Ditemukan 11278 data
INDRIASARI SIKAPANG, SH
Terdakwa:
ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin LAKIDING
71 — 11
Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun MasingMasing MerupakanKejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian RupaSehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut :Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan yangberlanjut (voorgezette handeling) ;Bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk UndangUndang hanyamensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslan merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa
H. Tugiman
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Bali Cq. Direktur Reskrimum Polda Bali
49 — 21
Artinyapembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslan berpatokan kepadaelemenelemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dandihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukanoleh TERMOHON;Bahwa mengacu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut,bahwa TERMOHON dalam menentukan adanya TERSANGKA harusmemenuhi dua alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184KUHAP.
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
PT. TASMA PUJA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
208 — 72
hasil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPersidangan ;Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan telahcukup dengan buktibuktinya dan telah mengajukan kesimpulannya, yangselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidakada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini, makasegala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan,haruslan
Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
53 — 36
Andi Hamzahberpendapat, bahwa katakata menyalahngunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalamPasal 3 menunjukkan subyek delik haruslan memenuhi kualitas sebagaipejabat, atau yang mempunyai kedudukan ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat bandingperbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut terletak padakualitas subyek/pelaku tindak pidana korupsi, dan cara perbuatan tindakpidana korupsi itu dilakukan.
23 — 2
untuk memiliki maupun untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabutersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsurMelakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan,Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan Dalam Bentuk BukanTanaman Beratnya 5 (Lima) Gram telah terpenuhi ada dalam perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslan
ISLAH EL WATHAN
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
90 — 39
. ; 22220 ne nen nn nnn ne ee nnneeBahwa Majelis Hakim sebelum mengabulkan permohonan daripenggugat haruslan mendengarkan juga jawaban dari tergugat berdasarkan asas audi et alteram partem ; Vil. Bahwa di dalam permohonan penundaannya penggugat memintauntuk menunda Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan SuralagaKabupaten Lombok Timur yang mana bukan merupakan keputusan TUNin litis. ; Vill.
YOHANA K KENOT
Tergugat:
1.Dandrem Komando Resort Militer satu delapan satu PVT Kasuari KOREM
2.Seblon Klaibin Klakma alih waris Alm. Derek Klaibin Klakma
69 — 26
Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku diIndonesia, setiap gugatan perdata haruslan memuat possita danfundamentum petendi secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraiansecara terperinci mengenai dasar hukum (rechgrond) yang memuat tentangdasar fakta (feiteliikgrond) yang menjadi landasan diajukannya gugatan;danHal 10 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Son4.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkaraa quo tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya
PHILIANUS TELAUMBANUA, S.Pd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
80 — 41
dipandangsebagai tidak ada relevansinya terhadap penerbitan objek sengketa tersebutBahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 53 dan 54 yangmengkaitkan penjatuhan hukuman sebelumnya dengan penerbitan objeksengketa aquo sebagai melanggar asas nebis in idem sehingga Tergugatdimaknai tidak dapat lagi menjatuhnkan hukuman sebagaimana diuraikandalam objek sengketa tersebut adalah pemahaman yang keliru danmenyesatkan serta tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya terhadapdalil gugatan tersebut haruslan
54 — 33
No.225/Pdt.G/2020/PA.MtrMenimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi PenggugatRekonvensi angka 8, agar putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu( Uitvoerbar bij Vorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi,dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk dijatuhkannya putusan Uiltvoerbaar BijVoorraad haruslan memenuhi syaratsyarat sebagaimana diatur dalam pasal180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, yaitu antara lain: (1) Gugatandidasarkan pada bukti surat otentik atau
36 — 15
sebagai berikut : 55 dari 7 halaman Penetapan Nomor 50 /Pdt.P/2017 /PN Dps Bahwa benar Pemohon adalah ahli waris dari almarhum I Nyoman Arka Bahwa benar Almarhum I Nyoman Arka meninggalkan Tabungan di BNI dengan NoRekening 0049252736 ; 9 9+ 2= 22 = one nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn ee Bahwa benar tabungan tersebut belum bisa diambil kalau tidak ada Penetapan dari Pengadilannegeri Denpasar ; = 22= 2n> nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn Bahwa benar supaya ahli waris bisa mengambil tabungan tersebut haruslan
72 — 21
akibat dari gugatan yang diajukan TERGUGATRekonpensi secara sembrono dan tanpa alas hak, maka PENGGUGATRekonpensi mengalami kerugian baik materril maupun immaterril yangapabila dihitung dengan uang sebesarHalaman 38 dari 53 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Sit Kerugian materiil yaitu pemesanan seat, dan akomodasi Rp.100.000.000, ( seratus juta rupiah ) Kerugian immateriil tercemar nama baik, peraaan tidak tenang, malusebesar Rp. 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ).Seluruh kerugian tersebut diatas haruslan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MAULIJAR, S.Hi, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : MULIANA, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : LILI SUPARLI, S.H., M.H.
98 — 88
Indonesia sebagaimana tersebut diatas, makaterlinat disini yang sangat penting adalah opzetnya ( perbuatannya ) yangdapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku ( pleger ) namun harus adanyatekanan yang bersifat normatif atas dan terhadap pasal atau Undangundangyang di dakwakan kepadanya secara hukum sifatnya adalah mutlak sehinggaharuslah terpenuhi unsurunsurnya dari bunyi pasal dan Undangundang yangtelah dijadikan palang pintu oleh Jpu untuk menuntut terdakwa Faisal BinAbdullah, namun untuk itu Jpu haruslan
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
PANDE KOMANG KARISMAWAN als JACK
81 — 31
45 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Ginmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasarpertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusanini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
ALEX BERNADI
Tergugat:
PT. BMT Asia Indonesia
119 — 30
Pasal1865 KUH Perdata, yang pada intinya menentukan bahwa barang siapamendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta atau peristiwa,maka untuk menegakkan hak tersebut, atau untuk menyangkalnya, makapara pihak haruslan dapat membuktikan akan adanya hak atausangkalannya tersebut, oleh karena Penggugat telah mendalilkan fakta danTergugat juga telah menyangkal dalildalil dari Penggugat tersebut, makaselanjutnya adalah menjadi kewajiban bagi para pihak secara adil dan patut,untuk saling membuktikan
98 — 68
selanjutnya melakukan serangkaian kebohongan adalahmenyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaanyang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitumenanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mauberbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itumengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan maumelakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengatur bahwa pihak yang menjadikorban peristiwa haruslan
Johanis Kenot
Tergugat:
1.Dandrem Komando Resort Militer satu delapan satu PVT Kasuari KOREM
2.Seblon Klaibin Klakma alih waris Alm. Derek Klaibin Klakma
66 — 24
Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku diIndonesia, setiap gugatan perdata haruslan memuat possita danfundamentum petendi secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraiansecara terperinci mengenai dasar hukum (rechgrond) yang memuat tentangdasar fakta (feiteliikgrond) yang menjadi landasan diajukannya gugatan;dan4.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya tidak ada, sehinggapatut dan beralasan menurut
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga dalil tentang aset ini hanya merupakantuduhan yang kabur tanpa disertai keterangan dan bukti yang nyata dan jelas;Bahwa oleh karena masih kabur dan tidak jelasnya dalil gugatan mengenalbagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga timbul kerugianPenggugat yang sedemikian besar, maka dengan demikian GugatanTermohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat haruslan dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Keberatan Kelima:Judex Facti Pengadilan Tinggi Banding keliru
66 — 8
;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindakpidana, maka perouatan orang tersebut haruslan memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya;PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa setelan mencermat dakwaan Penuntut Umum makaMajels Hakim menyimpukan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Altematif Subsidaritas yakni melanggar :KesatuPrimair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSubsidair : Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1
ROLAND CH. HADJO
Tergugat:
1.Dandrem Komando Resort Militer satu delapan satu PVT Kasuari KOREM
2.Seblon Klaibin Klakma alih waris Alm. Derek Klaibin Klakma
65 — 21
Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku diIndonesia, setiap gugatan perdata haruslan memuat possita danfundamentum petendi secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraiansecara terperinci mengenai dasar hukum (rechgrond) yang memuat tentangdasar fakta (feiteliikgrond) yang menjadi landasan diajukannya gugatan;dan4.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya tidak ada, sehinggapatut dan beralasan menurut
TRI WIDODO,SH.MH
Terdakwa:
FERRYDA AORIYANTI Alias FERRY Binti TRI MARSUDI
35 — 4
FERRYDA APRIYANTI AliasFERRY Binti TRI MARSUDI menghiisap asap tersebut layaknya orangmerokok;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa sabusabutersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur