yangmengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebanganliar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayutersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena saranadan prasarana terbatas petugas hanya dapat mengamankan 6 truk denganjumlah

tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yangmengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebanganliar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayutersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena saranadan prasarana terbatas petugas

IKBAL atas usul masyarakat mata yang berkumpuldisekitar Desa Mata, agar sebagian kayu temuan tersebut disumbangkanuntuk pembangunan Masjid Mata, kemudian pihak DANDIM1607/Sumbawa selaku perwakilan meminta saran kepada saksi dansaksi tegas tidak memberikan untuk di hibahkan/atau diberikan kepadapihak manapun yang ada adalah negosiasi untuk pengamanan barangtemuaan tersebut yang berada diluar kampung sebelum Desa Mata danberhasil pengamanan/pengangkutan sebagian barang temuan kayuolahan tersebut di

ternyatatelah terjadi pergantian Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Makassar, dan Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Makassar yang baru tidak dapatmenjelaskan alasan ketidak hadiran Penggugat,padahal yang sebenarnya ketidakhadiran Penggugattelah diketahui dan atas izin secara lisan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassaryang lama, atau dengan kata lain ketidakhadiranPenggugat adalah sah dan dapat dibenarkan;Bahwa Tim pemeriksa menjadikan ketidakhadiranPenggugat sebagai temuan

KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar yanglama, dan pada saat itu) Tim Pemeriksa menyatakanakan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan danHalaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.10.11.12.memerintahkan Penggugat untuk kembali bertugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;Bahwa atas hasil pertemuan dengan Tim Pemeriksatersebut, Penggugat merasa lega dan kemudiansetelah itu) Penggugat kembali melaksanakan tugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarsebagaimana

mestinya seorang pegawai negeri sipildengan mengisi data absensi dari bulan Desember2006 sampai dengan bulan Maret 2007;Bahwa ternyata tanpa surat keputusan dari pejabatyang berwenang, gaji Penggugat ditahan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarterhitung sejak bulan Oktober 2007 dan terhadapkenyataan ini Penggugat tetap bersabar dan tetapmelakssanakan tugas yang diberikan pada Penggugat;Bahwa kemudian ternyata data hasil temuan TimPemeriksa mengenai ketidakhadiran Penggugat selama2

bagi Penggugat adalah bahwa ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan itu adalah untukmembaktikan diri sebagai seorang anak denganmengurus dan merawat Ibu kandung (sebagaimana yangdiajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW)yang sedang sakit dan ketidakhadiran Penggugattersebut sah dan dapat dibenarkan karena telahmendapat izin secara lisan dari atasan Penggugat.Apalagi Tim Pemeriksa sudah menerima penjelasanPenggugat mengenai' ketidakhadiran Penggugat dansudaha berjanji akan memperbaiki data temuan

Asas Pengharapan Yang Wajar, yaitu TimPemeriksa telah menjanjikan akan memperbaikidataihasil temuan mengenai ketidakhadiranPenggugat selama 2 bulan ketika Penggugatdatang untuk mengklarifikasinya. Akan tetapisebaiknya ternyata janji / harapan tersebuttidak dipenuhi oleh Terugat; c.

NABILmengambil bungkusan Kacang Garing Dua Kelinci dan melakukan pemeriksaankembali dan ditemukan lagi 1 (satu) gulungan pelastik klip kecil transparan yangdidalamnya dicurigai sebagai Narkotika jenis sabusabu hingga totalnya berjumlah2 (dua) buah gulungan pelastik klip kecil transparan, selanjutnya terhadap diriterdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang lain berupa uang tunaisebesar Rp. 241.000. dan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna putih.Bahwa atas temuan tersebut, saksi MUAMMAR dan

NABILmengamankan terdakwa, kemudian melaporkannya ke saudara TAJUDINNURselaku KPLP Lapas Dompu dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihakKepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut terhadap terdakwa.Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu tersebut dilakukan penimbangandan ditemukan berat kotor sabusabu adalah 3.03 gram, selanjutnya sebanyak 0,02gram (nol koma dua gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan dan sisanyaseberat 3,01 gram (tiga koma nol satu gram) dijadikan barang bukti

dalam perkarainiBahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu tersebut kemudian dilakukanpemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acarapemeriksaan laboratorium tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani olehpemeriksa atas nama Drs.

dalam perkarainie Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu tersebut kemudian dilakukanpemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acarapemeriksaan laboratorium tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani olehpemeriksa atas nama Drs.

Selanjutnya saksi MUAMMAR mengambil bungkusan tersebut untukmelihat isi di dalam bungkusan, pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata didalambungkusan Kacang Garing Dua Kelinci tersebut ditemukan satu gulungan pelastikklip kecil transparan yang didalamnya dicurigai sebagai Narkotika jenis sabusabu;Bahwa atas temuan tersebut saksi MUAMMAR memberitahukan kepada saksi H.NABIL yang juga pegawai Lapas Dompu, selanjutnya saksi H.

Summit Oto Finance Blitardan telahmelakukan audit/ pengecekan terhadap temuan atas perbuatan yang telahdilakukan terdakwa. Dari hasil audit/ pengecekan yang dilakukan terhadapnominal kerugianPT. Summit Oto Finance Blitar terdapat temuan 95 (Sembilanpuluh lima) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa ( termasuknomor urut 24 an. DESA DESI APRIYOGI dan nomor urut 77 an.

audit internal penanganan kasus terdakwa olehpihak PT.Summit Oto Finance Blitarpada rentang bulan Juni2019 sampai bulanAgustus 2019terdapat temuan sebanyak 95 account yang dokumen pengajuannyakreditnya direkayasa oleh terdakwa seolaholah permohonan pengajuan kreditdari pihak nasabah dengan nominal kerugian sebesar Rp.1.679.333.524, (Satumilyar enam ratus tujun puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu limaratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian temuan sebagaimana tertuangdalam lampiran

Summit Oto Finance Blitardan telahmelakukan audit/ pengecekan terhadap temuan atas perbuatan yang telahdilakukan terdakwa. Dari hasil audit/ pengecekan yang dilakukan terhadapnominal kerugianPT. Summit Oto Finance Blitar terdapat temuan 95 (Sembilanpuluh lima) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa( termasuknomor urut 24 an. DESA DESI APRIYOGI dan nomor urut 77 an.

audit internal penanganan kasus terdakwa olehpihak PT.Summit Oto Finance Blitarpada rentang bulan Juni2019 sampai bulanAgustus 2019terdapat temuan sebanyak 95 account yang dokumen pengajuannyakreditnya direkayasa oleh terdakwa seolaholah permohonan pengajuan kreditdari pihak nasabah dengan nominal kerugian sebesar Rp.1.679.333.524, (satumilyar enam ratus tujun puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu limaratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian temuan sebagaimana tertuangdalam lampiran

Summit Oto FinanceBlitar;Bahwa berdasarkan Surat Hasil Audit Internal penanganan kasusTerdakwa tanggal 30 Oktober 2020 yang Saksi tandatangani selakuSTH Blitar, dapat Saksi jelaskan bahwa hasil dari temuan audit internalpenanganan kasus Terdakwa oleh pihak PT.

TimsusPolres Dompu membagi tugas, kemudian secara bersamaan anggotaTimsus Polres Dompu melakukan penggerebekan dirumah mertuaterdakwa, saat itu saksisaksi melihat terdakwa sedang duduk dilantaibersama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDULGAFUR Alias GAFUR, selanjutnya anggota Timsus Polres Dompumelakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, saat itu ditemukan 1(satu) buah bong yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN DpuBahwa atas temuan

tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompumemutuskan untuk melakukan penggeledahan terhadap seluruh rumahterdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buahbong dilorong dapur, atas temuan tersebut selanjutnya anggota TimsusPolres Dompu mengintrogasi terdakwa dan menanyakan dimanaterdakwa menyimpan Narkotika, saat itu terdakwa menunjukkan tempatmenyimpan narkotika miliknya yaitu diatas lemari plastik yang terletakdidalam kamar terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditempat

.untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwa tersebut,selanjutnya terdakwa dan buktibukti terkait penangkapan terdakwadibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (limabelas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangansatu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :1. 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).2. 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).3. 0,64 gram (nol

.untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwatersebut,selanjutnya terdakwa dan buktibukti terkait penangkapan terdakwadibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (limabelas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangansatu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).0,64 gram (nol koma enam

arah Pombensin Kandai Dua, saksisaksi langsung melakukan penghadanganterhadap terdakwa, pada saat posisi masih berada ditengah jalan raya,saksisaksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenissabusabu yang dibawanya, kemudian terdakwa mengeluarkan sendiriNarkotika jenis sabusabu sebanyak 1 (satu) kantong kecil yang terbuatdari lakban yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip kecil yang berisisabusabu yang disimpan diperutnya dengan cara menjepitnya antaraperut dan celananya.Bahwa atas temuan

terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabusabuyang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengancara membeli dari teman terdakwa dengan harga Rp. 800.000. untuk 7(tujuh) bungkus plastik klip kecil, dan terdakwa juga mengakui bahwa 1(satu) bungkus telah digunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa danbarangbarang lain terkait dengan penangkapan terdakwa dibawa kePolres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.Bahwa atas temuan

Setelah dikurangi beratplastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm X 8cm yang beratnya keseluruhannya 2,4 (dua koma empat) gram makaberat bersin sabusabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.Bahwa selanjutnya sabusabu tersebut disisinkan sebesar 0.03 (nolkoma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POMMataram dan sisanya sebesar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gramdigunakan untuk kepentingan proses Persidangan.Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu

terdakwa dibawa kePolres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu, selanjutnya dilakukanpenimbangan terhadap 6 (enam) gulungan plastik ukuran 5 cm X 8 cmyang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabusabu, barangbukti ditimbang dengan plastik klipnya sehingga diketahui berat kotornyaadalah 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, PerihalPenyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2)khususnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibatkekurangan mutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesarRp1.728.918.991 ,54;4.

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020,Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objektata usaha negara;2.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25Juni 2010, Perihnal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RIbukan objek tata usaha negara;3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;5.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.

Laporanhasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, danrekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuatkesimpulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalamlaporan hasil pemeriksaan. Penggunaan kata "wajib" bersifat imperatif.Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhisanksi.

oleh KPU danBawaslu sebagai peserta Pemilu;Bahwa Termohon Bawaslu RI dalam rapat plenonya telahmengeluarkan Surat Putusan Nomor: 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/O0.00/V/ 2019, tanggal 15 Mei 2019 yang amarpenetapannya dengan menetapkan: Menyatakan laporan dengan dugaan pelanggaran administratifPemilu TSM tidak dapat diterima Bahwa Termohon Bawaslu RI mengeluarkan dan menerbitkan SuratPutusan Nomor: 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/ 2019, tanggal 15Mei 2019 termaksud adalah didasari pada Laporan Pemohon yakni:a) Temuan

Pemohon adalah didasari pada bukti dan fakta padatanggal 08 Mei 2019 dengan beberapa Daerah Pemilihanterdapat kejadiankejadian dan fakta atas terjadinya PelanggaranAdministratif Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif:b) Atas temuan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepadaBawaslu RI pada tanggal 10 Mei 2019 atas adanya PelanggaranAdministratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematisdan Masif:c) Untuk membuktikan temuan Pemohon atas terjadinyaPelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Nomor 01 P/PAP/2019a)Bahwa seluruh bukti laporan yang dimasukan olehPemohon / semula Pelapor telah memenuhi unsur syaratformil dan materiil, sehingga bukti yang dimasukan olehPelapor/kini Pemohon telah memenuhi kriteria buktisebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan LaporanPelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan BawasluNomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian PelanggaranAdministratif Pemilinan Umum;Bahwa terbukti Bawaslu RI pemeriksa hanya

Memerintahkan Termohon (Bawaslu RI) untuk menerbitkankeputusan baru tentang dikabulkannya Laporan Pelapor Tanggal 10Mei 2019 dari temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 08Mei 2019 demi kepentingan hak dan kepentingan hukum Pelapor kinselaku Pemohon;6.

atau Laporan dugaanPelanggaran Administratif Pemilu atauPelanggaran Administratif Pemilu TSM;Pasal 41(1) Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaanatas dokumen Temuan atau Laporan untukmemutuskan keterpenuhan persyaratanlaporan yakni:Halaman 22 dari 32 halaman.

1. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016

perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada Penetapan atau Putusan lain yang mencabutnya;

B menghadap Bupati Aceh Barat dengantujuan agar Bupati Aceh Barat untuk memerintahkan Tim Audit InspektoratAceh Barat (Tim audit Mudasir dan anggotanya) memeriksa KeuchikPalimbungan terkait penggunaan dana desa. dan Penggugat mendapatinformasi akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Keuchik GampongPalimbungan Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dengan alasanadanya temuan dari hasil Laporan Tim Inspektorat atas DanaDesa/Gampong yaitu terdapat temuan 2 (dua) ekor kerbau aset Gampongdengan harga

(empat belas juta lima ratus riburupiah) adalah bukan dana desa, tapi dana dari barang aset desa yaitu hasilternak sapi yang dijual, dan dana tersebut dipakai untuk pembuatan kubahmasjid dari hasil Kesepakatan masyarakat; Bahwa, temuan hasil audit Inspektorat tersebut, sebelumnya tidak pernahdilaporkan sebagai temuan; Bahwa, temuan hasil audit Inspektorat tersebut tidak pernah ditanyakan olehKetua atau Anggota Tuha Peut dan Tokoh Masyarakat di Gampong; Bahwa, aset sapi milik Gampong tersebut tidak

untuk dana Desa Totalnya, Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah), adalah dari hasil penghematan pembangunan Kantor Keuchik,dan temuan tersebut merupakan temuan dana Desa tahun 2015, dan padasaat itu saksi belum menjabat sebagai bendahara;Bahwa, uang hasil penghematan pembangunan Kantor Keuchik tersebutmasih ada;Bahwa, uang dari hasil penghematan pembangunan Kantor Keuchik tersebut,sebelum disetor ke kas Desa, uang tersebut saksi yang simpan;Bahwa, sebelum disetor ke kas, uang hasil penghematan

Kemudian ada temuan dariInspektorat sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah); Bahwa, penjualan sapi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat; Bahwa, saksi mengetahui tentang temuan sebesar Rp.17.000.000, (tujuhbelas juta rupiah) tersebut dari Inspektorat; Bahwa, saksi mengetahui tentang temuan Inspektorat tersebut, sebelumKeuchik Zainuddin diberhentikan; Bahwa, saksi pernah melihat Surat Pemberhentian Sementara Keuchik; Bahwa,saksi lupa siapa yang memperlihatkan Surat PemberhentianSementara

Pada bulan Mei 2018keluar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari Inspektorat dan ada temuan,dan pada April 2018 ada usulan dari masyarakat agar menggantikan Keuchik,dan dari hasil temuan Inspektorat tersebut, masyarakat tidak percaya lagidengan Keuchik.

Bahwa kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara oleh Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XX/12/2017 tanggal 4Desember 2017, ada temuan Perhitungan Nilai Kerugian Negara;4.

Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan sebagaimana tertuangdalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan KeuanganPemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor68.C/LHP/XVIII.MDN/O9/ 2016;.

BarusRaya Putra Sejati menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah KotaSibolga karena adanya temuan atas 3 (tiga) paket pekerjaan yangdilaksanakan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan PemerintahKota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor : 68.C/LHP/XVIII.MDN/09/2016;6.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II membantah serta menolak secarategas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 poin 20.Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:" Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan atas pelaksanaan 3 (tiga)paket pekerjaan yang diperoleh PT.

Bahwa dari halhal yang Tergugat dan Tergugat II uraikan di atas,jelaslah bahwa keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenaseperti dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat menyetorkan sejumlahuang ke Kas Daerah Kota Sibolga berdasarkan temuan ataspelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan yang diperoleh PT.

TAWI dan saksiTRISNA JAYA BIN ENDI HAMAMI melihat terdakwa membuang sesuatu ditanah,yang ternyata barang yang dibuang tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkusplastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu.Atas temuan tersebut, terdakwa berikut barang bukti diamankan ke MapolresLampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

;Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang terdakwabuang dan ditemukan ditanah didekat terdakwa adalah benar milik terdakwa yangterdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari saksi FAHRUROSI BINSAHIDUN seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib di Kampung Kedaton KecamatanBatanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

ANENG WRUSKANDI bahwaia telahmenggunakan uang setoran kelompok SPP namun jumlahnya masihkecil tidak sesuai dengan data temuan Tim Identifikasi.Karena tidak adanya persesuaian data temuan Tim ldentifikasidengan pengakuan Sdr. ANENG RUSKANDI kepada Tim PenagananMasalah tersebut, kKemudian dibentuk Tim Penyehat yang dibentukoleh MAD Khusus ( Musyawarah Antar Desa ) yang terdiri dari :Ketua Tim : Sdr. SAHRIL, SH., (MP Kec. Pangkalan ),Sekretaris : Sdr.

ANENGRUSKANDI tersebut hingga dibuatkan laporan pengaduan kekepolisian.Bahwa sesuai dengan hasil temuan saksi dilapangan sewaktumelakukan identifikasi masalah, diantaranya ada temuan sesuaidengan Laporan Bulanan UPK bahwa pada Desa Medalsari Kec.Pangkalan Kab. Karawang terdapat kelompok fiktif yaitu : 1.GENTONG, 2. KENDI dan 3.

Bdgmengakui telah menggunakan uang sesuai temuan Tim Penyehatdan bersedia untuk menganti uang yang telah digunakan tersebutdengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam SuratPernyataan dimaksud. Bahwa berdasarkan temuan Tim Penyehat dan pengakuan Sadr.ANENG RUSKANDI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatkepada / untuk Tim Penyehat Kec. Pangkalan Kab.

Bdguang sesuai temuan Tim Penyehat, dan bersedia untuk mengantiuang yang telah digunakan tersebut dengan batas waktusebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut. Bahwa berdasarkan temuan Tim Penyehat dan pengakuan Sadr.ANENG RUSKANDI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatkepada / untuk Tim Penyehat Kec. Pangkalan Kab.

BdgBahwa sesuai dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Tim ldentifikasiMasalah tersebut, ada temuan adanya Kelompok SPP dari Desa Medalsaridiantaranya Kelompok Gentong, Kelompok Kendi, dan Kelompok Toples, yangdiduga adalah kelompok fiktif, yang tercatat memiliki pinjaman masing masing :a).

auditor atas selisih lebihPO receipt dengan laporan penerimaan barang (receiving) pada warehouse, Tim AuditKepabeanan tidak dapat menyatakan kesalahan tersebut terjadi pada PIB yang mana;bahwa denda administrasi yang timbul akibat temuan audit berupa selisih lebih antara POdan Laporan Penerimaan Barang adalah dikenakan berdasarkan Pasal 86A UndangundangKepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

Untuk beberapa butir temuan, bahkan jumlah barang dalam PO danPIB telah sesuai namun tetap dicatat dan diperhitungkan sebagai temuan, dengan demikiansesungguhnya tidak ada selisih jumlah barang yang tidak dilengkapi PIB;bahwa Terbanding dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara PemohonBanding dan Terbanding menyatakan halhal sebagai berikut : bahwa memperhatikan tanggapan Pemohon Banding tersebut, Terbanding menyatakanbahwa sebagaimana langkahlangkah pemeriksaan untuk menguji kebenaran

Adanya perubahan system IT dan penamaan PO;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa PO yang menjadi temuan auditor adalah POPerubahan;bahwa pada awal 2004 perusahaan Pemohon Banding mengganti system IT termasuksystem untuk inventory yang mengakibatkan perubahan nomor PO.

Vendor perusahaan Pemohon Banding menyediakan barang dari dalam negeri, tidakmelalui proses impor;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa PO yang dipermasalahkan meminta vendoruntuk menyediakan barang dalam negeri, sehingga tidak terjadi proses impor (localdelivery), seharusnya temuan ini tidak dimasukan dan diperhitungkan dalam laporan;bahwa Terbanding dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara PemohonBanding dan Terbanding menyatakan halhal sebagai berikut : Bahwa untuk Purchase

Dan ini menunjukkan ketidakonsistenandari Pemohon Banding setelah ada temuan audit; Selain hal tersebut diatas bahwa Purchase Order Nomor : 9988 pada proses keberatansudah diakui oleh Pemohon Banding sebagai temuan dan merupakan barang impor,karena berdasarkan data Ship to Number dan Destination yang sama dengan PurchaseOrder 11493 dan 11494;.

Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak luqathah (anak temuan) ;3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dan Pemohon II (PEMOHON II ASLI), keduanya beralamat di Jorong Lungguak Muto Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, terhadap anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT, lahir tanggal 25 Februari 2010 ;4.

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon IIsudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yangdilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dan Pemohon IT (PEMOHON IIASLI), keduanya beralamat di Jorong Lungguak Muto Nagari Biaro GadangKecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, terhadap anak lakilaki yangbernama ANAK ANGKAT, lahir tanggal 25 Februari 2010 ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak yang bernama ANAKANGKAT, lahir tanggal 25 Februari 2010, adalah anak hasil temuan

Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak luqathah(anak temuan) ;3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I(PEMOHON I ASLJ dan Pemohon II (PEMOHON II ASLD, keduanyaberalamat di Jorong Lungguak Muto Nagari Biaro Gadang KecamatanAmpek Angkek Kabupaten Agam, terhadap anak lakilaki yang bernamaANAK ANGKAT, lahir tanggal 25 Februari 2010 ;4.

Kesalahan tersebutmerupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai atau b.

Telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea danCukai";Analisa1. bahwa pokok sengketa adalah terkait sanksi administrasi berupa denda akibat dari selisih lebih atasbarang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut;2. bahwa atas temuan pejabat yang mengawasi pemuatan barang ekspor sebagaimana dinyatakan dalamLPT, terdapat selisih jumlah realisasi barang yang diangkut dengan data yang disampaikan dalam PEB,sedangkan permohonan pembetulan data FEB diajukan setelah barang ekspor dimuat ke dalam saranapengangkut

, sehingga atas temuan tersebut Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkanpenetapan perhitungan bea keluar (SPPBk);3. bahwa berdasarkan ketentuan tentang ekspor sebagaimana disebutkan di atas apabila memperhatikankondisi dan kronologis kejadian di lapangan sebagaimana tersebut dalam kronologis dan fakta di atas,tidak ada kondisi yang membenarkan untuk dilakukan pembetulan data PEB;4. bahwa dasar pengenaan sanksi administrasi adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2)Peraturan Pemerintah

Telah memenuhi syarat alternatif pembetulan PEB yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) danayat (5) huruf a dan b Peraturan DJBC Nomor: P30/BC/2009, yaitu karena: Bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor ( PPDE ), atau Belum ada penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan Waktu pengajuannya pun (tanggal 26 Maret 2013) masih dalam tenggang waktu 3 (tiga)hari setelah keberangkatan kapal sarana pengangkut (tanggal 24 Maret 2013);b. bahwa temuan Petugas Pemuatan Barang Ekspor KPPBC Dumai yang berupa LaporanPetugas

Pemuatan Barang Ekspor (LPT) KPPBC TMP B Dumai tanggal 24 Maret 2013 secaraformal tidak sama derajatnya dan bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE)karena temuan tersebut bukan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik barang (LHP) seperti halnyayang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam sistem pelayanan kepabeanan di bidang ekspordan penetapan jumlah muatan barang ekspor menjadi 1.860 MT baru ditetapkan di dalamSPPBK a quo oleh PPDE pada tanggal 28 Maret 2013 (permohonan Pemohon tanggal 26Maret

Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012,Terbanding pada pokoknya menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeanatas penggunaan fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) terhadap77 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor:LHA01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 sehinggaPemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masukdan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 2.360.475.000,00.bahwa daftar Temuan

Sementara tersebut ditandatangani oleh pemohonbanding dikarenakan waktu yang diberikan dan pihak tim pemeriksa Bea danCukai untuk memberikan tanggapan atas Daftar Temuan Sementara tersebutmenurut Pemohon Banding sangat terbatas.

Oleh karena itu, maksud dantujuan Pemohon Banding menandatagani Lembar Pernyataan PersetujuanDaftar Temuan Sementara tersebut adalah untuk menyetujui prosespemeriksaan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.: bahwa sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012,Terbanding pada pokoknya menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeanatas penggunaan fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) terhadap77 Pemberitahuan

Yan mengatakan akandibayarkan untuk pengembalian temuan tersebut dan terdakwa Drs.

Asli Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Hasil Temuan BPKRI PerwakilanAceh antara KIP dengan Ketua PPK Se Kabupaten Bener Meriahtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada Tahun 2012;5. Asli Notulen Rapat Karifikasi Hasil Temuan BPKRI perwakilan Acehtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada tahun 2012 Kab.Bener Meriah;6. Asli Surat KIP Kab.

Yan mengatakan akandibayarkan untuk pengembalian temuan tersebut dan terdakwa Drs.

Bener Meriah Nomor :270/36/KIPBM/IV/2013tanggal 07 April 2013;Asli Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Hasil Temuan BPKRI PerwakilanAceh antara KIP dengan Ketua PPK Se Kabupaten Bener Meriahtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada Tahun 2012;Asli Notulen Rapat Karifikasi Hasil Temuan BPKRI perwakilan Acehtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada tahun 2012 Kab.Bener Meriah;Asli Surat KIP Kab.