ketentuan yang diatur dalam Pasal 7ayat (1) Undang Oundang Nomor 20 Tahun 1947 sehinggapermohonan banding Pembanding secara formal harusdinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa atas dasar apa yangdipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalamperkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh PengadilanTinggi Agama, namun Pengaduilan Tinggi Agama memandangperlu) menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukanjawaban atas perkara a quo sudah pada taraf

menurut hukum ;Bahwa, sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali tentangpermintaan sita jaminan terhadap SHM No.1031 dan SHM No. 1154, dantuntutan kerugian yang diajukan Pelawan bersamaan dengan perlawanan ini,karena permintaan sita jaminan dan tuntutan kerugian dimaksud, tata caranyatelah diatur dengan jelas dan tegas, yaitu melalui gugatan biasa ; sedangkangugatan yang berkaitan dengan hal tersebut, telah diajukan Pelawan dalam10perkara No.24/Pdt.G/2009/PN.Kdr. yang saat ini dalam taraf

banding ;Oleh karena itu, permintaan sita jaminan dan tuntutan kerugian yang diajukanPelawan, seharusnya ditolak ;9 Bahwa, berkaitan dengan jawaban Terlawan pada angka 08 diatas,telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.125 K/Sip/1973, tanggal 10 Juni 1975, sebagai berikut** Bantahan yang diajukan untuk kedua kalinya yang pada waktu itubantahan yang pertama masih dalam taraf banding, harus dinyatakantidak dapat diterima ;10 Bahwa, mengenai tuntutan putusan serta merta

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggaldi jalanKabupaten Wajo, sebagai termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 1005/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan halhal sebagai berikut: Bahwa pemohon adalah salah seorang yang taraf

Sidoarjo,Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecahdan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dengandemikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang dipandangcukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat)adalah perceraian.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan ceraigugat terhadap Penggugat atas dasar perselisinan dan pertengkaran yang terjadisecara terus menerus

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam AIQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulituntuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

No. 0056/Pdt.G/2016/PTA.Pbrmendamaikan baik yang dilakukan keluarga maupun Majelis Hakim di mukasidang serta memaksimalkannya dengan upaya mediasi melalui mediator,telah memberi gambaran bahwa perselisihan dan pertengakaran dalamrumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingsudah sedemikian rupa keadaannya, serta perpecahan tersebut sudahsampai pada taraf tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan yangdikemukakan Tergugat/Pembanding

terdakwa atas permintaan keluarganya ketika masih di Kepolisian;e Bahwa saksi melalukan pemeriksaan melalui wawancara dan pemeriksaanmedis serta meneliti karakter terdakwa ;e Bahwa hasil pemeriksaan saksi, terdakwa memakai Narkotika jenis sabusabu awalnya dipengaruhi oleh temantemannya dan sifatnya barumencobacoba ;e Bahwa saat diperiksa urine terdakwa negative karena narkotika jenis sabuakan hilang dalam selang 34 hari ;e Bahwa menurut saksi, terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunadalam taraf

Tim PTRM Sandat/NAPZARSUP Sanglah Denpasar, berdasarkan hasil pemeriksaan medisHalaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr18dan psikiatri dari Tim Seksi Adiksi tanggal 9 Agustus 2014 terhadapOscar Fanggi Dae, dengan hasil pemeriksaan medis dan psikiatritim Seksi Adiksi dengan metode Wawancara, dan Observasi,pemeriksaan psikometri, laboratorium : urine, didaptkan hasilpemeriksaan bahwa yang bersangkutan pada saat ini adalahseorang penyalahguna Napza jenis amphetamine (shabu) taraf

WayanWesta, SpKJ(K) selaku dokter Ketua Tim PTRM Sandat/NAPZARSUP Sanglah Denpasar, berdasarkan hasil pemeriksaan medisdan psikiatri dari Tim Seksi Adiksi tanggal 9 Agustus 2014 terhadapOscar Fanggi Dae, dengan hasil pemeriksaan medis dan psikiatri timSeksi Adiksi dengan metode Wawancara, dan Observasi,pemeriksaan psikometri, laboratorium : urine, didaptkan hasilpemeriksaan bahwa yang bersangkutan pada saat ini adalahseorang penyalahguna Napza jenis amphetamine (shabu) taraf coba coba, Majelis Hakim

Bahwa oleh karena terhimpit masalah ekonom dikarenakan Penghasilantergugat yang tidak menentu, kemudian Penggugat pada akhir tahun 2017pergi ke Hongkong untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), gunameningkatkan taraf hidup keluarga;5.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak lebih kurang pada bulan akhir tahun 2017, Penggugat pergike Hongkong untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), gunameningkatkan taraf hidup keluarga hingga sekarang6.

Bahwa perlu dipertegas oleh Penggugat, adapun sebagaimana yang telahdiuraikan pada point 4 di atas:Dalam huruf a,Tergugat mempunyai hutang kepada pihak lain memang benar adanya,akan tetapi hal tersebut telah disampaikan kepada Penggugat dan telabmendapatkan izin dan persetujuaan dan Penggugat, bahwa hutangtersebut untuk keperluan tambahan modal usaha pembelian spare partkendaraan bermotor dimana Tergugat mengelola usaha bengkel motormilik Tergugat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupperekonomian

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapal;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

Bahwa sebagaimana Posita No. 6 (enam) di atasmenunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempattinggal (pisah rumah) selama lebih kurang 2 (dua) tahun 08 (delapan) bulan,sehingga dapat dikatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatsenyatanya telah retak dan atau telah sampai pada taraf yang sudah tidakbisa didamaikan lagi, dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untukmengakhiri konflik yang dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi keduabelah pihak (Penggugat dengan Tergugat

Putusan No. 2103 /Pdt.G/2018 /PA.Sda.pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jeradan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

akanmempertimbangkan sebagai berikut:02 nnn nnn nnMenimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang pegawaiswasta yang bekerja di Batam, berdasarkan keterangan saksisaksi TergugatRekonpensi penghasilan anak buahnya saja telah diberikan sebanyakRp 2.000.000, (dua juta rupiah) berarti saat ini Tergugat Rekonpensipernghasilan lebin banyak dari dua juta rupiah, karenanya Majelis akanmenetapkan besarnya nafkah iddah tersebut sesuai dengan kelayakan dankemampuan Tergugat Rekonpensi dan pula disesuaikan dengan taraf

perkawinan putus karena talak bekassuami wajib memberikan mutah kepada bekas istri;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang karyawan swasta danberpenghasilan lebih dari Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Tekonpensi selama ini telahmenjalani perkawinan selama 8 (delapan) tahun dengan penuh rasa sukadan duka, karenanya Majelis akan menetapkan besarnya mutah dan iddahtersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensidan pula disesuaikan dengan taraf

Timur;Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohontinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Madiun;Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu)anak laki laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yanglahir di Madiun pada tanggal 21 Januari 2008 dan sekarang tinggal denganPemohon dan orang tua Pemohon di Kabupaten Madiun;Bahwa untuk memenuhi kebutuhan seharihari diperoleh dari hasil bertanidan kerja sebagai pekerja bangunan;Bahwa untuk meningkatkan taraf

Smn Bahkan jika terdapat kesalahan dalam mengajukan gugatan kepadapengadilan yang dituju mengenai kewenangan absolut, maka MajelisHakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenanguntuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsitentang kewenangan absolut dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukanpada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi(Pasal 134 HIR/ Pasal 160 RBg/ Pasal 132 Rv).Dari uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat

dan tercatat di KUA, adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan NegeriSleman tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini; Bahkan jika terdapat kesalahan dalam mengajukan gugatan kepadapengadilan yang dituju mengenai kewenangan absolut, maka MajelisHakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenanguntuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsitentang kewenangan absolut dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi(Pasal 134 HIR/ Pasal 160 RBg/ Pasal 132 Rv).Dari uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada yangmulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan selaatas eksepsi kewenangan absolut ini, dan menyatakan sebagai hukumbahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena PengadilanNegeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

SYAHRUN dengan kesimpulan saat ini yangbersangkutan mengalami gangguan ketergantungan obat jenis shabushabudengan taraf ringan; Bahwa Terdakwa ALI Bin H.

Terdakwa hanya memilikisebanyak 0,68 gram;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Psikiatri Rumah sakit Jiwa DaerahAtma Husada Mahakam No. 445/0152/RSJD AHMMLU/VIV2015 tanggal 31Ausutus 2015, telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatri terhadapTerdakwa dengan kesimpulan : saat ini Terdakwa mengalami gangguanketergantungan obat jenis shabushabu dengan taraf ringan. Bahwa benarTerdakwa menggunakan shabu beberapa kali baik sendiri maupun bersamasama dengan sdr.

pidana yang setimpaldengan kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan terhadap terdakwaapabila dikatikan dengan SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Majelisberpendapat bahwa dalam SEMA tersebut mensyaratkan bahwa penerapanpemidanaan dalam pasal 103 huruf a dan b menitik beratkan kepada PecanduNarkotika dan untuk menentukan taraf

takaran yang meningkat agar menghasilkan dengan efekyang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secaratiba tiba, menimbulkan gejala pisik dan psikis yang khas ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tidak secara terusmenerus dan akibat penggunaan tersebut tidak menimbulkan efekketergantungan kepada terdakwa dan selama persidangan terdakwa juga tidakdapat menunjukan adanya keterangan ahli yang menjelaskan taraf

kecanduanyang dialami oleh terdakwa sehingga terdakwa belum bisa dikategorikansebagai pecandu ;Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut dikaitkan ketentuanSEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Majelis berpendapatbahwa pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum beruparehabilitasi atas diri terdakwa belum perlu dilakukan karena terdakwa bukan18orang yang dikategorikan sebagai pecandu dan tidak ada keterangan ahli yangmenunjukkan taraf kecanduan terdakwa ;Menimbang, bahwa

Bahwa dengan demikian perkawinan antaraPemohon dengan Termohon senyatanya telah pecah atau retak, dan / ataudapat dikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikanlagi, dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhirikonflik yang dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak(Pemohon dengan Termohon) adalah perceraian ;7.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohontelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon.Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagikedua

merasa tentramkepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,dalam pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk mewujudkanrumah tangga (keluarga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sertaadalah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas telahmenunjukkan bahwa tujuan perkawinan sudah tidak tercapai dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telahsampai pada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Bahwa sebagaimana Posita No. 6 (enam) di atas,antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selamalebih kurang 2 (dua) bulan, sehingga perkawinan antara Penggugat denganTergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan/atau dapat dikatakan telahSampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan atau dirukunkan lagi,oleh karena itu penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yangdipandang cukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak (Penggugatdengan Tergugat) adalah

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi "Bank1113.14.15.Sisa pokok untuk Perjanjian Kredit Nomor (3)2007/202/BDC/PSD,adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalarbentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak", selanjutnya dalam Pasal 4nya berbunyi "Perbankan Indonesia bertujuan menunjangpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkanpemerataan

Pasal 4 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana berbunyi:"Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dan masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau dalam bentukbentuk lainya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak selanjutya dalam pasal 4berbunyi: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatankesejahteraan

rakyat banyak";Hal. 23 dari26 halaman Putusan Nomor 268 K/Pdt/201424Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara eksplisit tersurat bahwa padaprinsipnya Bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ataumasyarakat banyak.