Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
YUNIATI, SH.
Terdakwa:
HERLAMBANG HARI WIBOWO Bin RAKIMAN
11518
  • Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 terdakwa meminta uangsejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) denganalasan untuk membeli peralatan pesugihan, kembang, kambing,kerbau, dupa, dan membuat acara syukuran sebagai sarat Supayatidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap keluarga SaudariPUTRI ANJANI CAHYA GUNAWAN Binti H. RAHMAN GUNAWAN..
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 46/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Siswanto
2.Robert Jeri Turnando
3.Arianto
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
261210
  • tempat kedudukannya dan telah pula mencantumkan keputusanyang menjadi objek sengketa, memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhirmenyebutkan petitum atau halhal yang menjadi tuntutan untuk diputus olehPengadilan, terlebin selain itu gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakansempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juli 2021 sehingga layakdisidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikianPengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telahmemenuhi sarat
Register : 25-09-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.TPK/2014/PT PLG
Tanggal 30 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : KHAIDIR, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HAIRUL EMRI, ST Bin MAT NUR Diwakili Oleh : Junaidi Aziz, SH., MH., dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BURHAIDI Bin IBRAHIM Diwakili Oleh : Hj. WANIDA, SH., MH. dkk
9732
  • ., Dbahwa pekerjaan pembangunan jalan jagaraga perkantoranPemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekeryaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukanoleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Ir. Anmad Sudirman karenasaksi Ir. Ahmad Sudirman mengenal dengan baik Hi. Maulana Sera!
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I MADE DHAMA, SH
2.MAYANG TARI,SH
Terdakwa:
ASRAL Bin H. MUHAMAD SHOLEH.
245140
  • Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulanbahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATIpembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik
Register : 19-03-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 39/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : Hwaliani Diwakili Oleh : Zulkipli SH
Terbanding/Tergugat I : Irwan Pribady
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Datu Kerama Wijaya SE
Terbanding/Tergugat IV : Anau Edy Sumarlin
5943
  • Pejabat lelang tidak menolak permohonan yang diajukan kepadanya atasdasar dokumen persyaratan lelang yang tidak lengkap serta tidak memenuhilegalitas formal subjek dan objek lelang sebagaimana ketentuan pasal 12Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam melaksanakan LelangEksekusi terhadap objek lelang milik Penggugat yang sarat dengan pelanggaranhukum sebagaimana uraian tersebut diatas adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 726/PID.SUS/2014/PN.BKS
Tanggal 6 Oktober 2014 — JAMILAH
80173
  • kesalahancalon TKI, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaanBahwa Calon TKI yang meninggal mendapat premi asuransi sebesar Rp.75.000.000, yang sakit mendapat Rp.25.000.000,, kalau kekerasan mendapatRp.50.000.000.Bahwa Program Asuransi TKI PURNA melindungi calon TKI dari resiko meninggal,sakit, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, tindak kekerasan fisik danpemerkosaan dan kerugian atas tindakan lain selama perjalanan pulang ke daerahdalam bentuk santunan apabila resiko tersebut terjadi dan menimpa TKIBahwa sarat
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Quabi Solago Diwakili Oleh : PT Quabi Solago
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
237130
  • Tergugat yang selalu mendesak Penggugat agar segera mengambildokumen kontrak untuk ditandatangani awal mulanya dikira Penggugatmerupakan /ogical connection yang terputus seperti yang diuraikan point13 karena justru akan menyulitkan Penggugat berolehn hak ataspembayaran nantinya jika tidak segera ditandatanganinya kontrak.Padahal jika dibaca lebih teliti norma klausula yang terdapat dalam kontrakS1ID2017092701WBF1 jika diperhadapkan pada kasus real yangditemukan di lapangan sarat akan inequality bargaining
Putus : 01-06-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/PID.SUS/2010
Tanggal 1 Juni 2011 — Drs. NOCH RELLY KOEDOEBOEN ;
4626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Protus Remetwa, ST. sebagai saksi dipersidangan, sangat diperlukan, karena perhitungan kerugian Negaradalam perkara a quo oleh BPKP, hanya dilakukan berdasarkan hasilPenyidikan, padahal Penyidikan perkara ini sarat dengan kelemahan(Vide, Pledoi dan Memori Banding) ;Ternyata Majelis Hakim menolak permintaan Penasehat Hukumdengan alasan bahwa saat itu Sdr.
Register : 06-01-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 7 September 2020 — 1. Semuel Malakabu, berkedudukan di Jl. Udayana RT.001/RW.001 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai Penggugat I; 2. Sepianus Malakabu, berkedudukan di Alamat: Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat II; 3. Yermias Malakabu, berkedudukan di Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat III; 4. Nataniel Malakabu, berkedudukan di Jl. Kalinsa RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ................... sebagai Penggugat IV; 5. Hermanus Malakabu, berkedudukan di Jl. Poros Udayana RT.004/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat V; 6. Yakub Isai Malakabu, berkedudukan di Alamat: Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat VI; Lawan: 1. Lukas Kalawen, S.H., bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Klabinaim Distrik Aimas Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat I; 2. Martince Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat II; 3. Andarias Kalawen, S.Sos, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat III; 4. Maria Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat IV; 5. Emi Yubelina Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kampung Yeflio Distrik Mayamuk , sebagai Tergugat V; 6. Maikel Kalawen, bertempat tinggal di Jl. Patti Unus No. 50 Ujung Surabaya Satuan Dopus BEKTIN TNI Angkatan Laut Surabaya, Kode Pos: 60155 , sebagai Tergugat VI; 7. Tera Fernando Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat VII; 8. William Kalawen Alias Yordan Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat VIII; 9. Lindert Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat IX;
949883
  • Bukti P11 kepadasaksi dan saksi mengakui kebenaran buktibukti tersebut;Bahwa Pertemun tahun 2018 sidang adatterbuka luar biasa dipimpin olehSipai Abner Bisulu;Bahwa inti dari Keputusan tahun 2018 adalah:Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Son Mengakui tanah Katapop milik sah marga Malakabu Maibem; Tanah makan bersama ukuran 200 X 200 M2 dikembalikan ke margaMalakabu Maibem berdasarkan pada pencabutan istri dari padaYeremias Malakabu; Putusan tahun 2006 dibatalkan karena sarat
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
17912031
  • ada dua pihakyang lain walaupun tidak membentuk tapi karena dia atasan dan satu lagikarena Pengadilan yang berwenang untuk melakukan itu ;Bahwa, Pejabat menerbitkan izin pejabat karena asas contrarius actusberwenang juga mencabut ijinnya ketika dia mencabut ijinnya denganmendasarkan karena saya mempunyai kewenangan berdasarkan asascontrarius actus adalah kepemilikan kewenangan untuk menetapkan itumemang adalah syarat bagi penetapan suatu keputusan tapi menurut 52ayat 1 dari undangundang No. 30 sarat
Putus : 27-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Sdr. KADENI VS BENNY LUHUR, DKK
6936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatur di dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pemberian HakHak danPengumuman Data Fisik serta Data Yuridis dan Pengesahannya, karenatidak melakukan penelitian dan kecermatan dalam menerbitkan objeksengketa serta keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berasal dari produk suratdasar/alas hak kepemilikan atas tanah yang cacat hukum dan sarat
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
7927
  • membuat ke7 (tujuh) unit kapal INKAMINA adalah gambar danspesifikasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung; Bahwa ukuran dalam spesifikasi teknis yang menjadi acuan PT.Mina Muara Emas dalam pembuatan 7 (tujuh) kapal 'INKAMINA adalahdengan spesifikasi umum bahan utama Kasko kapal kayu, Panjangkeseluruhan (LOA) 18.55 rneter, Panjang geladak (LDK) 16.75 meter,Panjang Garis Air (LWL) 15.00 meter, Lebar kapal (B Max) 4.83 meter,Tinggi geladak (H) 2.25 meter dan tinggi sarat
Register : 03-02-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA JAYAPURA Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8526
  • Sehinggasudah seharusnya keterangan saksi tersebut patut dterima karenatelah memenuhi sarat formil maupun materil sebagai saksi.16.Tergugat menolak dengan tegas bukti P16 karena tidak adarelevansinya dengan gugatan a quo.17.Adapun alasan Penggugat dalam angka 6, adalah dalil yang tidakpatut dipertimbangkan, jika alasanya adalah biaya hidup anak anak,maka terhadapa itu sdh ada kepastian hukum melalui putusanpengadilan agama nomor XXXXXXXXXXXXXXK tanggal1XXXXXXXXXXXXXXX yang SUdah berkekuatan hukum
Register : 06-01-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 9/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : HERMANTO
Pembanding/Penggugat II : ERNA
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Terbanding/Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
Terbanding/Tergugat I : MAWAR
Terbanding/Tergugat IV : YULIDA HAFNI RAMADAN, SH, Mkn
Terbanding/Tergugat II : Drs. HARAPAN NASUTION
7529
  • Tergugat menyetujuinya dengan sarat surat jaminannyadibuat dalam bentuk jual beli. Lalu penggugat menyatakan kalau tanahtersebut sudah ditawar orang seharga Rp.3.000.000.000, tapi tidakpenggugat jual karena tempat usaha dan uang yang dibutuhkan tidaksebanyak itu.3. Bahwa tergugat menyatakan tidak apa apa, kan ini jaminan, bukanjual beli.
