Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Kag
Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Rila Febriana, SH
Terdakwa:
Parli Bin Rosiin
22 — 3
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bjm
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG Tergugat 1.PT. Dwi Guna Laksana, Tbk 2.PT. Wira Harum 3.Andri Cahyadi 4.Willy Widodo Herlambang
462 — 120
  • Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum UU Pasar Modalyang mana mewajibakan adanya prinsip keterbukaan (disclosure)atas segala transaksi dari sebuah perusahan terbuka (emiten)kepada pihak publik dan aparat terkait (Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl))11.4.
    Bahkan akan sangat mencurigakanjika Tergugat Ill benarbenar membawa entitas Tergugat didalamPerjanjian Pengakuan Hutang tersebut dengan Tergugat Il danTergugat IV dan tidak melakukan koordinasi dengan Komisaris,apalagi finseruensi yang dihadapi akan sangat berpotensi merugikanTergugat kedepannya.Bahwa penerapan kompensasi yang sungguh fantastis tersebutsesungguhnya juga telah menyalahi Peraturan terkait suku Bungayang ada di Indonesia, oleh karena itu, pihak Pemerintah RepublikIndonesia melalui otoritas
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BALUBAID IKHWAN
Tergugat:
PT AZZAHRA TOUR AND TRAVEL
97 — 28
  • Labib yang tidakpunya otoritas dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atasnama PT Balubaid Ikhwan. Sehingga pernyataan tersebut adalahtidak sah dan atau tidaklan mempunyai kekuatan hukummengikat.Sehingga oleh karena yang menandatangani pernyataan adalahSdr. Labib, maka yang berhak mengajukan gugatan adalahpribadinya Labib dan menjadi urusan pribadinya Sdr. Labib,bukanlah mewakili PT Balubaid Ikhwan.
    Sedangkan orang yang padanya diharapkantunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakankeharusan;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidakmencantumkan dan tidak menuntut adanya seseorang yang bernama AminAhmad Balubaid selaku direktur PT BALUBAID IKHWAN namun ternyatadidalam SURAT PERNYATAAN dan atau SURAT KESEPAKATAN tersebutdilakukan oleh Sdr LABIB yang tidak punya otoritas dan kewenangan untukkeadilan karena Penggugat bukan orang yang ber hak mewakili PT
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1603/Pdt.G/2019/PA.Tmk
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Dede Ishaq alias Dede Ishaq Ilyas
Tergugat:
PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya
126 — 88
  • Tmksebagai jaminannya, dimana Pengguat tidak pernah mendapat salinanperjanjian pemberian fasilitas pembiayaan beserta jadwal waktu dan besarankewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat secara tertulis sebagaimanaseharusnya, hal ini telah tidak sesuai denganpasal 2 undangundang nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen menyebutkan dengan tegas bahwa:perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen sertakepastian hukumPeraturan Otoritas Jasa
    2017 dan T.11 tanggal 2 Januari 2018 berupa suratSP.1, SP.2 dan SP.3, mengenai peringatan kepada Penggugat untukmenyelesaikan kewajiban pembiayaan kepada Tergugat, telah ternyataPenggugat telah diperingati oleh Tergugat untuk menyelesaikan tunggakanpembiayaan, maka sesuai bukti T. 12, T.13 dan T.14 serta bukti TT.1 sampaidengan TT.8, Penggugat telah diberitahu oleh Tergugat tentang pelaksanaanlelang melalui Turut Tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1)Peraturan Otoritas
Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus
Register : 02-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN SUMBER Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sbr
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.RIVO Ch. M. MEDELLU, S.H.
2.YOGA PAMUNGKAS, S..H.
3.R BUDI HARYANTO, S.H.
4.AHMAD FITRAH KUSUMA, S.H., M.H.
5.TOTOK ALIM PRAWIRO WIDODO, S.H.,M.H.
6.AGUNG SUSANTO, S.H., M.H.
7.SUWARDI, S.H.
8.WENDRA SETIAWAN, S.H.
9.ANWAR HENDRA ARDIANSYAH
10.JAMANURI
Terdakwa:
SUHERNI
46 — 0
  • Suherni
  • Risalah Pertemuan OJK dengan pengurus Perumda BPR Kabupaten Cirebon tanggal 9 November 2020 Pembahasan Permasalahan Perumda BPR Kabupaten Cirebon
  • Risalah Pertemuan Otoritas Jasa keuangan dengan perumda BPR kabupaten Cirebon tanggal 11 Desember 2020 tentang Pembahasan Permasalahan Perumda BPR Kabupaten Cirebon.
