Bahwa tentang hal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2dan 3 dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan adalahkeliru; Bahwa sebagiamana diketahui bersama, Penggugattelah melakukan tindak pidana korupsi sesuai denganPutusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor14/Pid/B/2010/PN.Sly tanggal 25 Mei 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan korupsi berkaitan denganjabatan Penggugat maka Penggugat telah melakukantindak pidana kejahatan

No. 63 Tahun 2009);Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlI/d ke bawahdi lingkungannya) 222222 2 ono nn nnn nnn nen ne nen en eneMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahuifakta

Alat bukti tersebutberupa surat izin melakukan perceraian bagi Penggugat yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga harus dinyatakan bahwaPenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Dengan demikianharus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian dengan Termohon telah memperolahizin dari atasannya untuk bercerai, serta Pemohon dan Termohon adalahbenar suami istri sah, karenanya Pemohon mempunyai legalstanding/kualitas persona standi in yudicio sebagai subyek hukum dalampengajuan in casu perkara a quo;Menimbang, bahwa pembuktikan dalildalil Pemohon, selainmemeriksa bukti Suratsurat juga Pemohon telah menghadirkan saksisaksi Ssesuai

Bahwa setelah sampai di tempat acara Terdakwabersamasama dengan teman yang lain diberikanmakan, setelah selesai makan Terdakwa bersama samadengan temanteman yang lain diajak orang sipilyang tidak tahu namanya untuk minumminuman kerasjenis arak/ciu yang dicampur dengan cocacolasebanyak 2 botol di belakang panggung.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jijin dariKesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan sering dicari oleh orang sipilyang datang ke Ma Koramil 11/Kaliwungu dengan maksud untuk menagih hutang.7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidakpernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan dan saatmeninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.68.

Hal ini membuat Penggugatbertanya atas perintah siapakah nama Penggugat dikeluarkan dari daftarhadir sehingga ada kesan seolaholah Penggugat setelan menjalani operasiCaesar tidak pernah hadir ;Seandainya hal ini suatu kesalahan prosedur kerja kenapa tidak pernahditegur, diperingati atau dibina sebagaimana mestinya dalam prosedurseperti pada umumnya yang berlaku, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang diduga telah melakukan pelanggaran ;Hal. 3 dari 18 hal. Put.

Kemudian yang menjadi dasarhukum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan a quo adalah KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau

Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, Pasal 9 huruf a, KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 30Maret 2017, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 57 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganinstansi Pemerintah Kabupaten Keerom dari segi cakupan wilayah dan bidangatau materi merupakan wewenang Bupati Keerom sehingga Tergugat berwenangmenerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Putri Intan(Saksi16) istri dari Saksi1 sambil menggendonganaknya masuk ke ruang jaga dan melihat warga sipilyang berada di dalam sel kemudian Saksi15mengambil handphone dan memfoto warga sipil yangberada di dalam tahanan.5.

Bahwa kegiatan operasi razia miras dilaksanakanmulai pukul 1 5.45 Wib hingga pukul 23,30 Wibdengan basil menjaring beberapa orangorang sipil yangsedang minumminuman keras dan orangorang sipilyang terjaring razia diangkut menggunakan kendaraandinas Ojet milik Kodim 0605/Subang yang kemudiandiamankan di Makodim 0605/Subang.4.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa besertarombongan patroli tiba di Makodim 0605/Subangdengan membawa sekitar 20 (dua puluh) orang sipilyang terjaring patroli yang diangkut menggunakankendaraan truk Yonif 312/KH kemudian diperintahkanturun dari mobil dan dikumpulkan di depan ruang lobbyKomandan dan kemudian orangorang sipil yang sudahberada di tahanan sebelumnya diperintahkan keluar danbergabung dengan 20 (dua puluh) orang sipil yang barudatang, kemudian perintah Terdakwa untuk didata olehpiket

Bahwa keesokan harinya, Terdakwamemerintahkan kepada Saksi1 untuk mengumpulkananggota jaga planton yang bertugas jaga pada saatpelaksanaan operasi miras untuk menghadap kepadaTerdakwa, kemudian pada saat menghadap paraanggota jaga planton ditanya satu persatu tentang siapayang memerintahkan memasukkan orang orang sipilyang terjaring operasi miras tersebut ke dalam ruangtahanan Kodim 0605/Subang, namun para anggota jagaPlanton tersebut dan berbagai alasan masing masingmengatakan tidak ada yang memasukan

petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebutpada angka 1.3 diterangkan lebih lanjut dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Nomor48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

danmenyajikannya semua sampai tuntas sesuai apa yang disampaikanbunyi pasal 3 (tiga) tersebut di dalam jawaban tergugat dalam eksepsipoint 1.7 dimana bunyi pasal 3 (tiga) tersebut adalah: Karenaperkaraperkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraianadalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islamdan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam,diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agarHakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faridah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaobkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Faridah;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Moh.Ishak;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Moh. Ishak;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/103/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/342/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/103/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/342/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama FarisArliansyah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/103/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/342/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama FarisArliansyah;4.

Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 2611/N.12/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan StatusKepegawaian An

Foto kopi Keputusan Bupati Kupang Nomor884/02/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopl) ; Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPGBukti T2Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan FerormasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerimabahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentiansementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagiangajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkankemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.

18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Korupsi Secara Bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa atas dasar putusan aquo kemudian dibuat SuratPenetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni 1958 perihaltentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindak lanjutidengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objekPersil 68 S.II.C.

Bahwa apa yang terjadi padabulan Desember 1959 atau lebih tepatnya pada 15 Desember 1959itu adalah pembuatan Risalah Pembagian Tanah No.483/1958 Sipilyang dilakukan oleh pengadilan negeri bandung yang dimana (Alm)Ny.Ukes selaku Tergugat Asal memiliki bagian sebanyak 1/6 darikeseluruhan harta peninggalan (Alm) Aliman. Jadi adalah sesuatuyang sangat berdasar kepada hukum apabila kemudian Para AbhliWaris Ny.Ukes mempergunakan dasar Putusan Pengadilan Nomor483/1958 Sipil. Jo.

majelisakan mendasarkan pada ketentua pasal 160 Kompilasi hukum Islam yaitubesarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannyasesuai maksud firman Allah SWT dalam Q:S AlBagarah 241 sebagai berikut :V2Sso1 JCLS> $9 )20)L aio olslJloos)gArtinya: Bagi wanita yang tertalak hendaknya diberikan kepadanya mutahmenurut yang maruf sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa.Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang pegawai Negeri sipilyang

Taufik Ridha sesuai dengan PenetapanKetua Majelis Nomor : 032/Pdt.G/2015/MSSTR; tanggal 23 Februari 2015 danberdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 09 Maret 2015 bahwa mediasitelah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengandemikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan

putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

., Nur Aini Arifah, Aptnh dan EsthiWidiyarto, A.Pinh ketiganya pegawai negeri sipilyang bekerja pada Kantor Pertanahan KotaMagelang berdasarkan Surat Kuasa lKhusustertanggal 31 Juli 2017 No. 630/Sk33.71/V 1/2017;selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;2. Dwi Willianto Dh Lie Wie Gan, bertempat tinggal di KampungBogeman Timur Rt 007 Rw 007 Kel.Panjang Kec.Magelang Tengah Kota Magelang,dalam hal inidiwakili oleh kuasanya yaitu H. Bambang TjaturIswanto, S.H.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;4.