Ditemukan 7197 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2015 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 693/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 10 Agustus 2016 — - DELIANA Br PANJAITAN (PENGGUGAT) - TANJUNG Br. PANJAITAN (TERGUGAT I) - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan (TERGUGAT II) - Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq. Pemerintah Kota Medan Cq, Camat Kecamatan Medan Kota (TERGUGAT III) - Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq. Pemerintah Kota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Kota Cq.Kepala Kelurahan Teladan Barat, (TERGUGAT IV) - POLTAK HASUDUNGAN PANJAITAN (TURUT TERGUGAT)
46 — 10
  • Sum. Utara di Medan No.Sk.1708/HM/22.01/1992 tanggal 3131992 sesuai Surat Ukur No. 479/1992tanggal 31031992 seluas 661 m?, terletak di Jalan Sempurna KelurahanTeladan Barat, Kecamatan Medan, Kota Medan ;. Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas terbukti penerbitan danperalihan terhadap sertipikat aquo, telah menempuh prosedur danketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan olehPasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria jo.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 121/Pid.Sus/2016/PN Plk
Tanggal 7 Juni 2016 — NOR RACHMADI THAUPIK alias THAUPIK bin NURHIDAYAT, DK
25 — 10
  • September 2015/Rp 200.000.000,00 (RTGS)17 September 2015)/Rp 15.000.000,00 HALIMAH17 September 2015/Rp 200.000.000,0019 September 2015)/Rp 50.000.000,00 HALIMAH22 September 2015Rp 50.000.000,00 HALIMAH23 September 2015Rp 7.500.000,00 HALIMAH Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2016/PN Pik25 September 2015Rp 50.000.000,00 HALIMAH 26 September 2015Rp 50.000.000,00 HALIMAH01 Oktober 2015 Rp 50.000.000,00 HALIMAH06 Oktober 2015 Rp 50.000.000,00 HALIMAH 08 Oktober 2015 Rp 150.000.000,00 SUM
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 21-06-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 100/PDT/G/2010/PN.PBR
Tanggal 30 Maret 2011 — Tn. W A H A D I N LAWAN HAJJAH RATNAWATI HAJI ADELlNSYAH DKK
93 — 22
  • DEWI dan CENCEN dengan cara jualbeli, terkecuali tanah yang dijadikan objek jualbeli ini tidak berada dalam penguasaanTergugat H, III, &VI, jelasjelas pada tahun 2005 tersebut tanah hak Tergugat I, III,& VI telah dipagar tembok hampir 3 Meter tingginya, dan mana mungkin pejabatpembuat akte tanah tidak mengetahuinya, kecuali ada mufakat jahat tadi, seperti manamungkin seorang Notaris yang terhormat tidak melihat lokasi tanah yangdimaksudkan kliennya (pemohon SUM), ataupun Lurah, camat, ataupun BadanPertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 K/Pdt/2016
Tanggal 20 April 2017 — MARIA JEI FINU, DKK VS MARIA DHONE SOKO, DKK
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : Surat Keterangan NO. 30/pts / pid .sum 1981/PN. Bjw kasusjagung (Nicolaus Sedhu) foto copy tidak ada aslinya;T1.4. : Copy dari copy Surat Pemerintah Kabupaten Ngada yangditunjukkan kepada kepala Kantor Agraria Kabupaten Ngada danYosep Lewa Sabe (TT lI) tanggal 17 juli 1982 perihal penarikankembali surat kami, tanggal 30 mei 1982, yang ditandatangani olehDrs. H.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 16-09-2022 — Putus : 02-01-2023 — Upload : 31-01-2023
Putusan PN PADANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 2 Januari 2023 — Penuntut Umum:
LIRANDA MARDHATILLAH,SH,MH,DKK
Terdakwa:
ERMEN,ST
129 — 67
  • Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsider;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak Lump Sum
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 24-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
1.PANUS SOKUQ
2.LUKAS ALPIUS
3.LEDENIUS
4.MISRAN
Tergugat:
PT. CITRA PALMA PERTIWI
167 — 462
  • O04/CPP2SP/TAJelmu Sibak/V1I/2017tanggal 15 Juni 2017 sehingga bagi Tergugat Konpensi dan Masyarakatkampung Jelmu Sibak Perjanjian aquo berlaku sebagai Undangundang(asas pakta sum servanda) dan tidak ada satupun perintah hukum/putusanpengadilan yang membatalkan perjanjian aquo maka:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 04-11-2009 — Upload : 16-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730K/PDTSUS/2009
Tanggal 4 Nopember 2009 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM DKI JAKARTA), ; PT.THAMES PAM JAYA (dahulu Kekar Thames Airindo) sekarang PT.AETRA AIR JAKARTA, ; PT.PAM LYONNAISE JAYA (dahulu PT.Garuda Dipta Semesta), vs. PONIMIN, S.Sos, Ir. H. FERI WATNA, Ir. EFFENDY NAPITUPULU,
108 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99,935,000 14,016,638 49,967,500 163,919,138187 lin Indrayana Bll Staf 302306 99,935,000 14,016,638 49,967,500 163,919,138188 Newmh sum Bl Stat se284 99,935,000 14,016,638 49,967,500 163,919,138189 Surya Satria. N Clll Struktural / Ka. Sie 501684 248,543,750 34,828,266 424,271,875 407,643,891190 Erna Kahar, Dra CIV Struktural / Ka. Sie 501480 248,543,750 34,828,266 424,271,875 407,643,891191 Ir. Adi Sempani Clll Struktural / Ka.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Tbh
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
1.ABDUL GAPAR
2.ARBAIN
3.M. AMIN
4.KAHARUDIN
5.PETIRIAN SAPUTRA
6.MASLAN
7.M. YUNAN
8.SUPENO
Tergugat:
1.DIREKTUR PT. GUNTUNG IDAMAN NUSA
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir
141 — 46
  • Sum ardiarni 30. Siti16. Sahr Sarahizal 31. Fauzi.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum
Register : 03-09-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 60/PID/2021/PT DPS
Tanggal 12 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JOHN WINKEL Diwakili Oleh : JOHN WINKEL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Julius Anthony, SH.
232 — 0
  • Pribadi Bagi Direksi dan Pemegang Saham Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tanggal 28 Juli 2020;
  • 1 (satu) eksemplar Laporan Prosedur Yang Disepakati Cash Bon atau Pengambilan Untuk Kepentingan Pribadi Bagi Direksi dan Pemegang Saham Periode Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 tanggal 10 Agustus 2020;
  • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 01/MP/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Perihal Keterangan Pengembalian Cash Advances;
  • 1 (satu) eksemplar BACK SUM
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH -TITI SUMIATI binti SUTARYA -YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
71 — 14
  • Bendahara : Diah Prihatni; Bahwa mekanisme penerimaan dana SPP & UEP oleh UPK Sum ber Rejekiyaitu Dana BLM (termasuk SPP&UEP) masingmasing UPK besarnya telahditentukan oleh pusat, kemudian pihak pengurus UPK mengajukan pencairandana BLM (termasuk SPPUEP) di Kantor BPM Kab. Cirebon selaku KPA,berdasarkan prosentasi tahap pencairan sebesar 40 %, 40%, dan 20%.Kemudian pihak Kantor BPM Kab.
    Namun dalam perjalanan saksi sebagai Sekretaris UPK saksimengetahui kalau UPK Sum ber Rejeki sebelumnya pernah menerimadana SPP dan UEP sejak tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007;Bahwa besarnya dana PNPM MP di Kec. Gegesik yang telah diterimaoleh UPK Sumber Rejeki adalah :1.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 29 Agustus 2013 — AGUS SALIM BATALIPU, SE
72 — 11
  • ., selaku Kepala Dinas ikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten BuolJuli 2009 dan UDIN K. ovate, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buolberdasarkan Surat Kanu) on Bupati Buol Nomor: 900/1728a/DPPKAD tanggal 24Januari 2011, asingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Jumati 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011,berdasarkan Petikan Keputusan ti Buol Nomor: 821.201.08BKD/2009 tanggal 31, selaku Bendahara Pengeluaran/BendaharaPembantu sum tong) nya dalam tahun 2011 bertempat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 — Edy Nasution
394 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IndonesiaMedia Televisi, The Sum Of: Rp. 3.100.081, Payment For:Payment for Billing Statement Nomor ST/22049;51.3 1 (satu) lembar asli Billing Statement ST/22049, Date: July15, 2010, Amount Due 3.100.081:51.4 1 (satu) lembar asli Billing Statement ST/22182, Date:August 20, 2010, Amount Due 886.823;1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:52.1 1 (satu) lembar kertas kecil fotocopy catatan Kantor NotarisHal. 10 dari 136 hal Putusan Nomor 332 PK/Pid.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
270 — 177
  • terkaitPembebasan Bersyarat memang tidak diatur pengertian dan tolakukur keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat olehkarena itu akan digunakan pengertian keamanan, ketertiban umum danrasa keadilan masyarakat dalam arti luas.24.Ketertiban umum didefinisikan secara internasional dalam kontekspenegakan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Siracusa Principlessebagai the expression public order as used in the covenant may beHalaman 21 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTdefined as the sum
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-08-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 7 Agustus 2012 —
48 — 17
  • b pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;c pengambilan dokumen lelang umum;d penjelasan;e penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang danperubahannyaf pemasukan penawaran;g pembukaan penawaran;h evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;i penetapan pemenang;j. pengumuman pemenang;k masa sanggah; penunjukan pemenang;m penandatanganan kontrakBerdasarkan pasal 30 ayat (1) Keppers 80 Tahun 2003 diatur bahwa Kontrakpengadaan barang/jasa dibedakan atas: berdasarkan bentuk imbalan :a lump sum
    ;b harga satuan;c gabungan Jump sum dan harga satuan;d terima jadi (turn key);e persentase;1. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:a tahun tunggal;b tahun jamak;1 berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:kontrak pengadaan tunggal;kontrak pengadaan bersama;217Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak adalah PejabatPembuat Komitmen ;Bahwa berdasarkan pasal 32 Keppers 80 Tahun 20003 diatur bahwa:1 Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapanganbersamasama
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 24 Desember 2014 — ZAHRUL FUDHNI BIN MUHAMMAD SALEH
59 — 14
  • Kajaya Sejahtera sebagai pelaksana kegiatanpengadaan bibit sapi dan yang menentukan spesifikasi bibit sapi dari Dirjendan oleh PA kepada KPA adapun jenis kontrak Lump sum dan saksi adamembuat surat keputusan kepala dinas kesehatan hewan dan peternakan Acehtentang petunjuk pelaksanaan penyebaran ternak pemerintah tahun anggaran2011;= Bahwa cara saksi menyampaikan petunjuk pelaksanaan (juklak) tahunanggaran 2011 adalah pada rapat teknis Kabupaten/Kota bertempat di ruangrapat Hotel Grand Nanggroe Banda
    Kajaya Sejahtera dan saksi tidak tahu namadirekturnya;= Bahwa programnya dari Kabupaten diusul ke Propinsi dan Propinsi adamelakukan pengawasan;= Bahwa saksi pernah mengeluarkan sebuah surat adapun PPTK bertanggungjawab kepada KPA dan jenis kontrak adalah lump sum dan saksi tahu saatsaksi di panggil oleh Polres Aceh Tengah tahun 2013 dan setelah 2 tahunsaksi bekerja;eas10 Saksi Ir. M.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Agustus 2015 —
167 — 73
  • peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari3 (tiga) peserta;jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan danKontrak gabungan Lump Sum
    dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; ataucalon pemenang dan calon pemenang cadangan dan 2, setelah dilakukanevaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktiankualifikasi.=> Pasal 106(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara etendering atauepurchasing.= Pasal
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
FIRMANSYAH
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Kencana, Kantor Cabang Bogor,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Bogor,
Turut Tergugat:
Notaris Sindi Safira Hanum Siregar, SH. M.KN,
124 — 30
  • gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Tidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanTidak ada jawabanomoNtoapg fF wo PPerhitungan angsuran pokok dan bunga yang dimaksud oleh debitur adalahperhitungan secara flat, sedangkan yang digunakan oleh BPR Surya Kencanaadalah perhitungan menggunakan system Sum
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Tanah
Register : 27-06-2009 — Putus : 23-11-2009 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp
Tanggal 23 Nopember 2009 — 1. Hj. ANDI SJAHIRASYAD alias Hj. A. SYAHIRAHSYAD 2. Hj. A. LIESYAH 3. Hj. A. HABIBASAH alias Hj. A. HABIBAHSYAH SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PARA PENGGUGAT. M E L A W A N PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA SEBAGAI TERGUGAT I NY. LISTY SUTIANI HARTANTO SEBAGAI TERGUGAT II. RUSMIN SUKARDI alias R. SUKARDI SEBAGAI TERGUGAT III. 4. RACHMAD SUKARDI alias R. SUKARDI DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT IV. 5. HA. H A M I D, SEBAGAI TERGUGAT V. 6. BAMBANG KARYONO RIYADI, SH SEBAGAI TERGUGAT VI. 7. Ny. SUMARDLAH ORIANA ROOSDILAN, SH SEBAGAI TERGUGAT VII. 8. LURAH MANGGAR SEBAGAI TERGUGAT VIII. 9. CAMAT BALIKPAPAN TIMUR SEBAGAI TERGUGAT IX.10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. WALIKOTA BALIKPAPAN, SEBAGAI TERGUGAT X. 11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakartaa cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT XI.
111 — 30
  • Bahwa Para Penggugat dalam.ad.23 mendalil telah diterbikan SUM No.11/Manggarkepada TergugatV Rachmad Sukardi, pegawai seorang WNA bernama Ebok,Pembeli Tanah Perwatasan tgl.05091973. Bahwa SK MENTERI DALAM NEGERI dalam SHM No.11/Manggar yang terteratanggal 14051970, BUKAN diberkan MENTERI DALAM NEGERI untuk TanahPerwatasan Tergugat TV Rachmad Sukardi yang baru dibelinya tanggal 05091973.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg
Tanggal 16 Februari 2016 — SINARMAN Amd Bin SUWANDI (TERDAKWA)
69 — 24
  • Rembang pada Tahun Anggaran 2014(Kontrak Lump Sum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak GabunganLump Sum dan Harga Satuan, Kontrak Persentase, dan KontrakTerima Jadi);Bahwa benar saksi tidak tahu jangka waktu pelaksanaan pekerjaanyang harus diselesaikan oleh rekanan dalam Pekerjaan PekerjaanPemeliharaan Daerah Irigasi Pentil Desa Kuangsan KecamatanKaliori Kab.
    Rembang pada Tahun Anggaran 2014(Kontrak Lump Sum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga Satuan, Kontrak Persentase, dan Kontrak TerimaJadi);Bahwa benar saksi tidak tahu jangka waktu pelaksanaan pekerjaanyang harus diselesaikan oleh rekanan dalam Pekerjaan PekerjaanPemeliharaan Daerah Irigasi Pentil Desa Kuangsan Kecamatan KalioriKab. Rembang pada Tahun Anggaran 2014;Bahwa benar saksi tidak tahu Personel Inti, Mandor atau KepalaTukang CV.
    Rembang TA. 2014 menggunakan KontrakLump Sum dan sistem pembayarannya menggunakan pertermin;Bahwa Item pekerjaan beserta uraian biaya yang dijadikan objek dalamSurat Perintah Kerja Pemeliharaan Daerah lrigasi Pentil Desa KuangsanKec. Kaliori pada Dinas PU Kab. Rembang TA. 2014 adalah : No Uraian volume Sat Analis Harga Jumlah Harga Total HargaPekerjaan Satuan (Ro) (Ro)1 2 3 4 5 6 7 8 PekerjaanSaluran Hal 264 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg. Pasangan.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 26-07-2023 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr
Tanggal 25 Maret 2024 — Penggugat:
Dr. H. Amransyah, M.Si
Tergugat:
HERYONO ADMAJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda
2.I Nyoman Sudiana
3.Rahol Suti Yaman
4.Camat Samarinda Utara
5.Lurah Sempaja Timur
34 — 40
  • Menyatakan menurut hukum bahwa SUM No. 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang digunakan di atas tanah milik Penggugat.