  • Risalah Pertemuan Otoritas Jasa keuangan dengan perumda BPR kabupaten Cirebon tanggal 05 Januari 2021 tentang Pembahasan Permasalahan Perumda BPR Kabupaten Cirebon.
  • Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) Tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Kinerja dan Penetapan Pembagian Laba Bersih Perumda BPR Kabupaten Cirebon (BANK BKC) Tahun Buku 2020 Tanggal 16 April 2021.
  • Berita Acara jurnal koreksi kekurangan/kelebihan penyalahgunaan keuangan Sdr.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 105/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat : PD. BPR Bank Salatiga Diwakili Oleh : Imam Al Ghozali Hide Wulakada, SH
Terbanding/Penggugat I : Ari Setiawan
Terbanding/Penggugat II : Tri Murti
Terbanding/Penggugat III : Suparni
Terbanding/Penggugat IV : Lianawati Wicaksono
125 — 67
  • adalah sebesar:Rp. 559.324.104, +Rp. 100.000.000, = Rp. 659.324.104, (Enam Ratus Lima PuluhHalaman 22 dari 57 Putusan Nomor.105/Pdt/2021/PT SMG17.18.19.Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus EmpatRupiah);Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pihak nasabah atau konsumen yangdirugikan secara langsung oleh perbuatan TERGUGAT sebenarnya telahberusaha untuk menyelesaikan masalahini secara baikbaik melakukanpertemuan dengan TERGUGAT, Dewan Pengawas, Walikota, pimpinanDPRD Kota Salatiga serta OJK (Otoritas
    gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga;Bahwa TERGUGAT nyatanyata melakukan kelalaian atau keteledoranmaupun kesengajaan menolak mencairkan dana simpanan Deposito PARAPENGGUGAT berikut bunganya yang hendak ditarik dengan alasan BilyetDeposito palsu yang tidak masuk dalam system Bank atau tidak ada padaTERGUGAT marupakan pelanggaran berat dan perbuatan melawan hukumyang merugikan PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan dalamPasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata juncto Pasal 29Peraturan Otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Maret 2017 — MOCH. RIZKI KURNIA PUTRA melawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk dkk
53 — 28
  • No.26/Pdt/2017/PT SMGBerdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.
    PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, maka Penggugatmasih berstatus Lancar.d.
Pengadilan PN PALOPO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-05-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 43/PDT.G/2017/PN PLP
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat : - H. Burhanuddin L Tergugat : - Jusnaeni - Yazdi Anugrah - Markus Lanteng SE - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
80 — 30
  • Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini.Penyidikan merupakan salah satu tugas penngawasan OJKseperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yangberbunyi:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-06-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — YUSWENDA H VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., KANTOR CABANG BUKIT TINGGI
98 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengertian konsumen dalamUndang Undang ini adalah konsumen akhir.Bahwa Majelis BPSK tidak cermat mempertimbangkan Pasal 2Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013,yang menyebutkan konsumen adalah pihakpihak yang menetapkandananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia diLembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan,permodalan di pasar modal, pemegang polis pada peransuransian,dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundangUndangan di sektor jasa keuangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
438 — 303
  • Bahwa, surat Saudara pada pokoknya mohon, berdasarkan putusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 240 Tahun 2006, agarKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut semua suratkeputuran yang diterbitkan Dirjen AHU, menerbitkan surat keputusan baru,mengirim asli atau tembusan surat keputusan kepada Otoritas JasaKeuangan, memperbaiki dan melakukan penyesuaian terhadap profil PT.BFI.
    AHU, menerbitkan surat keputusanbaru, mengirim asli atau tembusan surat keputusan kepada Otoritas JasaKeuangan, memperbaiki dan melakukan penyesuaian terhadap profil PT.BFI (sekarang PT. BFI Finance Indonesia) tidak dapat dipenuhi / ditolak.D.2.
    Prematur.Bahwa Gugatan Penggugat seandainya pun benar Penggugat sebagaipemilik saham di Tergugat Il Intervensi(hal mana Tergugat II Intervensibantah), yang didasarkan atas Surat Penggugat tanggal 26 Februari 2018yang pada pokoknya menuntut Tergugat merubah data perseroan denganmencabut semua surat keputusan yang diterbitkan Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, menerbitkan SK Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia yang baru, mengirim asli atau tembusan SuratKeputusan kepada Otoritas
    biasa, dan karenanyatidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.Halaman 93 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.39.40.Al,Bahwa Objek Gugatan 1 menjawab surat permohonan Penggugat, tanggal26 Februari 2018, yang pada pokoknya Tergugatmenjelaskan padaPenggugatbahwa Tergugattidak dapat mencabut semua surat keputusanyang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DirjenAHU), menerbitkan surat keputusan baru, mengirim asli atau tembusansurat keputusan kepada Otoritas
    BFI Finance Indonesia, Tbk., yang akandilaksanakan tanggal 06 Mei 2014 dan diumumkan padaharian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 21 April2014 (potokopi sesuai cetakan).Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Dan Luar Biasa yang telah diselenggarakan padatanggal 06 Mei 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJk)ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB danKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan SuratNomor Corp/CH/L/V/140075 tanggal 07 Mei 2014 (potokopidari potokopi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/PID/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — LAMBERTUS BEDI LANGODAY Alias BEDI
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Terdakwa dalam perkara ini,sebagai kontraktor, Terdakwa sering mengikuti tender proyek pada semuakantor dinas di Kabupaten Lembata, dan bukan baru kali ini Terdakwamengalami kekalahan bahkan sudah sering sehingga sudah menjadi hal yangbiasa bagi Terdakwa ;Bahwa apabila Terdakwa kecewa karena gagal menang tender dankemudian mencari siapa yang menjadi penyebabnya maka seharusnya yangmenjadi sasaran target kekecewaan Terdakwa karena gagal tender tersebutadalah terhadap orangorang yang mempunyai otoritas
    MATIAS BALALANGOBELEN untuk menggali bukti petunjuk sekalipun tidakakan diperoleh fakta sedikitpun, karena berdasarkan faktapersidangan tidak terdapat persesuaian antara keterangan MATIASBALA LANGOBELEN yang dikutip dari BAP dengan keterangansaksisaksi yang lain sebagaimana juga telah diakui sebagaipertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lembata danoleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupangtentang kegiatan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2009 ;Bahwa secara hukum memang otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 14-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 10 Februari 2016 — HARDIANTO Alias HERI Bin SUTIONO
22 — 4
  • bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri terdakwa, terlebin dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehinggamemperlancar jalannya sidang;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN.Pbm
Tanggal 1 Agustus 2017 — RIFAI BIN SULAIMAN
25 — 12
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 214/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 29 Juni 2015 — ARISANDI Als.SANDI Bin SAIRIN
34 — 10
  • ditujukan kepada seseorang apakah seseorangmempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih lebihmengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuanUndangundang (Langemeyer).Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata melawandiartikan menentang atau menyalahi sedangkan aarti kata hukum mengandungarti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkanoleh penguasa , pemerintah atau otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-03-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 15 April 2015 — SUPRAYOGI bin SUPRATONO
18 — 9
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 19-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps
Tanggal 8 Agustus 2017 — IPTUI WAYAN SUDARTA melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
187 — 99
  • memotong/membongkar botolsampho) barang bukti tidak didukung oleh CCTV (Closed Circuit Televion)atau CCTV tidak berfungsi;Bahwa pada tangga 15 Februari ketika PEMOHON menitipkan baranguntuk tahanan yang mengizinkan barang yang boleh masuk adalahpetugas jaga atau petugas Tahti;Bahwa petugas Tahtilan (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmensortir barang atau memilah barang titipan apa saja yang boleh masukartinya petugas Tahtilah (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmempunyai wewenang atau otoritas
Pengadilan PN Wangi Wangi Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Wgw
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PUTRA HARWANTO, S.H
Terdakwa:
ANDRIO DESEMBRASYA Alias RIO Bin LA YANI
68 — 29
  • Kuatnya kehendakdapat diukur dari kekuatan fisik atau otoritas yang dimilikinya terhadap sipemaksa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan untukpenerapan pasal ini adalah memasukan kemaluan pria ke kemaluan wanitasedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.Jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kKemaluan wanita, tidak dapatdipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit,yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya sesudah dewasa
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Lbs
Tanggal 26 Maret 2015 — - Taufik Hidayat panggilan Taufik
26 — 3
  • Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintahdalam hal pemberantasan Narkotika dan upaya untuk mempersempit ruanggerak pelaku tindak pidana Narkotika;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa masih berusia muda;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN Bls
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SARTIKA RATU AYU TARIGAN, SH
Terdakwa:
AGUS AFDANI ALS AGUS BIN SUKARDI
29 — 11
  • faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN BIssebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 01-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 100/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 1 Desember 2016 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk CABANG PEMATANG SIANTAR LAWAN PRISTIWATI MANURUNG
96 — 54
  • konsumen yang menjadi obyek jualbeli jasa;Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan /atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya: Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas