Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapunjuga yang berhubungan

tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian.5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian.6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

penerbitan keputusan objeksengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaituPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan obyeksengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa1 menerima atau mendapat imbalan dari penumpang sipilyang dibawa penerbangan Test Fight pesawat terbang Cassa 212 TNI AD Noreg A9035 tanggal 14 September2013 dari Ambon ke Namlea sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa barang bukti yang diajungkan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupasurat, yaitu:a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/67/IX/2013 tanggal 12 September 2013tentang Perintah untuk melaksanakan tugas terbang

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwapenerbitan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormatkepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diatur tersendiri dalam Paragraf 7 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin;Bahwa selanjutnya, mengenai upaya administrasi diatur pula dalamPasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

AcehBesar.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Oktober 2013 di Yonif Raider 112/DJdalam hubungan atasan dengan bawahan,tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi mengetahul Terdakwa di dugamelakukan tindak pidana pencurian sepedamotor dari Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ yangmendapat informasi dari Polresta Banda Acehyang menerangkan ada 2 (dua) orang sipilyang sudah ditangkap dalam hal pencuriansepeda motor namun dalam melakukanpencurian sepeda motor

atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan' pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang

atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang

berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 499/ KEP/IX/2013,tertanggal 27 September 2013 (buktiP18) 5 222222 noon nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn nee Penggugat VI (Dra Yuyu Yuhaeni), menduduki jabatan sebagai KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan KeputusanBupati Enrekang Nomor: 19/ KEP/I/2009, tanggal 31 Januari 2009 (buktiP7) 544Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa 1 yang padakonsideran menetapkan yang menyatakan bahwa memberhentikan Pegawai negeri Sipilyang

Saksi33, Deby Ari Sandi (Serda), Jabatan Komandan Regu (Danru) ;.Saksi34, Dwi Santoso (Pratu), Jabatan operator ;Saksi35, Eding Setiawan (Prada), jabatan Tantama Penembak ;=z Saksi36, Syafri Maria MS, pelatin dayung Dragon Boat (warga sipilyang diminta sebagai pelatih) ;.Keterangan keenam Saksi ini diambil langsung dari BAP, dan dijadikansebagai faktafakta hukum.

1.450.000 1.450.000 PPH 21 4.750.0004.205.205 4.205.205 PPh 22118.070.000 4.750.000 122.820.000 Kerugian Keuangan Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan

Pertimbangan Judex Facti mengenai unsur Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerusatau untuk sementara waktu tidak lengkap dan tidak sempurna(onvoeldoende gemotiverd) karena tidak mempertimbangkan semuafakta persidangan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya hanya menitikberatkanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan juga Judex FactiHal. 42 dari 54 hal. Put.

4.750.000 1.450.000Pengurang: 4.205.205 4.205.205PPH 21 118.070.0000 4.750.000 122.820.000 PPh 22Kerugian Keuangan 32 Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa II LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Soft competency pejabatstruktural/fungsional merupakan sikap perilaku Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan untuk masingmasing jabatan, yang diperoleh melaluiAssessment Center sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriKeuangan yang mengatur mengenai Assessment Center DepartemenKeuangan.Halaman 12 dari 71 halaman.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambilsuatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku KepalaDaerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildiantaranya berisi ketentuan mengenai

POSITAIALASAN GUGATANiL,Bahwa Pihak PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Kalimantan Timur (SK 80%) nomor: 813/5329.SI/PEGII/86 tanggal15 April 1986 dan saat ini pemegang NIP. 19590701 1986031021,Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dan telahmengabdi selama lebih dari 30 tahun. PENGGUGAT pernahditugaskan pada:a. Dinas Sospol Propinsi Dati Kaltim tahun 1986;b. Biro Kepegawaian Tk. Kaltim tahun 19871990;c.

ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat KeputusanNomor : 2393/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, berdasarkan adanya aturan baru yaituSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153/KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

paling banyak Rp.171.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).Bahwa Pasal 87 ayat (4) Huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipilyang

Saya telah bertanya ke sana kemari tapitidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipilyang melawan hukum;Maksud PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 butir (b), Olehkarena presiden wajib memberikan penghargaan bagi orang berprestasimaka pegawai negeri bawahan presiden wajib melaksanakan tugas kantor.Yang berarti bahwa Tergugat sebagai pegawai Unhas wajib melaksanakansistim penghargaan bagi orang yang berprestasi.

Kerugian Keuangan Negara 118.070.000 4.750.000 122.820.000 Perbuatan para Terdakva diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa ll LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai bendahara Pengeluaran berdasarkan

SbyMenimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpengahasilan bersih setalah dipotong tanggungan kredit sebesarRp.14.632.879,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapanratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yangmenyebutkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sepertigagajinya diberikan kepada bekas istrinya yaitu sebesar Rp.4.500.000,00 (empatjuta