Ditemukan 9446 data
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan dalildalil eksepsi tersebut di atas keseluruhandalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitan maupun peralihan sertipikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak atastanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftarnamanya dalam sertipikat a quo, dengan demikian Penggugatbelum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalamperkara a quo, karena Penggugat tanpa alasan dan dasar hukumkepemilikan yang jelas dan sarat
Mihel Anggelo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
Eva Sherry Esemika Suyitno
148 — 49
Lurah Sungai Ulin, tanggal 24 Maret 2008atas namaMIKHEL ANGGELO dan riwayatbidang tanah jelasasalusulnya , Berpedoman pada UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 pasal53 ayat (1) yang menyebutkan,Orang atau Badan Hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata UsahaNgara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.Bahwa dengan ditemukannya salah satu sarat
Terbanding/Tergugat I : Ny. ASLAMIAH BINTI H. GANI
Terbanding/Tergugat II : Hj. MARHAMAH BINTI SAIDJIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PANITIA PENGADAAN TANAH KODYA JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA
110 — 56
,Kepala Subbagian Tata usaha Unit pengadaan' tanah melalui juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Timur tangga 16 Desember 2015 ( bukti P 12 )untuk kepentingan dan sebagai sarat pencairan uang ganti rugi yang telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur peta bidang nomor 236 seluas862 meter persegi.Menimbang bahwa, alasan penggugat tidak bisa memperlihatkan asliAkta jual beli tanah tersebut dapat dibenarkan, karena untuk mendapatkanganti rugi , semua surat bukti kepemilikan ha atas harus diserahkan
179 — 176
I KOMPETENSI 8.SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SARAT FORMIL SEBAGAIMANAyang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR. SEMA No.1/1971 Jo. SEMANo.6/1994 ;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus harusdengan jelas dan tegas menyebut salah satunya adalah : Identitas parapihak yang berperkara.
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
116 — 51
tersebutsehingga Jjika timbul permasalahan hukum dalam Kontrak dan AddendumKontrak tersebut penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukanhukum pidana;Dalil Termohon:Bahwa dalam proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada BagianEkonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera TengahTA 2016 memang terdapat adendum kontrak karena adanya ContractHalaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN SosChange Order (CCO) namun tidak didasari adanya Justifikasi/alasan teknispembangunan dan sarat
1.KARTINI
2.RATNI SARI
3.SUSIYANI
4.KASMI AGUS
5.SUSIANTI
6.ABDULLAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
SYAHRIL ANCONG
331 — 96
kwitansi itu saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani di atas kwitansi itu mengenaistempel RT saya tidak ingat, stempel itu barang kali hanya untuk mengetahuisaja; Bahwa terhadap pengurusan sertipikat di Kelurahan setelah sayaserahkan berkas itu ke kelurahan saya tinggal karena itu wewenangnyapihak kelurahan;Halaman 48 dari 74 HalamanPutusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD Bahwa dalam pengurusan itu cuma membayar 250 ribu rupiah itu sajayang di bayar di kelurahan; Bahwa saksi lupa apakah sarat
114 — 18
Majelis Hakim yang menvyidangkan perkara perdata in casu terhadap keberadaan fisik Sertifikat,Hak Milik (SHM) No.208 Kelurahan Malendeng Sarat Ukur tgl 17Juni 2008 No. 180 Malendeng/2008 luas 29.790 M2 (duapuluhsembilan ributujuhratussembilanpuluhmeterPersegi), atasHama Tergugat I Joice Bernadin Gosal berikut Akta JualBeliNo.34/KW/VIII/1990, tgl.28 (tidak mencantumkan lantahun 1990, sepanjang terhadap tanah in litis a quo yangkeseluruhannya telahdicaplok dan atau telah dirampas secara melawan hukum
KARYATI,SH
Terdakwa:
HILMAN SEPTIAN FIKRI
63 — 13
ROESLAN SALEH bahwa : kesalahan memang susuatu yang pentingdalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untukmencari ukuran pidana itu, manfaat jaga merupakan sarat mutlak bagikepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan anekahmacam pelaksanaannya ( segi lain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yangtertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2001,tanggal 20 Agustus 2001, yang pada
Terbanding/Penggugat : JONNY HERRY LONGDONG
93 — 70
yang bersangkutan Poppy Tilaar tidakmenguasai tanah tersebut dalam surat ukur tersebut;Bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh yang mengaku Poppy Tilaar(Penjual) dengan Jonny Herry Londong yang mengaku pembeliadalah tanah dalam sengketa dan hal tersebut masuk dalamkategori penadahan;AJB 34/6/JB/Sario/VI/2007 Tanggal 27 Juni 2007 adalah cacat hukumkarena dilakukan dengan cara yang tidak benar, oleh karenanya bataldemi hukum alasan tidak benar, dan cacat serta batal demi hukumsebab jual beli tersebut sarat
29 — 3
ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat laporan pengaduan dari Masyarakat bahwa di daerah pinggiran Sungai Muara Kaman Ilir sering ada aktifitas jual beli BBM jenis solar, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi RUKMONO ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut, saksi RUKMONO ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM melihat Kapal Kayu PRIMA INDAH 02 yang karam dan sarat
53 — 12
Bahwa Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, tidak pernah adaaturan dalam KUHAP yang mengatur kalau sarat sahnya Dakwaan itu harusdisususn secara Subsideritas, Kombinasi, ataupun Komulasi, hal ini dikarenakanSurat dakwaan adalah kewenangan Penuntut Umum dalam menyusunnya,sepanjang tidak keluar dari ketentuan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b)KUHAPidana Dakwaan Tersebut dapat diterima.Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Terhadap barang bukti
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1553 K/Pdt/2013membuktikan adanya jual beli yang sah (sarat untuk sahnya sudahdipenuhi) dan saratsarat menurut Pasal 19 UndangUndang PokokAgraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai ini,Selain itu.
1247 — 337
Sehingga menjadi penuh kejanggalan dan tidak konsistenserta diduga dipaksakan dan sarat kepentingan politik danlatau pesanan,dengan kata lain penetapan ini tidak berdasarkan hukum.Kedua: Bahwa Termohon dalam Surat Panggilan Nomor 581/23/01/2015tanggal 29 Januari 2015 telah mencantumkan pada Konsideran Dasar butir 4yang berbunyi Laporan Kejadian Tindak Pidana KorupsiNomor : LKTPK33/KPK/08/2013, tanggal 14 Agustus 2014 menjadi berlentangan denganSprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor : Sprin.Dik25
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat I (Termohon Kasasi II)namun hal tersebut bukanlah suatu Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT)sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusehingga hal tersebut tidak menimbulkan hubungan kerja antara Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU No. 13Tahun2003.e Majelis Hakim hanya beretorika seperti itu, tidak ada alasanyang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, padahalsebuah Putusan harusnya sarat
MAS DEDI
Tergugat:
1. Lurah Sialang Sakti
2. CAMAT TENAYAN RAYA
Intervensi:
Andri Rashmana Cakra Manggala
187 — 82
Il Pekanbarudan Kabupaten Daerah Tk II Kampar, makadesa Sail masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru.Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidakdiketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar diKantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut,kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda PenerimaanLaporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan NomorSK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untukpenerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan
51 — 29
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN, sebagaiTergugat IV/Terbanding IV, diikut sertakan sebagai para pihakdidalam perkara ini selaku instansi Pemerintah yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai No.944/Pasar Baru yang telah diperpanjangmenjadi Sertifikat Hak Pakai No.1405/Pasar Baru dan telahditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1063/Pasar Baru, atasnama HARWEI YAKIN yang diterbitkan terindikasi sarat dengankecacadan hukum.5.
Terbanding/Tergugat I : MARYANI HADI, S.Farm.,MKM.,Apt
Terbanding/Tergugat II : DR. ABDUL KARIM ZULKARNAIN, Apt
Terbanding/Tergugat III : DR. MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
45 — 34
Sehingga selanjutnya Terbanding bebas merekayasasendiri Berita Acara hingga penerbitan Surat Keputusan Nomor: 48/PPHalaman 46 dari 62 Putusan Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN19,20.21.PAFI/SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang konsideransnya sarat dengankebohongan Terbanding I.Bahwa tentang perbuatan Terbanding yang tidak menerbitkan SuratKeputusan Pengurus PD PAFI Sumut sebagaimana hasil Musda PD PAFISumut tanggal 16 Maret 2019 dan telah dikirim kepada Terbanding melaluisurat Nomor: 029/PAFISU/IV/2019 tanggal
180 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
P34);Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui pelunasan cicilan yang tidaksignifikan dari Tergugat I karena Penggugat tidak pernah menyetujui pelunasandengan cara mencicil, terlebih lagi mencicil dengan cara transfer ke rekeningPenggugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jumlah hanyaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer ke rekeningPenggugat masingmasing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahalPenggugat meminta dikembalikan secara penuh dan tunai melalui Sarat
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
MS.Dan itulah pakta yang sebenarnya, dengan kata lain pada saatPepareman Kerama Pura Banjar Tanak Embet Barat 29 Agustus 1995tiga sarat yang ungkapkan oleh saksi ahli Wayan Gede Wange, S.H.,M.S., telah terpenuhi yaitu:1. Pihak Nyoman Dangin selaku pihak yang menyerahkan dirikepada Ketut Sukanti hadir langsung dan disaksikan olehIstrinya Ni Wayan Tirta di acara Pepareman Kerama PuraBanjar Tanak Embet Barat;2.
216 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggunaanistilah atau penyebutan Kawasan Kars Pegunungan Kendengtidak benar dan menyesatkan serta sarat dengan nilaiprovokatif (Bukti T 14) ;. Bahwa penetapan kawasan pertambangan sebagaimanadimaksud Perda a quo dimaksudkan untuk memberikanruang bagi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;.