Ditemukan 4981 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-11-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 09-08-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3475/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 27 Mei 2015 —
7 — 0
7 — 0
KHOIRULMUHTROM,SH,MH namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang bila akan melakukan perceraian harus memenuhi ketentuanketentuanPeraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang diubah dan disempurnakandengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 jo SE BAKN nomor 5Tahun 1984 jo SE BAKN nomor 48 Tahun1990 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon yang berupa suratketerangan untuk melakukan perceraian dari Walikota Kediri nomor800
Register : 12-06-2012 — Putus : 26-06-2012 — Upload : 29-06-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 111/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 26 Juni 2012 — Pemohon : M.RAZI
25 — 4
25 — 4
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Register : 01-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Sgm Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 92
126 — 92
No.1181/Pdt.G/2021/PA SgmMenimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukumkepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 4Sungguminasa, Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan permohonan cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuanPasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah RI.
Register : 11-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 31/G/2018/PTUN.JBI Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
Satrio, S. Pi
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
153 — 46
Satrio, S. Pi
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
153 — 46
Bahwa selain itu. proses Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telahbertentangan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipilyang berbunyi Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalamPasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitungmulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telahmemiliki kekuatan hukum tetap;d.
diberhentikan tidak dengan Hormatberdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 572 Tahun2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawalNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur(vide bukti P1=T9);Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur Pemberhentian TidakDengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PA PALU Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.PAL. Tanggal 20 Maret 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 9
14 — 9
Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA.PAL.Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini ternyata telahmemperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, An.
Register : 26-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.TSe Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 11
25 — 11
Pasal 1870KUH Perdata; 222 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 wajib memperoleh izin dari Pejabat apabila ingin bercerai.
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 87/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
JAN PITERSON LAY LADO, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
154 — 83
JAN PITERSON LAY LADO, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
154 — 83
Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; .
Register : 02-02-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mks Tanggal 15 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
116 — 50
116 — 50
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mksdalam suka duka dalam berumah tangga dengan membina dan merawatkedua orang anaknya dan potensinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai pekerjaan tetap dan sebagai Kepala Seksi Farmasi danAlkes Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dibandingkan Pembandingseorang perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun tidakmenuntut pembagian gaji setiap bulan setelah terjadi perceraian sebagaijanda dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan di jatuhi
Register : 17-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 221/Pdt.G/2018/PN Skt Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 8
137 — 8
undang nomor 23 tahun 2006 jo pasal 75 peraturan pemerintahnomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun1975 pasal 34 ayat (2) memerintahkan bahwa suatu perceraian dianggapterjadi beserta akibatnya terhitung saat pendaftaran pada daftar pencatatanpada kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka putusan ini setelahmempunyai kekuatan hukum tetap haruslah didaftarkan di Kantor Catatan Sipilyang
Register : 01-04-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 48/PDT/2020/PT SMR Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Tergugat : Edison Wadjah Diwakili Oleh : MAKMUR RATNO JAYA, S,H. M,H.
Terbanding/Penggugat : Eddy Soetioso
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahmad S
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Fudrawanto Juanda, SH
109 — 59
Terbanding/Penggugat : Eddy Soetioso
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahmad S
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Fudrawanto Juanda, SH
109 — 59
PUTUSANNOMOR 48/PDT/2020/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksadan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:EDISON WADJAH, Lahir di Muara Kaman pada tanggal 18 Februari 1938,2.Agama Islam, Lakilaki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertempat tinggal di JI. Ramania No. 75 RT. 45 KelurahanSidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/PID/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — Marleni Dince Benu als Dince
126 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidakmempunyai itikad baik untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannyasebagai salah satu faktor memperberat hukuman Terdakwa, satu fakta jugabahwa Terdakwa yang merupakan salah seorang Pengawai Negeri Sipilyang seyogyanya mengerti dan mengetahui akibatakibat yang akanditimbulkan dengan perbuatan Terdakwa yang bertentangan denganUndangUndang, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakimdalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yangtelah
Register : 23-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
SEMAN MARTA PURA
17 — 3
SEMAN MARTA PURA
17 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 04-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Bb Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 25
72 — 25
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Bb.Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMahmud Arrayan Zani bin Murzain, umur 3 tahun, masih di bawah umur (belummumayyiz) yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang yang tulusdari seorang ibu kandungnya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai penghasilan kurang lebih 3 juta rupiah setiap bulannyasehingga majelis hakim beranggapan bahwa Penggugat mampu untukmembiayai kehidupan dan mampu untuk membesarkan
Register : 15-11-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY Tanggal 14 Maret 2018 — JAYUS ISNADI vs BUPATI NGANJUK
92 — 55
92 — 55
No.20 K/Pid/2000, Pegawai Negeri Sipilyang tersebut dalam Keputusan ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal415 KUHP dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) bulan ; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadapketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; c. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, dipandang perlumemberhentikan
Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawain Negara tanggal 20Nopember 2012 Nomor : K.2630/V.623.2/99, Perihal : Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana point 2 huruf a menyatakan bahwa: PegawaiNegeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telahHalaman18dari39, Put.
Register : 07-01-2010 — Putus : 23-06-2010 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2010/PTUN-KPG Tanggal 23 Juni 2010 — SIPRIANUS G.TEFA, SE (Penggugat)
BUPATI KUPANG (Tergugat)
79 — 38
79 — 38
Penggugat sebagai CPNSD sepertitercantum dalam konsiderans menimbang point (b) adalah kekeliruan besar dan bertolakbelakang dengan fakta patut ditolak seluruhnya karena tidak benar sebab :5.14Bihwa apapmn dlasan Penggugat dilam gugatamnys semi, fakia, deleimBAP tanggal 20 Juni 2006 yang telah ditetapkan dengan SKNo.SK.888/11/63.A/2008 UP Tanggal 20 Desember 2006 dan PeraturanPelaksanaannya pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 yang dengan tegas menyatakan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipilyang
hariterhitung mulai tanggal ia menerima keputusan disiplin tersebut Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980 menyatakan bahwa ; Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawahyang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian.Menimbang, bahwa upaya administrasi hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-09-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA PALU Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Pal Tanggal 20 Desember 2018 — Pemohon dan Termohon
13 — 6
13 — 6
PalMenimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterimanya / ditolaknya perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. danPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 01-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Psp Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
17 — 3
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2016/PA/Psp;Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dipandang telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid mendapat surat izin untuk melakukanperceraian dari atasan lebih dahulu, dipersidangan Penggugat menyatakansudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 900/936/PHB/2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
Register : 08-05-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 8 September 2014 — - BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd
93 — 46
93 — 46
sejumlah uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintahterdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatanSOrtifikat xeeeeeee eeeDari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima uang sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) untukpembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis11 A Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 MaretA ie Bahwa saksi Indra Wahyu mau meyerahkan uangtersebut kepada terdakwa dengan alasan karenasaksi percaya terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-02-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 15-10-2019
Putusan MS TAKENGON Nomor 69/Pdt.G/2017/MS.Tkn Tanggal 21 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
25 — 5
(2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadirdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagaikuasanya meskipun Tergugat telah mengirim surat untuk mohon ditundapersidangan karena ianya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-02-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 26-04-2016
Putusan MS LANGSA Nomor 06/Pdt.P/2013/MS-Lgs Tanggal 25 Maret 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
27 — 5
27 — 5
Pemohon II untuk diangkat sebagi anak;e Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II anak tersebutdalam keadaan baik dan terjaga kesehatannya ;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih mempunyai hubungan yaitusebagai kawan kami, dan Pemohon I dan Pemohon II orang yang mampuuntuk mengasuh anak tersebut;e Bahwa selama saya kenal Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dantidak pernah terlibat tindak kriminal dan tidak pemah dihukum;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang