Ditemukan 4987 data
17 — 8
Semarangyang terdaftar pada tanggal 04 Pebruari 2013 :Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadapPenggugat Rekonpensi adalah bekerja sebagai pegawai atau karyawan pada BankRakyat Indonesia (BRI) dengan Jabatan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI A.Yani Pontianak sehingga menurut hukum Tergugat Rekonpensi dalam mengajukancerai talak wajib tunduk dan diberlakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor :10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
109 — 36
Robin yang dapat ditemukan, karena hanya orang yangditemukan Saksi3 meminta kepada Terdakwa1 untuk mencari dan menghadirkanlagi beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap dirinya,selanjutnya Terdakwa1 pergi sendirian melakukan pencarian beberapa orang sipilyang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi3 dan saat itu Saksi, Saksi4, Saksi6,Saksi7, Saksi5, Terdakwa2, Terdakwa3, dan Terdakwa4 menunggu diruangankaroke Kincay Plaza bersama Saksi3 dan setelah ditunggu beberapa saat, ternyataTerdakwa1
Bahwa kemudian Terdakwa1 kembali diperintahkan oleh anggota Intel KodimKerinci untuk mencari pelaku warga sipil lainnya yang ikut dalam pengeroyokanHal 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 K/PM J04/AD/III/201328terhadap Saksi3, dan sambil menunggu Terdakwa kembali dari mencari warga sipilyang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi3, Terdakwa bersama 7 orang,anggota Intel Kodim dan anggota Intel Polres Kerinci dudukduduk di Kafe KincayPlaza tersebut.6.
MOHD. REZA LAGAN, SH
Terdakwa:
MUHAIRIN BIN ALM. AZHARI
33 — 5
OKU Selatan;Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang bersama seorang lakilaki yangbernama HAMKA, saat ditangkap terdakwa sedang menjual narkotika jenisshabu kepada sdr HAMKA namun sdr HAMKA berhasil melarikan diri;Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi berpakaian sipilyang tidak terdakwa kenal, dan anggota polisi menemukan 1 (satu) paketbesar narkotika jenis shabu dan kemudian sekira pukul 01.15 Wib anggotapolisi melanjutkan penggeledahan di sebuah penginapan SAFIRA di kamarno.01 (satu
62 — 9
Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hadhanah keduaanak tersebut sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) setiap bulan sampai Alayya Yataza Nuzul dan BunayyaAdhua Latifha dewasa/mumayyiz atau mandiri;Subsidair :e Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan;Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
549 — 9699
pelaksanaanObjek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karenaterdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai PegwaiNegeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHakkeuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji danTunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
fotokopinya);Surat Gubernur Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18tanggal 27 Agustus 2018 kepada Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru perihal permintaan Putusan Pengadilan terlibatTIPIKOR dan Pidana Umum PNS Pemerintah Provinsi Riau(sesuai dengan fotokopinya);Surat Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara:Nomor : 182/6597/SJNomor : 15 Tahun 2018Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
147 — 82
dari Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenaipenyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajiandan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, jaminanhari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini;Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan Dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
36 — 39
dilarang ;menyalahgunakan wewenangnya, melakukan kegiatan bersama dengan atasan temansejawat, bawahan atau orang lain atau orang didalam maupun diluar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsungatau tidak langsung merugikan Negara, menerima hadiah atau sesuatu pemberianberupaapa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itubersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
ACHMAD HASANUDDIN ,SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
186 — 92
Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatantanggal 13 September 2018;: Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 180/6867/SJ Tentang PenegakanHukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan TidakPidana Korupsi
24 — 12
Nomor : 5271017105810012, Tertanggal18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL KabupatenBogor, alat bukti tersebut telah di natzagel dan tidak dicocokkandengan aslinya (Bukti P4);Fotocopy Kartu Keluarga, nomor : 3201110407140004, Atas NamaKepala Keluarga DEDY PRABOWO, Dikeluarkan tanggal 18 Juli 2014,ditandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilYang Bernama DR. R.H.
56 — 33
23 ayat (3) butir (a dan b), ayat (4) butir (a dan b), dan ayat(5) butir (a, b dan c), oleh karena perbuatan perzinahan yangdilakukan oleh Penggugat (OBED TUNU, S.Pd) idak merupakanpelanggaran disiplin pegawai Negeri Sipil tingkat berat, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf(b) tersebut di atas, sebab yang dimaksud dengan perbuatanpelanggaran hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat yangharus diberhentikan tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
77 — 29
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANGUNTUK MENGADILI 200220 220Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara aquo, sebab para penggugat pada posita no 5 dan 6halaman 2 menyampaikan petitum yang bukan kewenangan PTUN yaitu agarpengadilan menguji keabsahan KTP yang dimiliki oleh M Heru Fahmi ; Oleh karena itu maka Pihak Penggugat wajib atau harus menempuh upayaadministratif terlebin dahulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang mengeluarkan
Terbanding/Oditur : W. Marpaung, S.H.
119 — 45
Bogem orang sipilyang dengan bujuk rayunya sehingga Terdakwa maumengkonsumsi narkotika.b. Bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk mendidikTerdakwa agar mereka sadar dan insyaf tentang kesalahanatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjadiorang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahanyang pernah dilakukannya.c.
19 — 15
Mustafa, MH. sebagai mediator mereka.Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin daripejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.
109 — 38
Pokok Kepegawaian;Bahwa dalam pasal 23 ayat (5) butir (c) Undang UndangPokok Pokok Kepegawaian(UUPk) disebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenadihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUNJKT.Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
72 — 40
Asun (toko material bangunan) sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipilyang Saksi tidak tahu namanya. Sebesar Rp. 390.000.000. (tigaratus sembilan puluh juta).5.
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
115 — 78
Lampung gunamenjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkanlegalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa.Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pendalamandidapatkan keterangan dari pengakuan TerdakwaHal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 51K/PM I04/AD/VII/202110.pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu pada tahun 2016 waktu itu) Terdakwamengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama orang sipilyang bernama Sdr.
60 — 30
Selain itu, fakta yangditemukan adalah Tergugat juga mempunyai bisnis anjing peliharaan.Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud dalam putusan iniberkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak yang masihberumur 5 (lima) tahun 7 (tujunh) bulan dalam kurun waktu sebulan yang sesualdengan standar kelayakan.Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
218 — 110
perdata yang diatur dalam hukum perjanjian pasal1320 BW tentang syahnya suatu perjanjian Jo pasal 1338 BW bahwaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undangundangbagi mereka yang membuatnya apa lagi PIHAK PENGGUGAT bukanPegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu harus tunduk pada hukumprivat dan bilamana salah satu Pihak dianggap ingkar janji makadikatakan melakukan perbuatan WAN PRESTASI sebagaimana diaturdalam pasal 1238, 1242,1243 BW ;Bahwa PIHAK PENGGUGAT bukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
H. MUHTAR H. AHMAD
Tergugat:
1.IBRAHIM
2.ANWAR
Turut Tergugat:
BURHANUDIN UMAR
97 — 34
Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT.MTRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula
33 — 3
TASPEN(Persero), proses tersebut terlambat karena keadaan mengenai waktu danjauhnya proses pengurusan memasukan anak kami kedalam daftar gaji.Karena proses tersebut harus dimasukan usulan ke PT.TASPEN (Persero)dan dibawa ke Badan Kepegawaian Daerah kapuas Hulu, mengingatTergugat adalah Pensiunan dari tugas terakhir adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kapuas Hulu. Lalu proses berkasnya dimasukan kembalike kantor PT.TASPEN (Persero) di Pontianak.