keterangan sebagai berikut;% Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 15 Februari 1998 dan saksi menghadiripernikahan tersebut;Penetapan Nomor 0246/Padt.P/2017/PA.TI Halaman 3 dari 10 hal.eo Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Imam Masjid Ohoi Dunwahan dan sekaligus menikahkanPemohon dan Pemohon II karena Pemohon II adalah mualaf;eo Bahwa yang menjadi saksisaksi dalam perkawinan tersebutadalah Taraf

Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 15 Februari 1998 dan saksi menghadiripernikahan tersebut;eo Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Imam Masjid Ohoi Dunwahan dan sekaligus menikahkanPemohon dan Pemohon II karena Pemohon II adalah mualaf; Bahwa yang menjadi saksisaksi dalam perkawinan tersebutadalah Taraf

berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon danPemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 15Februari 1998 di Ohoi Dunwahan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten MalukuTenggara; Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalahImam Masjid Ohoi Dunwahan dan sekaligus menikahkan Pemohon danPemohon II karena Pemohon II adalah mualaf; Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah Taraf

Hasil pemeriksaan MMPI pada tanggal 05 Oktober 2020,Pada taraf kapasitas mental dijumpai (potensi kerja, kemampuanadaptasi, kendala psikologis, perilaku beresiko, integritas moral)menunjukkan taraf Sangat buruk,Pada profil klinis : dijumpai gejala klinis : dijumpai gejala klinis somatikyang terkait problema psikologis, gejala klinis perilaku psikopatik = (antisosial), Gejala klinis emosi negatif yang berlebihan, Geyjala klinispengalamanpsikologis yang aneh dan tidak wajar, Gejala klinis yangterkait

Gugatan A quo kabur ( obscuur libelium ).Ad. 1.Gugatan A quo Prematur :Menimbang, bahwa menurut Tergugat penggabungan gugatan antaragugatan perceraian dengan gugatan atas harta bersama tidak berdasar hukum.Dalam gugatan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, sekarang inimasih dalam taraf pemeriksaan ditingkat kasasi (belum dikeluarkan putusankasasinya).

Guagtan A quo kabur ( obscuur libelium ) :Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan perceraian antaraTergugat dan Penggugat masih dalam taraf pemeriksaan kasasi, sehinggagugatan Penggugat A quo telah mencampur adukan antara perceraian denganperkara harta bersama, sehingga gugatan tidak jelas. Demikian juga telahmelakukan perubahan gugatan yang menyebabkan cacat formil ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Aquo sangat jelas dan tidak kabur.

kemudian karena merasa ketakutan lalusaksi menyuruh anak saksi untuk melapor ke Polisi, selanjutnya sekitar jam 16.30wib pintu rumah dapat dibuka selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatanterdakwa tersebut ke Polisi, akibat dari perobuatan terdakwa tersebut menyebabkansaksi korban RIAMAH merasa depresi, sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologiyang dibuat dan ditandatangani oleh Yusti Silastuti Elvin Yunarini, S.Psi.psikologyaitu dengan kesimpulan Kapasitas intelektual subyek berfungsi pada taraf

kemudian karena merasa ketakutan lalusaksi menyuruh anak saksi untuk melapor ke Polisi, selanjutnya sekitar jam 16.30Wib pintu rumah dapat dibuka selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatanterdakwa tersebut ke Polisi, akibat dari perobuatan terdakwa tersebut menyebabkansaksi korban RIAMAH merasa depresi, sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologiyang dibuat dan ditandatangani oleh Yusti Silastuti Elvin Yunarini, S.Psi.psikologyaitu dengan kesimpulan Kapasitas intelektual subyek berfungsi pada taraf

Hakim berpendapat kesediaan TergugatRekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 3.600.000, untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp.600.000, setiap bulan masih terlalu rendah berbanding dengan penghasilanyang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteriselama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yanglayak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tarafekonomi masingmasing, untuk taraf

ekonomi menengah ke bawah yangmerupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurangkurangnyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000, setiap hari, maka biaya yangdibutuhkan selama 6 bulan adalah sebesar Rp. 4.500.000, dengan perincian25.000 x 30 x 6 = 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 9.000.000,untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp.1.500.000, setiap bulan masih terlalu tinggi berbanding dengan biaya hidupyang layak bagi taraf ekonomi menengah ke bawah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian dalam pertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalumemberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila TergugatRekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan

Ketentuan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuanhukum syara, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al BaqarahAyat 228 sebagai berikut:$995 GW yguabl quo yi olilbollyArtinya: Dan wanitawanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)tiga kali quru...Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteriselama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yanglayak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tarafekonomi masingmasing, untuk taraf

ekonomi menengah ke bawah yangmerupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurangkurangnyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000, setiap hari, maka biaya yangdibutuhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari adalah sebesar Rp. 2.250.000,dengan perincian 25.000 x 90 = 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluhribu) rupiah).

Memang benar sejak bulan Januari 2012 isteri saya kembali keIndonesia dalam rangka kunjungan, sementara telah terjadi perbedaan pendapatdalam system menata rumah tangga dalam arti kehendak isteri saya / Penggugatmenuntut kebutuhan yang berlebihan / mewah, serba cukup di luar kemampuansaya / Tergugat, seolaholah taraf berumah tangga dibandingbandingkan dengantaraf kehidupan di Negara Singapura, sudah pasti saya tidak bisa mencukupi yangberakibat pertengkaran mulut kecil dan hal ini sebenarnya wajarwajar

Tergugat masih amat sangat cinta pada Penggugat dan anak yangmasih belum dewasa perlu pengayoman orang tua kandung layaknya harapanseorang anak, dan Tergugat masih sanggup memperbaiki rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat dengan taraf hidup sederhana tapi cukup layaknyaekonomi lemah di Indonesia, oleh karena itu di sini Tergugat menyatakan denganTEGAS menolak dicerai ; Putusan Cerai Gugat, nomor: 1025/Pdt.G/2012/PA.TA Halaman 5 dari 15 Atau bilamana Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat

Penggugat tersebut, secara tertulis Tergugattelah menyampaikan jawaban, pada intinya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugatdengan dalih yang diajukan, antara lain Tergugat menyatakan : Memang benar sejakbulan Januari 2012 isteri saya kembali ke Indonesia dalam rangka kunjungan, sementaratelah terjadi perbedaan pendapat dalam system menata rumah tangga dalam artikehendak isteri saya / Penggugat menuntut kebutuhan yang berlebihan / mewah, serbacukup di luar kemampuan saya / Tergugat, seolaholah taraf

berumah tangga dibandingbandingkan dengan taraf kehidupan di Negara Singapura, sudah pasti saya tidak bisamencukupi yang berakibat pertengkaran mulut kecil dan hal ini sebenarnya wajarwajarsaja dalam perjalanan berumah tangga, bahkan menurut pendapat umum sebuahpertengkaran merupakan pemanis dalam hubungan suamiisteri, dalil Penggugat sudahtidak ada komunikasi yang baik, justru.

empat) sampai 5(lima) bulan.Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Polisi bagian Propam danmelakukan penggeledahan kemudian terdakwa JANTO menyerahkan 1 (satu)poket shabu kepada Polisi bagian Propam.Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter psikiatri dari Rumah Sakit JiwaDaerah Atma Husada Mahakam nomor 445/0230/RSJD AHMMLU/V/2016tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr H JayaMualimin, Sp.KJ, M.Kes dengan kesimpulan yang bersangkutan pemakai obatjenis shabushabu dengan taraf

Kes., selaku dokteryang memeriksa terhadap Janto anak dari Ma Hong yang dari hasilpemeriksaan, tersebut diperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutanadalah pemakai obat jenis sabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba.Saran: Menjalani terapi konseling ketergantungan NAPZA;5) Surat Keterangan Nomor: 445/1232/ RSJDAHMMLU/V/2016, tertanggalSamarinda 3 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. JayaMualimin, Sp. KJ., M.

