Ditemukan 9446 data
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
84 — 41
JULIANUS BUTAR BUTAR sebagaimana sarat Nomor 1 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tanggal20 Februari 1979 tersebut, yang mengakibatkan menjadi persengketaan keduabelah pihak antara Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Turut TergugatIll dan Turut Tergugat IV dapat diKualifisir melakukan perbuatan melawanhukum ;Bahwa apabila timbul suratsurat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III danIV untuk kepentingan Tergugat s/d X ataupun orang lain selain Penggugat ,II, Hl, IV, V, VI, Vil dan VIII
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
182 — 99
Biaya ATK Perkara.......cccccccccececceeeeeeeeeneeeeeseeeeeeeeeeee caaeeeeeeeneees Rp. 200.000.2 Bigya Sarat PUUQQ IAN ss wc: c sass saa a5 85 acon vee 6 x8 ancien eww eon os Rp. 395.800,3. Biaya Hakhak Kepaniteraan......... 2.2.02. cce cee cee ceeeeeeententeeeeees Rp. 30.000,4. Biaya Materal ..........2. cc cee cee cee cee cee eee cee cee cee eee ceessseeeeeeeeeeees Rp. 12.000,5. Biaya RedakSl........... 6. cece ee cee cce cee cee eee cee ceecsseneee ceeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,6.
158 — 39
report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundarg tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
59 — 33
Prima Alumga untuk tidak melakukan kegiatan apapun ataslahan tanah tersebut, sebelum adanya penyelesaian dengan PARAPENGGUGAT, hal ini sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan BupatiMesuji Nomor 560/245/IIL.53/MSJ/2011 tangga 17 Maret 2011 dan LaporanHasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Provinsi Lampung;Bahwa merujuk Keputusan TERGUGAT pada bagian menimbang huruf(j), juga sangat sarat akan kepentingan, dan sangat bertentangan denganketerangan
102 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai nilai wajar danpatut terhadap objek sengketa, yaitu bahwa TermohonKasasi VI mengakui nilai yang wajar untuk menaksir hargaobjek sengketa bilamana dijual dimulai dari hargaRp160.000.000,00 (seratus enam uluh juta rupiah) padatahun 2010 sebagaimana tertuang dalam PengumumanLelang, sedangkan dalam AJB 455/2009 disebutkan hargajual objek sengketa adalah sebesar Rp35.280.000, (tigapuluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);3) Hal ini jelas terbukti bahwa AJB Nomor 455/2009 dibuatdengan sarat
119 — 39
Apabila orang dengan perbuatannya telahmenimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehedaki dan juga tidakmenjadi tujuannya sedangkan kesadaran atau pengertian, bahwaperbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat tadi tidak pula ada padanyasewaktu melakukan perbuatan itu namun waktu itu ia sadar atau mengertibahwa mungkinlah perbuatan itu akan menimbulkannya maka dalam halyang demikian ia pun dapat dianggap dengan sengaja menimbulkanakibat itu apabila satu sarat dipenuhinya yaitu bahwa ia telah begitubertekat
105 — 45
pernyataantanggung jawab belanja dan daftar amprah.Amprah tahap ketiga diajukan kepala Desa Tulikup pada tanggal 7Nopember 2014 sesuai surat Nomor : 140/178/Keu/XI/2014, perihalpermohonan pencairan dana ADD tahap ketiga TA 2014 yang dilampirisurat pernyataan tanggung jawab belanja dan daftar amprah.Bahwa mekanisme penyaluran dana ADD dapat saya jelaskan setelahamprah diterima di bagian Pemdes kemudian dilihat persyaratannyadiantaranya adanya APBDes yang memuat dana ADD tersebut, setelah itudibuatkan sarat
93 — 16
TanjungRaya perihal akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada yangdiketahui oleh terdakwa, namun terdakwa tetap saja menandatangani kwitansi yangmerupakan sarat dari pembayaran sehingga dengan ditandatangani kwitansi olehterdakwa maka Safrudin Fanani dapat mencairkan uang proyek tersebut padahalpekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;halaman 85 dari 101 Putusan Nomor:19/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg86Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku KPATerdakwa
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Angga Kurniawan
98 — 39
Pada angka 9 (Sembilan)Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang namun Terdakwamenyangkal dengan mengatakan, hanya teknis Terdakwa caraTerdakwa agar Saksi2 Karmila dan Saksi3 Samsul percayadengan Terdakwa, lagilagi pernyataan penasehat Hukummenyesatkan, sarat dengan tipu muslihat, dalam melakukanPembelaan Hukum berasumsi berdasarkan uraiaan penasehathukum sendiri dan tidak satupun keterangan Saksi2 Karmiladan Saksi3 Samsul serta alat bukti dijadikan fakta hukum,Penasehat Hukum hanya mendengar keterangan
187 — 21
report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundang tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
ILYAS YUSUF
Tergugat:
Peutuha Tuha Peut
Intervensi:
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG KEUDE JEUNIEB
175 — 75
Ali selaku Calon KeuchikGampong Keude Jeunieb, terkesan sarat dengan manipulasi dan faktor interestdan subyektif terhadap 1 (Satu) orang calon dari 2 (dua) calon yang dinyatakanlolos verifikasi.
440 — 158
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum
212 — 99
terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat
1.REOPAN SARAGIH, SH, MH
2.MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
Ir. ELVIS YANWAR S, Msc Bin PURBA SINOMBATUA SIREGAR
148 — 25
ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
251 — 16
Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 156/3/PK/81 tanggal 24 November1981, yang pada pokoknya menerangkan Parjo benar adanya mengusahaitanah persawahan di pasar Il Paluh Hiyu Lorong V Desa Paluh Kurau, yangdiperolehnya dari penerbitan berdasarkan Sarat Camat Hamparan Perak No.283/3, tanggal 12 Maret 1980, seluas 2 (dua) Ha, Patok No.62, ditandatanganioleh Kepala Desa Paluh Kurau) 4an diketahui oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, telah dinazegeling selanjutnya diberi tandaBukti P25.c ;d.
Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
176 — 75
Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut diangka 5, perusahaanPENGGUGAT bersikap tidak setuju atas Jawaban Sanggah dimaksudkarena belum menjawab seluruh substansi/pokok keberatan yang diajukandiantaranya konstruksi proses tender yang telah berlangsung, hasil evaluasiberikut penetapan pemenang yang belum memenuhi syarat, dan terjadinyapenyimpangan serta sarat rekayasa, sehingga perusahaan PENGGUGATada mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada DR. dr.Azharuddin, Sp.OT, KSpine, FICS selaku
288 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlakuan Tidak Adil dan Pelanggaran Hak Membela Diri Dikurangi.Bahwa mengingat proses perkara ini mulai dan tingkat penyidikan hinggaputusan Hakim Judex Facti sarat dengan intervensi dan kepentingan, makatidak dapat menyembunyikan kekhawatiran atas nasib Terdakwa.
472 — 151
dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
170 — 34
Hari raya;e Bahwa saksi tahu sumber dana berasal dari APBD Kabupaten MamujuUtara tahun anggaran 2011;e Bahwa saksi tahu untuk mencairkan dana Honororium sebagai buktipendukung diperlukan SPM, SPPLS, SK Bupati dan daftar namanamaSatuan Polisi Pamong Praja;e Bahwa saksi tahu terdakwa bertugas selaku PPK Pejabat Penatausahaankeuangan yang bertugas melakukan verifikasi atas permintaan danadalam SPPLS dan setelah itu membuat Disposisi untuk penerbitanSPM;e Bahwa saksi jugat tahu untuk Menerbitkan SPM sarat
101 — 34
Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal Patroli BC15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan Selat Singapurakemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim Patroli BC 20009bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yangdicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatanMMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian Tim Patroli BC 15041 langsungmenuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat