Ditemukan 13208 data
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
44 — 28
CITA.LTD.DJL.NIAGA dan semua lahankembali pada negara, sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang :Hak Pengusahaan Hutandan Hak Pemungutan Hasil Hutan, BAB Ill Pemberian HakPengusahaan Hutan dan Hak Pak Pemungutan Hasil Hutan pasal 8ayat (1) dan (2) selengkapnya berbuny/i :> Ayat (1) Hak Pengusahaan Hutan pada dasarnya hanyadiberikan untuk penebangan dengan cara tebang pilih atasdasar kelestarian hutan pengolahan dan pemasaran hasil hutandengan dibebani kewajiban untuk
103 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk, sebagai berikut:Tugas Pokok:Melakukan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan danjasa Bank lainnya) serta melakukan prakarsa usulan putusanpinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjamanBRI Unit yang diberikan layak dan aman bagi BRI;Melakukan pembinaan terhadap Debitor pinjaman dan simpanandalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asetBRI Unit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukungpencapaian target yang telah ditetapkan
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
CHAU MINH CA
46 — 25
BV 9397 TS tidak ditemukan dokumen apapun yangditerbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.Sanksi yang didapatkan ketika tidak memiliki dokumen SIUP adalah sepertiyang termuat dalam pasal 92 UndangUndang Republik Indonesia nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam
80 — 33
Bangkalan dan jabatan saksisebagai marketing sejak 30 April 2015 lalu tugas dan tanggung jawabmarketing yakni pemasaran kredit, pengelolaan, maintance yaitu kreditsampai Tunas;Bahwa Saksi jika Bank BRI Cab. Bangkalan pemah mengeluarkan BilyetGiro (BG) No. GFP748259 dan CEK No. CET 669682 untuk terdakwaHENDRA IRIATNO, ST alamat : J1. Pemuda ahmad No. 10B, Rt/Rw :003/004, Kel. Demangan, Kec./Kab.
Pembanding/Penggugat II : WAHYU SLAMET Diwakili Oleh : WAHYU SLAMET
Pembanding/Penggugat III : SANTOSO SETIAWAN Diwakili Oleh : WAHYU SLAMET
Pembanding/Penggugat IV : AYUK KUKUH SUGIYARTI Diwakili Oleh : WAHYU SLAMET
Terbanding/Tergugat : Direktur PD BPR Bank Wonosobo
78 — 29
Prayitno perlu untuk diikutsertakanasuransi jiwa sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 1 UU No.23/POJK.05/2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Produk Asuransidan Pemasaran Produk Asuransi.Bahwa mulamula Alm. Prayitno di daftarkan pada satu lembaga asuransi yaituPT. Equity Life Indonesia dikarenakan plafond kredit dari Alm.
Guntur Wibowo, S.H
Terdakwa:
BAMBANG EKO ST Bin BAMBANG HARIMURTI
63 — 12
CAHYADI diantar oleh sopirnyayang saksi tidak kenal mendatangani kantor pemasaran PerumahanCASA D. ARTHA terletak di Jin. Prabu Gajah Agung tepatnya di dekatterminal Ciakar membicarakan masalah kerjasama suplai besi untukPerumahan tersebut yang saat itu di hadiri oleh Terdakwa BAMBANGEKO, saksi UCHE, saksi sendiri (HENDI SUHENDI Alias ABEK) namundari pertemuan tersebut tidak ada perjanjian apapun ;Bahwa saksi mendengar dari saksi H.
68 — 21
ESTER JUNITA GINTING, dahulu sebagai Direktur Pemasaran PT. BankPembangunan Daerah Sumatera Utara (PT.BANK SUMUT),beralamat di jalan Imam Bonjol No.18 Medan, Kota Medan,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Ill;4. M.YAHYA , dahulu sebagai Direktur Operasional Pt. Bank PembangunanDaerah Sumatera Utara (PT. BANK SUMUT), beralamat di Jalan ImamBonjol No.18 Medan, Kota Medan , selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV ;5.
1.Evan Munandar SH
2.TRI SUTRISNO, SH
Terdakwa:
1.Khairul Syah Bin Alm. Syarifuddin
2.Khairil Annuar Syarifuddin Bin Hasbi
133 — 22
Tanggung jawab Saksi dalamhal ini dari Banda Aceh sampai Aceh Selatan; Bahwa untuk pemasaran/ niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidijenis solar yang dilaksanakan di SPBU wilayah Kabupaten Aceh Jaya sesuaiUndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Migas; Bahwa mekanisme tentang Niaga Pengangkutan BBM Bersubsidi dapatdilihat di UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi serta Peraturan Pemerintah Nomor
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT HERBALIFE INDONESIA
106 — 55
., dan;6. ...bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penjualan produk lewatsitus ecommerce, melainkan Penggugat menjual produk secara ritelkepada konsumen pemakai yakni keluarga dan teman Penggugat saja;Lebih lanjut, sebagai anggota Herbalife, Penggugat adalah mitra usahadari Tergugat untuk memasarkan dan/atau. menjual produkprodukHerbalife; Pasal 1 Nomor 4 dari Peraturan Sistem Penjualan Langsungmemberikan definisi mitra usaha sebagai berikut :Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran
172 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketut Darmawan selaku Direktur Pemasaran PT. PP dan Ir.Jaka selaku staf PT. PP pada tanggal 30 Maret 2011, bertempat di Pacific Place Jakarta.Disebutkan bahwa hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Direktur Utama PT. PPuntuk proses lebih lanjut;3 Bahwa telah pernah dijadwalkan untuk pertemuan dengan Direktur Utama PT.PP pada tanggal 20 April 2011, namun tidak dapat terlaksana karena mendadak DirekturUtama PT. PP sakit;4 Bahwa sebagai pengganti jadwal pertemuan terdahulu, oleh PT.
37 — 3
keuanganmengenai setoran dari sales yang belum disetorkan, kemudian setiapakhir tahun di perusahaan diadakan audit internal dari kantor pusat dandiketahui diketahui adanya setoran dari sales yang tertunggak; Bahwa dari catatan bagian keuangan, terdakwa tidak menyetorkan uangpenjualan sejak bulan Februari sampai dengan Desember 2014; Bahwa Selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke tokotoko di areapemasaran terdakwa, dan ternyata diketahui bahwa tokotoko tersebut telahmembayar kepada terdakwa; Bahwa area pemasaran
554 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
namunternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan gugatantanpa melihat hasil daripada upaya pendaftaran merek yang dilakukannya,atau dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmendahului aturan yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis;Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan langkah perbuatan melawan hukum dan atau melanggarUndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan IndikasiGeografis dimana telah terbukti telah melakukan proses pemasaran
39 — 21
BV 4806 TS tidak ditemukan dokumen apapun yangditerbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;" Bahwa, Ahlimenjelaskan bahwa ketika kapal melakukan operasipenangkapan ikan tidak memiliki dokumen SIUP adalah sepertiyang termuat dalam pasal 92 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Setiap orang yangdengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republikindonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikanyang
235 — 125
dipertegas lagi yaitupangan berupa madu ;Bahwa Ya, pangan berupa madu yang diproduksi dan diperdagangkanoleh saudara MADURI adalah barang dengan pengertian seperti yangdisebutkan pada pasal 1 angka 4 UndangUndang RI No. 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa Sesuai pasal 1 angka 39 UU No.18 tahun 2012 tentang pangan,disebutkan pelaku usaha pangan adalah Setiap Orang yang bergerakpada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyediamasukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran
161 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PajakMasukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukanpemeriksaan; danj. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau JasaKena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksiHalaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/B/PK/PJK/2016sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).Penjelasan Pasal 9 ayat (8)Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi,distribusi, pemasaran
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
koreksi positif atas pembelian semen dan tiket pesawat juga dapatdikreditkan sebagai Pajak Masukan PPN Masa Pajak Mei 2011: Bahwa Judex Facti sudah benar, karena penyerahan TBS untuk titip olah kepadaperusahaan lain dibebaskan PPN, sehingga tidak ada Pajak Masukan, olehkarena itu tidak dapat dikreditkan, sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN; Bahwa pembelian semen dan tiket pesawat tidak didukung dengan bukti yangcukup adanya keterkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi,pemasaran
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1784/B/PK/PJK/2016pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagipengeluaran untuk perolehan BKP dan/ JKP yang tidak mempunyaihubungan langsung dengan kegiatan usaha;Bahwa dengan demikian pajak Masukan untuk perolehan BKP atauJKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (meliputiproduksi, distribusi, pemasaran dan manajemen), PPNnya dapatdikreditkan;2.
31 — 3
bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 16 September2013 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru padatanggal 16 September 2013 dibawah Register No. 149/Pdt.G/2013/PN.PBR, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Tergugat adalah Developer Pembangunan Plaza Sukaramai Pekanbaru;2 Bahwa berdasarkan surat pemesanan pembelian toko tanggal 21 Februari 2000(bukti P1) yang diterbitkan Tergugat yang ditanda tangani oleh Acdelina Tamaelasebagai bagian pemasaran
120 — 6
ataupun setidaktidaknya pada waktu lain sekitartahun 2015, bertempat di Perairan Sialang Buah pada posisi 03 35" 549" LUdan 99 11" 508" BT atau + 2 Myl arah Timur Laut Perairan Sialang BuahKecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ataupun setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran
39 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
GuthtriePecconia Indonesia yang berkedudukan di Palembang;e Semua transaksi penjualan dilakukan di Kantor CabangPalembang, sedangkan administrasi penjualannyaHalaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/20176.2.6.3.dilakukan di Kantor Pusat Jakarta sebagai kantoradministrasi dan pemasaran;e Penjualan dilakukan secara kredit dan pembayarannyamelalui rekening Koran Bank BNI Palembang Acc.111.00005058.001, BCA Palembang Acc. 021022861,Mandiri Palembang Acc. 113 0002050411 dan BCAJakarta;Bahwa