Register : 29-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2018 — M. NASIR, H.R. (KIOS No. L.01 CKS 057), dkk : DIREKTUR UTAMA PD PASAR JAYA, dkk.
7236
  • Jelas biladibandingkan Tergugat dengan kebijakan dikelola sendiridengan joint operation BOT dengan Mitra yang dibuatbelakangan (ex nunc) oleh lembaga yang setingkat tidak bisamengenyampingkan kebijakan Tahun 2007 dengan kebijakantahun 2011, jelas kebijakan baru sangat sarat dengan caracarabertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, UUPA PASAL 11DAN 15, pendistribusian kios kepada pedagang bukan kepadainvestor, aneh Tergugat VIl memberikan sanksi dan ancamankepada pedagang lama/Pemegang SHPTUbila 16.7.2014
Register : 03-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.ALI FAHMI
2.NURYATI
3.JASIMAH
4.NURHASAN
Tergugat:
1.ALBINE
2.MERLI BT H. AKIP
3.SUMIHAR
4.ROSINTAN
5.SARIMAN
6.NAKITA AT
7.ANDI AGUS
8.SUKADI
9.MUSADAT
10.HOLIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
677
  • Sertifikat Hak Milik atas nama masingmasing Tergugat didugadiperoleh di atas kertas karena sarat dengan beberapa kejanggalan dalamproses penerbitannya yang tidak sesuai dengan SyaratSyarat PermohonanHak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Jo. Pasal 9ayat (1), ayat (2) Ke1, ke2, Ke3 Jo.
Register : 17-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 305/Pid.B/2018/PN Pwk
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HIDRIYAHWATI, SH
Terdakwa:
ANDI KUSDIANA Bin AHMAD JUNAEDI
8926
  • BPR TuturGanda Purwakarta untuk mengambil uang pinjaman sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) namun sebelumnya saksi dan Istri saksi disuruh untuk datang ke kontrakannya terdakwa di daerah CihuniPasawahan saat itu saksi di beri satu berkas AJB dan dua buah KTP anSaksi dan Istri Saksi untuk sarat pencairan.Bahwa saat itu Saksi dan Istri Saksi di antar oleh Istrinya yang diboceng oleh HADMA datang ke kantor PT BPR Tutur GandaPurwakarta untuk pencairan pinjaman uang namun HADMA dan Istrinyaterdakwa
Putus : 26-01-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — Drs. SUKOYONO
73103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas jelas bahwapertimbangan Judex Facti yang membenarkan dakwaan PenuntutHukum tersebut terkait dengan ada beberapa bagian yang tidaksesuai dari barang yang dikirimkan oleh KOPERASI terkait denganpengadaan /oose furniture sangat sarat dengan peristiwa hukumkeperdataan dan pertanggungjawaban hukum keperdataan, halmana telah diatur sebagai hubungan kontraktual yang mengikatdan berlaku sebagai undangundang bagi PARA PIHAK yangmembuaitnya;Bahwa dengan demikian
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
17421
  • report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundang tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
    bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
    lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
    Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
    untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I Wayan Adi Pranata, S.H.
2.Julius Anthony, SH
Terdakwa:
I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO
217137
  • Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.