Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 25-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN MANADO Nomor 158/Pdt.G/2019/PN Mnd
Tanggal 19 Nopember 2019 — -Wim Kambey,DKK LAWAN Mintje Kalamu,DKK
135 — 85
  • Bahwa ternyata kelompok orangorang yang berasal dariDesa/Kelurahan Dendengan Dalam yang sebelumnyasudah mengolahtanah kebun di wilayah Kepolisian Desa Sawangan termasuk tanahobjek sengketa milik para Penggugat, mereka ternyata ditahan dan adawajib lapor di kantor dahulu PUTERPRA (Pusat Teritorial PertahananRakyat), sekarang KORAMIL hal ini ternyata mereka bermasalah dimanamereka pengikut salah satu Ormas terlarang, yaitu : Barisan TaniIndonesia (BTl) asuhan dari Partai Komunis Indonesia mereka ditahansebagai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat:
BRIPTU BAKRI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
259 — 110
  • Kepolisian Negara Republik Indonesiadiberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia apabila: a. meninggalkan tugasnya secara tidaksahdalamwaktulebih dari 30 (tiga puluh) harikerjasecaraberturutturut; b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas Kepolisian; c. melakukan bunuh diri dengan maksudmenghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. menjadianggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 05-11-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Psb
Tanggal 20 Juni 2019 — -ABDUL SOHAR -Lawan -RUMSI, Cs
465 — 157
  • Tindakan Penggugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenyebutkan : Persetujuan hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidakdapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yangditentukan dalam pasal 1317.Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalamperkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat s.d IV danmenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
3.MUSTAIN
4.RUDI HARTANTO SANDRO
Tergugat:
KEPALA DESA SIALANG AGUNG
129 — 37
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-03-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
Yanida Zebua
Tergugat:
KEPALA DESA HILIALAWA
177 — 101
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 20 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNMDN.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundanganundangan;j.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 12-12-2011 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 42/Pdt..G/2011/PN.LP
Tanggal 12 Desember 2011 — 1. Tuan BAHRUM GINTING, (dalam hal ini selaku ahli waris/anak kandung dari alm. SUKA GINTING) umur 52 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namorobe Julu, Kacamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- PENGGUGAT I; 2. Tuan USUF SEMBIRING, (dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. ALI SEMBIRING), umur 50 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- PENGGUGAT II; 3. Tuan ARIH SINULINGGA, (dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. NGATAKEN SINULILNGGA), umur 30 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai --------- PENGGUGAT III; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SARONO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Merbau Lt.II No.10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2011, sebagaimana telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Reg. No: W2.U4/283/Pdt.04.10/V/2011 tanggal 04 Mei 2011; L A W A N PT. LEONG dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, beralamat di Jalan Besar Pasar tebu, Dusun II Serbajadi, Desa Namorobe Julu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan -------------------------------------------------------------- TERGUGAT;
31 — 3
  • eeeecceesseceeenceeesteeeeneeeenee 60 M;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usuf Sembiring ........... eee eeeeeeseeeenteeeeeee 200 M;Sebelah Utara berbatas dengan Amal Karo Karo .0.......ecceeccceeeseceeeseceeeteceeneeeenee 200 M;7 Bahwa untuk ketiga bidang tanah ladang tersebut telah dikuasai dan diusahai olehorang orang tua Para Penggugat/Penggugat I, II, III sejak tahun 1961 sampai dengantahun 1968, untuk bercocok tanam, terutama tanamtanaman palawija dan kemudianpada tahun 1968 oleh karena zaman bergolak dengan isu PKI (Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — Ir. S. BUDI SUSILO, DKK VS Ir. NUR MOCHAMAD AKBAR, DKK
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 609 kK/Pdt/201510.Bahwa dalil dan alasan Para Tergugat dR/Penggugat dK hanya didasarkanPerjanjian dan Pengikatan JualBeli dengan Tergugat tanggal 6 Juli 2009,yang merugikan Turut Tergugat dK/Penggugat dR seandainya benar (quadnon) berdasarkan prinsip partai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal1340 KUH Perdata perjanjian hanya berlaku dan mengikat antara pihakplhak yang membuatnya, dan tidak berakibat kepada Penggugat dR/TurutTergugat dk;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN CIBINONG Nomor 769/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 17 Februari 2015 — Pidana -Agus Sutomo alias Gondrong bin Warsid (alm)
31 — 24
  • Dul Als Anwar (dpo) yang tinggal di Desa Tlajung Udik karenasaksi tidak kenal dengan pembeli besi yang jumlahnya banyak/partai besar ;Bahwa sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menanyakan kepada saksi mintanya/harganya berapa? Oleh saksi diberitahukan bahwa besi yang akan dijualtersebut banyaknya satu truk, saksi tidak tahu berapa, lalu sdr. H.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-09-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Kpj
Tanggal 3 September 2013 — HANDRI WARIANTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN A. CRISTIAAN, SH dan DONY ADINEGARA, SH Para Advokat/Konsultan Hukum dari “LAW OFFICE CHRISTIAAN ASSOCIATES”, sebagai PENGGUGAT M e l a w a n 1. IDA YUNI ROKHAYATI, sebagai TERGUGAT 2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTABES) SURABAYA, sebagai TURUT TERGUGAT
91 — 110
  • gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis yakni bertanda P.1 berupa Surat Keterangan No.023/Komnaspa/1/2013 tertanggal 25 januari 2013, bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kelahirandari Rumah Sakit Lombok Dua Surabaya, serta bukti bertanda P.3 berupa LaporanPemeriksaan Psikologis atas nama William Jonathan Warianto Nomor 01/Pribadi/27/IV/2013 ;Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut majelis hakim berpendapatbahwa bukti tersebut adalah Akta dibawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 15-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 30/G/2014/PTUN-BKL
Tanggal 18 Maret 2015 — M. SALEH, S.Ag. MM melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
79 — 50
  • Rejang Lebong Nomor:38/BA/RP/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 (foto copydari foto COpy); 72222p4 : Surat Pernyataan Junaidi tertanggal 9 Mei 2014 (foto copy sesuai denganaslinya); 22222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnP5 : Notulen Rapat Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari foto Copy); 222 nena nnn nnn ne eeP6 : Surat Pernyataan dari saksi PPP atas nama Akhmad Rozikin tertanggal 10 Mei 2014(foto copy sesuai dengan aslinya);P7 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 26-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 127 /Pdt.G/2014/PNPlg
Tanggal 26 Nopember 2014 —
48 — 5
  • harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana dalam surat gugatan Pengugat yang pada pokoknya mendalilkan :Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Penggugat mendapat telepon dariTurut Tergugat sebagai Ketua Bidang Media dan Marketing Tim PemenanganTergugat dalam PEMILUKADA Kota Palembang. mengatakan bahwa Tergugat memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk TurutTergugat IV untuk biaya pengurusan administrasi Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-06-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 198/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. TOGAR SIRAIT
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
105 — 59
  • 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MUHAJIRIN, H.I, ST.
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
88 — 59
  • 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Pasal 250Pasal 266a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 323/Pid.B/2010/PN.Kdi.
Tanggal 10 Maret 2011 — Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk.
127 — 48
  • Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba diJakarta, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat,padahal dalam kenyataannya terdakwa mengikuti kegiatanKonvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukankegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaktidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanyasesuai dengan peruntukkannya.Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang danpelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendampingyang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporanPelaksanaan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 86/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
72 — 54
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Mauliate Sitompul Diwakili Oleh : Suplinta Ginting, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Juriati Lumban Gaol
Terbanding/Turut Tergugat : Sabaruddin Siregar
88 — 44
  • TERBANDINGbenar berbatasan dengan tanah milik orangtuanya saksi yangbernama Pahala Rajagukguk; Sedangkan tanah sebelah Utara Tergugat Juriati Lumban Gaolberbatasan dengan tanah milik Murni Sinaga; Adapun lebar ukuran tanah milik TERBANDING/TERGUGAT daribatas tanahnya sebelah Selatan sampai ke batas Utara sekitar60M2; Saksi tidak pernah mengetahui adanya Jual Beli antara MauliateSitompul dengan Sabarudin Siregar; Saksi tidak mengenal Sabaruddin Siregar, namun saksi mengenalMauliate Sitompul samaam ketua PAC Partai
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Penipuan
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN GARUT Nomor 35/Pid.B/2016/PN Grt
Tanggal 3 Maret 2016 — LINDA SUSILAWATI ALIAS SUSI BINTI (Alm) DINI
39 — 24
  • Asep Rahmat ;e Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika pemilihan Presiden Tahun 2014 karenasamasama meliput hasil suara untuk partai yang sama ;e Bahwa penipuan tersebut berawal pada saat itu terdakwa mendatangi saksi danberkata bahwa terdakwa memiliki akses untuk pengadaan DO LPG dari salahHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Grt18satu SPPBE yang ada di Leuwigoong yaitu PT.
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 20-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 84/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 24 Nopember 2015 — Perdata Pengugat: - JONI AMAN tergugat: - FERI HARIANTO - KARTIKA RIA - Kepolisian Resort Cirebon Kota Cq. Satlantas Polres Cirebon Kota Cq. Kantor Samsat Cirebon
301 — 68
  • Mengenai hal ini, menurut Yahya Harahap berpendapatbahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian Halaman 28 dari 28, perkara nomor 84/Pdt.Plw2015/PN.Cbn.hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. AWALUDDIN, SE,MS
Pembanding/Penggugat II : ALIMUDDIN DG RURUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBY SUNARDY EDWAR
Terbanding/Tergugat II : NY. KIE EMILY
Terbanding/Tergugat III : NY. SILVIA
Terbanding/Tergugat IV : GERSONG LOSUH
Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAMBRONI, SE
Terbanding/Tergugat VI : IR. CHRIS STOFORUS YUHANNES
Terbanding/Tergugat VII : HENGKY NURTANIO
Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD, STT
Terbanding/Tergugat IX : FHAN ELY
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
110 — 69
  • Sulawesi Selatan, kepalakantor BPN Kota Makassar.Bahwa selain instasi tersebut diatas tembusan somasi disampaikan pihakyang menguasai tanah penggugat yang sedang melakukan aktifitaspenghuni tersebut yakni Pimpinan Bank BNI Cabang Makassar, (BNI UnitRatulanggi) pimpinan wilayah partai Gerindra, pemilik toko Rabbani danseluruh penghuni kompleks tanah di Jalan Dr.Ratulangi No.47 (lama) 53Kota Makassar.Bahwa kantor Bank BNI Unit ratulanggi yang berada diatas tanahbersertifikat Nomor :11/1974 seluas 262
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 10/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 2 Maret 2015 — Drs. HERU SUPRIYONO, M.Pd melawan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
64 — 22
  • dibantu dan bisa menyalurkan beasiswa", maka syarat yang tercantum dalamisi memo menjadi tidak berlaku, karenatelah berubah menjadi perintah lisan dariatasan Terdakwa dan II ;Bahwa oleh karena terdakwa dan II adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) yang secarahirarki kepegawaian wajib taat terhadap"perintah" Walikota Semarang sebagaiatasannya dan berwenang menjalankankebijakan maka memo tanggal 5 Pebruari2003 yang disusul dengan telepon dariWalikota yang meminta agar bea siswadisalurkan melalul jalur partai