Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor121/Pdt.G/2017/PN Mlg. tanggal 12 Juli 2017 tepat dan beralasan;3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Turut Tergugatadalah perlawanan yang benar;4.

Nomor 405 K/Pdt/2020Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor121/Pdt.Plw/2017/PN Mlg. juncto Nomor 664/PDT/2018/PT SBY. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2019;Menimbang, bahwa

Menetapkan merubah datadata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor121/06/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSungai Tebelian Kabupaten Sintang dari Nama Pemohon : Latoif dan Namaistri Pemohon : Erma Friyanti, tempat tanggal lahir istri Pemohon : BonetLama, 4 Mei 1987, menjadi Nama Pemohon : Latoip, Nama Istri Pemohon :Irma Priyanti dan tempat tanggal lahir istri Pemohon : Bonet Lama, 4 Mei1989;3.

alatbukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannyaserta mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa inti dari permohonan yang diajukan oleh Pemohonadalah perbaikan biodata yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor121

Menetapkan perubahan datadata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor121/06/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSungai Tebelian Kabupaten Sintang sebagai berikut:2.1. Nama Pemohon yang semula tertulis Latoif menjadi Latoip;2.2. Nama lsteri Pemohon yang semula tertulis Erma Friyanti menjadiIrma Priyanti;Him. 712 dari 74 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Stg2.3.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PT MDNMenimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2018 tersebut,Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingsebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRantau Prapat masingmasing Nomor : 86/Akta Pid/2018/PN Rap (Nomor121/Pid.Sus/2018/PN Rap) tanggal

tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukandalam pasal 233 Kitab UndangUndang Acara Pidana, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh PenuntutUmum dan juga Terdakwa , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dariPenyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri RantauPrapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor121

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor121/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 27 Maret 2018, yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PT MDN5.

Ibu Nenden Jalan Karamat No. 16 RT 009 RW 010 KelurahanKaramat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sebagaiPEMOHON.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2021telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor121/Pdt.P/2021/PA.Smi tanggal 29 Juni 2021

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.P/2021/PA.Smi dari Pemohon;2. Memerintahkan Paniatera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

PutusanPengadilan Negeri Klas A Padang Nomor121/Pdt.G/2009/PN.PDG Tanggal 15 April 2010, berbunyi:won ne nnn nnee Mengadili .

Bahwa dengan berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriPadang Nomor 02/Eks.Pdt/2018/PN.PDG, tanggal 23 Januari 2018, telahdilakukan Aanmaning terhadap Terbantah II selaku Termohon EksekusiSupaya melaksanakan isi Putusan Perkara Perdata Nomor121/Pdt.G/2009/PN.PDG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor89/PDT/2010/PT.PDG. jo. Putusan MARI Nomor 855 K/Pdt/2016 dalamperkara antara M.

YUSUF gelar MALIN MANGKUTO selaku PemohonEksekusi melawan SUDASNI, dkk selaku Termohon Eksekusi.Halaman 7 dari 43 Hal.Putusan No.42/PDT/2019/PT.Padg.9.10.11.12.Bahwa para Pembantah tidak pernah digugat atau diikutsertakansebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam Perkara Perdata Nomor121/Pdt.G/2009/PN.PDG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor89/PDT/2010/PT.PDG. jo.

Berdasarkan alasantersebut, secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor121/Pdt.G/2009/PN.PDG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor89/PDT/2010/PT.PDG. jo.

Fotocopy Denah Lokasi dan ukuran Objek Perkara Nomor121/Pdt.G/2009/PN.PDG, tanggal 2 Februari 2018, diberi tanda P6;7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor121/Pdt.G/2009/PN.PDG, tanggal 15 April 2010, diberi tanda P7;8. Fotocopy Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor121/Pdt.G/20009/PN.PDG tanggal 9 Desember 2009, diberi tanda P8;9. Fotocopy Surat Keterangan Sepadan, tanggal 2 Agustus 1977, diberitanda P9;10. Fotocopy Surat Keterangan Sepadan, tanggal 16 Januari 2010, diberitanda P10;11.

Bahwakami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kupang) terhadap perkara perdata Nomor121/PDT.G/2020/PN.Kpg karena pertimbangan dan putusan tersebut sangat kelirudan Putusan tersebut tidak berdasarkan keseluruhan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan karena Bukti T.1,bukti surat T.2 dan bukti surat T.3 yangsebenarnya memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna, tetapi tidakdipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim

Membatalkan putusan pengadilan negeri Kupang Nomor121/PDT.G/2020/PN.Kpg3. Menyatakan Menolak gugatan para Terbanding/penggugat untuk seluruhnyaatau Setidaknya, menyatakan gugatan para Terbanding/Penggugat tidakdapat diterima.4.

Bahwa keberatan dari Pembanding sangatlah mengadaada, tidak tepat dantidak beralasan hukum, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang secara lengkap dan cermat sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor121/PDT.G/2020/PN.KPG, tanggal 08 Desember 2020;BAHWA OLEH KARENA ITU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KUPANG NOMOR : = 121/PDT.G/2020/PN.KPG, TANGGAL 08DESEMBER 2020 PATUT DAN ATAU SUDAH SELAYAKNYA DIKUATKANOLEH PENGADILAN TINGGI KUPANG

Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;3.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 12 A Kupang Nomor121/PDT.G/2020/PN.KPG, tanggal 08 Desember 2020;4.Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain makamohon diberikan putusan yang seadiladilnya, Ex aequo et bono.Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugattersebut telah diserahkan kepada Para

amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugatditolak, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan peraturan lainyang bersangkutan dengan perkara iniMENGADILI@ Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;DALAM EKSEPSI :@ Menolak Eksepsi Para Pembanding Semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA@ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor121

Menyatakan sah secara hukum bahwa Akta Kelahiran nomor121/Is.1/ 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 03 Januari 2002Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sbrdan nomor = 15979/Is./2009 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal31 Maret 2009, yang tertulis dan terbaca SUKMA TRI KUSUMAWATI,jenis kelamin perempuan, anak pertama yang lahir di Cirebon pada 03Februari 2000 anak dari

bukti surat P4 Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5003850338 atas nama Achmad Tofik adalah data sesuai KTP Elektronik (EKTP) dengan NIK. 3171022805760004 atas nama Achmad Tofik;Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, sertabukti surat P7 tentang Kutipan Akta Nikah, bukti surat P6 tentang KartuHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN SbrKeluarga dengan nomor 3209171409090003 atas nama kepala KeluargaAhmad Taufik, bukti surat P3 tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor121

Menyatakan sah secara hukum bahwa Akta Kelahiran nomor121/IS.1/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Cirebon pada tanggal O03 Januari 2002 dan NomorHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sbr15979/Is./2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 31 Maret 2009, yang tertulis danterbaca SUKMA TRI KUSUMAWATI, jenis kelamin perempuan, anakpertama yang lahir di Cirebon pada 03 Februari 2000 anak dari pasangansuami

pendidikanD Ill, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan DewiSartika, Gang Kulintang 3, No. 59, RT. 28, Kelurahan BontangBaru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, PropinsiKalimantan Timur, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2017/PA.Botg dari Pengugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Menyatakan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor121/Kelurahan Pangkajenne atas nama Tergugat yang tidak didasarkanpada persetujuan Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tidak sahdan cacat hukum:5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai (SHP) 121/Kelurahan Pangkajenneyang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas objek sengketa adalah tidaksah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:6.

Menyatakan proses penertiban Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor121/Kelurahan Pangkajenne atas nama Tergugat yang tidak didasarkanpada persetujuan Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tidak sahdan cacat hukum:5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai (SHP) 121/Kelurahan Pangkajenneyang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas objek sengketa adalah tidaksah, cacat hukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat:6.

Putusan No. 90/Pdt.G/2016/MSAcehMembatalkan Putusan Mahkamah Syartyah Bireuen Nomor121/Pdt.G/2015/MSBir, tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengantanggal 4 Syaban 1437 Hijriyah;DENGAN MENGADILI SENDIRIMenyatakan Putusan Mahkamah Syariyah Bireuen Nomor121/Pdt.G/2015/MSBir, tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengantanggal 4 Syaban 1437 Hijriyah batal demi hukum;Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah

Perkawinan Tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjit, KabupatenLampung Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor121/2/III/1993, tertanggal 01 Maret 1993;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal mengontrak diKedaton selama 3 tahun lalu pindah di Perumnas Bukit Kemiling Permaisampai saat in4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor121/2/III/1993 tanggal 01 Maret 1993, dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten LampungUtara (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya danternyata sama lalu diberi kode P 2;Saksisaksi :1.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebuttanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara inidapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkanPasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor121

Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari sabtutanggal 21 Februari 2009 M. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor121/14/11/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dan termohon pemah tinggaltinggal berama dirumah orang tua pemohon selama kurang lebih 2 bulan.3.

Surat Satu lembar photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor121/14/11/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Belawa tanggal 17 Maret 2009. Bukti. P.II. SaksiSaksi1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Uang ganti kerugian terhadap tanah seluas 15.196 (lima belas ribuseratus sembilan puluh enam) meter persegi, yang terkena ProyekPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar, yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan, senilai Rp2.431.360.000,00 (dua milyarempat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),yang tercatat dalam Daftar Nominatif Pengadaan tanah UntukPembangunan Ruas Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar Nomor121

ganti kerugian terhadap tanah seluas 1.156 (seribu seratus limapuluh enam) meter persegi, yang terkena Proyek Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar, yangterletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten LampungSelatan, senilai Rp131.787.468,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuhratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapanrupiah), yang tercatat dalam Daftar Nominatif Pengadaan tanah UntukPembangunan Ruas Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar Nomor121

Pada tanggal 19 April 2006, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawaipencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan GedanganKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor121/14/IV/2006 tanggal 19 April 2006 );Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumahorangtua Pemohon di Desa Clumprit Kecamatan PagelaranKabupaten Malang selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan;Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohontelah

Kemudian Majelis Hakim telahberupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidakberhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor121/14/1V/2006 Tanggal 19 April 2006; (P.1)Menimbang, bahwa selain itu) Pemohon juga mengajukansaksi saksi yaituSaksi I, umur 50 tahun, agama

mengganggu PenggugatRekonvensi/T ergugat Konvensi dengan Custumer adalahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Atau:Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor121

Membatalkan Putusan perkara Nomor121/Pdt.Sus.PHI/2019/PN. Jkt.Pst., tanggal 19 Juli 2019;Mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Menghukum Tergugat atau Termohon Kasasi untukmempekerjakan kembali Penggugat atau Pemohon Kasasi denganHalaman 4 dari 7 hal. Put.

Penasihat Hukum dan akanmenghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi olehPenasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi KalimantanTimur tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 233/PID/2020/PT.SMR, tentangpenunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ; Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor121

baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yangtelah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudahdipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan TingkatPertama, suratsurat bukti dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor121

Menguatkan putusan pengadilan Negeri Nunukan Nomor121/Pid.B/2020/PN Nnk tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;4. Menetapkan pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa dikurangkanselurunnya dengan penahanan yang telah dijalaninya;5.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaimobjek perkara seolah miliknya dan penerbitan Sertipikat Nomor121/Desa Dolok Jior Tahun 2016 atas nama Tergugat oleh TurutTergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat Il merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);Diperbaiki menjadi:6.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaimobjek perkara seolah miliknya dan penerbitan Sertipikat Nomor121/Desa Dolok Jior Tahun 2017 atas nama Tergugat oleh TurutTergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat II merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Dalam Eksepsi Tergugat Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagaiPenggugat (error in persona);Dalam

Tumbak) yaitu Penggugat, sehinggaPenggugat adalah merupakan keturunan/ahli waris dari almarhum RajaSaul Tampubolon (Op. imbang) yang berhak atas tanah objek sengketaa quo; Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objeksengketa adalah miliknya, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikanbahwa objek sengketa adalah miliknya berdasarkan SHM Nomor121/Desa Dolok Jior, Tahun 2017, Kecamatan Sigumpar, KabupatenToba Samosir atas nama Victor Tampubolon, seluas 1023 m?

PUTUSANNOMOR: 47/G /2009/PTUN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalam perkara antaraGERRY SURYO HARSANING, warga negara Indonesia,Pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal diJalan Hasanudin Nomor121 RT 001/001Kelurahan Punggawan, KecamatanBanjarsari; Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I.

Putusan Nomor 98/ PID.SUS/ 2019/PT MTR Telah membaca berkas perkara dan suratSsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor121/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 12 November 2020 dalamperkara Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:DAKWAANKE SATUBahwa ia Terdakwa Adiansyah pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020sekira jam 23.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun2020, bertempat

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor121/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 12 November 2020 dimintakan bandingJaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2020 sebagaimanaternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 121/ Akta.Pid.Sus/ 2020/PNHalaman 7 dari 11 hal.

Putusan Nomor 98/ PID.SUS/ 2019/PT MTRMengingat pasal 111 ayat ( 1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika , UndangUndang No. 8 Tahun1981 tentang KUHAPdan peraturan lain yang berkenaan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor121/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 12 November 2020 yangdimohonkan banding tersebut; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam

Kota Padang Panjang;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yangbersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat danmemeriksa alat bukti surat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 06 Juni 2011 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang padatanggal tersebut dalam register perkara Nomor121/Pdt.G/2011/ PA.PP mengemukakan hal hal sebagaiberikutBahwa Penggugat telah menikah dengan

yangberlaku .SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnya;Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telahditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan dan tidak pula mengutus' oranglain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut melalui sebanyaktiga kali, berdasarkan surat panggilan (relaas) JurusitaPengganti Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor121