juta rupiah)
sesuai dengan Kwitansi penerimaan uang tersebut;

, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa yang ada di Pengadilan dan mencegah timbulnya perkara baru yang berkaitan dengan ini, baik perdata maupun pidana dikemudian hari serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;

penerimaan uang tersebut;Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dilakukan oleh PARA PIHAK denganhati dan pikiran yang jernih tanpa ada paksaan dari Pihak manapun danHal. 4 dari 5 halaman putusan Acta Van Dadingperkara perdata No.52/Pdt.G.S/2018/PN Mdnpara pihak setelah kesepakatan ini ditandatangani tidak akan melakukantuntutan hokum baik secara pidana ataupun secara perdata baik sekarangmaupun dikemudian hari terkait perkara ini;6) Para pihak menyatakan bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesaidan tuntas

, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian inimengakhiri semua sengketa yang ada di Pengadilan dan mencegahtimbulnya perkara baru yang berkaitan dengan ini, baik perdata maupunpidana dikemudian hari serta perdamaian ini tidak dapat dibantah ataudibatalkan dengan alasan apapun juga;7) Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara PARAPIHAK tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntas;8) Bahwa pernyataan dimaksud dalam butirbutir diatas, merupakanbagian yang terpenting

Nomor 164 PK/Pdt/2017bertambah sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara inisecara utuh dan tuntas oleh TergugatTergugat tersebut;2.

Dan jumlah kerugian mana tersebut akanterus bertambah sampai dengan dilaksanakannnya isi putusanperkara ini secara utuh dan tuntas oleh TergugatTergugat tersebut;b. Kerugian immaterial:Bahwa kerugian immateriil yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugatuntuk mengelola sawah miliknya in casu sawah objek sengketa huruf a dan bHalaman 7 dari 27 hal. Put.

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya TergugatTergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari TergugatTergugatlalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dantuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukumtetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara secarautuh dan tuntas oleh

Dan jumlah tersebutakan terus bertambah sampai dengan Tergugat V membayar kerugiantersebut secara lunas dan tuntas kepada Penggugat;Menghukum kepada Tergugat I, Il dan Ill secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dalam perkali panennya yaitu sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah).

Atas perobuatan dan penguasaan Tergugat IV atas sawahobjek sengketa huruf b tersebut, yaitu terhitung mulai sejak tahun 2011sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara tuntas olehTergugatTergugat atau yang hingga sekarang ini yakni pada saatdidaftarkannya gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPinrang (bulan Januari 2014) adalah sudah berlangsung 6 (enam) kali panen,sehingga sebesar ganti kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat IVkepada Penggugat adalah sebanyak

Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, berupa : Kerugian materiil berupa : - Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dari uang sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) = 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas

; - Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ;7.

Dps.bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikian jumlahnya akansemakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksanadengan tuntas ; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dihitung dari Rp.6.760.000.000, (enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau samadengan Rp. 338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannyasampai dengan terlaksana dengan tuntas ;B.

Kerugian materiil berupa : Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dari uangsebesar Rp. 6.760.000.000, (enam milyar tujuh ratus enam puluhjuta rupiah) = 338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan jutarupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikianjumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampaidengan putusan terlaksana dengan tuntas ; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,(enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp

.338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan terlaksana dengan tuntas ;B.

; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,(enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp.338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ;7.

Hal 6 Putusan No. 63/PDT/2014/PTKBahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupangtersebut di atas adalah sangat keliru dan telah salah menerapkanhukum,sebab Yurisprudensi MA RI No. 954 K/ SIP/ 1973, tanggal19 Februari 1976, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar putusandalam perkara ini, oleh karena Yurisprudensi MA RI No. 954 K/SIP/ 1973, tanggal 19 Februari 1976 tersebut, hanya dapatdipergunakan dalam putusan yang telah dieksekusi secara tuntas,sedangkan dalam perkaara aquo yang menurut Majelis

Hakimtelah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19April 1996 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 4/ Pdt/ G/ 1993/PN.KPG, (Surat Bukti Terlawan No.5), adalah tidak benar danharus ditolak sebab Eksekusi yang dilakukan Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 19 April 1996 sesuai Berita Acara EksekusiNo. 4/ Pdt/ G/ 1993/ PN.KPG, (Surat Bukti Terlawan No.5)adalah tidak tuntas oleh karena para Pelawan yang menguasai danatau menempati tanah objek sengketa jauh sebelum terjadinyaperkara perdata

Dan mengapa jika eksekusi dalam perkara No.4/ Pdt/ G/ 1993/ PN.KPG sudah tuntas mengapa PenggugatNIKODEMUS NALLE (almarhum) masih mengajukanpermohonan eksekusi lanjutan pada tanggal 20 September2011? Dan mana mungkin para pelawan/para pembandingyangPengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 63/PDT/2014/PTK.yang sementara menguasai dan atau menempati tanahsengketa bisa mengajukan gugatan baru terhadap tanah/ objeksengketa yang dikuasai sendin?

TUNTAS AMPUH TOTAL
2.SAMSURI
3.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Bekasi Cq Kepala Desa Karanganyar
4.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Bekasi Cq.

TUNTAS AMPUH TOTAL Alamat : Jl. Raya Sukatani, Kp. Warung satuRt.003/Rw. 003 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, KabupatenBekasi, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMAD HARIS selaku generalmanager PT. TUNTAS AMPUH TOTAL berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 12 Maret 2020, sebagai Tergugat I;Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Ckr2. SAMSURI, umur : 57 tahun, Pekerjaan : Petani, alamat : Kp.

D BINTI AN untuk mengkonsumsi Pil Tuntas dengantujuan untuk menggugurkan kandungan saksi korban DIP ALS. D BINTI ANdan saat itu Terdakwa membelikan satu lempeng Pil Tuntas untuk di minumoleh saksi korban DIP ALS. D BINTI AN, akan tetapi tidak berhasil untukdigugurkan ( masih tetap hamil ), kemudian Terdakwa berjanji kepada saksikorban DIP ALS. D BINTI AN apabila saksi korban DIP ALS. D BINTI ANhamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksikorban DIP ALS.

D BINTI AN untuk mengkonsumsi Pil Tuntas dengantujuan untuk menggugurkan kandungan saksi korban DIP ALS. D BINTI ANdan saat itu Terdakwa membelikan satu lempeng Pil Tuntas untuk di minumoleh saksi korban DIP ALS. D BINTI AN, akan tetapi tidak berhasil untukdigugurkan ( masih tetap hamil ), kemudian Terdakwa berjanji kepada saksiHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Pbgkorban DIP ALS. D BINTI AN apabila saksi korban DIP ALS.

Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB danpersetubuhan yang kedelapan dilakukan di hotel Baturaden setelah SaksiKorban pulang dari sekolah, persetubuhan yang kesembilan di lakukan dikamar Saksi Korban sesudah lepas dzuhur dan persetubuhan yangkesepuluh dilakukan di rumah Terdakwa menjelang sore dan padapersetubuhan yang kesepuluh ini sorema Terdakwa keluarkan di dalam alatkelamin Saksi Korban;Bahwa pada wakiu persetubuhan di Baturaden yang mengajak adalahTerdakwa;Bahwa Terdakwa pernah memberi obat pil tuntas

untuk Saksi Korbandikarenakan Saksi Korban mengatakan sudah tidak menstruasi;Bahwa Terdakwa membeli pil tuntas dengan maksud untuk melancarkanhaid Saksi Korban pada saat Saksi Korban bilang ke Terdakwa bahwa SaksiKorban telat dapat haid;Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Korban untukmembeli baju, pernah juga Terdakwa memberi uang Rp, 80.000,00 (delapanpuluh ribu rupiah) serta pernah membelikan pulsa HP (Handphone

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan Ill Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Menghukum Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.10.

Menyatakan menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.27.

Menghukum menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.28.

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Rp. 2.200.000, (duajuta dua ratus ribu rupiah)Bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.200.000, tersebut diatas, Tergugat berjanji akan mengembalikan kepadaPenggugat setelah pengurusan tanah sawah milik Tergugat tuntas danapabila pada saat jatuh temponya ternyata Tergugat tidak memenuhikewajibanya maka ia bersedia membayar pinjamannya kepada Penggugattersebut diatas dengan mengganti sebidang tanah sawah seluas + 80 ru milikTergugat yang terletak di Dusun Jipangan, Desa Kutorejo,

Kecamatan Bagor,Kabupaten Nganjuk tercatat persil No. 28 Kelas Ill S dengan batasbatassebagaimana diuraikan dalam gugatan, hal mana tentang kesanggupanTergugat tersebut diatas dituangkan dalam surat pernyataan berhutang yangdibuat oleh Tergugat diatas segel tertanggal 4 Februari 1991;Bahwa sesuai dengan kesanggupan Tergugat sendiri sebagaimanadisebutkan diatas setelah masalah gugatn Tergugat terhadap tanahsawahnya selesai/tuntas, yaitu Tergugat adalah sebagai pihak yang menangsebagaimana Berita

Termohon disuruh periksa oleh Pemohon, karena menstruasinya tidakselesaiselesai/tuntas, akan tetapi Termohon selalu menolakb. Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon sampai beberapa haric.

pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untukmenempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon disuruh periksa olehPemohon, karena menstruasinya tidak selesaiselesai/tuntas

berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah danbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; Bahwa Semula Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon denganHal. 7 dari 12 Put Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.ProbTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernahmengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran meraka; Bahwa Penyebabnya karena Termohon menstruasi tidak tuntas

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanoa alasan atau setidaktidaknya denganalasan yang tidak patut merupakan perbuatan melawan hukum karenatindakan tersebut melanggar asas kepatutan dan tidak mengindahkankepentingan Penggugat Rekonvensi;Hal. 20 dari 54 hal. Put.

untuk menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensi.Namun, sampai dengan saat diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, TergugatRekonvensi tidak juga menerbitkan surat tersebut tanoa memberikan alasanapapun atau setidaktidaknya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dantidak patut;Dalam hal ini, tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensitanpa alasan atau setidaktidaknya tanpa alasan yang

(clean break) kepada Penggugat Rekonvensi tanpa alasan;Dengan ini Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa TergugatRekonvensi tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untukmenahan penerbitan surat penyelesaian secara tuntas (clean break)kepada Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, Tergugat mohon agar Majelishakim yang mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menerbitkansurat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada PenggugatRekonvensi;ll.

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanpa alasan yang jelas telah menimbulkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan TergugatRekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (cleanbreak) tanpa alasan yang jelas telah menghambat proses penunjukkandistributor Penggugat Rekonvensi yang baru;Dalam hal ini, menurut Permendag Nomor 11, apabila suatu perjanjiandistribusi berakhir

sebelum habisnya masa berlaku STP (sebagaimanadalam perkara a quo), maka untuk 3 bulan pertama setelah berakhirnyaperjanjian distribusi tersebut, STP untuk distributor baru hanya akandiberikan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break)antara distributor lama dan prinsipal.

Bahwa dengan diserahkannya 1/3 bagian harta tersebut kepadaPemohon , maka Para Termohon mohon dihukum untuk segera memprosespemisahan hak milik tersebut dan membantu proses balik nama atas namaPemohon / sampai selesai dan tuntas .10.

Menghukum kepada Para Termohon untuk membantu proses pemisahanharta hak milik tersebut dan membantu proses balik nama menjadi atasnama Pemohon sampai selesai dan tuntas.6.

PIHAK PERTAMA setuju atas nilai pembayaran kontribusi perbaikankerusakan ruas jalan Proyek yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, yaitusebesarRp. 4.875.000.000, (empat milyar delapan ratus tujuh puluhlima juta Rupiah).Halaman 2 Putusan Perdamaian 396/Pdt.G/2019/PN.Jkt.PstBerdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanSengketa diantara PARA PIHAK secara tuntas dan menyeluruh danmenyatakannya dalam KESEPAKATAN ini dengan syaratsyarat dan ketentuansebagai berikut:PASAL 1LANDASAN HUKUMPARA

Sei Asam Takaras Tb Talaken Tb Jutuh, Gunung Mas Kalimantan Tengah, tanggal 2 Mei 2018.PASAL 5KETENTUAN LAINLAINKESEPAKATAN ini mengakhiri perselisihan antara PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA secara tuntas dan keseluruhan.Bahwa PARA PIHAK, sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan PIHAKKEDUA tidak memiliki kewajiban lain kepada PIHAK PERTAMA yang dapatditaginkan dikemudian hari, selain melakukan pembayaran uang kontribusiperbaikan kerusakan jalan sebesar Rp.4.875.000.000, (empat milyardelapan ratus tujuh

PLN Persero, DAHLAN ISKAN menandatangani SuratPernyataan yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan GarduInduk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya pada Saat itutanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh DAHLAN ISKAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Utama PT. PLN (Persero) tersebut maka Menteri Keuanganmengeluarkan izin kontrak multi years No.

Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyatabelum dibebaskan atau tuntas dan hal tersebut akan menjadikan kendaladidalam pelaksanaan pekerjaan karena pada saat menandatanganikontrak ternyata tidak pernah ada penyerahan lokasi kerja yang didahuluidengan pemeriksaan lapangan bersama dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang akan dibangun gardu Induk

Putusan No.45/Pid.SusTPK/2016/PT.DKItidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) yangmenyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang padahalmaterial yang dibeli oleh terdakwa tersebut sampai berakhirnya masakontrak belum terpasang karena terkendala tanah atau lokasipembangunan Gardu Induk belum bebas/tuntas ;28. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV KadipatenPT.

PLN Persero, DAHLAN ISKAN membuat Surat Pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunanGardu Induk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya padasaat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran tersebut maka MenteriKeuangan mengeluarkan izin kontrak multi years No.

penyedia barangmenerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan ruang lingkuppekerjaan yaitu Sbb :1 Disign GarduPengadaan Material Elektrical dan Mekanikal ;Pekerjaan sipil yang terkait ;PeMmasangan j2n nanan nnn e nnn n cence nnn n ccc nennnnnnnesa fF WwW RNTest dan Comisioning ;Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyata belumdibebaskan atau tuntas

Bahwa seringnya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat selainakibat ulah Tergugat yang tidak mau diajak tinggal bersama olehPenggugat di Trenggalek, serta tidak pernah memberikan nafkah lahirkepada Penggugat;Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudahtidak ada lagi komunikasi yang baik untuk sebagai mana mestinya sebagaipasangan suami istri;Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian danpertanggungjawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikanpermasalahan ini secara tuntas

Bahwa Penggugattelah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggungjawaban dari Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas akan tetapi Tergugattidak pernah mau memberikan jawaban atau solusi atas apa yang menjadipermasalahan kepada Penggugat.

OBYEK SENGKETA :Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal,Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasimediasi Penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI,terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihnan Ketua Umum IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar;B.

Pembentukan hukum dikalangan PPAT bahwa KesepakatanPerdamaian yang tidak tuntas atau dibuat dibawah tangan adalahsuatu hal yang sah, dan dapat diterima sebagai dasar hukum yanglegal, tidak menghalangi terjadinya Pembuatan Akta Peralihan HakAtas Tanah. Sehingga menghalangi kepentingan Penggugat untukmendapatkan keadilan, terhadap dasar hukum pelaksanaanPeralihan Hak Atas Tanah oleh PPAT dan masih tercatatnyaKesepakatan Perdamaian dibawah tangan pada Buku Tanah;c.

Bahwa meskipun yang digugat oleh Penggugat dan menurutPenggugat adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan DirekturPengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT,yang tidak tuntas dalam menmfasilitasi mediasi penyelesaianperkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtjo.

ada kewenangan dia untuk mediasi, dilihat dariperaturan dasarnya, ada tiga batu ujian, pertama dilihat dari sumberkewenangan, kedua prosedurnya sudah ada atau tidak dan ketiga substansi.Jadi kalau tuntas atau tidak itu dilihat dari prosedur yang ada di perundangHalaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.

JKT.undangan, Kalau dia tidak tuntas padahal prosedurnya mengatakan dari Asampai Z, dia sampai di E atau Y maka dianggap tidak tuntas melakukanprosedur;Bahwa tindakan itu dasarnya harus ada sumber kewenangan, ketika Sumberkewenangannya memerintahkan dia melakukan tindakan, tapi kKemudian diatidak melakukan, maka dianggap dia tidak melakukan tindakan karenapejabat administrasi negara tidak bisa keluar dari Sumber kewenangan, diatidak bisa membuat tindakan diluar kKewenangannnya kecuali kalau memangdia

Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan menghindar dari kewajibannyauntuk memberikan pembayaran kepada Penggugat, oleh karena itu agargugatan dalam perkara tidak siasia, maka mohon kiranya Pengadilanmeletakan jaminan terhadap Jaminnan Penyelesaian secara tuntas olehMenteri BUMN dan Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik IndonesiaHal. 3 dari 16 Hal. Put. No.1996 k/Palt/2013selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1995, Pasal 17 Hakmemperoleh keadilan dari Negara;5.

;Jaminan penyelesaian secara tuntas oleh menteri BUMN dan Pemerintahatau Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dan seturut Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17.

,jaminan penyelesaian secara tuntas oleh Menteri BUMN danPemerintah selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 17 hak memperoleh keadilan dari Negara;Hal. 5 dari 16 Hal. Put.

diterima;Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).Banwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak(pluriutn litis consortium), sebagai berikut:Karena pemilik sebenarnya atas tanah sengketa adalah Perhutani dandalam pendirian 2 tiang listrik tegangan menengah pihak Perhutani tidakkeberatan, maka seharusnya Penggugat memasukan pula pihak Perhutanisebagai Tergugat dalam Gugatan a quo;b.Berkaitan dengan petitum gugatan a quo angka 4, yang menyatakan:"jaminan penyelesaian secara tuntas

2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat Kondisi Untuk Pelanggan berikut dengan Faktur-Faktur (periode September 2020 sampai dengan Januari 2021) yang telah diterbitkan oleh Penggugat sebagai bukti adanya tagihan Penggugat kepada Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pelunasan utang kepada Penggugat secara tuntas dan seketika

Bahwa kemudian Saksi2 memanggil Terdakwa dan setelahTerdakwa berada di dalam lalu duduk di kursi sambil menunjukkan isiSMS petunjuk Danrem kepada Saksi2 yang isinya selesaikan dulumasalahmu sampai tuntas kemudian Saksi2 berbicara kepadaTerdakwa Pak Umar tuntas itu. ada dua untuk penyelesaianmasalahnya yang pertama secara hukum dan yang kedua secarakekeluargaan, itu pun tergantung dari Pak Umar, tapi menurut Saksi2untuk permasalahan ini diselesaikan saja secara kekeluargaan itu puntergantung Pak Umar

Bahwa setelan Saksi mendengar penjelasan dari Saksi3,selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk masuk keruangan Saksi,lalu pada saat di dalam ruangan Saksi, Terdakwa menunjukkan SMSkepada Saksi di HPnya (telpon genggam) nya dari Danrem 173/PVByang isinya selesaikan dulu masalahmu sampai tuntas.9.

Putusan Nomor 39K/PM.III14/AD/X/2018Menimbangmenunjukkan isi SMS petunjuk Danrem kepada Saksi1 yang isinyaselesaikan dulu masalahmu sampai tuntas.16.

Bahwa benar kemudian, Saksi1 memanggil Terdakwa untukmasuk keruangannya, dan sebelum Terdakwa duduk, Terdakwamenunjukkan isi SMS petunjuk Danrem kepada Saksi1 yang isinyaselesaikan dulu masalanmu sampai tuntas, kemudian Saksi1mengatakan kepada Terdakwa Pak Umar tuntas itu ada dua untukpenyelesaian masalahnya yang pertama secara hukum dan yang keduasecara kekeluargaan, itu pun tergantung dari Pak Umar, tapi menurutSaksi1 untuk permasalahan ini diselesaikan saja secara kekeluargaanitu pun tergantung

membayar upah proses kepadaPenggugat terhitung sejak 16 Januari 2012 hingga adanya yangberkekuatan hukum tetap atau menghukum Tergugat membayar upahproses selama 6 bulan upah kepada Penggugat sebesarRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunaidan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalaimelaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetaphingga tuntas

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunaidan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalaimelaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetaphingga tuntas dan sempurna;8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt. SusPHI/20219.

maka sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);Exceptie Van Beraad / Eksepsi gugatan Penggugat Premature;Bahwa, berdasarkan kesepakatan intern seluruh ahli waris (ParaTergugat) telah disetujui harga penjualan obyek sengketa adalahsenilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan faktanya TergugatIll, V, Vil dan Xl hanya menerima Rp. 500.000.000, dari nilai yangdisepakati bersama tersebut, sehingga jual beli terhadap obyeksengketa dianggap belum terjadi / belum tuntas

tidakpernah tahu dan menerima bukti pelunasan obyek jual beli dariPenggugat, dan Tergugat Ill, V, VIl dan XI baru mengetahui bahwasudah terjadi pelunasan ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat III,V, Vil dan XI untuk proses lanjutan jual beli tersebut, namun setelahTergugat Ill, V, Vil dan XI bertanya mengenai bukti pelunasan penjualanobyek sengketa, Penggugat tidak pernah mau menunjukkan bukti terkait,sehingga wajar apabila Tergugat III, V, VIl dan XI beranggapan bahwajual beli tersebut belum tuntas

olehTergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi dan ParaTurut Tergugat Rekonpensi menurut hukum menjadi hangus dan tidakdapat diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran dan pelunasanharga jual beli, mengingat pembayaran berikutnya dilakukan olehTergugat Rekonpensi setelah lewat waktu, dan karenanya ParaPenggugat Rekonpensi mohon agar uang muka pembelian obyeksengketa sebesar Rp. 60.000.000, dianggap hangus;Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi menganggap jual beli denganTergugat Rekonpensi belum tuntas

karena belum ada kesepakatanharga, sehingga Para Penggugat Rekonpensi tetap pada harga sesuaikesepakatan yakni sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah),yang artinya jika Tergugat Rekonpensi menghendaki jual beli obyeksengketa secara tuntas, maka sangat beralasan apabila TergugatHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT SBY12.13.Rekonpensi dihukum untuk membayar sisa pembayaran atas penjualanobyek sengketa sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)kepada Para Penggugat

MOCH.RIDWAN;Menyatakan Jual beli antara seluruh ahli waris (Para PenggugatRekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi dengan TergugatRekonpensi) belum tuntas;Menyatakan uang muka pembelian obyek sengketa sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dipandang menuruthukum hangus dan tidak mengikat;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai / wanprestasi;Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai Pembeli tidak beritikadbaik yang tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum;Menyatakan jual beli antara