tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen)yang harus
50 — 99
Perpanjangan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Nebgeri Kota Agung di TalangPadang sejak tanggal 12 Januari 20014 s/d tangga 04 Pebruari 2014.3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari2014s/d 24 februari 2014.4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014.5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTanjungkarang sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 Apri 2014.6.
1.PT ERA MARINASIA FORTUNE
2.PT PELAYARAN ERA INDOASIA FORTUNE
Tergugat:
1.PERUSAHAAN PERSEROAN Persero PT PANN MULTI FINANCE
2.PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
3.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
2.NOTARIS Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
336 — 241
nomor 30 tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternative PenyelesaianSengketa disebutkan bahwa alasan alasan permohonan pembatalan yangdisebut dalam pasal ini dan dengan mengacu pada beberapa putusanMahkamah Agung RI harus dibuktikan dengan putusan putusan pengadilan,maka alasanalasan untuk membatalkan putusan BANI harus terlebin dahuluada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa meskipun telah keluar putusan MahkamahKonstitusi di dalam putusannya Nomor : 15/PUUXII/20014
73 — 33
., Advokat pada KantorPengacara KARSONO SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Hasanudin No 11Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 20014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :1 Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri BlitarNomor : B04/0.5.22/Ft.1/02/2014, tertanggal 12 Pebruari 2014 dan Berkas Perkarabeserta surat dakwaan Reg.Perk : PDS03/Bltar/Ft.1/01/2014, tanggal 12 Pebruari2014 ;2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak
151 — 33
Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dariPerlawanan (Verzet) ini; atauApabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan telah mengajukan Repliktanggal 22 April 2014, dan Terlawan (SIANNE SULINDRO atau JEANNETTESULINDRO dan BENJAMIN SULINDRO) telah mengajukan Dupliknya tanggal 30April 20014, untuk lengkapnya sebagaimana
112 — 68
Seharusnya Kejaksaan selaku Pengacara Negara haruslahmengajukan gugatan atau atas nama Menteri Pendidikan danKebudayaan selaku pengguna Barang Milik Negara atau atasnama Universitas Gadjah Mada selaku Kuasa Pengguna /Pengelola barang milik negara (vide UndangUndang Nomor 1Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara jo PP Nomor 6Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah joPeraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 jo UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia
142 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.775.5501.325.5502.375.5502.331.0501.775.5501.325.5501.575.5501.325.5501.325.5501.325.5502.125.5501.625.5501.325.5501.675.5503.790.5502.895.5501.325.5501,325.5501.325.5502.775.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.625.5501.625.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5501.325.5502.175.5501.325.5501.325.5501.675.5501.325.5501.425.5501.675.5502.375.5501.975.5501.675.5501.325.5501.975.5501.575.5501.325.5501.675.5501.325.550 5/12/199911/1/20032/8/200021/1/20007/11/200920/1/20003/12/199917/8/20015/12/199915/5/201013/6/200029/12/200510/5/20014
52 — 11
Amin dan tidak adanama Erma suryani karena Erma Suryani ada di Lubuklinggau mengenai hal ini Panitapengawas Pemilu Lubuklinggau tidak berhak lagi menemukan pelanggaran ditingkat Propinsikarena ranahnya sudah ditingkat propinsi bukan wilayah kerja Panwaslu.Bahwa saksi mengatakan hal itu berdasar pasal 201 (1) UU No.8 tahun 2012 pasal inilahyang jadi dasar ahii.Bahwa dalam pemilihan anggota legislative tahun 20014 yang dipakai UU No.8 tahun 2012inilah yang digunakan dan saksi mengetahuinya.Halaman
151 — 78
Bahwa buktibukti fiktif sebesar Rp. 64.155.000,, dan untuk keperluanpribadi Daud Tomagola sebesar Rp. 22.317.140, sehingga total kerugiannegara sebesar Rp. 86.472.140..Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan Terdakwadalam jabatannya sebagai Kepala Desa/Negeri juga sebagai salah satupelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa dalamjabatannya TIDAK menerapkan: (a) asasasas umum pengelolaankeuangan Negara, yakni: (i) Akuntabilitas, (ii) profesionalitas, (iii)proporsionalitas
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
91 — 22
Ena Zahari 4.710.886 20 th 4 bl 1Maret 20014. Nadya Anggreini 2.484.041 4th 6 bl 13 Jan 2016Jufnaidi5. Syahrial,S 2.762.699 27 th 3 bl 1 April 19936. Irnadi 2.698.625 27 th 3 bl 1 April 19937. Erizal Saputra 2.484.041 27 th 3 bl 1 April 19938. Gusnedi 2.617.025 9th 4 bl 1 Nov. 20109.
45 — 17
mempunyaikewenangan yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku, maka ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur secara umummengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsitersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkanyang lebih tepat diterapbkan adalah Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 20014
125 — 49
/PN Tte.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganjumlah uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak dapat dipertanggung jawabkan olehTerdakwa sebesar Rp. 639.063.158, (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluhtiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan diuraikan sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah hpada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan kurun waktu bulanJanuari 20014 sampai dengan bulan Desember 2014
381 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 760 K/PID.SUS/201513.14.Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Deli Serdang Tahun 2008, 2009 dan 2010 jelasjelas bukanlah hasil suatu) pemeriksaan investigasisebagaimana diatur menurut Pasal 13 UndangUndangNomor 14 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;Bahwa Lembaga Negara yang mempunyai tugas untukmelakukan pemeriksaan investigasi adalah BPKsebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006, tata cara
100 — 40
ratusempat puluh dua juta, tujun ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganjumlah uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak dapat dipertanggung jawabkan olehTerdakwa sebesar Rp. 639.063.158, (enam ratus tiga pulunh sembilan juta enam puluhtiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan diuraikan sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara UPTD Samsat HalmaheraTengah pada periode tahun 2014 dan kurun waktu bulan Januari 20014
165 — 32
kepada General Manager selaku atasan / pimpinan terdakwa, makaketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001,yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikansebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwadalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 20014
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
71 — 49
surat ukur tanggal 05/03/2014 ,No08791/DALUNG/20014 di keluarkan oleh Tergugat III ( Tiga) tanggal 1732014atas nama Supartiningsih yang mana SHM tersebut merupakan pecahan atauturunan dari SHM No 12517 /Desa dalung, seluas 19.250 M2 sehingga obyekdari pelepasan akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hakpenguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 tidak jelas karena tanah milikPenggugat keseluruhan seluas seluas
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RENDRA
2.HALDI
3.DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI
4.ARSAUFI alias REZA
174 — 388
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Februari 20014. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Kampung Bendungan Melayu JI. Plumpang SemperGang Sekolahan RT.002 RW.002 Kelurahan RawaBadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara7. Agama : Islam8.
Terbanding/Penggugat I : DR. DEDDY KOESMAYADI, SPAN., KIC
Terbanding/Penggugat II : ERNAWATI KOESMAYADI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Uun Hadjar
Turut Terbanding/Tergugat III : Rian Pratama, S.H., M.Kn
58 — 56
Penggugat dengan Tergugat dan kedua orangtua Tergugat juga saudarasaudara Tergugat semakin akrab;Pada awal 2014 Tergugat berkeinginan membeli rumah kemudianTergugat diantar Penggugat mencari rumah yang akan dijual,kebetulan saat itu ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Senam IIINo.6 Arcamanik Bandung yang akan di jual, kKemudian Penggugat menghubungi seorang agen properly yang bernama Agung dan sdr.Agung menerangkan bahwa rumah tersebut kepemilikannya atas namaBudi Susilowati ;Sekitar bulan Februari 20014