Ditemukan 3590 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 2740/Pdt.G/2019/PA.Ckr Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 3
32 — 3
1961 wilayah KampungRawa Gebang, yang saat ini dikenal dengan RT. 01 RW. 010, DesaTanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, telahdilangsungkan pernikahan secara Islam antara seorang lelaki bernamaEMU BIN AMAN ( Bapak PARA PEMOHON ), sebagai suami denganAlmarhumah MANAH BINTI SAILIH sebagai Isteri ( Ibu PARAPEMOHON ), dengan wali nikah Almarhum SAILIH BIN SABUN( kakek PARA PEMOHON ), sebagai Ayah kandung ( wali mujbir ),dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp1000, (Seribu rupiah) dengan1
Register : 14-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PA BLITAR Nomor 2689/Pdt.G/2018/PA.BL Tanggal 20 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
12 — 2
sudah baik(ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaanrukun dan bahagia, akan tetapi sejak November 2015 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telahterjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugatdisebabkan : Tergugat pernah membohongi Penggugat (Tergugat pamit pergi melainkan pulang ke ipa ) tereachye,).Soa Henateeiny gan wanita lain;Y fF =meludahi e %O Penggugat dengan1
Register : 21-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 11-12-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 200/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 26 Februari 2013 — JAMALI TEGUH WIYONO
48 — 5
48 — 5
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 15-03-2011 — Putus : 29-03-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 78/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 29 Maret 2011 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianPenetapan DISKA, nomor: 0078/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu~ dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 24-08-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 224/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 14 September 2011 — Pemohon
11 — 1
11 — 1
calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanPenetapan DISKA, nomor: 0224/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapatsesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974perlu) memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 04-07-2011 — Putus : 11-07-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan PA PACITAN Nomor 60/Pdt.P/2011/PA.Pct Tanggal 11 Juli 2011 — PEMOHON
7 — 0
7 — 0
Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang bahwa meskipun anak pemohon dari segiusianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfiki Beye = cB pantas melakukanpernikahan, bahkal ,istrinya yang sudd akan perbuatanmafsadat yang ak& maslahah bagikeluarganya, maka Q Citakst n aff perkawinan dengansegera, dan oleh kage a mi Mas ti berpendapat sesuaipasal 7 ayat (2) aii 1 Tahun 1974 perlumemberikan dispensasi kepada anak pemohon untukmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 04-10-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 263/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 18 Oktober 2011 — Pemohon
11 — 1
11 — 1
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Penetapan DISKA, nomor: 0263/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 17-12-2010 — Putus : 29-12-2010 — Upload : 15-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 289/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 29 Desember 2010 — Pemohon
9 — 1
9 — 1
cukuppantas melakukan pernikahan, bahkan~ dilihat dari segihubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dandapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untukmenghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 19-03-2010 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 24-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 46/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 7 April 2010 — Pemohon
8 — 1
8 — 1
hubungan dengan calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu) dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuaipasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlumemberikan dispensasi kepada anak pemohon untukHalaman 7 dari 10 : Penetapan nomor: 0046/Pdt.P/2010/PA.TAmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 02-02-2011 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 26/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 23 Februari 2011 — Pemohon
12 — 2
12 — 2
cukuppantas melakukan pernikahan, bahkan~ dilihat dari segihubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dandapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untukmenghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 08-03-2011 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 17 Maret 2011 — Pemohon
10 — 0
10 — 0
cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu~ dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 10-08-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 23-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 218/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 25 Agustus 2011 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
istrinya yang sudahdemikian erat dan calon istri anak pemohon kini telahhamil 3 bulan, sehingga dapat menghawatirkan akanmengulang ulang perbuatan dosa (zina), maka untukmenghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perilu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu majelishakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undangNomor Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada anakkandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telahsesuai pula dengan1
Register : 19-10-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 282/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 3 Nopember 2011 — Pemohon
9 — 2
9 — 2
cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu~ dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 11-03-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 250/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 19 Maret 2013 — IPUK KASIANI
23 — 4
23 — 4
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 13-02-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 153/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 19 Februari 2013 — M A R S U N I
16 — 4
16 — 4
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Putus : 28-01-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 236/Pdt.P/2013/PN.KDL Tanggal 28 Januari 2013 — MUALIF
10 — 2
10 — 2
lambat60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencatatan AktaKelahiran yang terlambat, disebutkan dalam ketentuan pasal 32 UUNo.23. tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan bahwa:Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 21-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 182/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 26 Februari 2013 — S I T I
15 — 3
15 — 3
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 22-01-2011 — Putus : 10-03-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 45/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 10 Maret 2011 — Pemohon
8 — 1
8 — 1
melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu~ dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon I danPemohon II untuk menikahkan anak kandungnya dan telah sesuaipula dengan1
Register : 22-02-2013 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 202/Pdt.P/2013/PN.PO Tanggal 5 Maret 2013 — PRANOTO
18 — 5
18 — 5
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Putus : 12-07-2012 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1075/Pdt.P/2012/PN.Sda. Tanggal 12 Juli 2012 — M A R T I N I
8 — 1
8 — 1
demikian juga ditegaskan dalamketentuan Pasal 27 ayat (2) Undangundang No.23 tahun 2006, ditegaskan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatatpada Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akte kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa Pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan1