MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ismed Tumonda dan Terdakwa II Aike Christino Pangemanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Anggota KPU kabupaten/Kota Turut Serta Dengan Sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I

Menetapkan barang bukti berupa :Kwitansi Pelunasan:- Juni 2009 sampai dengan Desember 2009, setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasan sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;- Januari 2010 sampai dengan Nopember 2010, setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar;- April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2011, setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasan sebanyak 54

(lima puluh empat) lembar;Kwitansi Angsuran- Juni 2009 sampai dengan Desember 2009, setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi angsuran sebanyak 798 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar;- Januari 2010 sampai dengan Nopember 2010, setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi Angsuran sebanyak 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat) lembar;- April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2011, setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi angsuran

NINA SARI DWI HANDAYANI (merupakan uang konsumen yang dipergunakan); Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi angsuran sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) lembar; Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;Dikembalikan kepada PT. CAHAYA SAKTI Karanganyar melalui saksi Ir. Chandra Kurniawan alias Chandra Bin Kwan Mong Liang;6.

didapat jumlah kwitansi pelunasansebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;Kwitansi Angsurane Juni 2009 sampai dengan Desember 2009, setelah dilakukanpenghitungan didapat jumlah kwitansi angsuran sebanyak 798 (Tujuhratus sembilan puluh delapan) lembar;e Januari 2010 sampai dengan Nopember 2010, setelah dilakukanpenghitungan didapat jumlah kwitansi Angsuran sebanyak 1444 (seribuempat ratus empat puluh empat) lembar;e April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2011,setelah dilakukan penghitungan

NINA SARI DWIHANDAYANI (merupakan uang konsumen yang dipergunakan);e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi angsuransebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) lembar;e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasansebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;Dikembalikan kepada PT. CAHAYA SAKTI Karanganyar melalui saksi Ir. Chandra Kurniawanalias Chandra Bin Kwan Mong Liang;4.

NINA SARI DWI28HANDAYANI (merupakan uang konsumen yangdipergunakan);e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi angsuransebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) lembar;e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasansebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang bersesuaian satu denganlainnya, dari keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara tersebut diatas, MajelisHakim memperoleh faktafakta hukum sebagai

NINA SARI DWIHANDAYANI (merupakan uang konsumen yang dipergunakan);e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi angsuransebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) lembar;e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasansebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;Karena barang bukti telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara aquo maka barang buktitersebut harus dinyatakan Dikembalikan kepada PT. CAHAYA SAKTI Karanganyar melalui saksiIr.

NINA SARIDWI HANDAYANI (merupakan uang konsumen yang dipergunakan);e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi angsuran sebanyak 437(empat ratus tiga puluh tujuh) lembar;43e Setelah dilakukan penghitungan didapat jumlah kwitansi pelunasan sebanyak 55(lima puluh lima) lembar;Dikembalikan kepada PT. CAHAYA SAKTI Karanganyar melalui saksi Ir.

pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN) PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.Waru Sidoarjo ; 222 ane nnn noe renee nnn nce nee cenTIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIANKEUANGAN NEGARA (LHPKKN) PADA BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWATIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda sidoarjo No. 38Waru Sidoarjo ; 22222 22 roe ree nnn en ennDalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28Januari 2015 Nomor : SKK2/SU04/2/2015 memberi kuasakepada :1.NamaNIP. NamaNIP.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan olehTergugat Il berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (LHPKKN) tertanggal 9 Mei 2014 ; 5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa :Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.6.a. Surat Tugas Nomor : ST70/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014.b.

Surat Tugas Nomor : ST438/PW13/5/2014 tanggal 12 Maret 2014.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan olehTergugat Il berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganHal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.Negara (LHPKKN) tertanggal 9 Mei 2014 ; 5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa :a. Surat Tugas Nomor : ST70/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014.b. Surat Tugas Nomor : ST438/PW13/5/2014 tanggal 12 Maret 2014.6.

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);

Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun 2019;

SelanjutnyaTerdakwa selaku Kasubag Teknis dan Hupmasn KPU sekaligus menjadiOperator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) padaPenyelenggaraan Pemillu Tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris KomisiPemilu Kab.

