Pengambilan (pencurian) baru dapatdikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkanyang dimaksud dengan Barang sesuatu telah dipertimbangkan dalamdakwaan kesatu tersebut di atas, dan untuk menyingkat uraian putusan inimaka pertimbangan dimaksud diambil alin dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa penekanan pada Pasal 362 Kitab UndangUndangHukum Pidana ini adalah pada perbuatan pokok mengambil barang sesuatumilik orang lain secara melawan hukum.

Karena penyelahgunaan narkotika akanmenimbulkan akibat yang sangan merugikan perseorangan, karenanarkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juangpecandunya, bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa juga menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandikesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalampenyelahgunaan narkotika.3.

(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

pada hakikatnya tergiur kKeuntungan yang besar sertakenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana dengan menjualNarkotika tersebut Terdakwa mudah mendapatkan uang dan setelahmenggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat dan energikserta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yangberwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagidengan normanorma yang berlaku maupun penekanan

pada hakikatnya tergiur keuntungan yang besar sertakenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana dengan menjualNarkotika tersebut Terdakwa mudah mendapatkan uang dan setelahmenggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat dan energikserta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yangberwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagidengan normanorma yang berlaku maupun penekanan

Bahwa Guna menjaga ketertiban, kedisiplinan dan tingkat kepatuhandilingkungan prajurit TNI maka terhadap penyalah gunaan Narkotika ini harusdiberikan tindakan yang tegas dan keras, oleh kaerna pimpinan dan satuan TNItelah dirasa cukup dalam memberikan penyadaran baik melalui penyuluhandan penekanan penekana akan bahaya penyalah gunaan dan kejahatan yangberkaitan dengan Narkotika serta gambaran mengenai akibat langsung85maupun tidak langsung yang akan ditangung oleh Terdakwa sendiri,lingkungan prajurit

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakHalaman 137 dari 140 halaman.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan

Bahwa bunyi Pasal 8 adalah:Apabila dalam jangka waektu Peranjian ini berlangsung, tanah &bangunan tersebut diperlukan oleh Pihak Pertama (Penggugat) danberakibat Perjanjian ini diputuskan, maka Pihak Kedua vajibmengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Pertama tanpa adanyatuntutan ganti rugi berupa apapun dari Pihak Pertama.Dan dalam hal ini Pihak Pertama akan memberitahukan kepada PihakKedua secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.Jelas bahwa penekanan perjanjian Pasal 8 tersebut adalah jika tanah

Dimana tugas PrajuritTNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan Negara, olehkarena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin sertasehat jasmani dan rohani.Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 150K/PM.III19/AD/VII/2021Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar

keperluan Terdakwa TONI SETIAWAN Bin WAKRI danTerdakwa Il ABDUL AZIZ Bin KALIL;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkapdipersidangan diketahui baik dari keterangan saksi saksi dan juga pengakuanParaTerdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukantanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut terus berlangsungselama beberapa bulan dan dari waktu tersebut dimana ParaTerdakwa sudah menerima komisi (fee) atas perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa penekanan

Tentang terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,7.3.didalam penjelasan pasal demi pasal, baik huruf (f) pada Pasal 19 PPNo. 9 Tahun 1975 maupun pada huruf (f) dalam Pasal 116 KHI, samasama dinyatakan cukup jelas.Akan tetapi penekanan kata terusmenerus yang dulang sebanyak dua kali adalah untuk menunjukanatau menekankan bahwa tidak cukup berselisih hanya sekalisaja,tidak cukup bertengkar hanya sekali saja, tapi harus berkalikali dan telah mengganggu keharmonisan rumah tangga sehinggatidak

Bahwa dalam melakukan penyidikan, saksi melakukannya sesuaisesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada intimidasi,penekanan, mengarahkan dan pemaksaan.4. bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi memerintahkanTerdakwa untuk membacanya, apabila Terdakwa sudahmemahami isi dari Berita Acara Pemeriksaan, maka Terdakwadiperintahkan untuk memberikan paraf dan tanda tangan.5.

Asep Johan Hidayatkartunya dikembalikan, tapi uangnya belum dikembalikan;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan dari Kepala UPTD kepada Kepala Sekolahbahwa kartu NISN tersebut laku seluruhnya;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan

202buah yang sudah terjual sebanyak 32 buah dan uangnya tidak pernahdiserahkan kepada saksi, melainkan langsung ditangani oleh guru kelasmasingmasing;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan

didistribusikan melaluiWali Kelas masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kartu NISN yang telah dibagikan,tetapi kelas VI sejumlah 33 siswa telah menerima kartu yang berasal dariUPTD tersebut;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.

No.361/Pdt.G/2019/PA.Paredan menjaga malu dua keluarga besar apabila semua photo itu tersebar, dansaya juga dari awal sudah ikhlas memaafkan istri saya dan meminta segerabertaubat.saat di awal kejadian ini saya ketahui. saya sudah melarang istri sayabermain fb segera menutup akunnya dan segera mengganti nomor hp nyatapi istri saya tidak mendengarkan dan sangat keras kepala (sifatnya daridulu) dan saya juga meminta dari awal menyelesaikan masalah ini baikbaik..dari semua penekanan yang saya katakan

(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, maka permohonanrestrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flow usahaTERMOHON tersebut bank meyakini bahwa TERMOHON akan mampumembayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bungadan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.

Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN SrhAd. bMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan

Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut AktaPengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015), dimana PARATERGUGAT mengakui telah membuat dan menandatanganinya denganTERGUGAT.Bahwa di dalam Posita Gugatannya, PARA PENGGUGAT berkalikalimemberikan penekanan atas terjadinya tindakan wanprestasi olehTERGUGAT, dengan mendasarkan pada tidak dilakukannya pembayaranoleh TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2016, sesuai bunyi ketentuanpasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015tersebut,

Sebagai badan yangberwenang dalam penekanan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin olehJaksa Agung yang dipilin oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakankekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanyamerupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.