Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalamperkara a quo Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016tersebut penuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuhdengan muatan kepentingan dari Penggugat bersama kelompoknya danputusan dibawah ini telah terjadi penyimpangan dalam hal pembuktian yaitubukti yang sama diajukan dua kali dan dijadikan dasar dalam putusanPengadilan Negeri Pasuruan inipun tidak dilihat, apalagi dijadikanpertimbangan dalam putusan
    Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sangatsangat berkeberatan terhadapputusan a quo beserta pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tersebuthanya mengekor pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PasuruanNomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yaitu putusan yangpenuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuh dengan muatankepentingan dari Penggugat
    Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta TanahnyaLanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;Bahwa kalaulah dilihat dari buktibukti yang diajukan dipersidangan, makatelah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusanperkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis HakimTingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata
Putus : 21-03-2013 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JENEPONTO Nomor 21/Pdt.G/2012/PN JO
Tanggal 21 Maret 2013 — Risma Dg Kebo Lawan 1. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, Cq. Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Makassar, Cq. Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 06 Kabupaten Jeneponto;
31 — 3
  • masihmenguasai dan tidak bersedia menyerahkan sebagian obyek terlelang kepada Tergugat IIKonvensi / Penggugat Rekonvensi, maka patut bila kepada Penggugat KonvensiTergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi hasil penjualan yang seharusnyaditerima Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi per hari sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) terhitung setelah pengumuman pemenang hasil Lelang terhadapobyek terlelang sampai putusan ini dijalankan;Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2900 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — MINTARDI HALIM lawan PT WAY HALIM PERMAI, DKK dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG, DK
182 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./201617.18.dipenuhi, harus ditetapbkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hakatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian HakGuna Bangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-11-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — KASMAN alias KASMAN SANGAJI
351 — 831 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hukumuntuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia,bukan hukum; untuk hukum itu sendiri.Bahwa Pemohon menganggap tidak adil dan sarat dengan nuansakoruptif dan kolutif yang dilakukan oleh lembaga Komisi PemberantasanHal. 45 dari 88 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 346/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 3 April 2014 — ARI PRIHARDIYANTO, SH VS PT TIGABERLIAN AUTO FINANCE Cs
184 — 53
  • hukum karena petitum bertentangandengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterimaBerdasarkan yurispudensi di atas, terbukti bahwa Mahkamah AgungRepublik Indonesia juga telah memiliki sikap yang tegas untuk gugatanperdata yang tidak memiliki kesesuaian antara posita dan petitumgugatan sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat dalamperkara ini.Para Tergugat dan Para Turut Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim yangTerhormat adalah hakimhakim yang memiliki pengetahuan hukum yang luasdan sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
732 — 454
  • TBL/2287/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimumtanggal 25 April 2018 (Bukti T7) dengan dugaan adanya tindakpidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam aktaotentik dan/atau pemalsuan sesuai dengan Pasal 266 KUHPdan/atau Pasal 263 KUHP.Pemohonan PKPUini sarat dengan rekayasa / permainan /penyelundupan pajak / pelanggaran UU Pajak dan pelanggaranTax Treaty, sehingga terdapat dugaan tidak memenuhi ketentuandalam hukum pidana.Hal. 27 dari 91 halaman, Pts.Perk.No. 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.2.5SEJALAN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 111/PDT.G/2013/PN.Bdg
Tanggal 14 Nopember 2013 — NY. TAN TIHARTATI, LAWAN 1. TN. LIE ANO KRISTIANTO Alias Lie Kung How ; 2. NY. HO AY LIN alias NY. Lina Ftansisca Ho, Alias Ny.Aling; 3. TN. AKHMAD YUNUS NASITION; 4. PT. BANK DANAMON (SYARIAH) ; 5. Notaris/PPAT NY. GINA YULIATI, SH ; 6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
70 — 18
  • Tergugat IV, telah menjual objek tanah dan bangunan rukokepada Tergugat III, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagaimanaterbukti dari adanya Akta Jual Beli Nomor : 90/2012 tertanggal 14 Agustus 2012yang dibuat dan dihadapan Tergugat V selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) ;Bahwa dari jual beli ini, Tergugat III telah difasilitasi dengan sebuah pembiayaandengan prinsip syariah oleh Tergugat IV.Bahwa proses jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III inidilakukan sarat
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pnn
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
1.BAMBANG ERMANTO
2.ASNIDAR SUPARDI
3.UMIE KALSUM
4.SUHELMAWATI
Tergugat:
1.SUARDI
2.HARMINI
3.KISWOYO
4.YUSI KARMILA SARI
5.KHAIRIL DAUD
6.SURIATI
7.SESMAN
8.INAR
9.SARMADI
10.DEVI SUSANTI
11.SYAFRIL
12.ZAINIDAR
13.AKMAN RB
14.RIZA MALINI
15.IJON
16.IMIS
17.ASNIDARTI
18.HAYATI JAMUIR
19.ANAS CAN
Turut Tergugat:
1.Camat Koto XI Tarusan
2.Markhalina Satria Nita, S.H, M.Kn
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
117 — 28
  • SHMtersebut penuh dengan sarat rekayasa, dan tidak mungkin Kantor Agaria/BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan sertifikatyang ganda di atas objek perkara, karena Kantor Agrarial Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan sertifikat berdasarkanaturan yang berlaku dan penuh dengan kehatihatian;Bahwa tidak benar apa yang disampaikan pada positanya di point 2 (dua)halaman 6 (enam), walaupun Angku dan Nenek Para PENGGUGAT sudahmeninggal, yang berhak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-07-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini menunjukan bahwa perkara a quo sarat dengankepentingan politik dari rezim yang berkuasa terhadap rezimsebelumnya dan Majelis Hakim abaikan faktafakta hukum yangterungkap dan tak terbantahkan di persidangan;Bahwa Pasal 183 KUHAP merumuskan agar hakim dapat menjatuhkanpidana "Apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadidan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ";Keterangan saksi Mahkota Paschalis Laki, B.A
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN SENGETI Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt
Tanggal 4 Maret 2021 — -Perdata MASBAN BIN MAD MUKSIN vs SUPRIYANTO
107 — 56
  • Tergugat Il dan Tergugat Ill atau siapa sajayang menguasai dan melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa ,untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan kebun karet yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dantanpa sarat apapun juga.Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat Ill atau siapa saja yangmenempati bangunan tempat usaha di atas tanah kebun obyek perkarauntuk membongkar bangunan tersebut secara seketika dan sekali gus tanpasarat apapun juga.Menghukum Tergugat
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
193 — 122
  • negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Irpoansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanpa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
    negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Iroansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanopa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 27 Juni 2013 —
86 — 65
  • RYAN PUTRA UTAMA yang tidak memasang kayu pancang berdasarkanklasifikasi di RAB dan CCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikan maka akanmenghentikan semua pekerjaan kontruksi yang lainnya karena diataspancang tersebut akan dipasang pasangan batu pondasi penahan urukanjalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masuk dalamminimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluar dari sarat specminimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pid/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — THERESIA ABON MANUK alias ERNI MANUK ;
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengaku, saksiakan dibawa ke Polda NTT dan ditahan di sana, serta ada foto satelit yangmerekam keberadaan saksi di TKP, yang menurut penyidik adalah teknikdari penyidik dalam pemeriksaan, ... dstnya meskipun dalam UU No. 8Tahun 1981 tidak diatur ;Bahwa penegasan Judex Facti meskipun dalam UU No. 8 Tahun 1981 tidakdiatur pada akhir pertimbangan di atas sebagai bentuk pembenaranterhadap tindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum, sekaligussebagai bukti bahwa Terdakwa diajukan kepada persidangan sarat
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 61-K/PM I-03/AD/V/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — PRATU HERI KRISWANTO CS 1 ORANG
72 — 34
  • mufakat atausepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukanperbuatan atau tindakan tersebut.Menimbang56Bahwa yang dimaksud dengan Cabul adalah keinginan atauperbuatan yang tidak senonoh yang menjurus kearah perbuatanseksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatanpernikahan, Cabul identic dengan tindakan pornografi, pornografisecara etimologi berasal dari bahasa Yunani Porne yang dipakaiuntuk mengambarkan tindakan pelacur, dalam pengertianselanjutnya, pornografi yang sarat
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 29-11-2018 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm
Tanggal 21 Januari 2020 — .Perdata -Penggugat JUSUF SOMPIE,DK .Pidana -Tergugat NOLDY FRENCY SOMPIE,DKK
193 — 111
  • menilai jika sebagaimana bukti surat dan telah dapatdibuktikan jika ahli waris dari Benny Sompie adalah Peggi Sompie,Meggi Cornellis,Dondo sompie, isai Sompie dan Irene Esther sompie sedangkan bukti P4 tersebuttidak dapat membuktikan jika seluruh ahli waris dari Benny Sompie telahmemberikan kuasa kepada Jusuf Sompie atau Penggugat untuk mengurus hakhak seluruh ahli waris dari Benny sompie, sehingga berdasarkan hal tersebutberdasar hukum bukti surat P4 untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa P5 berupa Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PDT/2014
Tanggal 10 Nopember 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), I. M HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb; 2. Dr. FRANS HENDRA WINARTA, S.H., M.H., FCBrb, ; 3. Dr DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.E., LLM, in IT LAW, vs. LEKOM MARAS PANGABUAN Inc,
169 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika dipaksakan pun makaputusan arbitrase tersebut tentunya akan menjadi putusan yang diputussecara tergesagesa, sarat akan kekeliruan, dan jauh dari rasa keadilanyang dicari oleh para pencari keadilan. Kembali, hal seperti demikiantentunya bukan tujuan dari pembuat undangundang dalam menyusunketentuan Pasal 44 ayat (2) UndangUndang Arbitrase;Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 1300 K/Padt/201412.
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Trt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
Manosor Togatorop
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, Kasat Reskrim Polres Humbang hasundutan
232 — 55
  • jawab;Menimbang,bahwa juga sebagaimana UndangUndang nomor 2 tahun2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan pasal 14dijelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negaradibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ,pbenegakan hukumperlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat ,melakukanpenyilidikan dan lainlain ,mengenai tugas polisi selaku penyidik bahwa intinya adadua tugas Polisi dibidang penegakan hukum diperadilan dengan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 02-11-2015 — Upload : 01-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 2 Nopember 2015 — 1. PT. ARTHA LUMINA CAPITAL, dkk VS PT. BERLIAN LAJU TANKER, Tbk
377 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halhal yang mewajibkan Pengadilan untukmenolak mengesahkan perdamaian dalam proses PKPU a quo adalahkarena perdamaian yang dicapai dalam proses PKPU a quo sarat sekaliadanya penipuan, persekongkolan atau pemakaian upaya lain yang tidakHal. 70 dari 85 hal. Put. Nomor 80 PK/Pat.SusPailit/201 421.jujur, yang mana melibatkan Termohon PK selaku Debitur, TimPengurus, dan Wali Amanat;Bahwa pada awal tahun 2012 sebelum Termohon PK dinyatakan beradadalam PKPU, Para Pemohon PK melalui PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.PL
Tanggal 26 September 2012 — HARTONO TAULA
102 — 12
  • Sebagai sarat pencairanAngsuran I keuangan 25 % realisasi pekerjaan fisik 34,521 % nilai uang yang telah cair padaAngsuran I tanggal 03 Agustus 2007 yaitu Rp. 386.285.600;Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan pengecekan Barang/Bangunan AwalNomor 05/04.11/BAP/AWL/Ro.Perl/2007 tanggal 04 April 2007 (terlampir dalam berkaspencairan) berdasarkan Surat Tugas Nomor 05/04.11/ST/Awal/Ro.Perlum tanggal 04 April2007 dengan hasil pemeriksaan bahwa pekerjaan tersebut perlu untuk dilaksanakan danLampiran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 27-09-2018 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2019 — PT. Jaya Smart Technology, dkk >< TIM KURATOR PT. Jaya Smart Technology (Dalam Pailit), PT. Royal Standard (Dalam Pailit), Untung Sastrawijaya (Dalam Pailit), Irma Halim (Dalam Pailit)
1675 — 1687
  • didukungdengan buktibukti sedangkan tagihantagihan tersebut pada saatdiajukan dalam proses PKPU tidak diterima oleh Pengurus PTJaya Smart Technology, PT Royal Standard, Tuan UntungSastrawijaya dan Nyonya Irma Halim (dalam PKPU) sebagaipiutang, namun dalam proses Kepailitan tagihan tersebut diterimasebagai bagian dari piutang, padahal Pengurus dan Kuratoradalah personal yang sama dalam Kepailitan PARA PEMOHON.Penerimaan piutang Molucca Holdings S.a.r. menjadi bagiandari piutang kreditor patut diduga sarat