di Desa Lompotoo Kecamatan SuwawaTengah Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon IIdisebut para Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSuwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor121

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa padahari Selasa tanggal O3 Maret 2020 dengan register perkara Nomor121

Il, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman diDesa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar ketarangan Pemohon Idan Pemohon Il dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tertanggal 06 Februari 2016 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor121

dan selanjutnyadianggap termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohondan Pemohon Il telah datang menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Pemohon Ilsebelum perkaranya dilanjutkan telah menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor121

Tebet, Jakarta SelatanDKI Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Nomor547/SK/HK/2020/PN.Bgr tertanggal 9 September 2020 sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Nomor121/Pdt.G/2020/PN.Bgr tertanggal 26 Agustus 2020 tentangHalaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Padt.G/2020/PN Bgrpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkaratersebut

; Surat Penetapan Ketua Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor,Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Bgr tertanggal 26 Agustus 2020 tentanghari persidangan terhadap perkara tersebut; Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan; Setelan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBogor pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor121/Pdt.G/2020/PN Bor;Menimbang

PENGGUGAT,L A W A NMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA; tempatkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7Jakarta Pusat, selanjutnya disebutsebagai beeen eees TERGUGAT ;Hal. 7 dari 5 hal Penetapan Nomor121/G/2010/PTUN JKT.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telahmemohon untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusanTergugat yaituKeputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.53 4612010 tanggal 9 Agustus 2010 Tentang PengangkatanPasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah

waktunya atau telah lewatwaktunya ; Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62(1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu,apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuantersebut :Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenaikeadaan keadaan yang diungkapkan Penggugat dalamgugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat danTergugat untuk hadir dalam acara Dismissal Proses, dimanaTergugat hadir kuasa dan pihak Penggugat tidak hadir ;Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor121

3 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT AMBbeserta barang buktinya ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku untukdiperoses sesuai dengan hukum yang berlaku;Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenanguntuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman;Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112ayat( 1) Undang undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor121

menurut cara sertasyaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, makaPengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukanmemori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasanpengajuan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimembaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dansalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor121

Narkotika ancamandenda minimal untuk pasal tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang hukuman pengganti denda berdasarkanketentuan pasal 148 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,apabila pidana denda tidak dibayar pelaku dijatuhi pidana penjara bukanpidana kurungan sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Ambonseperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2018 Nomor121

28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Desa Malewang,Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16Januari 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor121/Pdt.G/2017/PA Mks dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 13 Maret2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadi Akhir 1438 Hijriyah, olehkami Dra. Hj.

No. 121/Pat.G/2018/PA.BkyBahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018,telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bengkayang dengan perkara Nomor121/Pdt.G/2018/PA.Bky, dengan dalildalil sebagai berikut:1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor121/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);Hal 5 dari 7. Pen.

Jo Nomor121/Pid.Sus/2018/PN Kin. dan permintaan banding tersebut telah seadengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Osebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan eon banding, Nomor121/Pid.Sus/2018/PN Kin, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;Midlceas Bila Pemberitahuan Memeriksa Berke Ferkera Nomor Terdakwa on aes Penna er op tee Pace BengeaianNegeri Klaten, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang.

Dalam tenggang waktu 7 hari kerja;Membaca, memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Nopembe2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten padatanggal 9 Nopember 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 12 Nopember 2018 sebagaimana tertera didalam AktaPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 121/Pid.Sus/2018/PNKIn, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;Membaca, Surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara Nomor121/Pid.Sus

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat Pengadilan, sedangkan untuk tingkat banding akan di sebutkan dalamamar putusan ini;Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndangNomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981Tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan denganperkara ini; MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Oktober 2018 Nomor121

Haryono No. 185 Tulungagung, semulaPemohon sekarang Terbanding ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan denganperkara ini ;>TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkara iniseperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 16 April 2009 Masehibertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1430 MHijriyah Nomor121/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,00,(dua ratus lima belas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor121/Pdt.G/2009/PA.TA. tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh wakil Panitera PengadilanAgama Tulungagung, Termohon yang diwakil kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 29April 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan AgamaTulungagung tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1430Hyriyah

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d31 Agustus 2020 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri,S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan HukumPengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Jalan Keadilan Nomor 6 PasirPengaraian, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor121/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 14 April 2020;PENGADILAN TINGGI tersebut :Telah membaca :1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 326/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal

Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan Nomor121/Pid.Sus/ 2020/PN Prp tanggal 28 Mei 2020, yang amarnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa Nurhadi Santoso als Nur Bin (alm) Sudirnotersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjualNarkotika Golongan bukan Tanaman

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri PasirPengaraian Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 28 Mei 2020 tersebut,Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 3 Juni 2020,sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor121/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Prp yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Pasir Pengaraian dan permintaan banding dari Terdakwa tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor121/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 28 Mei 2020 yang dimintakanbanding tersebut ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Lampungselanjutnya disebut Pemohon;melawan,xX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di x, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnyadisebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut:Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugihpada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2021/PA.Gsg. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Ratulangi RT 003 RW 002,Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, KotaPalopo, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor121/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 23 April 2019 telah mengemukakan halhalsebagai berikut :1.

pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkanrelaas panggilan nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 25 April 2019 dantanggal 8 Mei 2019, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangtidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah demikian halnya dengan Termohon juga tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor121

sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KabupatenBintan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2019/PA.TPI dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

., danRekan, Pengacara/Penasihat Hukum pada LBH Mandar Yustisi, berkantor diJalan Teuku Umar No. 23 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan PenetapanPenunjukkan Penasihat Hukum Nomor 121/Pen.Pid/2021/PN Mam;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :667/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara dalam tingkat banding ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Mamuju Nomor121/Pid.Sus/2021/PN Mam

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamujutersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapanPenitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 September 2021 sesuiAkta Permintaan banding tersebut Nomor 121/Akta Pid.sus/2021/PN Mam, danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal15 September 2021 sesui Relaas Pemberitahuan permintaan banding Nomor121/Pid.Sus

UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli atauMenjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan , sebagaimana dakwaanprimer dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut PengadilanTinggi tidak sependapat dan tidak dapat mempertahankan putusan PengadilanTingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor121

Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan:Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 667 /PID.SUS /2021/PT MKS MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Membataikan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor121/Pid.Sus/2021/PN Mam, yang dimohonkan banding tersebut;MENGADIL! SENDIRI:1.

Gedongombo baru No.17 Tuban, sebagai Penggugat;MelawanXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Satpam, tempattinggal di Dusun XXX Kecamatan Tambakboyo KabupatenTuban, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Setelah mendengar pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa dalam surat gugatannya, tanggal O02 Januari 2020, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor121/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Penggugat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor121/Pdt.G/20120/PA.Tbn, dari Penggugat.;2. Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 467.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratusrupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis padatanggal 20 Janurai 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.

RAHMAN LATIF, sebagaibuktinya asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1986, Surat Ukur Nomor121/10.05/PS/1998 tertanggal 1 Maret 1998, dengan Luas + 970 M,atas nama A. RAHMAN LATIF, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Mei 1999 tersebuttelah diserahkan oleh Tn. A. RAHMAN LATIF kepada Penggugatsebagai pembeli atau pemilik yang sah;Bahwa kemudian Tn. A. RAHMAN LATIF meninggal dunia sehinggapengurusan Sertipikat Balik nama ke atas nama Penggugat (Tn.

RAHMAN LATIF (selaku ahiwaris dari yang bersangkutan) untuk menyelesaikan proses balik namaSertipikat Hak Milik Nomor 1986 dengan Surat Ukur Nomor121/10.05/PS/1998 tertanggal 1 Maret 1998, seluas + 970 M, atas namahalaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN Bkn10.11.A.

RAHMAN LATIH Almarhum) dalamproses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1986, Surat Ukur Nomor121/10.05/PS/1998 tertanggal 1 Maret 1998, seluas + 970 M, atas namaA.

RAHMAN LATIH Almarhum) dalam prosesbalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1986, Surat Ukur Nomor121/10.05/PS/1998 tertanggal 1 Maret 1998, seluas + 970 M, atas nama A.RAHMAN LATIF yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKampar pada tanggal 31 Mei 1999 ke nama Penggugat sebagai pemilik yangsah, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu tidak dapatnyaPenggugat melakukan perjanjian kerja sama untuk membangun beberapa unitrumah di atas tanah tersebut, meskipun secara hukum Penggugat

;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harusdiperiksa oleh Majelis Hakim terlebin dahulu sebelum memeriksa petitum dariPenggugat adalah apakah benar Pengugat merupakan pemilik sah objek aquosebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1986, Surat Ukur Nomor121/10.05/PS/1998 tertanggal 1 Maret 1998, seluas + 970 M, atas nama A.Rahman Latif ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal menasehatiPenggugat agar mau berbaik kembali dengan Tergugat dan ternyata usahatersebut membuahkan hasil;Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabutperkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan mencabut perkaranyadengan alasan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa perkara Nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2020/PA.TR dari Penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah.

No.121/Pdt.G/2019/PA.PsoDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso padahari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor121/Pdt.G/2019/PA.Pso telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut:1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2019/PA.Pso dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor121/Pdt.G/2017/PN Mlg. tanggal 12 Juli 2017 tepat dan beralasan;3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Turut Tergugatadalah perlawanan yang benar;4.

Nomor 405 K/Pdt/2020Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor121/Pdt.Plw/2017/PN Mlg. juncto Nomor 664/PDT/2018/PT SBY. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2019;Menimbang, bahwa

Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkuluberdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon Ill;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.BnTelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2021telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor121/Pdt.P/2021/PA.Bn dari Pemohon;Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 121/Padt.P/2021/PA.Bn2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan pekara tersebutdalam register perkara;3.