Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PDT/2014
Tanggal 10 Nopember 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), I. M HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb; 2. Dr. FRANS HENDRA WINARTA, S.H., M.H., FCBrb, ; 3. Dr DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.E., LLM, in IT LAW, vs. LEKOM MARAS PANGABUAN Inc,
152 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika dipaksakan pun makaputusan arbitrase tersebut tentunya akan menjadi putusan yang diputussecara tergesagesa, sarat akan kekeliruan, dan jauh dari rasa keadilanyang dicari oleh para pencari keadilan. Kembali, hal seperti demikiantentunya bukan tujuan dari pembuat undangundang dalam menyusunketentuan Pasal 44 ayat (2) UndangUndang Arbitrase;Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 1300 K/Padt/201412.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 02-11-2015 — Upload : 01-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 2 Nopember 2015 — 1. PT. ARTHA LUMINA CAPITAL, dkk VS PT. BERLIAN LAJU TANKER, Tbk
349 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halhal yang mewajibkan Pengadilan untukmenolak mengesahkan perdamaian dalam proses PKPU a quo adalahkarena perdamaian yang dicapai dalam proses PKPU a quo sarat sekaliadanya penipuan, persekongkolan atau pemakaian upaya lain yang tidakHal. 70 dari 85 hal. Put. Nomor 80 PK/Pat.SusPailit/201 421.jujur, yang mana melibatkan Termohon PK selaku Debitur, TimPengurus, dan Wali Amanat;Bahwa pada awal tahun 2012 sebelum Termohon PK dinyatakan beradadalam PKPU, Para Pemohon PK melalui PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 27-09-2018 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2019 — PT. Jaya Smart Technology, dkk >< TIM KURATOR PT. Jaya Smart Technology (Dalam Pailit), PT. Royal Standard (Dalam Pailit), Untung Sastrawijaya (Dalam Pailit), Irma Halim (Dalam Pailit)
1592 — 1687
  • didukungdengan buktibukti sedangkan tagihantagihan tersebut pada saatdiajukan dalam proses PKPU tidak diterima oleh Pengurus PTJaya Smart Technology, PT Royal Standard, Tuan UntungSastrawijaya dan Nyonya Irma Halim (dalam PKPU) sebagaipiutang, namun dalam proses Kepailitan tagihan tersebut diterimasebagai bagian dari piutang, padahal Pengurus dan Kuratoradalah personal yang sama dalam Kepailitan PARA PEMOHON.Penerimaan piutang Molucca Holdings S.a.r. menjadi bagiandari piutang kreditor patut diduga sarat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
87 — 42
  • Sintiawati Haryono lah yang sebenarnyamemiliki peran besar dalam perkara Aqua, karena selama hubungandagang sangat berperan dengan Para Tergugat secara aktif, baik dalamadministrasi, pembayaran, penerimaan pembayaran dan negosiasi,sementara Penggugat atau Tan Sjie Sen hanya aktif dalam menentukanharga saja dan kebanyakan meluangkan waktunya di Gudang yangkesehariaannya sibuk mengurus atau mengerjakan barangbarangmasuk dan keluar dengan mengendarai sendiri Forklifnya, dengandemikian gugatan Aqua sarat
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-04-2015 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-04-2017
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr
Tanggal 30 Maret 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I S/D VI
72 — 10
  • Pengadilandapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu, biarpun ada perlawananatau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat atau tulisan yang menurut aturan yangberlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahuludengan keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikian jugajika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentang hak kepunyaan,yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000bahwa sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-11-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Nopember 2011 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
    Maret 2007 yang diterbitkan danditandatangani oleh Terdakwa H.M.Khudlori, SH., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
148 — 64
  • SUPRIYONO Bin SUMARJO, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi diangkat sebagai Security gudang Bulog di Pisang Barudan saksi diangkat sebagai honorer tetap oleh Bulog; Bahwa tugas Saksi berdasarkan surat penunjukan dari Saudara YudhaTrianda secara kedinasan untuk membantu dalam penyaluran rastra,saksi dipekerjakan untuk menertibkan administrasi gudang; Bahwa sarat dokumen yang dibawa adalah Surat Pengantar Camatsama bukti Slip setor, setalah itu pihak bulog menyiapkan
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Juni 2017 — HAZAIRIN, S.H., Bin H. ZAIDAN HASAN
82 — 30
  • Desa Lubuk Pauh yang mendapatkan sertifikat hanya 24 orangyang terdaftar pada dinas kependudukan dan catatan sipil KabupatenMusi Rawas dan itupun bukan penduduk Desa Lubuk Pauh, pesertalainnya tidak terdaftar dan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga(KK) palsu yang dibuktikan oleh Laboratorium Forensik ; Bahwa 118 sertifikat hak milik yang belum selesai digantikan dengancover note yang dikeluarkan terdakwa dan di jadikanangunan/jaminan ke PT BRI (persero) Tbk Cabang Lubuk Linggausebagai salah satu sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-10-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 740/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 September 2017 — Penggugat:
PT Pertamina Patra Niaga
Tergugat:
PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Turut Tergugat:
ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
369 — 135
  • Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1216 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
    ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-11-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — KASMAN alias KASMAN SANGAJI
338 — 823 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hukumuntuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia,bukan hukum; untuk hukum itu sendiri.Bahwa Pemohon menganggap tidak adil dan sarat dengan nuansakoruptif dan kolutif yang dilakukan oleh lembaga Komisi PemberantasanHal. 45 dari 88 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2900 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — MINTARDI HALIM lawan PT WAY HALIM PERMAI, DKK dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG, DK
157 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./201617.18.dipenuhi, harus ditetapbkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hakatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian HakGuna Bangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 346/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 3 April 2014 — ARI PRIHARDIYANTO, SH VS PT TIGABERLIAN AUTO FINANCE Cs
150 — 53
  • hukum karena petitum bertentangandengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterimaBerdasarkan yurispudensi di atas, terbukti bahwa Mahkamah AgungRepublik Indonesia juga telah memiliki sikap yang tegas untuk gugatanperdata yang tidak memiliki kesesuaian antara posita dan petitumgugatan sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat dalamperkara ini.Para Tergugat dan Para Turut Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim yangTerhormat adalah hakimhakim yang memiliki pengetahuan hukum yang luasdan sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
686 — 454
  • TBL/2287/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimumtanggal 25 April 2018 (Bukti T7) dengan dugaan adanya tindakpidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam aktaotentik dan/atau pemalsuan sesuai dengan Pasal 266 KUHPdan/atau Pasal 263 KUHP.Pemohonan PKPUini sarat dengan rekayasa / permainan /penyelundupan pajak / pelanggaran UU Pajak dan pelanggaranTax Treaty, sehingga terdapat dugaan tidak memenuhi ketentuandalam hukum pidana.Hal. 27 dari 91 halaman, Pts.Perk.No. 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.2.5SEJALAN
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata
Putus : 21-03-2013 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JENEPONTO Nomor 21/Pdt.G/2012/PN JO
Tanggal 21 Maret 2013 — Risma Dg Kebo Lawan 1. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, Cq. Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Makassar, Cq. Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 06 Kabupaten Jeneponto;
28 — 3
  • masihmenguasai dan tidak bersedia menyerahkan sebagian obyek terlelang kepada Tergugat IIKonvensi / Penggugat Rekonvensi, maka patut bila kepada Penggugat KonvensiTergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi hasil penjualan yang seharusnyaditerima Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi per hari sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) terhitung setelah pengumuman pemenang hasil Lelang terhadapobyek terlelang sampai putusan ini dijalankan;Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan sarat
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2150/Pdt.G/2019/PA.Krs
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
202 — 51
  • Harus ditegaskan dengan katakata yang tegas mengenaitindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa.Bahwa surat kuasa Istimewa pasal 1796 KUHPerdata rnengaturperihal pemberian kuasa Istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuanpasal 157 HIR atau pasal 184 RBG, jika ketentuan pasalpasal inidirangkai diperlukan beberapa sarat agar kuasa tersebut Sah menurutHukum sebagai kuasa Islimewa.Bahwa memang ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar Suratkuasa Sah secara hukum sebagai kuasa Istimewa :a.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 13-07-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 49/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. H. TENGKU YUSUF MACHMOED,M.M VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
88 — 46
  • berdasarkan dalildalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalilgugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukum penerbitanmaupun peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentinganPenggugat sehingga Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, karenayang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo,dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untukmengajukan gugatan dalam perkaraaquo, karena Penggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yangjelas dan sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 158/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO
Terbanding/Tergugat I : Sdr. Drs. Muchdan Bakrie
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
Turut Terbanding/Penggugat II : CLEMENTINE SRI SWASTI
Turut Terbanding/Penggugat III : DEWI YUSMINA
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dra. LOIDE SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat V : MISTIANI SOEHARTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat VI : IR. LINDA MULYANI
Turut Terbanding/Penggugat VII : M. S. SAKLARICA MULWANTO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : NURHAYATI
Turut Terbanding/Penggugat IX : SYIRIAWATI
Turut Terbanding/Penggugat X : SUSI SUSANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : TRIYANTI LITANINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XII : ZULAIKHA WIRTADJAJA
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ADJI D. SOENDJOTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat XIV : GDE JAYA USADHA
Turu
210 — 779
  • Disamping itu pra penerima redistribusitidak melakukan kewajiban berupa pembayaran pajak kepadaNegara sebagaimana ditentukan oleh peraturan Undangundang yang berlaku.Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat sepertidisebutkan diatas maka hak Para Penggugat yang menerimaredistribusi atas tanah a quo tidka memenuhi sarat sesualdengan perlakuan undangundang yang berlaku, sehinggasecara mutatismutandis Para Penggarap atau orang yangmemperoleh hak dari Para Penggarap tidak mempunyai hakHalaman 31 dari
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 27 Juni 2013 —
79 — 65
  • RYAN PUTRA UTAMA yang tidak memasang kayu pancang berdasarkanklasifikasi di RAB dan CCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikan maka akanmenghentikan semua pekerjaan kontruksi yang lainnya karena diataspancang tersebut akan dipasang pasangan batu pondasi penahan urukanjalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masuk dalamminimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluar dari sarat specminimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkan
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 26-03-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 14 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 16
  • ., 5.4, dan 5.5. di atas tersebut sampaiGugatan ini diajukan masih tetap dikuasai dan diusahai olehTergugat tanpa itikad baik dari Tergugat untuk memberikan danatau menyerahkannya kepada penggugat secara baik dansempurna yang merupakan bahagian Penggugat dan atasperbuatan Tergugat yang menguasai seluruh Harta Bersamatersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad)adalah dalil yang sarat dengan kebohongan dan/atau kepalsuan; Bahwa hal ini Tergugat katakan sesuai dengan fakta empirissebagaimana