Kes., selaku dokter yangmemeriksa diperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutan (Terdakwa) adalah pemakaiobat jenis sabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba dan disarankan untukmenjalani terapi konseling ketergantungan NAPZA dan dari pemeriksaan terhadapTerdakwa juga diperoleh diagnosis Terdakwa mengalami ketergantungan obat jenis sabusabu dengan tarap ringan dan hasil tes urine negatif karena pada tes urine pada pasientanggal 3 Mei 2016 pasien tidak mengkonsumsi sabusabu lebih dari 6 (enam

Kes., selakudokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutan (Terdakwa)adalah pemakai obat jenis sabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba dandisarankan untuk menjalani terapi konseling ketergantungan NAPZA;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa tidakmemiliki ijin untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan narkotika, ataupun Terdakwatidak dalam perawatan ataupun rehabilitasi ketergantungan obatobatan ataupun narkotika,serta menurut ketentuan

Kes., selaku dokter yang memeriksadiperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutan (Terdakwa) adalah pemakai obat jenissabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba dan disarankan untuk menjalani terapikonseling ketergantungan NAPZA;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menggunakan narkotikagolongan I yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tersebut dengan tujuan untukdihisap untuk dirinya sendiri, maka dengan demikian unsur bagi diri sendiri telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh

.: 278/Pdt.P/2009/PN.Sda,yang diajukan oleh :MOHAMAD ARIES, bertempat tinggal di Pondok Buana C06, RT. 04 RW 12, BluruKidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam taraf pembacaan suratpermohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan mencabut suratpermohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dengan alasanmasih akan memperbaiki permohonan Pemohon

Sedangkan dalam Pasal 200 RBg dinyatakan Terhadaphukumanhukuman dengan verstek tidak dibenarkan dimajukanpermohonan peradilan banding, akan tetapi bila Penggugat semula adamengajukan permohonan banding terhadap putusan hukum itu makadalam taraf banding itu pihak Tergugat dapat memajukan segalaperlawanan terhadap gugatan yang bersangkutan, dalam hal itu ia tidakakan dapat dibenarkan lagi untuk seperti dalam taraf pertama memajukanverzet terhadap keputusan hukum tersebut;Menimbang, bahwa sementara

yang layak dan kemampuanseorang suami;Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagikebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf

ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelas menengah menurut Majelis Hakimsekurangkurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 15.000, (lima belasribu rupiah) setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 90 hari adalahsebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) denganperincian 15.000, x 90 = 1.350.000,.

Dengan demikian tuntutan PenggugatRekonvensi sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)sebagaimana tersebut di atas dianggap terlalu besar dan melampaui standarkelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah, bahkan telah masukkategori standar kelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2/TR.1 sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya, ternyata status Tergugat Rekonvensi ditinjaudari sudut kelas perekonomian masyarakat Kota Langsa adalah termasukdalam

/2015/MS.Lgs28Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa kiswah yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dan atau selama 3 bulan dapat dibandingkan dengan kiswahyang layak dipakai oleh kebanyakan masyarakat di sekitarnya dandisesuaikan dengan taraf

ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelasmenengah menurut Majelis Hakim sekurangkurangnya membutuhkan 4 stelkiswah dengan harga 1 stel sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah).

Pal.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Palu;Setelah membaca surat pencabutan Permohonan perkara perdata Nomor : 09 /Pdt.P / 2016 / PN.Pal. tertanggal 26 Februari 2016 dari RENDY PAMING dan WARNITAMSIR selaku Pemohon;Menimbang bahwa acara sidang masih dalam taraf acara pemanggilan pihakPemohon, belum ada acara pembacaan Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa karena surat pencabutan Permohonan perkara perdata Nomor: 09 / Pdt.P / 2016 / PN.Pal. tertanggal 26 Februari

Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha beriktikad baik denganmelakukan angsuran dalam setiap bulannya kadangkalanya terlambat haridalam melakukan angsuran akan tetapi masih dalam taraf kewajaran,walaupun usaha Penggugat mengalami kemacetan, tetapi tetap berusahauntuk menyelesaikannya, terlihat Penggugat sudah melakukan pembayaran11 (sebelas) kali angsuran Rp6.600.000,00 x 11 = Rp/2.000.000,00 (tujuhpuluh dua juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) jadi

Bahwa pada posita 2 Penggugat mengakui dengan tegas telahterjadi keterlambatan membayar angsuran kreditnva atau tidak sesuaidengan sebagaimana yang telah diperjanjikan/disepakati antaraPenggugat dan Tergugat , selain itu Penggugat menyatakan bahwa haltersebut masih dalam taraf kewajaran.

Namun demikian Penggugattidak dapat menyebutkan berdasarkan apa keterlambatan tersebutdisebut dalam taraf wajar atau pasal mana dalam perjanjian kredit yangmembolehkan Pengugat melakukan keterlambatan pembayaran;b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) dan posita4 (empat), pada dasarnya Penggugat menyebutkan bahwa telah terjadikemacetan usaha sehingga mengalami kesulitan dalam membayarangsuran, namun pada dalil ini Penggugat menyebutkan bahwaHalaman 4 dari 11 hal. Put.

,psikolog klinis dengan hasil kesimpulan :1)Taraf kecerdasan yang dimiliki Anak Korban XXXX XXXXX XXXXXXXX berfungsi, ada taraf ratarata dalam norma kelompok usianya(IQ 102, Skala Weschler).la mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untukmenyelesaikan permasalahan yang ia hadapi.Kelincahan berfikir yang ada mampu ia kembangkan sehingga mampumemberikan respon dalam penyelesaian masalah.Daya ingat baik, sehingga mampu mengingat kejadian kekerasanseksual yang pernah ia alami.Kepribadian yang ia

Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,Terbitan Mahkamah Agung 2008 Halaman 52 bagian E tentang wewenangAbsolut, butir 2 dan 3, yang menyatakan Butir 2 Eksepsi mengenaiKekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaanberlangsung, kemudian Butir 3 Hakim karena jabatan harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan,meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi;Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, berdasarkan faktapersidangan pemohon maupun anak yang akan diberikan perwalian adalahberagama Islam sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah29 tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahPengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yanglainnya sudah selayaknya Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan

SHOLICHAH, bertempat tinggal di Desa Wedi RT.05 RW.01 KecamatanGedangan,Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam taraf pembacaansurat permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan mencabutsurat permohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohondengan alasan masth akan memperbaiki permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon,maka

PENETAPANNomor : 264/Pdt.P/2019/PN.Krg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohonpermohonan secara lisan pada tanggal 3 Desember 2019 yang padapokoknya mencabut perkara No. 264/Pdt.P/2019/PN.krg, ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut sudahsampai pada taraf Pembacaan permohonan ;Menimbang, bahwa dari Laporan Panitera Muda Perdata yangisinya menyatakan

Hayumi; Bahwa benar, saksi telah lama mengkonsumsi narkotika golongan jenistembakau gorilladan sudah masuk taraf ketagihan; Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakannarkotika Golongan jenis tembakau gorilla; Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat;Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan

Hayumi sedangberdiri dan memegang helm sedangkan saksi Irwan Fauzan Bin Samsurisedang duduk di atas sepeda motor, datang saksi Leonardo Tua S, S.H.dan saksi Fajar Fujiana yang langsung melakukan penangkapan terhadapTerdakwa dan saksi Irwan Fauzan Bin Samsuri; Bahwabenar, Terdakwa telah lama mengkonsumsi narkotika golongan jenistembakau gorilla dan sudah masuk taraf ketagihan; Bahwabenar, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotikaGolongan jenis tembakau gorilla; Bahwa benar, terhadap

Hayumi sedang berdiri dan memegang helmsedangkan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, datang saksiLeonardo Tua S, S.H. dan saksi Fajar Fujiana yang langsungmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irwan FauzanBin Samsuri;Bahwa benar, Terdakwa telah lama mengkonsumsi narkotika golongan jenis tembakau gorilla dan sudah masuk taraf ketagihan;Bahwa benar, terhadap Terdakwa telah dilakukan Profile Assesmentyang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegondengan saran untuk

direhabilitasi di BNN Kota Cilegon;Bahwa benar, Terdakwa telah lama mengkonsumsi narkotika golongan jenis tembakau gorilla dan sudah masuk taraf ketagihan;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Srg Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakannarkotika Golongan jenis tembakau gorilla; Bahwa benar, terhadap Terdakwa telah dilakukan Profile Assesmentyang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegondengan saran untuk direhabilitasi di BNN Kota Cilegon; Menimbang

, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwasudah dalam taraf ketergantungan narkotika Golongan jenis tembakaugorilla dan sudah direkomendasikan oleh BNN Kota Cilegon untukdirehabilitasi di BNN Kota Cilegon; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terobukti danterpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Berita acara sidang tanggal: 08 JANUARI 2015 yang pada pokoknya Pemohonmenyatakan mencabut Permohonannya berdasarkan surat pencabutan tanggal :06 JANUARI 2015 dalam perkara permohonan Nomor : 36/Pdt.P/2014/PN.Krs.Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara perdata Nomor : 36/Pdt.P/2014/PN.Krs.tersebut belum selesai dan masih taraf konsultasi kepada Depag / Kementerian Agama, dansesuai dengan surat pencabutan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 06Januari 2015, dan dipersidangan Pemohon juga telah

diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni asas manfaat,asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian,asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian,dan asas pembangunan yang berkelanjutan;Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1,Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannyamenurunkan taraf

Putusan Nomor 18 P/HUM/20151/PERMENKP/2015 sebagai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf qUndangUndang Perikanan sehingga telah memperhatikan asasasas sebagaimana dalam UndangUndang Perikanan, khususnyaasas manfaat, asas kelestarian dan asas pembangunan yangkeberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjaminhak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecilsekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapatmemanfaatkan sumber daya ikan secara lestari gunameningkatkan taraf hidup

Dalil Para Pemohon,;Bahwa dengan diberlakukannya PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta denganlampirannya menurunkan taraf hidup Pemohon dikarenakan hilangnyasumber mata pencaharian Pemohon dikarenakan Pemohon tidak lagibisa melakukan kegiatan penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp).

PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 tersebut diterbitkan untukmemberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesiatermasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yangakan datang untuk tetap dapat memanfaatkan Lobster (Panulirus spp),Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp) secaralestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dandengan memperhatikan seluruh asasasas sebagaimana diatur dalamUndangUndang Perikanan;. bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/

Putusan Nomor 18 P/HUM/2015meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikankecil:Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMENKP/2015, bertujuanantara lain:a) Meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan dib)WPPNRI;Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehinggaproduksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikanjaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela(traw/s) dan alat penangkapan

Kabupaten Situbondo, selanjutnyaAisebut SEDAGAl.............ccceecceeeeeeeeeeeeaeeees PEMOHON: PENGADILAN NEGERI tersebut; Telahmembaca Penetapan Ketua PengadilanNegeri Situbondo tanggal 06 Mei 2015 tentang penunjukan Hakim;Telah membaca surat permohonan dan Pemohon tertanggal 05 Mei 2015yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya berdasarkan suratpencabutan tertanggal 11 Mei, 2015 karena masih akan memperbaikipermohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan pemohon masihdalam taraf