Ditemukan 2658 data
90 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ill Rekonvensi sebagaipihak yang kalah. maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar 1/2(setengah) dalam keduatingkatperadilan; Menimbang, bahwa dengan pertImbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggidapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karenadalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasardalam putusan tersebut, sehinggga putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor121
182 — 768
dan obyek gugatansebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diputus serta mempunyaikekuatan hukum tetap (in kracht van gewjsde) antara lain di Pengadilan NegeriCibinong dengan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2003/PN.Cbn dan Putusan Nomor :340/Pdt.G/2005/PN.Cbn, di PTUN Bandung dengan Putusan Nomor61/G/2011/PTUNBDG Jo Putusan Banding nomor 108,/B/2012/PT.TUN.JKT JoPutusan Kasasi nomor 480 K/TUN/2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali nomor 17PK/TUN/2014 dan di Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Nomor121
Pembanding/Penggugat II : PT. Sungai Tanang Sinergi Diwakili Oleh : Dwi Heri Sulistiawan
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Kota Padang
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional
75 — 37
RasunaSaid Nomor 3 Padang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 15/KUASA/LGD/2021tanggal 9 Pebruari 2021, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Pebruari 2021dibawah register Nomor121/PF.Pdt/II/2021/PN Pdg;2.
57 — 4
(bukti P25).26.Foto copy akta kepemilikan C.V RK Utama dengan nomor121 tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat padaNotaris Yudo Paripurno, SH yang berkantor di Jalan TiangBendera II No.104 Jakarta, dan akta perubahan dengannomor 60 tertanggal 20 Januari 1994 yang dibuat olehNotaris A.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA (BANK DKI)
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA (PEMDA DKI)
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN RI CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Penggugat : ANDHIKA TRI MELANDA BIN H. MUCHTAR
Turut Terbanding/Penggugat : TITI SURYANTI BINTI H. ARDJA
Turut Terbanding/Penggugat : DIAH YANUARTI QOMARIAH BINTI ACHDIAT W. KESUMA
Turut Terbanding/Penggugat : ANDRI KUSUMA RAMADHAN BIN ACHDIAT W. KESUMA
282 — 1415
Bahwa SHP No. 68/Kebon Sirih atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berasal dari tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor121/Kebon Sirih atas nama Theo Turachman tanggal 3 Oktober 1974, yangberakhir haknya tanggal 23 September 1980 ; 25.
PT Indosat Tbk. Diwakili oleh AHMAD AL-NEAM A
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
1127 — 910
Hal inisesual dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor121/G/2016/PTUNJKT.
126 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
MadeMangku Pastika, MM. dan Ketut Sudikerta sebagai Gubernur danWakil Gubernur Bali, masa jabatan tahun 20132018.Merupakan tindak lanjut dari:Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 121.51/3865/SJ tanggal 23 Juli2013, kepada Presiden Republik Indonesia;danSurat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor121/2214/DPRD tanggal 27 Juni 2013 dan Nomor 121/2400/DPRDtanggal 16 Juli 2013, kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;danSurat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali kepada DPRD Prov
1.ABDUL MANAP
2.TEGUH SUMANTORO
3.ARIF DWI SEPTIAN
4.RIDWAN
Tergugat:
1.AWAL T
2.IWAN DARMAJI
3.AMAN
4.IMAN
80 — 37
sebelah selatan berbatas dengan tanah ABDUL MANAP sedangkan sebelah timur berbatas dengan tanah TEGUH SUMANTO;Menimbang, bahwa bukti P31 berupa Surat Keterangan RiwayatPemilikan Penguasaan Tanah Nomor 082/SKRPPT/KPRP/VII/2020 atas namaARIF DWI SEPTIAN yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Rantau Panjangmenunjukkan batasbatas sempadan sebelah barat berbatas dengan tanahJUNAIDI hal ini bersesuaian dan tidak bertentangan dengan bukti P1,2,3,46berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor121
197 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ParaPemohon kasasi Ill: ROOSILAWATI HIDAJAT dan kawankawan, danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor121/Pdt/2018/PT SMG tanggal 28 Mei 2018 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Semarang Nomor 145/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 2November 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Halaman 58 dari 78 hal.Put.
279 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa FerialdyNoerlan tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/PID.SUS/TPK/2017/PT DKItanggal 8 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor121
209 — 110
Bdgsedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap kepersidangan tanpa alasanyang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, walaupuntelah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan sidang Nomor121/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang dijalankan oleh Juru Sita Pengganti PadaPengadilan Negeri Bandung Kis A Khusus, masingmasing tanggal 22 Maret2017, tanggal 19 April 2017, dan tanggal 12 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antarapara pihak yang
M U S T A R A M
Tergugat:
Kuwu Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
80 — 161
fakta, hal tersebut sebagai pembenaransepihak agar mendapat rekomendasi camat dalam upaya pemberhentiansaya dan kawankawan sebagai perangkat desa ; Dalam hal sebagaimana alasan yang dibuat dalam Surat Peringatan Kuwuke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) sebagaimana penjelasan pada point 8 (delapan)dan 9 (sembilan) diatas, sesungguhnya tidak pernah saya lakukan (absensi terlampir) ;Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor121
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAINOEL ABIDINmenyampaikansurat kepada Kepala Kesdam VIIl/Wirabuana dengan nomor121/V/RSUDZA/2009 perihal Konfirmasi Data tanggal 26 Mei 2009 yangisinya menyebutkan antara lain dalam Rangka menegakkan kebenarandokumen Kontrak Pengadaan Alkes No. SKJB/68/Alkes/XI/Kesdam/2006tanggal 24 Nopember 2006 dengan nilai proyek Rp. 8.468.730.490, yangdilampirkan pada saat pemasukan penawaran harga.
Terbanding/Penuntut Umum : SAMSI THALIB, SH., MH
137 — 56
BelitungTimur;1 (Satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Laptop Nomor : SP001/PPKDPPKAD/LAPTOP/X1/2015 tanggal 25 Nopember 2015;1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :4102/SP2DLS/2015 Tanggal 21 Desember 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor121/SPMLS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP)Nomor : 121/SPPLS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015;1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan
142 — 134
Dalam sengketa iniPenggugat mendalilkan mempunyai alas hak tanah surat/Girik Letter C No. 530, Persil 128 yang belum didaftar keInstansi Tergugat dan pada objek tanah sengketa olehInstansi Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 101/Tapos, Nomor 102/Tapos, Nomor117/Tapos, Nomor 118/Tapos, Nomor 119/Tapos, Nomor121/Tapos dan Nomor 122/Tapos serta Sertipikat Hak MilikNomor 3518/Tapos, Nomor 3509/Tapos, Nomor 3175/Taposdan Nomor 3176/Tapos.
205 — 135
angka 38 (tiga puluh delapan) sebappermohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhisyarat hukum dan tidak beralasan sama sekali karena Penggugat tidakmempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untukmemindahtangankan/menghilangkan barangnya untuk menghindar gugatanPenggugat sebagaimana amanat pasal 227 ayat (1) HlR/pasal 261 ayat (1)RBg apalagi barang yang dimintakan adalah barang milik Negara/Daerah.Hal ini tidak sesuai dengan yurisprudensi Makhama Agung RI Nomor121
136 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
RPH Kota Makassar dan perkara Nomor121/PDT.G/2012/PN.MKS Tanggal 10 September 2012 untukperkara atas nama peminjam Suardi Dg. Tika melawan PD. RPHKota Makassar, yang kesemuanya sudah berkekuatan hukum tetapdan telah di aan maning;Bahkan jauh, sebelum diajukan proses pemeriksaan pidana khusus, telahdiajukan gugatan perdata oleh Terpidana/Drs. Sudirman Lannurung, M.Si atasnama perusda untuk memohonkan lelang jaminan milik Drs. H.Alimuddin danSuardi Dg.
61 — 44
Dibeli secara/melalui fasilitasKredit Bank Mandiri pada tahun 2008, dengan akta Jual Beli Nomor121/2008 Pada hari Senin, tanggal 24 bulan Maret tahun 2008 yangtransaksinya dilakukan oleh dan dihadapan PPAT Ny Esther AgustinaFerdinandus Sarjana Hukum.: Adapun Batasbatas tanah dan bangunan tersebut Bagian Utara: Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalamkeadaankosong, Pemilikrumah benama Ibu Hadie Bagian Selatan: Blok ii No. 36 dengan pemilik bernamaBapak Kamal;e Bagian Barat: Blok ii No. 8 pemilik bernama
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor121/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2016 juncto putusan PengadilanTata Usaha Negara Semarang Nomor 048/G/2015/PTUN.SMG., tanggal 21Januari 2016 adalah tidak tepat dan keliru dalam memberikan pertimbangandan penerapan hukumnya;2.
79 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Tergugat , dimana berdasarkan Akta Nomor121 tertanggal 19 Juli 1990 (Vide bukti P7), seharusnya dilakukanperalihan hak (Akta Jual Beli) didepan Pejabat Pembuat AktaTanah, akan tetapi dalam kenyataannya tidak pernah terjadi; dansemua pihak telah menyelesaikannya secara menyeluruh denganjalan musyawarah dan mufakat;D.