Ditemukan 3758 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : waladun walatun walaupun walaun waladin walupun walauun walaupunã
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Irwan Syafari, SH
2.Irfan Mangalle, SH
3.ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, SH
Terdakwa:
SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT
480 — 217
  • perjalanan dari Jember Lamonganpulang pergi dalam sehari;Bahwa, terdakwa tidak pernah pulang ke Lamongan dalam kurun waktu dalambulan Desember 2019;Bahwa, selama di Lamongan suami saksi (terdakwa) kerja di toko materialbahan bangunan milik abah (ayah terdakwa) dan terdakwa tidak punyapekerjaan lain;Bahwa, selama tinggal di Jember kami berdua usaha bikin kue dan makanan,jadi tiap hari suami saya (terdakwa) mengantarkan pesanan kue dan makanan;Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai kabar pembunuhan walapun
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Tanah
Register : 16-07-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kbu
Tanggal 26 Maret 2019 — Gusti Rusmala Wardhanie Binti Gustri M. Tabrie,Dkk Melawan Anggraeni Puspasari Setiawan,Dkk
284 — 61
  • Dengandemikian, pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembalikuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa.Bahwa secara hukum walapun dalam surat kuasa andaikata terjadi kuasamutlak yang berhak membatalkan adalah pihakpihak dalam surat kuasatersebut bukan pihak ketiga seperti Para Penggugat.Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka secara hukum penerbitanAkta Kuasa Nomor 35, 36, 39 dan 40 telah sesuai ketentuan dan sesuaiisi dan prosedurnya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh
Pengadilan PA LUBUK PAKAM
Register : 23-06-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA-Lpk
Tanggal 2 Maret 2016 —
34 — 29
  • Alfansyah Khalifi Pattipeilohy (Ik) umur 4 bulan dan PDR tidak keberatananakanak tersebut diasuh oleh TDR, walapun PDR dan TDR telah pisahrumah;Bahwa PDR tidak dihalangi untuk mendapatkan akses berinteraksi untukmelihat, menjenguk serta membawa anakanak sewaktuwaktu PDRinginkan untuk mencurahkan kasih sayang PDR kepada anakanak, dimanasejak PDR dengan TDR berpisah, TDR melarang PDR untuk melihat,menjenguk anakanak sampai saat ini, sedangkan biaya hidup anakanakPDR dengan TDR, PDR tetap memberikannya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
98 — 21
  • Jasa Pungutkepada setiap petugas yang telah melakukan pekerjaan pemungutan yang telahditetapkan ;Bahwa mengenai Uang Jasa Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun Anggaran2008 telah dibagikan pada bulan Februari 2008 sedangkan Surat KeputusanWalikota Tebing Tinggi diterbitkan tanggal 3 September 2008, dimana menurutTerdakwa jika hal tersebut tidak ada masalah karena pada saat pengajuan DPASKPD Dinas pendapatan Kota Tebing Tinggi mengenai Jasa Pungut PBB sektorPertambangan telah dirumuskan (tercantum) walapun
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 30/PID.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 12 Oktober 2016 — JEMI JEFRI THOBIAS, S.H alias JEMI
86 — 44
  • ratusempat puluh dua ribu rupiah).Bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan kontraktor mempunyaiperhitungan sendiri dan dengan nilai anggaran sebesarRp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluhdua ribu rupiah) menurut Saksi Ccukup untuk bangunan ruang kelas, kantor,kamar Mandi dan WC, seperti dalam kontrak dapat diselesaikan.Halaman88 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.Bahwa menurut pengamatan Saksi, apabila gedung itu mempergunakanbahan sesuai maka bangunan itu walapun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dk vs MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
166 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, walapun dalam Perjanjian Pengikatan Diri Untuk MelakukanPelepasan HakHak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebutdinyatakan bahwa jumlah harga atas kedua bidang tanah tersebut di atas(Objek Perkara dan Objek Perkara II atau tanah terperkara) adalah sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV ataspembayaran dari harga jual Objek Perkara kepada Tergugat Intervensi IVdan hak Drs.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Andrian Syahbana
584 — 248
  • CAI;Bahwa walapun Terdakwa dan Saksi Delfi Andri sebagai pengurus di PT.Bososi Pratama, PT. CAI tetap membayar royalty kepada PT. BososiPratama sebesar 1 USD dolar per metric ton tetapi perusahaan lainselain PT. CAl membayar royalty ke PT.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 35/PDT/2018/PT MND
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. Coca Cola Indonesia
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
183 — 203
  • Hal ini kami kutip sebagaiberikut:Menimbang walapun dalam bukti T2 pihak pihak yangmembuat perjanjian tidak ada keterkaitan dengan Tergugat, akantetapi adalah fakta hukum kedudukan Tergugat adalah kepanjangantangan dari Coca cola Company dan berdasarkan bukti surat baik dariPenggugat maupun tergugat bahwa sebelumnya antara Penggugatdengan Tergugat pernah mengadakan peranjian pemboolantertanggal 1 Oktober 1985 yang disetujui oleh Coca cola company;Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
481 — 894 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • saksi BambangSaptono dan data yangdiperoleh masih valis sampai dengan dilakukannyaproses analisa pada bulan November 2002 :a Bahwa kondisi pabrikl beroperasi dengan baik yaitu dalam kondisioperasional 24 jam dengan 3 shift kerja;b ~~ Bahwa mesinmesin buatan Jepang yang terawatt dengan baik, tenagakerja + 750 orang, produk tekstil terjual 90% untuk ekspor ke TimurTengah dan 10% dijual di pasar local;c Bahwa bangunan pabrik dan mesin serta perlatan pabrik cukup baik danmenunjang operasional;Bahwa walapun
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
161 — 71
  • pemilu, penyelesaiannya adalah di DKPP, inibanyak kasus saya pernah di DKPP melakukan kajian ini danmenyidangkan sehingga dalam wakiu empat bulan ada 40 anggota KPUyang dipecat karena apa melanggar prosedurprosedur seperti itu danHalaman 104 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNada pemihakan, bahwa asasasas pada pemilu itu yang dilanggarkatakana, asas independen, asas kepastian, asas kecermatan dan lain lain karena ada tujuh sampai delapan asas tersebut nah itu kalaudilanggar itu fatal Walapun
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
495 — 1540
  • I Ketut Sudikerta, dalam hal ini Terdakwa Drs.I Ketut Sudikerta bertindak sebagai beneficial ownership atau penerima manfaat yaituorang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ataumengendalikan operasional perusahaan walapun secara hukum namanya tidak Halaman 40 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPStercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupunpengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya PT.Pecatu BangunGemilang dan menerima aliran dana
    Bahwa yang dimaksud sebagai beneficial ownership atau penerima manfaatyaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ataumengendalikan oeprasional perusahaan walapun secara hukum namanya tidaktercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupunpengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya perusahaan danmenerima aliran dana dan mengendalikan transaksi keuangan di Perusahaantersebut.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 Juli 2013 — - Dra. NURSYAMSIAH
73 — 19
  • dipersiapkan SPM makaterbit SP2D yang kemudian dana tersebut masuk ke rekening BendaharaPengeluaran Setda Provsu dengan menggunakan cek/giro yang ditujujanke rekening Bendahara Pembantu Biro Umum Setda ProvsuAMINUDDIN,SH.MM setelah ditanda tangani oleh BendaharaPengeluaran Setda Provsu dan KPA, untuk mempertanggung jawabkanlaporan tersebut harus dibuat secara keseluruhan dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya SP2D dan apabila danatersebut lebin maka dikembalikan ke Kas Daerah walapun
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Upload : 10-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 3/PID/2020/PT DPS
ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;
205 — 103
  • MarindoGemilang walapun terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak terlibat di dalamPerseroan tersebut namun sampai saat ini Akta No. 37 Akta 38 dan Akta 50 masihsah dan mengikat, sehingga penerimaan uang kepada Terdakwa adalah sah,sedangkan sebenarnya uang ganti rugi yang diterima oleh terdakwa Anak AgungNgurah Agung selaku Pengempon Pura Celagi Gendong belum sepenuhnya dibayar3Bahwa terungkap fakta dalam persidangan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI
92 — 11
  • pengadaan photo copy.74Bahwa pada tahun 2008 ada MOU antara Rumah Sakit dengan koperasi PegawaiRSUD Garut untuk pengadaan barang berupa cetakan, ATK, Photo Copy.Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggarannya berapa, kerja sama tersebut berjalandengan baik ;Bahwa Koperasi belanja pengadaan barangbarang Rumah Sakit jumlah seluruhnyasebesar Rp.977.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah )Bahwa benar Koperasi memberikan fee ke Rumah Sakit 10 % untuk percetakansedangkan 2,5 % untuk ATK.Bahwa walapun
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perjanjian
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 12 Oktober 2016 — - Dr. JANUARI SIREGAR, SH. M.Hum (PENGGUGAT) - PT. MILLER BAHROENY (TERGUGAT I_ - JOESRA JOESOEF BAHROENY (TERGUGAT II)
301 — 135
  • 2016/PN.Mdn.di Jalan Sei Kapuas Nomor 103 Kelurahan Babura, Kecamatan MedanSunggal, Kota M@dan j..........cccecesceecssseecssseeeeecsseeeeeceseeuscaeeeessneeeeeceeeeeescsseeeseoeebeaeeeeeeees Bahwa, oleh karena Gugat rekonvensi dalam perkara ini adalahdiajukan berdasarkan bukti bukti yang sangat otentik dan tidak dapatdisangkal kebenarannya, maka mohon kehadapan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan putusan dalamperkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walapun
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-01-2016 — Upload : 06-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 160/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby
Tanggal 22 Januari 2016 — SELVA AYU ARISCA
51 — 19
  • ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 29-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 20 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SULTA D SITOHANG
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
61 — 33
  • : 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding/Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
Pengadilan PN SANGGAU
Putus : 19-08-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 72 /PID.B/2010/PN.SGU
Tanggal 19 Agustus 2010 —
37 — 73
  • dicairkan setahu terdakwa salah satu syarat untukpencairan dana tersebut adalah berupa tanda tangan tanda terima uang dari para Camatsudah terpenuhi ;Bahwa yang membuat daftar tanda terima uang yang ditanda tangani oleh para Camattersebut itu adalah dari DP2KAD dan yang menyuruh para Camat untukmenandatangani daftar tanda terima uang adalah terdakwa dan Asisten AdminstrasiPemerintahan dengan maksud agar dana tersebut dapat cair untuk dipergunakan membelisemen dan sebagai bukti bahwa uang sudah diterima walapun
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 12 Oktober 2016 — PARULIAN SILALAHI
80 — 102
  • ratusempat puluh dua ribu rupiah).Halaman 83 dari 135 PutusanNomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.Bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan kontraktor mempunyaiperhitungan sendiri dan dengan nilai anggaran sebesar Rp323.542.000,00(tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)menurut Saksi cukup untuk bangunan ruang kelas, kantor, kamar Mandi danWC, seperti dalam kontrak dapat diselesaikan.Bahwa menurut pengamatan Saksi, apabila gedung itu mempergunakanbahan sesuai maka bangunan itu walapun
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
201 — 178
  • ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.