Terdakwa juga bertanggung jawab melakukan penginputan DA1(Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan)ke dalam data DB1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara darisetiap kecamatan), dimana Terdakwa melakukan pembagian tugaspenginputan dengan operator lainnya yaitu Terdakwa yang melakukanpenginputan DA1 DPRD Kab/Kota ke DB1 DPRD Kab/Kota.

Terdakwa juga bertanggung jawab melakukan penginputan DA1(Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan)ke dalam data DB1 (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara darisetiap kecamatan), dimana Terdakwa melakukan penginputan DA1 DPRDKab/Kota ke DB1 DPRD Kab/Kota. Kemudian untuk penginputan DB1(Presiden & Wakil Presiden, DPRRI, DPD RI, DPRD Provinsi) dilakukanoleh Operator SITUNG yaitu Sdr.

Menyatakan Terdakwa TAKDIR HAREFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------------------------------------------2.

suara serta hasilpenghitungan suara (Formulir model C1) wajib diberikan kepada PengawasPemilu Lapangan, saksi Partai Politik peserta Pemilu pada hari itu juga sampaidengan batas akhir pukul 24.00 WIE Bahwa menurut penjelasannya PPL tersebut ada meminta berita acarapemungutan suara dan penghitungan suara serta hasil penghitungan suara(Formulir model C1) kepada KPPS tetapi pada saat itu KPPS tidak adamemberikan Formulir model C1 tersebut sampai dengan akhir batas waktuyang ditentukan ; Bahwa perbuatan

terdakwa tidak memberikan berita acara pemungutan suaradan penghitungan suara serta hasil penghitungan suara (Formulir model C1)kepada PPL dan Saksi dari Partai Politik adalah termasuk tindak pidana Pemilu.

;Bahwa pada saat itu OTOMATIS GAHO selaku PPL dan TERINI GAHOselaku saksi dari Parpol HANURA menerangkan bahwa mereka belummenerima Berita Acara dan Sertifikat C1 dari KPPS TPS I Desa HilinamozauaRaya ; Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebutadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilutahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik atau saksi dari CalonAnggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangan dengan Lampiran SertifikatHasil dan rincian

suara sertaSertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara (Formulir C1)tersebut pada pukul 18.00 !

dansetelah itu langsung dilakukan penghitungan hasil perolehan suara sampai pukul17.00 !8 dan kemudian pelaksanaan rekapitulasi dan pengisian Berita Acaradan Sertifikat C1 mulai pukul 18.00 !8 sampai dengan 22.00 !

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemiluHalaman 82 dari 199 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Plwdi TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dansertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; Pengawasan Rekapitulasi suara tingkat kecamatan; Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPSsamapi ke PPK dan ; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,pemilu lanjutan dan pemilu susulan.c.

Pelalawan yakni adanyapenggelembungan suara terhadap salah satu calegBahwa tahapan Pemilu sejak Tanggal 17 April tahun 2019 adalah :Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 bahwa Pada Tanggal 17April 2019 dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara diTPS apabila penghitungan belum selesai diperpanjang 12 JamTampa Jeda Pada Tanggal 1718 April 2019 Penyampaian BeritaAcara Hasil Penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSkepada PPKRekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatandiselenggarakan pada

Dalam hal keadaan hukum hilang atauberubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara, tidak menyoal apakah perubahan itu membuat bertambah atauberkurangnya suara.

Bahwa Formulir C1 yang merupakan Hasil Penghitungan Suaraditingkat TPS untuk Caleg GOLKAR No Urut 3 an.

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);

Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun 2019;

Waropennomor : 0O7/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatankordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara(SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun 2019; 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019; 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum

Waropen No: 07/ PL.0O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator SistemInformasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun2019. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.

Waropen No: 07/ PL.O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator SistemInformasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun2019. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.

Hasil Penghitungan Perolehan SuaraDari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan)ke DB1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DariSetiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota), padasaat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suarapada tingkat Kabupaten;Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitunganPerolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden, DPRRI, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD

tugas sepertipenginputan DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraDari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan)ke DB1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DariSetiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota), padasaat sidang pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suarapada tingkat Kabupaten;Bahwa sidang pleno dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil penghitunganPerolehan Suara untuk jenis

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;

BOB GERSON KORWA (KoordinatorSistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkapKasubag Teknis dan Hupmasn KPU Waropen) dan kemudian diperbanyaktanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWAterkait DB1DPRD Kab.

BOB GERSON KORWA (KoordinatorSistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkapKasubag Teknis dan Humpasin KPU Waropen) dan kemudian diperbanyaktanpa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Sdr. BOB GERSON KORWAterkait DB1DPRD Kab.

BOB GERSON KORWA (KoordinatorSistem Informasi dan Penghitungan Suara (SITUNG) dan merangkapKasubag Teknis dan Humpasin KPU Waropen) dan kemudian diperbanyaktanpa dilakukan pemeriksaan kembali olen Sdr. BOB GERSON KORWAterkait DB1DPRD Kab.

Papua daerahpemilinan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilinan umum KabupatenWaropen nomor: 07/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatankordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara(SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 13Februari 2019 (Asli);4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/9115/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten

Menyatakan Terdakwa YAKUB LAIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------------------------------------------2.

;e Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.e Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara. ;e Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.

. ; e Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilususulan. ; e Proses penetapan hasil pemilu DPRD Kab/Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundangundangan mengenai Pemilu. ; Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana. ;Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kab/kota untuk ditindaklanjuti.

;Mengumpulkan hasil penghitungan suara dariseluruh TPS diwilayahkerjanya. ; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. ;Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya. ; Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

;Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikatpenghitunggan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, PPL dan PPK. ; Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. ; HMeneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang samasetelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Oleh karenaitu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya,sehingga sangat beralasan dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasilpenghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan.

Cilincing, Jakarta Utara ;

Cilincing, Jakarta Utara ;

Cilincing, Jakarta Utara ;

Cilincing, Jakarta Utara ;

Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;

Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dariseluruh TPS di wilayah kerjanya ;3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaramasingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkatkecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi PesertaPemilu atau Panwaslu Kecamatan ;4.

Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaramasingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayahkecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi PesertaPemilu atau Panwaslu Kecamatan ;5. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;6. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatanrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkankepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;7.

Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (modelC1DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (modelC1DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;21. = Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota DewanHalaman 20 dari 51 hlm. Putusan Nomor 818 /Pid. Sus/2019/PN.

Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;

Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara ;

Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara ;

Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

Lagoa, Koja, Jakarta Utara;

Dalam pengkondisianini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPKdan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1.

Jkt.Utrdan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnyaberita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan / atau sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KecamatanKoja pada tanggal tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019yang dilaksanakan di

Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dariseluruh TPS di wilayah kerjanya ;14. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaramasingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkatkecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi PesertaPemilu atau Panwaslu Kecamatan ;15.

Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaramasingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayahkecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi PesertaPemilu atau Panwaslu Kecamatan ;16. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;17. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatanrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkankepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;18.

Bahwa pada saat penulisan penghitungan suara kertas planotersebut tidak dipampang dihadapan para saksi dan tidak adanyamonitor atau proyektor pada saat penghitungan suara. Bahwa penyebab terjadinya perubahan hasil suara Caleg DPRDProvinsi DKI Jakarta Dapil 2 nomor urut 1 partai Demokrat atas namaSdr. H.

AMA NENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;--------------------2.

Pada saat saksi datang di TPS II lalu oleh Ketua PPS yang bernamaNESTAPA BAGO mengancam saksi;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas PPL di TPSIII DesaHilinamozaua Raya adalah untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan dan jugasaat penghitungan hasil perolehan suara di TPSIII Desa Hilinamozaua Raya; Bahwa Saksi sudah laporkan pelanggaran yang saksi temukan di TPSIII DesaHilinamozaua Raya kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan di Jalan BaruKel.

;e Bahwa pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS III Hilinamozaua adapetugas PPL yang hadir yaitu Metodius. ; mene e Bahwa proses pengisian Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara sertasertifikat hasil penghitungan suara ( Formulir model C 1 ) dilaksanakan TPSIIIHilinamozauaRaya. ; e Bahwa petugas PPL HADIRI LATURE ada meminta kepada terdakwa BeritaAcara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungansuara (formulir C1) namun terdakwa belum memberikannya karena belum

selesai diisi.; e Bahwa Setelah proses pengisian seluruh Berita Acara pemungutan danpenghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara (formulir C1) selesaidiisi tidak diberikan kepada PPL dan saksi dari Partai Politik karena merekatidak memintanya.

Oleh karenaitu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya,sehingga sangat beralasan dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasilpenghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan.

AMA NENT tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acarapemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungansuara kepada pengawas pemilu lapangan. ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 6.000.000.

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model C-KWK)c. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C-KWK)d.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2015 di Balai Desa Subarak.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :a.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2015 di Balai Desa Subarak.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);--------------------------

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ;(4).

Razali SR nomor urut 2 (dua)2 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model CKWK)3 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model CKWK)4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TingkatDesa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPSII (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) padahari

Razali SR nomor urut 2 (dua)2 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala DesaTahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model CKWK)3 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala DesaTahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model CKWK)Putusan Nomor 49/G/2015/PTUNPbr.

Razali SR nomor urut 2 (dua)Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model CKWK)Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model CKWK)Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TingkatDesa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPSII (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) padahari Kamis

Razali SR nomor urut 2 (dua)b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model CKWK)c Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model CKWK)d Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TingkatDesa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPSII (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) padahari

Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menolak eksepsi Tergugat III ;Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini ;Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini ; Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara sampai dengan adanyaputusan akhir ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hariSENIN, tanggal 28 MEI 2012 oleh kami MADE SUTRISNA,SH.MHum selaku HakimKetua Majelis, WIDARTI, SH dan UNGGUL TRI ESTHI M, SH.MH masingmasingsebagai Hakim Anggota.

Menyatakan Terdakwa FOOLO ZAMILI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------------------------------------------2.

;Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitunganPergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai keProses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kab/kota dariseluruh Kecamatan. ; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan.

;Mengumumkan daftar pemilih tetap. ; Menyampaikan daftar pemilih kepadaPPK. ; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkatMengumpulkan hasil penghitungan suara dariseluruh TPS diwilayah kerjanya. ; Melakukan rekapitulasi hasil penghitunganSuafra. ; Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayahkerjanya. ; Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitunganSuara, ;Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikatpenghitunggan suara dan wajib menyerahkan

Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acarapemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungansuara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan/ pengawaspemilu luar negeri, PPS/PPLN dan PPK melaluiPPS. ; 3. Pada hari yangsama. ; Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :21Ad.1. Unsur setiap anggota KPPS/ KPPSLN.

Oleh karenaitu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya,sehingga sangat beralasan dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasilpenghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan.

Menyatakan Terdakwa FOOLO ZAMILI tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidakmemberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan danpenghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 6.000.000.

Menyatakan Terdakwa ROBERT LATURE ALS AMA PURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------2.

;e Bahwa pemungutan suara Pemilu DPR,DPD,DPRD provinsi, DPRDKabupaten di desa Hilinamozaua di TPS II I dilaksanakan pada hari Rabutanggal 9 April 2014 dari mulai pukul 07.00 wib sampai pukul 13.00wib.dan setelah itu langsung dilakukan penghitungan hasil perolehan Suara. 5e Bahwa pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS II Hilinamozauaada petugas PPL yang hadir yaitu HADIRI LATURE ;e Bahwa proses pengisian Berita Acara pemungutan dan penghitungan suaraserta sertifikat hasil penghitungan suara

( Formulir model C 1 ) dilaksanakan TPSII Hilinamozaua Raya. ; 11e Bahwa petugas PPL HADIRI LATURE ada meminta kepada terdakwaBerita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara (formulir C1) namun terdakwa belum memberikannya karena belum selesai diisi.

;e Bahwa Setelah proses pengisian seluruh Berita Acara pemungutan danpenghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara (formulir C1)selesai diisi tidak diberikan kepada PPL dan saksi dari Partai Politikkarena mereka tidak memintanya. ; a e Bahwa terdakwa merasa bersalah dalam perkara in1.

Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acarapemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungansuara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan/ pengawaspemilu luar negeri, PPS/PPLN dan PPK melaluiPPS. ; 3. Pada hari yang sama. 5 Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Unsur dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplarberita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikathasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawaspemilu lapangan/ pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN dan PPKmelalui PPS. ; Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja, Majelis Hakimmemberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :e Bahwa didalam KUHP pengertian sengaja tidak ada dirumuskan secaraotentik, maka untuk mengetahui pengertian

Menyatakan Terdakwa INSPEKSI GAHO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------------------------------------------2.

Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi.

Telah dilegalisir;

Telah dilegalisir;

e. 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec.

(telah dilegalisir);