saksisudah disumpah pada BAP Penasehat Hukum akanmenolaknya dengan alasan proses pemeriksaan selama inihanya bersifat Saksisaksi disodorkan kertas penyumpahandiminta tandatangani tanpa pernah disumpah, bagaimanabisa meyakini keterangan tersebut.Unsur Kedua:Tanpa ijinBahwa Oditur Militer unsur delik kedua Tanpa mendapat ijindikuatkan dengan keterangan Saksisaksi dan faktafaktatercantuk halaman 19 sd 20 Surat tuntutannya tetapi faktatersebut telah kami bantah serta penasehat hukum Terdakwamemberikan penekanan

saksisudah disumpah pada BAP Penasehat Hukum akanmenolaknya dengan alasan proses pemeriksaan selama inihanya bersifat Saksisaksi disodorkan kertas penyumpahandiminta tandatangani tanpa pernah disumpah, bagaimanabisa meyakini keterangan tersebut.Unsur Kedua:Tanpa IjinBahwa Oditur Militer unsur delik kedua Tanpa mendapat ijindikuatkan dengan keterangan Saksisaksi dan faktafaktatercantuk halaman 19 sd 20 Surat tuntutannya tetapi faktatersebut telah kami bantah serta penasehat hukum Terdakwamemberikan penekanan

oleh bendabenda yang permukaannyabersifat tumpul dan keras misalnya broti dan batu;Bahwa tidak ada tandatanda kekerasan di tulang dada Korban;Bahwa trauma tumpul pada dahi Korban maupun resapan darah pada dadaKorban bukanlah penyebab kematian Korban;Bahwa penyebab kematian Korban adalah karena luka jeratan di leherBahwa Korban meninggal karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam paruparu akibat penjeratan;Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban ditemuilebam mayat tidak hilang pada penekanan

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srhdijumpai bintik pendarahan pada mata, dijumpai warna kebiruan pada bibir,ujungujung jari tangan dan kaki;Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepalabagian dalam, kulit dada bagian dalam, dijumpai tandatandapembendungan pada otak, dijumpai bintikbintik pendarahan pada paru,jantung, dijumpai lendir bercampur buih halus pada saluran nafas atas,dijumpai buih halus bercampur darah berwarna merah kehitaman padapemotongan dan penekanan

Tunjukkan kesetiaan terhadap perusahaan denganmentaati peraturan yang dibuat oleh pemilik perusahaansecara disiplin menggunakan tindakan yang beralasan danhanya Jika ada otorisas/(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)Dengan adanya Reservasi Fiktif, maka Tergugat Rekonvensi telahmelakukan tindakan di luar otorisasi dari Penggugat Rekonvensi.

(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)Berdasarkan Laporan Investigasi 21 November 2019, diketahui bahwaReservasi Fiktif tersebutlah yang kemudian dilampirkan oleh TergugatRekonvensi sebagai back up/ dokumen pelengkap yang mendasariinvoiceinvoice pekerjaan atas barak enggano yang telah ditagihkan dantelah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 sampaidengan bulan April 2018 kepada Penggugat Rekonvensi.Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat MRekonvensi telahwanprestasi

Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukandengan penuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dantelah ditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.

Pengembalian keputusan pada Berita Acara Pematokan ini dilakukan denganpenuh kesadaran dan tanpa ada penekanan dari pihak manapun dan telahditandatangani bersama ;Bahwa berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan secarabesamasama dengan Terdakwa (1) BERNARD C.F.

Dan apa hubungannya kasus ini dengan penekanan kalimatdalam gugatan Penggugat kebetulan suami Penggugat juara tinju dunia,apakah ada identitas Kartu Penduduk atau identitas lainnya yang sah menuruthukum yang menyatakan profesi juara tinju dunia? Dan apa hubungannyadengan perkara ini? Ataukah ini dapat diindikasikan penekanan terhadap hakkedudukan tiap warga negara adalah sama di dalam hukum dan supremasihukum di era keterbukaan hukum dan reformasi ini?

kKemampuan mensuplai daya baterai sampai denganminimum waktu operasional 8 jam;Bahwa hal itu bisa terjadi karena standar baku yang berlaku di seluruhdunia untuk mengukur kemampuan daya tahan baterai, bukan jam;Bahwa kalau berdasarkan standar jam waktu operasional, masihdiperlukan uji coba dan uji fungsi;Bahwa ahli tidak tahu berapa harga baterai PDT tersebut jika dinaruskanmenghitung karena kekurangan daya baterai tersebut;Bahwa dari keterangan Ahli di atas terlihat jelas bahwa terdapatpengulangan dan penekanan

terhadap kapasitas baterai dari keteranganAhli tersebut untuk mengabaikan spesifikasi waktu operasional minimal 8jam, dan lebin menekankan kepada ukuran kapasitas baterai untukmembuktikan adanya ketidak sesuaian spesifikasi serta telah diakui olehAhli tersebut bahwasanya ia tidak melakukan uji coba dan uji fungsiberdasarkan standar jam waktu operasional sebagaimana jugadipersyaratkan dalam spesifikasi tender;Bahwa pengulangan dan penekanan terhadap kapasitas baterai agardianggap tidak sesuai dengan

Bahwa peringatan (somasi) pertama Tergugat tidak ditanggapi denganitikad baik oleh Para Penggugat selanjutnya Tergugat melakukan upayaperingatan (somasi) kedua (vide TI8) dengan penekanan kepada ParaPenggugat untuk pembayaran bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan(vide pasal 1243 BW):Pasal 1243 BW, tertulis:Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakanlalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,

Bahwa peringatan (somasi) pertama Tergugat II tidak ditanggapi denganitikad baik oleh Para Penggugat selanjutnya Tergugat II melakukanupaya peringatan (Somasi) kedua (vide T27) dengan penekanan kepadaPara Penggugat untuk pembayaran bunga keterlambatan sesuai denganketentuan (vide pasal 1243 BW):Pasal 1243 BW. tertulis: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakanlalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya

Pengetahuantersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dariberbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum dikesatuan serta dari penekanan unsur komandan dikesatuan.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekirapukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi1 (Pratu Mar AgusPramono), Saksi2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba disebuah rumah yang beralamat di Jin.

penyalahgunaan Narkotika dapatmerusak generasi muda termasuk Terdakwa selakuPrajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjagapertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harusdiisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehatjasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwatidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkannegara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan

Bahwa Saksi selaku Komandan pada setiap kesempatan apel pagi seringmemberikan penekanan kepada anggotanya agar tidak terlibat dalam jaringannarkotika baik sebagai pengedar maupun pengguna karena sanksi hukumannyaberat bahkan sampai dipecat dari dinas militer.Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit sepeda motorjenis Yamaha Mio warna kuning dan Yamaha Xeon warna putih, 1 (Satu) unit25sedan Accord warna hitam yang telah dijual Terdakwa pada bulan Desember2012, dan baru membeli 1 (Satu

Bahwa benar Saksi4 Lettu Com Suripto selaku Komandan padasetiap kesempatan apel pagi sering memberikan penekanan kepadaanggotanya agar tidak terlibat dalam jaringan narkotika baik sebagaipengedar maupun pengguna karena sanksi hukumannyaberatbahkan sampai dipecat dari dinas militer.18.

Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ; Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ; Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ; Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ; Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan atau pengancaman

Angkatan Laut, BNNdan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan

Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.6. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi knusus : Tidak dijumpai.8.

Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit Sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi khusus : Tidak dijumpai..

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) ;eBahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak Il (Anak) dapat dimaknai dan diartikanbahwa Penggugat menginginkan pengusaan atas Warisandari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untukdikuasai secara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;3.21.2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataanselanjutnya yaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah)menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya tanah itu menjadihak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulaitanggal penyerahan sampai seterusnya.

Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak II (Anak) dapat dimaknai dan diartikan bahwaPenggugat menginginkan pengusaan atas Warisan dariAlmarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untuk dikuasaisecara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;15.2.Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnyayaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah) menyerahkan tanahtersebut, selanjutnya tanah itu menjadi hak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulai tanggal penyerahan sampaiseterusnya.

mengajukan usulan writeoff / penghapusan bunga, denda atau pokok; Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen,penyelesaiankredit bermasalah; Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang Kantor PusatOperasional; Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru; Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang / PemimpinKantor Pusat Operasional; Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan

Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang Kantor PusatOperasional;10.Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru;11.Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonankredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang/ Pemimpin KantorPusat Operasional;12.Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan pada produk kredit;13.Melaksanakan penghimpunan dana pihak ketiga sesuai dengan targetyang ditetapkan;14.Melakukan pelayanan pembukaan

mengajukan usulan write off/penghapusan bunga, denda atau pokok;Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen,penyelesaiankredit bermasalah;Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang Kantor PusatOperasional;Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru;Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang / PemimpinKantor Pusat Operasional;Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan

mengajukan usulan writeoff/ penghapusan bunga, denda atau pokok;Melaksanakan penagihan angsuran, monitoringdokumen,penyelesaian kredit bermasalah;Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang KantorPusat Operasional;Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru;Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang / PemimpinKantor Pusat Operasional;Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan

Bahwa, dengan beberapa pertimbangan ditambah kerinduan yangterbendung sejak tahun 2017, untuk dapat bertemu dengan anakanakkandungnya secara langsung, begitupun ternyata selama anakanaktersebut di atas berada pada penguasaan dan pemeliharaan TERGUGAT ditempat kediaman orang tua TERGUGAT, pada kenyataannya anakanaktersebut di atas mengalami beberapa pengaruh, penekanan dan intimidasibaik langsung maupun tidak langsung.

;Bahwa, begitu pula pada kenyataannya selama anakanak tersebut di atasberada pada penguasaan dan pemeliharaan TERGUGAT di tempatkediaman orang tua TERGUGAT, anakanak tersebut di atas mengalamibeberapa pengaruh, penekanan dan intimidasi baik langsung maupun tidaklangsung. Sehingga, atas keadaankeadaan demikian yang telah dialamioleh PENGGUGAT dan anakanak tersebut di atas, menimbulkankekhawatiran dan kecemasan baik secara psikis maupun mental.

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function