Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 17 Nopember 2016 — - ISHAK, BA (PENGGUGAT I) - MUHAMMAD YUSUF (PENGGUGAT II) - SYAIFUDDIN ?(PENGGUGAT III) - YAFETI WARUWU (PENGGUGAT IV) - LOVRI SUSANTO (PENGGUGAT V) - IKHSAN LUBIS (PENGGUGAT VI) - AKHIRUDDIN SIREGAR (PENGGUGAT VII) - SYEFI ISWAN (PENGGUGAT VIII) - CIHAMDANY S (PENGGUGAT IX) - ALI WARDANA (PENGGUGAT X) - RAHMADSYAH SARAGIH (PENGGUGAT XI) - JOHN EF PERMANSIUS SINAGA (PENGGUGAT XII) - ALFINO (PENGGUGAT XIII) - ARDIANSYAH RANGKUTI (PENGGUGAT XIV) - SUSINDRA (PENGGUGAT XV) - M. YUSUF HARAHAP (PENGGUGAT XVI) - HADI SUYANTO (PENGGUGAT XVII) - DOHARMAN LUMBANTORUAN (PENGGUGAT XVIII) - MARDI SITINJAK (PENGGUGAT XIX) - ISMARDI (PENGGUGAT XX) - AGUSTIUS SINAGA (PENGGUGAT XXI) - SUDARMAWAAN (PENGGUGAT XXII) - MULIADI SYAHPUTRA (PENGGUGAT XXIII) - ANANG MARKOP (PENGGUGAT XXIV) - IBRAHIM (PENGGUGAT XXV) - PT. EXPRESS LIMO NUSANTARA (TERGUGAT)
64 — 14
  • Kerjasama Operasitersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasanbilaamana PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannyabahwasannya TERGUGAT secara langsung dan sepihakmemerintahkan PARA TERGUGAT untuk menandatanganiPerjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tanpa memberi waktu yangcukup kepada PARA PENGGUGAT untuk terlebih dahulumempelajarinya, dan untuk itu menurut TERGUGAT dalildalilHalaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.G/2016/PN Mdn5.2.5.3.PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sarat
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Register : 10-12-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 221/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 25 Juli 2013 — PENGGUGAT : H. ACHMAD AFFANDI TERGUGAT: KUSRIN ISMAIL U S M A N
56 — 28
  • Bahwa meski perbuatanperbuatan yang sarat kejanggalan itu dilakukan dulu itupada periode tahun 19831984, tidak terkena ketentuandaluarsa berdasar Pasal 79 KUHP;Dalam putusan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal19 Agustus 1997 No.16/Pdt.G/1997/PN Banyuwangi,Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2001 No.805/PDT/ 2000/PT.SBY, Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Februari2005 NO.569 K/PDT/2003, yang menjadi dalil gugatan paraahli waris adalah Petok No.183, akan tetapi dari PihakAchmad Affandi dahulu
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Byw
Tanggal 23 Oktober 2017 — HERU SUPRIYADI, dkk lawan SEKAR KEMUNING, dkk
48 — 8
  • Giri, Kab.Banyuwang);b. diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1058/ Boyoiangu, Luas 156 M2,atas nama NUR HIDAYAT, sarat ukur No. 00051/Boyolangu/2013,terletak di Kel. Boyoiangu, Kec. Gin, Kab. Banyuwangi;c. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala sesuatu yangberada dan tumbuh diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 1118/Boyolangu, Luas 102 M2, atas nama NUR HIDAYAT, surat ukur No.00012/Boyolangu/2014, terletak di Kel. Boyolangu, Kec. Giri, Kab.BanyuwangI;d.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-08-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 212-K/PM II-08/AD/VIII/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SERKA DODY ANGGORO
84 — 24
  • disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PROREO" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus =antara lain Terdakwa)", Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindanipenanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 23-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 164/PDT/2016/PT-MDN
AMELIA NIRWAN, DKK. X IDA TAHIR, DKK.
64 — 31
  • yangsah atas tanah yang berbatas langsung dengan Objek Perkara A dan ObjekPerkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November2012, jarak rentang waktu antara Surat Ukur yaitu tertanggal 9 Januari 2013,dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang yang diterbitkan oleh Tergugat V,tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkan waktu 2 (dua) harisaja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patut diduga sarat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
710 — 3388
  • Tiwa Abadi memenuhisyarat;Bahwa syaratsyarat yang harus terpenuhi sebeluum terbitnya ijin, Karena initeknis pertambangan harus memenui aspek aspek pertambangan meliputiaspek teknis, kewilayahan, finansial dan lingkungan;Bahwa sarat lain dari Bappeda Biasanya minta pertimbangan teknis sajasebagai tambahan untuk mengetahui informasi yang sebanyak banyaknyamengenai kegiatan ini seperti Perda yang bekaitan dengan tata ruang,kemudian Dinas Lingkungan Hidup;Bahwa PT.
    Tiwa Abadi tidak terdapat area penundaan pemberian ijinbaru, karena dalam areal kehutanan itu memang ada pipet peta indikatifpenundaan pemberian ijin baru memang disitu ada kawasan kawasan yangtidak boleh dilakukan kegiatan, tapi itu hanya untuk sektor hutannya saja;Bahwa sarat lain yang harus dipenuhi PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 26 September 2012 — Barnabas Suebu, S.H;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
80 — 23
  • Tambahan lagi mengenai kewenangan DPRPtersebut sudah dihapus dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2008; Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat dengan potensikonflik sengketa kewenangan, penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP,yang akan Penggugat ikuti tersebut, juga berpotensi menimbulkan masalahhukum karena DPRP adalah lembaga politik dengan kepentingannya sendiri,yang sangat diragukan independesinnya dibandingkan KPUD Provinsi Papua.Gejala ini dapat dilihat
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus
Putus : 16-11-2016 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Bkn
Tanggal 16 Nopember 2016 — Dariah Dkk lawan H.Labai
180 — 62
  • Tentang Eksepsi tentang gugatan Pengqugattidak memenuhi sarat formilBahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, menyebutkan Penggugattelah menyatakan memiliki sebidang tanah seluas + 2.492 M?@ yang saat initerletak di RT.25 RW.12 Dusun Pontianak Selatan Desa Penyasawan Kec.Kampar Kab. Kampar yang semula /+ 3.472 M? namun berkurang karenatelah dijual kepada Zulkifli seluas /+ 945 M* namun Penggugat tidak memilkibuktibukti surat kepemilikan Penggugat atas tanah + 2.492 M?/+ 3.472 M?/+ 945 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — I. ZULYADAINI., II. PT. BUDI MURNI PANCA JAYA VS I. BUPATI ROKAN HULU., II. PT. AGRO MITRA ROKAN., III. KOPERASI SAWIT TIMUR
134 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bedanya dengan surat perintaheksekusi;Bahwa sedangkan secara hukum Riil untuk melakukan Eksekusidilapangan terhadap suatu objek, dilakukan oleh Panitera Pengadilanberdasarkan suatu Putusan yang telah berkekuatan tetap, dengan demikianTermohon Kasasi dalam hal ini jelasjelas telah mainHakim sendiri sebabtelah bertindak diluar kKewenangannya ;Bahwa "Keputusan Termohon Kasasi " tersebut adalah tidak lebihdari bukti arogansi, sok otoriter, kesewenangwenangan dan samasekali tidak berdasarkan hukum serta sarat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 08-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 5 / G / 2011 / PTUN. MTR.
Tanggal 14 Maret 2011 — MUHAMAD IRWAN, ST., MT. MELAWAN 1. KETUA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ¬-------------- 2. SEKRETARIS SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM (FT. UNRAM) ¬-------
109 — 49
  • Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas pokok Dosen Bahwa dengan demikian berdasarkan sarat dan ketentuan yangdiatur sebagaimana tersebut diatas penggugat telah memenuhisyarat untuk mengajukan usulan kenaikan Jabatan Fungsional danPenetapan Angka Kredit dari Jabatan Penata Muda Tk. menjadiAsisten Ahlli ; 2222222222 2222 e 224.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2003 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 5 Nopember 2010 — TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE.MM. Bin SUDIRNO HADI RUMEKSO, dkk
81 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar serta seimbang, tidakboleh melampaui batas kepatutan ;Bahwa berdasarkan tiga sarat perintah jabatan atas, maka dapat dipastikan,bahwa memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tersebut samasekali tidak memenuhi ketiga syarat perintah jabatan diatas karena :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2013
Tanggal 24 September 2013 — BUPATI MINAHASA UTARA, DK vs. SERSIA BALAATI, DKK
205 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengelolarumah penginapan di Pulau Bangka untuk ikut bergabung, walaupunmereka sadar lokasi bangunan penginapan dimaksud tidak akanterganggu oleh kegiatan tambang karena lokasinya jauh dari rencanalokasi tambang.Bahwa telah beberapa kali para pendatang ini diusir oleh penduduksetempat bahkan tidak jarang terjadi konflik dengan masyarakat PulauBangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) karena tindakantindakan yang membuat keruh suasana ditengah masyarakat denganpernyataanpernyataan dan ajakan yang sarat
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
115 — 77
  • hidup, namun dalam posita point 2tidak ada menjelaskan tentang tanah berasal dari peninggalan orang tuaPara Penggugat, menjadi tidak sinkronisasi antara posita denganpetitum, mengakibatkan gugatan kabur, maka Jelas dalil petitum gugatanHalaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN StrPara Penggugat tidak jelas atau kabur, yang akibat hukumnya gugatandinyatakan tidak dapat di terima;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugatsecara hukum tidak memenuhi sarat
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-08-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor -85/Pid.Sus/2016/PN Sos
Tanggal 17 Nopember 2016 — -ASHADI TAJUDDIN, S.H.
137 — 83
  • Majelis Hakim berpendapat dimanamemang perlu untuk mengkritisi caracara kerja masih adanya aparat yangtidak taat pada ketentuan perundang undangan didalam melakukanpenyelidikan ataupun penyidikan perkara pidana, padahal didalam tindakantindakannya tersebut sangat sarat bersentuhan dengan hak asasi orang laindimana Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menggunakan prinsip dueprocces of law memberikan perlindungan HAM kepada setiap orang dan hakuntuk mendapatkan proses hukum yang berkeadilan.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 48/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 20 April 2016 — 1.TAN MING SIONG 2.EMMI ROOSIANTI SEBAGAI PARA PENGGUGAT 1. Pemerintah RI Cq.Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Kantor Pusat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Semarang SEBAGAI TERGUGAT 1, BELLA ANGGRAINI SEBAGAI TERGUGAT II, 3.DEWI SAPTARINI . PT. MEDIA MAKMUR ABADI SEBAGAI TERGUGAT III DAN IV, PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Pusat Cq. PT Bank Danamon Tbk Kanwil VII Jateng dan DIY di Semarang Cq. Pimpinan Kantor Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Megelang SEBAGAI TERGUGAT V, .ONG HONG IE SEBAGAI TERGUGAT VI, HIASINTA YANTI SUSANTI TAN, SH SEBAGAI TERGUGAT VII.
173 — 79
  • II mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalamprovisi dan dalam eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali padabagian pokok perkara ini;Bahwa sama halnya pada uraian di atas maka dalam pokok perkara ini padadasarnya Tergugat II sekali lagi menyatakan menolak gugatan paraPenggugat kecuali yang diakui dengan tegastegas dan akan menjawabsepanjang yang relevan saja dengan Tergugat II;Bahwa dalil posita para Penggugat pada angka 1, 2, 3 halaman 7 dan angka 4halaman 8 surat gugatannya hanya sarat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 5/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
L LIAH HINGAN
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
156 — 99
  • tersebutdiatas tidak menghiraukan/menanggapi keberatanPenggugat baik lisan maupun secara tulisan selaindaripada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) MuaraSalung yang telah terlebin dahulu mengambil tindakandengan mengirim surat Nomor: 110/03/BPDMS/X1/2019tanggal 21 Oktober 2019 Kepada pihak KecamatanTabang dan Kabupaten Kutai Karta Negara tentang NotaKeberatan dan Pencabutan Tanda Tangan oleh KetuaBPD Muara Salung atas Hasil Pemungutan SuaraPemilihan Kepala Desa Muara Salung yang dianggapcurang dan sarat
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 193/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 16 Februari 2017 — P.T. BALI PECATU GRAHA sebagai : Pembanding MELAWAN 1.HARMAINI IDRIS HASIBUAN, SH.sebagai : Terbanding 2. PERSEROAN TERBATAS LUMINARY WIRA BHAKTI sebagai: Turut Terbanding I 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG sebagai : Turut Terbanding II
55 — 28
  • berkeyakinan bahwaPenggugat memiliki prestasi atas apa yang diperjanjikan dalam perkara inisemestinya dan menurut hukum pembuktian maka PENGGUGAT diwajibkanuntuk membuktikan secara kronologis perihal dalil bahwa untuk kepentinganTERGUGAT bahwa PENGGUGAT TERBANDING telah berprestasi telahmenjalankan pekerjaan tersebut, serta bentuk bentuk prestasinya.Bahwa di depan Persidangan pihak PENGGUGAT TERBANDING samasekali tidak pernah mengajukan bukti bukti dimaksud, dan apalagipermohonan tersebut adalah sarat
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : CASIDY TJUANDA
Terbanding/Tergugat I : ELLYAWATI
Terbanding/Tergugat II : NANA LARASATTY
86 — 54
  • Isidan tandatangan di akul.Dan apabila sarat formil dan materil tersebut di atas terpenuhi makasebagaimana ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288Rbg maka:1. MNilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2.
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama
Register : 08-05-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SURAKARTA Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Ska
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 6
  • Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,merupakan salah satu sarat bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah tidakdapat dihindarkan lagi;14. Bahwa Pemohon melihat dengan suatu itikad baik dari sisiPemohon dan Termohon yang tentunya bila hal ini berlanjut terus justrumenjadi tidak baik dimata keluarga dan kerabat, oleh karenanya untukHal. 6 dari 68 Hal.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — MUHAMMAD RUSDI,ST.Bin (alm) KUSLAN
46 — 12
  • tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
    tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat