Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN BATAM Nomor 342/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Austin Faradian Nur Subhan
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA BATAM
2.2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam KPKNL
161 — 81
  • Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matigedaad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. dimana ataspelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat melalui Tergugat II sebelumjatuh tempo pelunasan kredit bulan Juni 2025;7.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 242-K/PM II-08/AD/X/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — Kopka Ulprima Putra
87 — 38
  • Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangbertugas di Kesatuan Kogartap WJakarta untuk menjauhi narkotikasebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidakterlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak darimengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 20-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit /2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Juni 2019 — PT. BPR BINA DANA SWADAYA ; PT. BPR SULAWESI MANDIRI ; PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA ; 4. PT. BPR CITRA DANA MANDIRI >< IWAN RENALDI ; 2. DEVI ROSALINA
1190 — 748
  • Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yang dimaksud denganutang yang telah jauth waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusanpengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. penekanan
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 187/Pid.B/2014/PN Bdw
Tanggal 7 Oktober 2014 — SITI MAKRUFAH bin ASRORI
298 — 62
  • Pengambilan (pencurian) baru dapatdikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkanyang dimaksud dengan Barang sesuatu telah dipertimbangkan dalamdakwaan kesatu tersebut di atas, dan untuk menyingkat uraian putusan inimaka pertimbangan dimaksud diambil alin dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa penekanan pada Pasal 362 Kitab UndangUndangHukum Pidana ini adalah pada perbuatan pokok mengambil barang sesuatumilik orang lain secara melawan hukum.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 143-K/PM I-04/AD/XI/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — SERKA ZONA DA MORTA
239 — 148
  • Karena penyelahgunaan narkotika akanmenimbulkan akibat yang sangan merugikan perseorangan, karenanarkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juangpecandunya, bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa juga menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandikesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalampenyelahgunaan narkotika.3.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 48/Pdt.Sus/2016/PN Sbg
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs SATRIANI TANJUNG
99 — 52
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 21-02-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon:
Ach. Zaini bin Awam
Termohon:
Wahyuni Sri Fatimah binti Sanin
15 — 1
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 14-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 73
  • Tentang terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,7.3.didalam penjelasan pasal demi pasal, baik huruf (f) pada Pasal 19 PPNo. 9 Tahun 1975 maupun pada huruf (f) dalam Pasal 116 KHI, samasama dinyatakan cukup jelas.Akan tetapi penekanan kata terusmenerus yang dulang sebanyak dua kali adalah untuk menunjukanatau menekankan bahwa tidak cukup berselisih hanya sekalisaja,tidak cukup bertengkar hanya sekali saja, tapi harus berkalikali dan telah mengganggu keharmonisan rumah tangga sehinggatidak
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 159 / PDT / 2016 / PT.SMR
Tanggal 12 Januari 2017 — Drs. INDRA SYAMSU NASUTION Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP). Berkedudukan di Jl. Masjid Al-Falah HOP I, Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini kuasanya 1) HARMAN THAMRIN, SH.MH,2) DAMAYANTI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum HARMAN THAMRIN, SH.MH & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jl. Ahmad. Yani Gg. Selat Timor No.35 RT.3 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Mei 2016 dengan Legalisasi No. W18-U8/ 36/ HK.02.1/ V/ 2016/ PN. Btg Tertanggal 17 Mei 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ; L A W A N : KUDDING, Karyawan BUMN, Berkedudukan PC 4 No.219 Komp PT. Badak NGL RT/RW. 002/- Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1) H.M. ZUCHLI IMRAN PUTRA, S.H., M.H, 2) ANDI KINANG, SH., 3) AFRIADY PUTRA, S.H., S.Sos., 4) LINDA Y PUSPA, S.H., 5) ARMAN CHANDRA,S.H., 6) SUHARDI.S.H., 7) MUKLAS HANDOKO,S.H., 8). MASAGUS SS,S.H., 9). SANDI PUTRI A.U.S.H., 10) FERI.H,S.H., 11) PRAMUDYAJATITAMA,S.H., 12) TEUKU FAHRI V,S.H., 13) RAHMAT,S.H., dan 14). GUSTARIA NS,S.H., Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum BORNEO JUSTITIA & PARTNERS berkantor dan berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.7 RT/RW. 05/- Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang 75311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/ZIP_AA/IV/2016 Tertanggal 26 April 2016., semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;
87 — 47
  • Bahwa bunyi Pasal 8 adalah:Apabila dalam jangka waektu Peranjian ini berlangsung, tanah &bangunan tersebut diperlukan oleh Pihak Pertama (Penggugat) danberakibat Perjanjian ini diputuskan, maka Pihak Kedua vajibmengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Pertama tanpa adanyatuntutan ganti rugi berupa apapun dari Pihak Pertama.Dan dalam hal ini Pihak Pertama akan memberitahukan kepada PihakKedua secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.Jelas bahwa penekanan perjanjian Pasal 8 tersebut adalah jika tanah
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 150-K/PM.III-19/AD/VII/2021
Tanggal 9 September 2021 — Oditur:
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
David Sabami
41 — 18
  • Dimana tugas PrajuritTNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan Negara, olehkarena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin sertasehat jasmani dan rohani.Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 150K/PM.III19/AD/VII/2021Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum
Register : 21-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 60/Pid.B/2019/PN Slw
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DIAH RAHMAWATI, S.M.,M.H.
Terdakwa:
1.TONI SETIAWAN Bin WAKRI
2.ABDUL AZIZ Bin KALIL
40 — 4
  • keperluan Terdakwa TONI SETIAWAN Bin WAKRI danTerdakwa Il ABDUL AZIZ Bin KALIL;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkapdipersidangan diketahui baik dari keterangan saksi saksi dan juga pengakuanParaTerdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukantanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut terus berlangsungselama beberapa bulan dan dari waktu tersebut dimana ParaTerdakwa sudah menerima komisi (fee) atas perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa penekanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 23-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 43-K/PM.I-04/AD/VI/2021
Tanggal 8 Juli 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Rasyid Ridho Batubara
488 — 477
  • Bahwa dalam melakukan penyidikan, saksi melakukannya sesuaisesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada intimidasi,penekanan, mengarahkan dan pemaksaan.4. bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi memerintahkanTerdakwa untuk membacanya, apabila Terdakwa sudahmemahami isi dari Berita Acara Pemeriksaan, maka Terdakwadiperintahkan untuk memberikan paraf dan tanda tangan.5.
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 16-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 16
  • No.361/Pdt.G/2019/PA.Paredan menjaga malu dua keluarga besar apabila semua photo itu tersebar, dansaya juga dari awal sudah ikhlas memaafkan istri saya dan meminta segerabertaubat.saat di awal kejadian ini saya ketahui. saya sudah melarang istri sayabermain fb segera menutup akunnya dan segera mengganti nomor hp nyatapi istri saya tidak mendengarkan dan sangat keras kepala (sifatnya daridulu) dan saya juga meminta dari awal menyelesaikan masalah ini baikbaik..dari semua penekanan yang saya katakan
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 22-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 124/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 31 Januari 2017 — P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk Lawan DEDY HERIANTO SITEPU
121 — 52
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, maka permohonanrestrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flow usahaTERMOHON tersebut bank meyakini bahwa TERMOHON akan mampumembayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bungadan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.DANI AZHARI Alias DEDEN
2.HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA
44 — 32
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN SrhAd. bMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-06-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 12 April 2017 — 1.IBU HENNY SOENARSIH 2.BAPAK TOTO HUSAR ANURAGA 3.BAPAK HUMAN MINTARAGA 4.BAPAK HURI SUKSIANTO 5.BAPAK NOVA HUTAMA 6.BAPAK Drs HUGI PRAYOGI 7.BAPAK WINKI HUDI SRI MOELYONO Lawan TUAN FANNY INKIRIWANG
65 — 42
  • Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut AktaPengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015), dimana PARATERGUGAT mengakui telah membuat dan menandatanganinya denganTERGUGAT.Bahwa di dalam Posita Gugatannya, PARA PENGGUGAT berkalikalimemberikan penekanan atas terjadinya tindakan wanprestasi olehTERGUGAT, dengan mendasarkan pada tidak dilakukannya pembayaranoleh TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2016, sesuai bunyi ketentuanpasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015tersebut,
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 518/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Negeri Karawang Cq. Jaksa Penuntut Umum Diwakili Oleh : NURHAQIQI,SH.
Terbanding/Penggugat : PT. OTO MULTIARTHA
85 — 40
  • Sebagai badan yangberwenang dalam penekanan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin olehJaksa Agung yang dipilin oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakankekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanyamerupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 02-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 02-K/PM I-02/AD/I/ 2013
Tanggal 26 Februari 2013 — PAULUS TRIONO, SERMA, NRP. 2193001771072
22 — 13
  • Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kalimemberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakatuntuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa menggunakannyahal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNItentang larangan mengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa yang bertugas selaku pendidik diRindam I/BB seharusnya menjauhi perbuatan ini.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-06-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 367/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT.ADHI DAYA ENERGI >< PT.BUMI SUBSEA INDONESIA
65 — 39
  • (dicetak tebal untuk memberikan penekanan);2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerserta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk. M.Yahya Harahap, SH di atas, maka PENGGUGAT wajibmembuktikan dalil pokoknya yaitu:* Apakah memang benar Tergugat memiliki kKewajiban hukumuntuk membayarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat berdasarkanPerjanjian Kerja dan Perintah Kerja?3.