Ditemukan 9451 data
64 — 14
Kerjasama Operasitersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasanbilaamana PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannyabahwasannya TERGUGAT secara langsung dan sepihakmemerintahkan PARA TERGUGAT untuk menandatanganiPerjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tanpa memberi waktu yangcukup kepada PARA PENGGUGAT untuk terlebih dahulumempelajarinya, dan untuk itu menurut TERGUGAT dalildalilHalaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.G/2016/PN Mdn5.2.5.3.PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sarat
56 — 28
Bahwa meski perbuatanperbuatan yang sarat kejanggalan itu dilakukan dulu itupada periode tahun 19831984, tidak terkena ketentuandaluarsa berdasar Pasal 79 KUHP;Dalam putusan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal19 Agustus 1997 No.16/Pdt.G/1997/PN Banyuwangi,Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2001 No.805/PDT/ 2000/PT.SBY, Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Februari2005 NO.569 K/PDT/2003, yang menjadi dalil gugatan paraahli waris adalah Petok No.183, akan tetapi dari PihakAchmad Affandi dahulu
48 — 8
Giri, Kab.Banyuwang);b. diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1058/ Boyoiangu, Luas 156 M2,atas nama NUR HIDAYAT, sarat ukur No. 00051/Boyolangu/2013,terletak di Kel. Boyoiangu, Kec. Gin, Kab. Banyuwangi;c. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yangberada dan tumbuh diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1118/Boyolangu, Luas 102 M2, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur No.00012/Boyolangu/2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri, Kab.BanyuwangI;d.
84 — 24
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PROREO" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus =antara lain Terdakwa)", Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindanipenanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
64 — 31
yangsah atas tanah yang berbatas langsung dengan Objek Perkara A dan ObjekPerkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November2012, jarak rentang waktu antara Surat Ukur yaitu tertanggal 9 Januari 2013,dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang yang diterbitkan oleh Tergugat V,tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkan waktu 2 (dua) harisaja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patut diduga sarat
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
710 — 3388
Tiwa Abadi memenuhisyarat;Bahwa syaratsyarat yang harus terpenuhi sebeluum terbitnya ijin, Karena initeknis pertambangan harus memenui aspek aspek pertambangan meliputiaspek teknis, kewilayahan, finansial dan lingkungan;Bahwa sarat lain dari Bappeda Biasanya minta pertimbangan teknis sajasebagai tambahan untuk mengetahui informasi yang sebanyak banyaknyamengenai kegiatan ini seperti Perda yang bekaitan dengan tata ruang,kemudian Dinas Lingkungan Hidup;Bahwa PT.
Tiwa Abadi tidak terdapat area penundaan pemberian ijinbaru, karena dalam areal kehutanan itu memang ada pipet peta indikatifpenundaan pemberian ijin baru memang disitu ada kawasan kawasan yangtidak boleh dilakukan kegiatan, tapi itu hanya untuk sektor hutannya saja;Bahwa sarat lain yang harus dipenuhi PT.
80 — 23
Tambahan lagi mengenai kewenangan DPRPtersebut sudah dihapus dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2008; Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat dengan potensikonflik sengketa kewenangan, penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP,yang akan Penggugat ikuti tersebut, juga berpotensi menimbulkan masalahhukum karena DPRP adalah lembaga politik dengan kepentingannya sendiri,yang sangat diragukan independesinnya dibandingkan KPUD Provinsi Papua.Gejala ini dapat dilihat
180 — 62
Tentang Eksepsi tentang gugatan Pengqugattidak memenuhi sarat formilBahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, menyebutkan Penggugattelah menyatakan memiliki sebidang tanah seluas + 2.492 M?@ yang saat initerletak di RT.25 RW.12 Dusun Pontianak Selatan Desa Penyasawan Kec.Kampar Kab. Kampar yang semula /+ 3.472 M? namun berkurang karenatelah dijual kepada Zulkifli seluas /+ 945 M* namun Penggugat tidak memilkibuktibukti surat kepemilikan Penggugat atas tanah + 2.492 M?/+ 3.472 M?/+ 945 M?
134 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
bedanya dengan surat perintaheksekusi;Bahwa sedangkan secara hukum Riil untuk melakukan Eksekusidilapangan terhadap suatu objek, dilakukan oleh Panitera Pengadilanberdasarkan suatu Putusan yang telah berkekuatan tetap, dengan demikianTermohon Kasasi dalam hal ini jelasjelas telah mainHakim sendiri sebabtelah bertindak diluar kKewenangannya ;Bahwa "Keputusan Termohon Kasasi " tersebut adalah tidak lebihdari bukti arogansi, sok otoriter, kesewenangwenangan dan samasekali tidak berdasarkan hukum serta sarat
109 — 49
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas pokok Dosen Bahwa dengan demikian berdasarkan sarat dan ketentuan yangdiatur sebagaimana tersebut diatas penggugat telah memenuhisyarat untuk mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional danPenetapan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. menjadiAsisten Ahlli ; 2222222222 2222 e 224.
81 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar serta seimbang, tidakboleh melampaui batas kepatutan ;Bahwa berdasarkan tiga sarat perintah jabatan atas, maka dapat dipastikan,bahwa memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tersebut samasekali tidak memenuhi ketiga syarat perintah jabatan diatas karena :1.
205 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengelolarumah penginapan di Pulau Bangka untuk ikut bergabung, walaupunmereka sadar lokasi bangunan penginapan dimaksud tidak akanterganggu oleh kegiatan tambang karena lokasinya jauh dari rencanalokasi tambang.Bahwa telah beberapa kali para pendatang ini diusir oleh penduduksetempat bahkan tidak jarang terjadi konflik dengan masyarakat PulauBangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) karena tindakantindakan yang membuat keruh suasana ditengah masyarakat denganpernyataanpernyataan dan ajakan yang sarat
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
115 — 77
hidup, namun dalam posita point 2tidak ada menjelaskan tentang tanah berasal dari peninggalan orang tuaPara Penggugat, menjadi tidak sinkronisasi antara posita denganpetitum, mengakibatkan gugatan kabur, maka Jelas dalil petitum gugatanHalaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN StrPara Penggugat tidak jelas atau kabur, yang akibat hukumnya gugatandinyatakan tidak dapat di terima;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugatsecara hukum tidak memenuhi sarat
137 — 83
Majelis Hakim berpendapat dimanamemang perlu untuk mengkritisi caracara kerja masih adanya aparat yangtidak taat pada ketentuan perundang undangan didalam melakukanpenyelidikan ataupun penyidikan perkara pidana, padahal didalam tindakantindakannya tersebut sangat sarat bersentuhan dengan hak asasi orang laindimana Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menggunakan prinsip dueprocces of law memberikan perlindungan HAM kepada setiap orang dan hakuntuk mendapatkan proses hukum yang berkeadilan.
173 — 79
II mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalamprovisi dan dalam eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali padabagian pokok perkara ini;Bahwa sama halnya pada uraian di atas maka dalam pokok perkara ini padadasarnya Tergugat II sekali lagi menyatakan menolak gugatan paraPenggugat kecuali yang diakui dengan tegastegas dan akan menjawabsepanjang yang relevan saja dengan Tergugat II;Bahwa dalil posita para Penggugat pada angka 1, 2, 3 halaman 7 dan angka 4halaman 8 surat gugatannya hanya sarat
L LIAH HINGAN
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
156 — 99
tersebutdiatas tidak menghiraukan/menanggapi keberatanPenggugat baik lisan maupun secara tulisan selaindaripada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) MuaraSalung yang telah terlebin dahulu mengambil tindakandengan mengirim surat Nomor: 110/03/BPDMS/X1/2019tanggal 21 Oktober 2019 Kepada pihak KecamatanTabang dan Kabupaten Kutai Karta Negara tentang NotaKeberatan dan Pencabutan Tanda Tangan oleh KetuaBPD Muara Salung atas Hasil Pemungutan SuaraPemilihan Kepala Desa Muara Salung yang dianggapcurang dan sarat
55 — 28
berkeyakinan bahwaPenggugat memiliki prestasi atas apa yang diperjanjikan dalam perkara inisemestinya dan menurut hukum pembuktian maka PENGGUGAT diwajibkanuntuk membuktikan secara kronologis perihal dalil bahwa untuk kepentinganTERGUGAT bahwa PENGGUGAT TERBANDING telah berprestasi telahmenjalankan pekerjaan tersebut, serta bentuk bentuk prestasinya.Bahwa di depan Persidangan pihak PENGGUGAT TERBANDING samasekali tidak pernah mengajukan bukti bukti dimaksud, dan apalagipermohonan tersebut adalah sarat
Terbanding/Tergugat I : ELLYAWATI
Terbanding/Tergugat II : NANA LARASATTY
86 — 54
Isidan tandatangan di akul.Dan apabila sarat formil dan materil tersebut di atas terpenuhi makasebagaimana ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288Rbg maka:1. MNilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2.
35 — 6
Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,merupakan salah satu sarat bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah tidakdapat dihindarkan lagi;14. Bahwa Pemohon melihat dengan suatu itikad baik dari sisiPemohon dan Termohon yang tentunya bila hal ini berlanjut terus justrumenjadi tidak baik dimata keluarga dan kerabat, oleh karenanya untukHal. 6 dari 68 Hal.
46 — 12
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat