Ditemukan 12044 data
51 — 8
Ini memang harus diputuskan pertanggung jawabnnya tetap pada Kepala Dinasdan PPKnya;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu tadi saksimenerangkan strukturnya tidak ada, padahal strukturnya ada Ketua, Sektretaris danBendahara;3.Indrawati,Bahwa Saksi sebagai Bendaharawan;Bahwa ada beberapa kegiatan tahun 2011 yaitu :Program Penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, PengelolaanAir irigasi untuk pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian,Pengelolaan sistim
penyediaan dan Pengawasan alat mesin pertanian, DukunganManajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,Fasilitas pupuk dan Prestisida, Pelayanan pembiayaan Pertanian dan PengembanganUsaha Agribisnis Pedesaan, dan pengadaan 6 sistim;Bahwa tugas pokok Saksi sebagai bendaharaMenerima dan menyampaikan menatausahakan, mempertanggung jawabkan uanguntuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satuankerja;Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
LEILA QADRIA PUSPITARINI M.,S.H
Terdakwa:
BUDIYONO Bin KARTO
174 — 194
Majalengka bertempat di Balai Desa Cigaleuh dansepakat untuk dilaksanakan.Bahwa terdakwa tahu pedoman pelaksanaan pembangunan = yakniPeraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 tentang sistim prosedurpengolaan keuangan dana desa tahun Anggaran 2016.Bahwa uang Dana Bantuan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 tersebutsetelahnya di ambil oleh saksi ENDANG PURNAMA selaku bendaharaDesa. Melalui Rekening Desa.
Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim , organisasi dan struktur yang baik;c.
63 — 16
Faktur : GRT7/SC/0058531, terdiri dari 6 itemnamun ada satu item yang belum diterima oleh toko senilai Rp.2.475.000,Bahwa, sistim pembayaran yang dilakukan oleh toko langganan ada duacara yaitu :Ada sebagian toko yang melakukan pembayaran dengan cash, yaitu barangsampai langsung toko tersebut menyerahkan pembayaran.Secara TOP/Kredit yaitu pihak toko yang menerima melunasi barang yangsudah dikirim setelah 14 hari barang diterima.Bahwa, salesman khususnya sdr.
119 — 49
menerima atau menguasaipenempatan / transfer atas harta kekayaan dari hasil tindak pidana yangdilakukan ;Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang ini kalau dalam pasal 3 itudisebut setiap orang tapi kalau dialam penjelasan pasal I UU tersebutbisa perorangan atau koorperasi jadi tidak ada kategori baik itu swastaatau Pemerintahan ;Bahwa dalam tindak pidana money laundring tidak disebutkan batasminimalnya ;36Bahwa yang dimaksud dengan diluar dari sitem lembaga keuangan bilaUang itu belum masuk ke sistim
tangki,terdakwa datang kekantor lalu saudaralyly membuat bon minyak ditanda tangani saudara Lylydengan saksi,bon minyak tersebut dibawa ke PT.SIuntuk mengambil BBM ;111212Bahwa terdakwa berkerja sebagai oilment sejak bulanPebruari 2012 ;Bahwa permintaan minyak dengan recuiest melaluiPT.IBMP mulai Juni 2012 sampai dengansekarang,sebelumnya langsung melalui saksi melaluiSistim ;Bahwa permasalahan pemalsuan yang dilakukan terdakwamulai bulan Agustus 2012 sampai Januari 2012 ;Bahwa permintaan BBM dengan sistim
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL FALAH SATU
Terbanding/Turut Tergugat I : JARWOTO, S. Ag., MM. Pd.
Terbanding/Turut Tergugat II : SITI HASANAH
Turut Terbanding/Penggugat III : H. IYAN SOFYAN
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUMARYONO
Turut Terbanding/Penggugat II : SUKARDI
74 — 32
., MI, SMPI PI Al Falahmenjadi Asset dan Amal Usaha Tergugat, pada hal sistim dataDapodik tersebut adalah Milik dan Domain Pemerintah R.I. dalamhal ini Kantor Dinas Kependidikan dan Kementrian Agama KotaDepok;c. Tergugat telah membuat fitnah dan tuduhan yang telah menyebarluas kemanamana, termasuk media sosial, bahwa Bapak DR. Ir. H.Sudarto, M Sc. telah merampas uang pribadi Bapak H. ArifinSukarso sebesar Rp. 159.878.375.00.Halaman.15 dari 60 halaman put. No. 440/PDT/2019/PT.BDGd.
149 — 136
Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPDTP) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa BaratTahun 2013 tanggal 05 Desember 2012, yaitu pada tanggal 21 Nopember2012, POKJA pekerjaan Kontruksi & Barang SKPDTP Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat mengumumkan pelaksanaan lelang melalui websiteKementerian Pekerjaan Umum dengan alamat http : //ww.pu.go.id. metodeyang digunakan dalam pemilihan penyedia barang dan jasa adalah denganmenggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, metode evaluasipenawaran dengan sistim
Sistim gugur ;b. Jenis Kontrak harga satuan;Bahwa benar saksi selaku Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Kontruksi &Barang SKPDTP dalam menilai kKewajaran harga dengan melihat besarnyaHarga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diterima dari Pejabat Pembuatan Komitmen(PPK), yaitu Dr.
Sistim gugur ;b. Jenis Kontrak harga satuan.Bahwa benar saksi selaku Pokja (Kelompok Kerja) Pekerjaan Kontruksi &Barang SKPDTP dalam menilai kKewajaran harga dengan melihat besarnyaHarga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diterima dari Pejabat Pembuatan Komitmen(PPK), yaitu Dr.
Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPDTP)Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Nomor : 033.04.4.029515/2013 padatanggal 05 Desember 2012, POKJA (Kelompok Kerja) pekerjaan Kontruksi &Barang SKPDTP Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mengumumkanpelaksanaan lelang melalui website Kementerian Pekerjaan Umum denganalamat http : //ww.pu.go.id. metode yang digunakan dalam pemilihanpenyedia barang dan jasa adalah dengan menggunakan metode pelelanganumum pasca kualifikasi, metode evaluasi penawaran dengan sistim
80 — 11
Dian, dari CV.Dian baru mendapatkunci.Bahwa sistim pembayaran langsung perorangan.Bahwa setelah selesai pembangunan saksi sudah tidak ada hubungan lagidengan para pemilik los/kios, kecuali dalam masa pemeliharaan.Bahwa data/daftar pemilik kios/los masih ada dari pemerintah dan saksimembaca sejumlah los/kios atas nama Bu Zaenab.Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah kios/los milik Ibu Zaenab, namun bilajika kios itu luas maka bisa dibagi menjadi beberapa kios (ada konveksi)karena saksi tidak menyediakan
151 — 45
ratus sembilan puluh ribu enam ratusenam puluh satu rupiah) atau 80 % (Delapan puluh prosen), kredit tersebut untukpembiayaan PROYEK PEMBANGUNAN PASAR INDUK CARINGIN yang terletakdi Kotamadya Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay :Bahwa kredit tersebut dikenakan BUNGA yang ditentukan secara weighted average,yaitu untuk porsi Penggugat sebesar 22 % (dua puluh dua persen) pertahun dan untukporsi Tergugat I sebesar 17,5% (tujuh belas, lima persepuluh persen) pertahun,dengan sistim
Bazanotona Laia Alias Ama Jura
Tergugat:
1.Serius Gaho Alias Ama Lio
2.Kepala Desa Bawoganowo,Kecamatan Toma,Kabupaten Nias Selatan
3.Direktu PT.PLN Pusat di Jakarta Cq. PT.PLN Unit Induk Pembantu Sumatera Bagian Utara
76 — 17
PLN tidak pernahmembayarkan kepada pemilik tanah / lahan dengan bentuk cicilanmelainkan sistim lunas seratus persen melalui rekening pribadi masingmasing;Bahwa saya tidak menerima atas tindakan penggugat atas tuduhan kepadasaya selaku tergugat sisa ganti rugi dan biaya kompensasi tanah seluas +379 M2 ditambah dengan tanaman jati sebanyak 40 batang dengan jumlahRp. 21.106.450 (Dua puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus limapuluh rupiah) dalam hal tersebut saya selaku tergugat tidak pernahmenerima
62 — 17
Penggugat, dan Penggugat tidak bersedia dan saksi tidak tahu apaalasan Penggugat.Bahwa tidak ada keluahan dari Pegawai karyawan pemanen yang telahdimuatasi.Bahwa luas areal perkebunan perusahaan Tergugat adalah 800 ha dan 700ha sedang replanting dan 100 ha lagi sedang proses mau direplanting, danhanya tinggal 5 orang karyawan pemanen.Bahwa mutasi diperusahaan Tergugat sangat lazim dan sudah 3 kaliberlangsung dan ada juga dari luar perusahaan Tergugat masuk.Bahwa Penerimaan penghasilan tetap dan sistim
169 — 200
dilakukan, sebelum pekerjaandilakukan harus dilakukan Kick Off Meeting maka pada Tanggal 23 April 2008diadakan Kick Off Meeting di kantor TERGUGAT yang membahas perihalumum, administrasi pelaksanaan pekerjaan, perizinan ke instansi terkait yangakan dilakukan oleh TERGUGAT jn casu Direksi Pekerjaan dan waktu surveylokasi serta material sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 23April 2008;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 diadakan Rapat dikantor TERGUGAT denganagenda pembahasan jalur pemasangan dan Sistim
102 — 167
ketelitian dalam memberikan dakwaankepada seseorang yang terlibat dalam persekongkolan pengiriman Tenagakerja ini, yang saya lihat dari Kasus ini orang yang menjual itu sudah dihukumdi Malaysia, ini adalah sebuah rentetan yang tidak bisa dilepaskan dari satudengan yang lainnya maka sebetulnya sejak awal dia memang dalam tanpakutip dia sudah mengetahui karena pasti tidak dilakukan hanya satu kalisebenarnya, jarang jaringan ini yang melakukan hanya satu kali dia biasanyajustru sudah terlibat dalam sistim
107 — 46
Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Anak PelakuAnakMembebankan biaya perkara kepada Negara.ATAUJika Ibu Hakim Anak berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hakhak dasar(asasi) Anak Pelaku sebagaimana manusia dalam sistim peradilan yang adildan berimbang.Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanAnak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;Setelahn mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan PenuntutUmum
75 — 18
Jeje Wiradinata masingmasing sudah salingmemaafkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan halhal sebegai berikut:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafahpemidanaan dewasa ini semakin hari semakin menuju kearah sistim yang lebihmanusiawi, jika di abad
80 — 12
berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuanhukum materil yang terdapat dalam sejumlah UndangUndang, kebiasaan,kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum ;Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah sematamatamenemukan keadilan moral (not moral justice) semata, yang lepas dari kaitanpenyelesaian perkara dan ataupun sistim
FUJI HARSANTO NIUFLAPU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
Jefta Tabah
189 — 58
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, PropinsiNusa Tenggara Timur, Surat Ukur Nomor : 026 / Fatukoa / 2003, Luas 5.315M2, tanggal 27 November 2003, yang diterbitkan oleh Kepala KantorHalaman 34 dari 40 Halaman Putusan No. 31/G/2020/PTUN.KPGPertanahan Kota Kupang, yang terletak di RT.20, RW.007, Kelurahan FatukoaKecamatan Maulafa, Kota Kupang ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat IlIntervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing masing tertanggal 27November 2020 yang diunggah pada Sistim
75 — 10
barang dan jasa, jadibisa diambil dari Dinas lain ;Bahwa, kejadian perkara terjadi di Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2011 ;Bahwa, intisari keterangan saksi dalam perkara ini bahwa ketikaperusahaan tidak layak untuk dimenangkan dalam pengadaan kapal danalat tangkap ikan ;Bahwa, kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit ;Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dengan sistim
semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;Bahwa, saksi telah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikdan saksi masih ingat intisari keterangannya ;Bahwa, saksi sebagai panitia pengadaan kapal di Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu ;Bahwa, pengadaan kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unitdiadakan tahun 2011 ;Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dimana sistim
saksi berkonsultasi dengan Kepala Dinas tetapi karena Kepala Dinasjuga mungkin tidak terlalu mengerti tentang pengadaan Kepala Dinas saat itumengatakan sudah ikut sajalah apa kemauan PPK maka kami lanjutkan pelelangan ;Bahwa, saksi hanya menerima honor Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) ;Bahwa, saksi sudah menyampaikan ke Kepala Dinas kegiatan tidak seusai karenadari konstruksi ke pengadaan tetapi Kepala Dinas mengatakan sudahlah ikuti sajakemauan PPK benar karena Kepala Dinas untuk sistim
96 — 43
Memonitor pelaksanaan kegiatan operasional di kantor cabang dan kantor cabangpembantu agar sesuai dengan peraturan dan sistim prosedur yang telah ditetapkan.7. Mengkoordinr agar tercapai kerjasama/team work yang solid di kantor cabang dankantor cabang pembantu dibawahnya, dengan melakukan pelatihan/pembinaan baikformal maupun non formal secara intensif untuk kemajuan seluruh jajarannya baikuntuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.8.
, SE Alias IPEN bin MDAILAMI selaku Branch CreditManager (BCM) atau Wakil Pimpinan di bagian kredit PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkuludan selaku Anggota Komite Kredit PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu bersamasamadengan saksi HAEKAL M.AZIR, ST serta saksi EKO LAKSONO RUDITO (masingmasingterdakwa dalam berkas terpisah) dapat dinilai telah melakukan tindak pidana perbankan olehkarena telah membuat dan menanda tangani Memo Analisa Kredit No.Aplikasi240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat di sistim
Bank Mega Cabang Bengkulu yang juga selaku selaku AnggotaKomite Kredit PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu bersama EKO LAKSONO RUDITO selakuPimpinan PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu dan saksi HAEKAL M.AZIR, ST yang telahmembuat dan menanda tangani Memo Analisa Kredit No.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24Mei 2011 yang dibuat di sistim Loan Origination Syestem (LOS) untuk permohonan kredit KPRMega Griya sebesar Rp.928.000.000,(sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) calon debituratas nama AMAH
EL ADRIAN SHAH
114 — 198
keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anakparapemohon di dalam suratsuratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anakpemohon dikemudian hari kelak;Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2019/PNMdnHalaman 182Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juganama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai denganfakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku ayahnya bermargaDAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim
maka nama anak parapemohon tersebut tidak menjadi multi tafsir aka nasal usulnya kelak dikemudian harimaka tujuan para pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk menambahnama marga di belakang nama anaknya yang ada dalam akte kelahirannya;Menimbang bahwa agar marga nama anak para pemohon dapat ditambahkan didalam akta kelahirannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas dan juga sesuaidengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon 1 selaku si ayahselaku orang Batak yang menganut sistim
anaknya tersebut kelak,sehingga agar ada keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anakparapemohon di dalam suratsuratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anakpemohon dikemudian hari kelak;Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juganama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai denganfakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku ayahnya bermargaDAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim