Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus
Putus : 16-11-2016 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Bkn
Tanggal 16 Nopember 2016 — Dariah Dkk lawan H.Labai
191 — 70
  • Tentang Eksepsi tentang gugatan Pengqugattidak memenuhi sarat formilBahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, menyebutkan Penggugattelah menyatakan memiliki sebidang tanah seluas + 2.492 M?@ yang saat initerletak di RT.25 RW.12 Dusun Pontianak Selatan Desa Penyasawan Kec.Kampar Kab. Kampar yang semula /+ 3.472 M? namun berkurang karenatelah dijual kepada Zulkifli seluas /+ 945 M* namun Penggugat tidak memilkibuktibukti surat kepemilikan Penggugat atas tanah + 2.492 M?/+ 3.472 M?/+ 945 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2013
Tanggal 24 September 2013 — BUPATI MINAHASA UTARA, DK vs. SERSIA BALAATI, DKK
219 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengelolarumah penginapan di Pulau Bangka untuk ikut bergabung, walaupunmereka sadar lokasi bangunan penginapan dimaksud tidak akanterganggu oleh kegiatan tambang karena lokasinya jauh dari rencanalokasi tambang.Bahwa telah beberapa kali para pendatang ini diusir oleh penduduksetempat bahkan tidak jarang terjadi konflik dengan masyarakat PulauBangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) karena tindakantindakan yang membuat keruh suasana ditengah masyarakat denganpernyataanpernyataan dan ajakan yang sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2003 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 5 Nopember 2010 — TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE.MM. Bin SUDIRNO HADI RUMEKSO, dkk
84 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar serta seimbang, tidakboleh melampaui batas kepatutan ;Bahwa berdasarkan tiga sarat perintah jabatan atas, maka dapat dipastikan,bahwa memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tersebut samasekali tidak memenuhi ketiga syarat perintah jabatan diatas karena :1.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 08-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 5 / G / 2011 / PTUN. MTR.
Tanggal 14 Maret 2011 — MUHAMAD IRWAN, ST., MT. MELAWAN 1. KETUA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ¬-------------- 2. SEKRETARIS SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ¬-------
116 — 58
  • Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas pokok Dosen Bahwa dengan demikian berdasarkan sarat dan ketentuan yangdiatur sebagaimana tersebut diatas penggugat telah memenuhisyarat untuk mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional danPenetapan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. menjadiAsisten Ahlli ; 2222222222 2222 e 224.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K / PID.SUS / 2011
Tanggal 27 April 2011 — HASYIM BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN, DKK
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SEhakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahalhakikinya unsurunsur tindak pidananya tidak terpenuhi dan tidak terbukti yakni :PROYEK FIKTIF, ternyata setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus2009.yang dihadiri :Pihak Majelis HakimPihak KejaksaanPihak penasihat hukum Terdakwa/Pemohon kasasi, TerdakwaTerdakwa, tokohnelayan (Panglima Laot), anggota DPRD dan wakil dinas kelautan dan perikanan, nyatanyata wujud bangunan
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 05-10-2012
Putusan PN AMLAPURA Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Ap.
Tanggal 24 Agustus 2011 — YOS WIJAYA KAJENG AMERTA (P) FEISOL M. HASHIM (T)
214 — 170
  • perjanjian ;Bahwa persetujuan itu dalam bentuk tertulis dan bisa berbentuk lisan, karena persetujuanini merupakan kesesuaian kehendak yang harus dinyatakan oleh para pihak ;Bahwa untuk dapat sahnya suatu perjanjian itu menunjuk ketentuan pasal 1320 KUHPerdata atau BW disana ada 4 ( empat ) syarat yang harus dipenuhi yang pertamapersepakatan para pihak, kedua Kecakapan, ketiga Obyek yang ditentukan dalam suatuperjanjian dan keempat Kausa yang halal atau kausa yang diperbolehkan, jadi syarat 1dan 2 itu sarat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
249 — 456
  • Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : DAHLAN, SH
Terbanding/Tergugat I : MARYANI HADI, S.Farm.,MKM.,Apt
Terbanding/Tergugat II : DR. ABDUL KARIM ZULKARNAIN, Apt
Terbanding/Tergugat III : DR. MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
45 — 34
  • Sehingga selanjutnya Terbanding bebas merekayasasendiri Berita Acara hingga penerbitan Surat Keputusan Nomor: 48/PPHalaman 46 dari 62 Putusan Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN19,20.21.PAFI/SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang konsideransnya sarat dengankebohongan Terbanding I.Bahwa tentang perbuatan Terbanding yang tidak menerbitkan SuratKeputusan Pengurus PD PAFI Sumut sebagaimana hasil Musda PD PAFISumut tanggal 16 Maret 2019 dan telah dikirim kepada Terbanding melaluisurat Nomor: 029/PAFISU/IV/2019 tanggal
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 360/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 27 Desember 2018 — HJ. ZAITUN VS TAN BUH POK
51 — 30
  • KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN, sebagaiTergugat IV/Terbanding IV, diikut sertakan sebagai para pihakdidalam perkara ini selaku instansi Pemerintah yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai No.944/Pasar Baru yang telah diperpanjangmenjadi Sertifikat Hak Pakai No.1405/Pasar Baru dan telahditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1063/Pasar Baru, atasnama HARWEI YAKIN yang diterbitkan terindikasi sarat dengankecacadan hukum.5.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 07-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 456/Pdt/2018/PT.SMG
MARHADI MARNADI dkk lawan SRI LISNAWATI dkk
97 — 50
  • terhadap Akta Nomor 3 tertanggal 15 Maret 2011,tentang Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik SebagaiTanggungan yang dianggap oleh Para Penggugat sangat bertentangandengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunganadalah tidak benar, sebab kesepakatankesepakatan yang tertuang dalamAkta Nomor 3 tertanggal 15 Maret 2011, tentang Pembuata AktaPengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik Sebagai Tanggunganadalah sah dan benar serta tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata (sarat
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Prp
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
1.NURBAITI
2.HERMANITA
Tergugat:
2.MUHAMMAD SOMAN
3.WIZA ADI PUTRA
4.UCOK ALIMIN
5.TANI SAMSAMI
Turut Tergugat:
5.DASMAWATI
6.INA
7.Hj.HAMIDAH.M.Pd
8.KEPALA DESA SUNGAI DUA INDAH
9.CAMAT RAMBAH HILIR KECAMATAN RAMBAH HILIR
81 — 41
  • Bahwa Terhadap sita Jaminan jugaterdapat Sarat saratyang harus terpenuhi di terapbkan atas Tuntutan ganti Rugi didasarkan atas perbuatan Melawan Hukum sedangkanberdasarkan Uraian di atas sudah jelas, terang dan takTerbantahkan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan Melawan hukum;d.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
MUHAMAD RYAN RAHMADANI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
364 — 434
  • (fotokopi dariFOLOKOPI) j 222222 2 nn nn nn nn nn nn nen nn nen ene ne nen ne nnn15.Bukti T15 : Fotokopi Surat dari Bidang Hukum Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, Nomor :R/13/1/2018/Bidkum, Perihal : Pendapat/Sarat HukumKEPP a.n. Brigpol M. Ryan Rahmadani Nrp 87050462jabatan Ba Bagsumda Polres Murung Raya, tertanggal22 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolres MurungRaya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA, dkk. vs NI NENGAH CANDRI, dkk. ;
73 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MS.Dan itulah pakta yang sebenarnya, dengan kata lain pada saatPepareman Kerama Pura Banjar Tanak Embet Barat 29 Agustus 1995tiga sarat yang ungkapkan oleh saksi ahli Wayan Gede Wange, S.H.,M.S., telah terpenuhi yaitu:1. Pihak Nyoman Dangin selaku pihak yang menyerahkan dirikepada Ketut Sukanti hadir langsung dan disaksikan olehIstrinya Ni Wayan Tirta di acara Pepareman Kerama PuraBanjar Tanak Embet Barat;2.
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus
Register : 20-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms
Tanggal 10 Juni 2015 — TERDAKWA ANAK
105 — 64
  • Selain itu tayangantayangan di media juga sarat denganpornografi, dimana banyak sekali public figure yang memberikan contohberpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiranorangorang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anakanakdan remaja;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAFUAN ; GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
228 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggunaanistilah atau penyebutan Kawasan Kars Pegunungan Kendengtidak benar dan menyesatkan serta sarat dengan nilaiprovokatif (Bukti T 14) ;. Bahwa penetapan kawasan pertambangan sebagaimanadimaksud Perda a quo dimaksudkan untuk memberikanruang bagi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 20-06-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2277 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Juni 2013 — PT. Danareksa Sekuritas, vs Fil Yusra, dk
187 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P34);Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui pelunasan cicilan yang tidaksignifikan dari Tergugat I karena Penggugat tidak pernah menyetujui pelunasandengan cara mencicil, terlebih lagi mencicil dengan cara transfer ke rekeningPenggugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jumlah hanyaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer ke rekeningPenggugat masingmasing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahalPenggugat meminta dikembalikan secara penuh dan tunai melalui Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
161 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangatbertentangan dengan nilainilai Kemanusiaan yang hidup dan terkandungdidalam Pancasila dan UUD 1945.18.Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat denganpengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yangterkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area WadukJatigede.
    Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegaradan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang beradadalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukanpembedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 13-11-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 134
  • tanah sawah sebagaimana tersebutdalam posita poin 5 surat gugatan Penggugat, dan setelah meninggalnya XXXdan Tasirah belum pernah dibagi waris, namun disisi lain para saksi jugamenerangkan, kalau obyek sengketa pada posita poin 5 huruf (a) dan (d)gugatan Penggugat sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat , olehsebab itu. majelis menilai bukti keterangan saksi yang diajukan olehPenggugat tidak konsisten, sehingga secara materiil tidak memenuhi syaratsebagai alat bukti, karena tidak memenuhi sarat
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 20-06-2017 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1023/Pdt.G/2017/PA.Krs
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 5
  • Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hakdaripadanya atas sebagian atau seluruhnya yang merupakan hartabersama tersebut agar segera menyerahkan kepada Penggugat dengantanpa sarat jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang / polisi.Selanjutnya HARTA BERSAMA tersebut dibagi sesuai dengan ketentuanhukum Islam dan atau Peraturan Perundang undangan yang berlaku,apabila HARTA BERSAMA tersebut tidak dapat dibagi secara natura,maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO
92 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara itu, putusan yang dijatuhkan atasdirinya memiliki kualitas yang amat buruk serta sarat dengan pelanggaranhukum disana sini. Putusan mana juga tidak mempertimbangkan buktibuktisecara keseluruhan hanya untuk memenangkan klaim pemerintah ataskesalahan dirinya sendiri. Sebagai sebuah negara yang beradab, halhalseperti ini harunsya diberhentikan karena bertentangan dengan hukum yangberlaku.