Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 17-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 305/Pid.B/2018/PN Pwk
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HIDRIYAHWATI, SH
Terdakwa:
ANDI KUSDIANA Bin AHMAD JUNAEDI
108 — 26
  • BPR TuturGanda Purwakarta untuk mengambil uang pinjaman sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) namun sebelumnya saksi dan Istri saksi disuruh untuk datang ke kontrakannya terdakwa di daerah CihuniPasawahan saat itu saksi di beri satu berkas AJB dan dua buah KTP anSaksi dan Istri Saksi untuk sarat pencairan.Bahwa saat itu Saksi dan Istri Saksi di antar oleh Istrinya yang diboceng oleh HADMA datang ke kantor PT BPR Tutur GandaPurwakarta untuk pencairan pinjaman uang namun HADMA dan Istrinyaterdakwa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2018 — M. NASIR, H.R. (KIOS No. L.01 CKS 057), dkk : DIREKTUR UTAMA PD PASAR JAYA, dkk.
84 — 46
  • Jelas biladibandingkan Tergugat dengan kebijakan dikelola sendiridengan joint operation BOT dengan Mitra yang dibuatbelakangan (ex nunc) oleh lembaga yang setingkat tidak bisamengenyampingkan kebijakan Tahun 2007 dengan kebijakantahun 2011, jelas kebijakan baru sangat sarat dengan caracarabertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, UUPA PASAL 11DAN 15, pendistribusian kios kepada pedagang bukan kepadainvestor, aneh Tergugat VIl memberikan sanksi dan ancamankepada pedagang lama/Pemegang SHPTUbila 16.7.2014
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 34/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 29 Juni 2016 — Pembanding/Penggugat : Safrudin, Dkk
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
Terbanding/Tergugat I : PT. WIRAUSAHATAMA LESTARI (PT.WUL)
44 — 25
  • Maka berdasarkan hal tersebut Gugatan aquo PARA PENGGUGATadalah cacat formil dan tidak dibenarkan secara hukum karena sarat dengantindak pidana penipuan, oleh karenanya dengan adanya pencabutan suratkuasa khusus dari Ketiga orang tersebut maka sebab Kuasa hukum PARAPENGGUGAT tidak lagi mewakili Pemberi kuasa yang berjumlah 39 orangseperti yang didalilkan dalam Gugatan aquo melainkan hanya mewakili 36orang Pemberi Kuasa, dimana yang menjadi dasar untuk mengajukanGugatan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 08-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2013 — 1. DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng 2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
149 — 201
  • Bukti P119 :masyarakat yang diambil sebagai sarat pendukungan calonindependen pilkada Seruyan atas nama RUMANSYAHtertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Surat Pernyatan dari masyarakat tentang tidak pernahmendukung pasangan calon independen/perseorangan dariRUMANSYAH yang menyatakan bahwa yang bernamaMAAN, BADIAH, JAHARAH,NURMIATI telah pindahsebelum Tahun 2013 tertanggal 6 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Surat Pernyatan dari masyarakat tentang tidak pernahmendukung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
164 — 39
  • report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundarg tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
    bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
    lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
    Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
    untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 September 2017 — SUDALIH JAMAN, dkk ; LURAH DURI KOSAMBI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
155 — 100
  • Sarat Bin lbung, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi Dan Bangunan PerdesaanDan Perkotaan Tahun 2016 a.n. Kartu Keluarga a.n.Nannang S (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun2017, Kartu Keluarga a.n. Mutiah Surat Penjualandan Pembelian a.n. Budhi Mujani Ali dan SuratPenyerahan Mutlak antara a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Februari 2014 — PT INDONESIA UNGGUL BERSATU., ; T SURYA RAYA LESTARI, dkk
181 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (LPKPI) Wilayah Sulawesi Barat dan Hendrik H masingmasing sebagai Tergugat;Bahwa gugatan tersebut di atas telah diputus secara verstek atau tanpa hadirnyapihak Para Tergugat dan pada akhirnya pula Putusan Nomor 02/Pdt.G/2007/PN Mu.telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dengan gugatan dan putusan di maksud telah dengan amat nyata merugikankepentingan hak dan hukum dari Pelawan selaku perseroan yang bergerak dibidangperkebunan kelapa sawit;Bahwa disamping itu diajukannya gugatan dimaksud diduga kuat sarat
Pengadilan PN Belopa Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN Belopa Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
1.SUMARAN
2.URIA MANSYUR
3.RUDOLF MANSYUR
Tergugat:
1.SULEMAN TAMRIN
Turut Tergugat:
1.RURU alias PAPA PISTA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
101 — 33
  • Namun kemudianpada kenyataannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugattetap mendapatkan izin menggarap bahkan hingga terbit Sertifikat Hak milik atasnama Tergugat.Menimbang, bahwa dalam menyangkal dalil Para Penggugat TurutTergugat Ill juga mengajukan sangkalan dengan dalil bahnwa gugatan Penggugatadalah mengenai kepemilikan walaupun sarat dengan unsur procedural/persyaratan menerbitkan Keputusan, untuk mengukur dasarkepemilikan/penguasaan Pengugat maka harus dilihat alas hak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi : - BACHTIAR ABDUL FATAH
556 — 1020
  • dalam presentasi saksi menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalahruang lingkup pekerjaan sipil.Bahwa saksi mengetahui bahwa AFE adalah yang disetujui BP Migasdengan nilai 7,2 atau 7,5 US DollarBahwa saksi mempersiapkan untuk proses prakualifikasi dan prosestenderBahwa segi tekhnis, pekerjaan yang ditawarkan ke calon peserta lelangadalah yang penting memiliki pengalaman setidaknya 3 tahun dalambidang bioremediasi dan dalam 5 tahun terakhir telah menangani 30 mkubik tanah terkontaminasi.Bahwa selain sarat
    Indah Mandiri tidak luluskualifikasi adalah karena mereka belum pernah mengolah tanahterkontaminasi 30 ribu m kubik selama 5 tahun terakhir dan jugapengalaman perusahaan itu hanya berasal dari konsultan bukankontraktornya sendiri.Bahwa saksi mengetahui dari dokumen dokumen bahwa PT SanggauIndah Mandiri ada bekerja sama dengan PT Biola Konsultan namun saksitidak ingat yang lainBahwa seingat saksi pengalaman PT Biola Consultant ada di tempat lainsudah lama 9 tahun yang lalu dan ini tidak memenuhi sarat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
142 — 63
  • Ketentuan Pasal 33 ayat (2) yangmewajibkan peralihan hak atas tanah harus didaftarkan di kantor BadanPertanahan Nasional;Adalah tidak diperlukan adanya pelepasan hak keperdataan ex HGB tidakberalasan hukum dikarenakan sudah dipenuhi syaratnya oleh Penggugat(PT Hasil Karya Kita Bersama), maka dengan sendirinya landasan yuridishak Penggugat adalah benar menurut Hukum karena syaratsyarat sudahdipenuhi harus ditetapkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat
    Dengan demikiansangatlah ngawur dan patut di duga sarat denganmanipulasi fakta dan data kalau Penggugat lantas bisamengajukan proses permohonan pengukuran kadastralterhadap tanah yang bukan hak miliknya.7 Bahwa jika dalil Penggugat diterima, tidak dapatdibayangkan akibat yang terjadi terhadap perlindunganhak pertanahan di Indonesia. Hanya dengan dasarmemiliki KTP, setiap orang bisa minta ijin lokasi danpengukuran atas tanah yang masih menjadi milik oranglain.
Pengadilan PN KEBUMEN
Register : 05-06-2008 — Putus : 24-10-2008 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm
Tanggal 24 Oktober 2008 —
82 — 10
  • BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dikelola olehmanajemen Bank Pasar, Pemilik tidak ikut campur, 100 % pemiliknya adalahPemda Kabupaten Kebumen.Bahwa benar pengangkatan Direktur dengan perekrutan secara terobuka melaluiseleksi dan Pak Sutardjo yang lulus memenuhi sarat, untuk pegawainyaDirektur mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk Pegawaitetap.Bahwa benar laporan berkenaan dan laporan tahunan dilaporkan kepadaPemda akan tetapi laporan tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan.Bahwa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 231/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat XVII : Parningotan Samosir Diwakili Oleh : Bahren Samosir
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
86 — 43
  • JULIANUS BUTAR BUTAR sebagaimana sarat Nomor 1 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tanggal20 Februari 1979 tersebut, yang mengakibatkan menjadi persengketaan keduabelah pihak antara Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Turut TergugatIll dan Turut Tergugat IV dapat diKualifisir melakukan perbuatan melawanhukum ;Bahwa apabila timbul suratsurat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III danIV untuk kepentingan Tergugat s/d X ataupun orang lain selain Penggugat ,II, Hl, IV, V, VI, Vil dan VIII
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERJADINYA PELANGGARAN HAKHAK TERDAKWA DALAM PERKARAINI (MISCARRIAGE OF JUSTICE)Bahwa didalam tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak awalperkara ini dipaksakan dan sarat dengan rekayasa serta adanyapenyalahgunaan kekuasaaan oleh penyidik. Tindakan sewenangwenang, menyesatkan, merekayasa berkas dan barang bukti dalam perkara ini akankami uraikan satupersatu agar dapat dilihat secara gamblang bagaimanaHal. 80 dari 89 hal. Put.
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Botg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
AMRIZAL BIN BAHRUDDIN
Tergugat:
NURHAYATI BINTI IMAM SABRI
66 — 50
  • Bahwa kami selaku Penggugat, menyangkal dengan tegas semuaketerangan saksisaksi dan juga buktibukti surat yang diajukan Tergugat dimuka persidangan oleh karena smuanya tidak benar dan sarat akanrekayasa, kecuali yang diakui kebenarannya oleh kami selaku Penggugat dipersidangan serta tidak bertentangan dengan surat gugatan dan replikserta jawaban atas gugatan rekonvensi Tergugat yang telah kamisampaikan;5.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
187 — 105
  • Biaya ATK Perkara.......cccccccccececceeeeeeeeeneeeeeseeeeeeeeeeee caaeeeeeeeneees Rp. 200.000.2 Bigya Sarat PUUQQ IAN ss wc: c sass saa a5 85 acon vee 6 x8 ancien eww eon os Rp. 395.800,3. Biaya Hakhak Kepaniteraan......... 2.2.02. cce cee cee ceeeeeeententeeeeees Rp. 30.000,4. Biaya Materal ..........2. cc cee cee cee cee cee eee cee cee cee eee ceessseeeeeeeeeeees Rp. 12.000,5. Biaya RedakSl........... 6. cece ee cee cce cee cee eee cee ceecsseneee ceeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 821 K/Pdt.Sus/201 1merupakan para pekerja pada Perusahaan Tergugat dan tidak terikatPerjanjian Kerja dengan manajemen Perusahaan Tergugat , sehingga tidakmemiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan Perusahaan Tergugat I.Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa motif dan tujuaan Para Penggugat(Suladi dkk) dalam Perkara No. 245/PHI.G/2010/PN JKT.PST. dan ParaPenggugat (Entah Tahma dkk) dalam Perkara No. 246/PHI.G/2010/PNJKT.PST. mengajukan gugatangugatan tersebut sarat dengan muatanitikad tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
339 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 29 PK/Pdt.SusKPPU/2017Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsisten sertakemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan padaketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 juncto Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalamperspektif yuridis maupun cara/metode
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-06-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/PID.SUS/2010
Tanggal 1 Juni 2011 — Drs. NOCH RELLY KOEDOEBOEN ;
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Protus Remetwa, ST. sebagai saksi dipersidangan, sangat diperlukan, karena perhitungan kerugian Negaradalam perkara a quo oleh BPKP, hanya dilakukan berdasarkan hasilPenyidikan, padahal Penyidikan perkara ini sarat dengan kelemahan(Vide, Pledoi dan Memori Banding) ;Ternyata Majelis Hakim menolak permintaan Penasehat Hukumdengan alasan bahwa saat itu Sdr.
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 7 September 2020 — 1. Semuel Malakabu, berkedudukan di Jl. Udayana RT.001/RW.001 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai Penggugat I; 2. Sepianus Malakabu, berkedudukan di Alamat: Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat II; 3. Yermias Malakabu, berkedudukan di Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat III; 4. Nataniel Malakabu, berkedudukan di Jl. Kalinsa RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ................... sebagai Penggugat IV; 5. Hermanus Malakabu, berkedudukan di Jl. Poros Udayana RT.004/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat V; 6. Yakub Isai Malakabu, berkedudukan di Alamat: Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat VI; Lawan: 1. Lukas Kalawen, S.H., bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Klabinaim Distrik Aimas Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat I; 2. Martince Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat II; 3. Andarias Kalawen, S.Sos, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat III; 4. Maria Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat IV; 5. Emi Yubelina Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kampung Yeflio Distrik Mayamuk , sebagai Tergugat V; 6. Maikel Kalawen, bertempat tinggal di Jl. Patti Unus No. 50 Ujung Surabaya Satuan Dopus BEKTIN TNI Angkatan Laut Surabaya, Kode Pos: 60155 , sebagai Tergugat VI; 7. Tera Fernando Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat VII; 8. William Kalawen Alias Yordan Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat VIII; 9. Lindert Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat IX;
1004 — 969
  • Bukti P11 kepadasaksi dan saksi mengakui kebenaran buktibukti tersebut;Bahwa Pertemun tahun 2018 sidang adatterbuka luar biasa dipimpin olehSipai Abner Bisulu;Bahwa inti dari Keputusan tahun 2018 adalah:Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Son Mengakui tanah Katapop milik sah marga Malakabu Maibem; Tanah makan bersama ukuran 200 X 200 M2 dikembalikan ke margaMalakabu Maibem berdasarkan pada pencabutan istri dari padaYeremias Malakabu; Putusan tahun 2006 dibatalkan karena sarat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Quabi Solago Diwakili Oleh : PT Quabi Solago
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
270 — 153
  • Tergugat yang selalu mendesak Penggugat agar segera mengambildokumen kontrak untuk ditandatangani awal mulanya dikira Penggugatmerupakan /ogical connection yang terputus seperti yang diuraikan point13 karena justru akan menyulitkan Penggugat berolehn hak ataspembayaran nantinya jika tidak segera ditandatanganinya kontrak.Padahal jika dibaca lebih teliti norma klausula yang terdapat dalam kontrakS1ID2017092701WBF1 jika diperhadapkan pada kasus real yangditemukan di lapangan sarat akan inequality bargaining