/PMK.0112009 =berisi norma tentang rangkaiankewenangan Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangankhusus dalam ranah kepegawaian.Asas ejusdem generisBahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 secara khusus mengatur kewenanganpejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalam bidangkepegawaian.Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi norma dalamPasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu di bidang kepegawaian.Halaman

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017SPP001287/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidakberwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean NomorSPP001287/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

KepalaKantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untukmenandatangani Surat Penetapan Pabean Nomor SPP001287/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Tidak Memiliki Kewenangan untuk Menetapkanatau Mengambil Keputusan Yang MengikatBahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanHalaman 56 dari 71 halaman.

PN Mks;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umumtidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupunPenasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi Kesempatan untukmempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hariterhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, Sesuai suratpemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing Nomor117

permintaan banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum. telahmengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahul apayang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetapmengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalamkeseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya,apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juli 2020 Nomor117

197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa hanyasematamata dimaksudkan untuk mendidik dan bukan sebagai pembalasanatau penyiksaan karena tujuan dari pemidanaan itu hanya bersifat preventif,korektif, dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya dantidak mengulangi perbuatan yang serupa dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juli 2020 Nomor117

CANDRA KSINAURU, SH dan HIDAYAT HASAN, SH berdasarkan surat kKuasa khusustanggal 22 April 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah, tanggal 27 Juni 2019 Nomor : 83/PID/2019/PT.PAL tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwauntuk tingkat banding;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor117/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 23 Mei 2019;Menimbang

Pidana dan UndangundangNomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Mei 2019 Nomor117/Pid.B/2019/PN Pso, yang dimohonkan sekedar mengenai jenis danlamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :1.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diKelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca permohonan Pemohon serta suratsurat lain yangberhubungan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telahdidaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor117

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.G/2016/PA.KP dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Ikatan Jual Beli Nomor117 dan Akte Kuasa Jual Nomor 118, keduanya tanggal 18 Juni 2010dibuat dihadapan Djatining Tjahjani, S.H Notaris di Mojokerto;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor415/PK/2011, tertanggal 29 Nopember 2011, yang dibuat dihadapanDjatining Tjahjani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) KotaMojokerto;5.

Nomor 54 K/Pdt/2019Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum yang berlaku;Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PNMjk., tanggal 11 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam KonpensiDalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Ikatan Jual Beli Nomor117 dan Akte Kuasa Jual Nomor 118, keduanya datnggal 18 Juni

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara 22nnnn nnn nnn ce ne ee cee nee cence =< ByROHIMAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggas ai Jalan H.Akhmad / Jalan Mangga RT. 032, RW, 004 KelurahanMentawa

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah padatanggal 14 Mei 1991 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor117/3/VV1991 tanggal 5 Juni 1991 yang diterbitkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, KabupatenMaros.2.

pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di mukasidang dan Penggugat juga mengajukan repliknya dan Tergugat mengajukandupliknya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acarasidang tanggal 14 Maret 2016;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.G/2016/PA.Bjb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkaraini sejumlah Rp. 541.000, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);Banjarbaru, 26 Mei 2016Ketua Majelis,AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor117/Pdt.P/2021/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan olehPemohon dan Pemohon Il sejak tanggal 10 Mei 2020 pada papanpengumuman Pengadilan Agama Bontang selama 14 (empat belas) hari danterhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon danPemohon

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor117/Pdt.P/2021/PA.Botg dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2019 yang didaftardan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada tanggal 19 April 2019 dibawah Register Nomor117/G/2019/PTUNMdn;7. Surat Permohonan Penggugat tertanggal O08 Mei 2019 yangditerima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2019, tentangPermohonan Pencabutan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor117/G/2019/PTUN Mdn ;8.

PUTUSANNOMOR 282/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut. gaaperkara antara : WARDI SANTARA WADUD, kewarganegaraan Indonesialypekerjaan tidakbekerja, bertempat tinggal di JaldivKebon Kacang 18No.4, RT. 003, RW. 004

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empatpuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTergugat Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor117/Pdt/2019/PT Mks., tanggal 15 Mei 2019, dengan amar sebagai berikut:1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugattersebut:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Padt.G/Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor117/PDT/ 2019/PT.MKS., tanggal 15 Mei 2019:2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru) Nomor15/Pdt.G/2018/ PN.Bar., tanggal 24 Januari 2019:3. Menetapkan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugatasal adalah berhak secara hukum terhadap objek sengketa dalamperkara ini;4.

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa I. Kasturi bin (alm) Tasmi, Terdakwa II. Edi Sugiartobin Sudarni, Terdakwa Ill. Kuncoro Adi Cahyono bin Supari, Terdakwa IV.Sriyanto bin (alm) Suraji, Terdakwa V. Samiyono bin Muad, Terdakwa VI.Sarkum bin Leles dan Terdakwa VII.

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor117/Akta.Pid.B/2020/PN Rbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRembang bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Penuntut Umum telahmengajukan pernyataan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Rembang Nomor 117/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 14 Januari 2021;Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat olehJurusita

bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dengan alasanalasan sebagaimana termuat dalam memoriHalaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pid/2021/PT SMGbandingnya tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakankeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Requisitoir yang kami ajukanpada tanggal 30 Desember 20230;Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara serta mencermatisecara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 14 Januari 2021 serta memperhatikan memoribanding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding tidak

tahanan;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPengadilan yang untuk tingkat banding sebagaiman dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 170 ayat (1) ke1 Jonto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum.Mengubah/ memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor117

PUTUSANNOMOR 151/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara : RePAGUYUBAN PEDAGANG LANTAI 3 METRO ATOM~PASAR BARU,dalam hal ini diwakili oleh Ny Dra. RUMONDANGHENDRICA, MM. .

PUTUSANNOMOR 268/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikutQdalam perkara antara : oeKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, Brkedudukan diJalan Marsma lswahyudi N60, Kota Balikpapan,dalam perkara ini meraberi kuasa

sebagaiPenggugat.melawanAmlan bin Mihi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DesaSelali, Kecamatan Pino Raya Kabupaten BengkuluSelatan, disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat perkara;Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;Telah memperhatikan bukti Surat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor117

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.MnaMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat denganTergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan sampai sekarangbelum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai /ega/l standing untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor117/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor117/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalampersidangan;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalampersidangan;Menimbang,

perkaratersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kePengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Relaas PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum dankepada Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 yang dilaksanakanoleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Amuntai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaanbanding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 terhadap putusanPengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor117

/Pid.B/2021/PN.Amt, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tanggal 05 Oktober 2021 yang menyatakan keberatan terhadapputusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor117/Pid.B/2021/PN.Amt, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Adapun alasan alasan yang kami ajukan

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor117/Pid.B/2021/PN Amt, tanggal 23 September 2021;3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan: Menyatakan Terdakwa I: MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBABin ILHAM dan Terdakwa Il: ERHANDY PUTRA Als ERHAB BinSYAHRUDIN Masingmasing bersalah melakukan tindak pidanaPenadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: MUHAMMAD ALBADAD!

ILHAM dan Terdakwa Il: ERHANDY PUTRA AlsERHAB Bin SYAHRUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan padahari Selasa tanggal 21 September 2021, atau jika Majelis Hakimberpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasinmempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor117

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor117/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;4. Menghukum Debitor/PT. FORZA PROPERTI SERPONG (Dalam PKPU) untukmembayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah);5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 2.477.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh riburupiah);

perintahTerdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)subsidair 2 (dua) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) jerigen minyak ukuran 20 literan bahan bakar jenisbensin + 900 (sembilan ratus) liter; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8461 GE warna Silver;Dirampas untuk Negara;Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJIDtersebut dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor117

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000, (Limaribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor 123/PID/2017/PT.SMR tanggal 29 September 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor117/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 2 Agustus 2017 yang dimintakan bandingtersebut, sekedar mengenai amar Nomor 5 sehingga berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan barang bukti berupa

Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensisetelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor117/Pdt.G/2011/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataramnomor : 99/PDT/2012/PT.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RInomor : 747 K/PDT/2013 melakukan beberapa transaksi penjualantanah sehingga pemecahan terakhir Sertifikat Hak Milik diatas obyeksengketa atas nama Widiastuti adalah Sertifikat Hak Milik nomor 03026tahun 2017 seluas 8.305 m?

ABDURRAHMAN)yang terdaftar dengan nomor 99/PDT/2012/PT.MTR yang amarputusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor117/Pdt.

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor117/Pdt.G/2011/PN.Mtr tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda P13;14. Fotocopy Salinan Akta Perdamaian tanggal 28 September 2020antara Abd,. Rahim Als. H. Rahmat Mutakin Bin Bedolo Als. H.Abdurrahman melawan Napsiah Als. Nafsiah bin Bedolo Als. H.Abdurrahman dan Abdul Samad Bin Bedolo Als. . H. Abdurrahman,diberi tanda P14;15.

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor117/Pdt.G/2011/PN.Mtr tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda T1A;2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor99/PDT/2012/PT.MTR tanggal 15 Agustus 2012, diberi tanda T1B;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor747K/PDT/2013 tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda T1C;A. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor239PK/PDT/2016 tanggal 7 Desember 2016, diberi tanda T1D;5.