Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 209/PID.B/2015/PN.Lbp Tanggal 7 Mei 2015 — I. Nama Lengkap : RIZKY ANDIKA Als DIKA;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :31 Tahun / 17 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancing Gg. Murni Kelurahan Sidorejo Kec. Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir :SMA
II. Nama Lengkap : DILLAH NUR AQLA ;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :23 Tahun / 02 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gurilla No. 199 Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan;
Pendidikan Terakhir :SMA
18 — 4
18 — 4
Deli Serdang dan yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwa dalah 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian sipilyang mengaku dari Kepolisian Polresta Medan;Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama NANDA alsOMPONG (DPO), AY!
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 29
71 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 44/G/2020/PTUN.Smg Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Dasar pembuatan Akta Kelahiran mengacu pada dokumenkependudukan dari Pemohon antara lain KK, KTP dan Akta PencatatanSipil (Akta Perkawinan/Buku Nikah); Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang berbunyi : Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 523/Pdt.G/2012/PA.Prob Tanggal 5 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
A.Md, maka ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat telahterpenuhi; 27222222 222 nn nnn nena nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi bermeterei cukup dan sesuaiaslinya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/122/425.023/2012 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Bambang Sutedjo Rianto.
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Wsp Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
13 — 7
13 — 7
(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 18-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 927/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 28 September 2017 — Prmohon, Termohon
14 — 8
14 — 8
Tgl.28092017, Hal 22 dari 27Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan TermohonRekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi di muka persidanganyang menyatakan Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.091.000, (tigajuta sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan transportasiserta bukti pemotonganpemotongan terhadap gaji Termohon Rekonvensisetiap bulan pada bendaharawan gaji tempat Termohon
Register : 26-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 26
51 — 26
Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yangberalamat di JI Rahmad No 1 Kelurahan Medan Tenggara KecamatanMedan Denai Kota Medan, dimana sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP no 45Tahun 1990 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau surat keterangan LEBIHDAHULU dari Pejabat, dimana sesungguhnya Penggugat harus lebih dahulumemperoleh izin cerai dari Pejabat/atasan langsung
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
93 — 66
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
93 — 66
dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b danhuruf c merupakan keputusan yang batal atau dapatdibatalkan.Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017;Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019,sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentanganPasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Bukti T.15Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang discan, SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana
Register : 17-09-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sos Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.GERALD SALHUTERU, SH.
2.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.
Terdakwa:
ARFAN RUSLAN Alias ARFAN
200 — 57
1.GERALD SALHUTERU, SH.
2.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.
Terdakwa:
ARFAN RUSLAN Alias ARFAN
200 — 57
IP, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Loleo pada tanggal 17 Desember 2003 telahlahir Anak Korban anak ke tiga, perempuan dari ayah Anak Korban dan IbuSaksi 2.* Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korbanberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/270/PKMW/2020 UPTDPUSKESMAS RAWAT INAP WAIRORO tanggal 14 Juli 2020 yangditandatangani oleh dr.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2011/PTUN-KPG Tanggal 28 Juni 2011 — Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM (Penggugat)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat I)
Pejabat Bupati Flores Timur (Tergugat II)
96 — 66
96 — 66
Melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwaPemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan I ( satu ) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiuntersebut ; =~ == == = + = $= nn nnn none nb.
Jabatan struktural eselon II ; Menimbang, bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipilyang sedang menduduki jabatan eselon II di Pemerintahan Kabupaten Flores Timur,kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, yang dalam hal iniadalah Bupati Flores Timur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat (bukti P.4 = T II.2); Menimbang, bahwa Objek sengketa II in litis
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon:
SUBRI S
Termohon:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
234 — 165
SUBRI S
Termohon:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
234 — 165
lanjut sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam permohonan tertanggal 5 November 2020yang diajukan oleh Pemohon, khususnya pada halaman 3 bagian ObjekPermohonan angka 10 disebutkan bahwa Pemohon Prinsipal atas nama Subri Sadalah paman kandung dari Titin Suryani, sedangkan ketika Pemohon Prinsipalhadir pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 November 2020menyatakan bahwa dirinya adalah paman kandung dari Andi Noprizal yangmerupakan mantan suami dari Sinta Arzaniah in casu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2283/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :NJ l asa CVI te UnsArtinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telahdinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hakpengasuhan dan pemeliharaannya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut pandangan Majelis Hakim mempunyai kemampuan untukmenanggung biaya kehidupan anakanaknya;Menimbang, bahwa
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING;
MELAWAN
1. Ir. H. Jamaing, M.Sc.,
2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.,
Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
82 — 40
82 — 40
PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipilyang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatanpada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritasyang ditandatangani setelah pelantikan.
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sda Tanggal 7 Juni 2016 — Tjuk Biantoro, S.Sos.
58 — 35
58 — 35
bersangkutan ;Menimbang, bahwa mencermati faktafakta ini telah terobukti bahwa KTPyang dibuat oleh Terdakwa masingmasing atas nama Muliadi, Agus DwiPamuji, Sri Galuh Mayakhirana P, Yanuar Bintoro serta KK atas nama YanuarBintoro dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk dalam ruang lingkup pengertiansurat sebagaimana dimaksud dalam kamuskamus Bahasa Indonesia yangtelah disebutkan diatas dan juga merupakan surat palsu karena surat itu tidakpernah dikeluarkan oleh instansi pelaksana in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasHalaman 47 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sdamenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 159/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 59
Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 59
Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.
Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
Putus : 04-05-2011 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 49/ Pdt.G. / 2012 / PN.Dps. Tanggal 4 Mei 2011 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
33 — 22
33 — 22
77Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan oleh karenaalasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karenaTergugat sejak tahun 2006 telah meninggalkan Penggugat dananaknya, sehingga gugatan perceraian dapat diajukan diwilayahhukum tempat tinggal Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat didepanpersidangan bahwa saat ini dia berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan sebagaimana ketentuan dari pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 10 tahun 1983 bahwa setiap pegawai negeri sipilyang
Upload : 14-08-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2011/PTUN.JBI Drs A Nangcik
Bupati Batanghari
76 — 30
76 — 30
Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.
Register : 24-02-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Psp Tanggal 24 Juli 2014 — Penggugat VS Tergugat
64 — 7
64 — 7
kepentingannya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahatersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dariTergugat dan selanjutnya Majelis telah mengarahkan Penggugat dan Tergugatagar menempuh proses Mediasi dengan seorang Mediator Hakim bernamaMUNIR,SH.MH, namun upaya mediasi juga telah gagal untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Maret 2015 — MUHARMAN, SH; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
45 — 28
45 — 28
2 Keputusan Sekretaris MahkamahAgung RI Nomor 937/SEK/KP.01/SK/12/2012 tanggal 6 Desember 2012disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 969/BP/PS.02/10/2012 tanggal 4Oktober 2012, yang kemudian dijadikan dasar terbitnya Keputusan SekretarisMahkamah Agung RI, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut ataupundiperiksa oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) dijelaskan Pegawai Negeri Sipilyang