JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM KALIMANTAN TIMUR ; Drs. H. YUSRAN, M.Si. bin ASFAR

Pembanding/Penggugat : DANIEL PATTIWAEL LAPIA
Terbanding/Tergugat : PT.PUPUK KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat : PT.SRIWIJAYA

PUTUSANNomor : 27/PDT/ 2013 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkatbanding telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkaraANALQ = nn nnn nanan nnn nnn ence nnn cnn enn cnnDANIEL PATTIWAEL LAPIA, Pekerjaan Swasta alamat Jalan ManggaBlok Q 3/1 Perum BTNPKT, Kota BontangKalimantan Timur selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING:;MELAWAN1

PUPUK KALIMANTAN TIMUR, yang beralamat di Jalan JamesSimanjuntak Nomor 1 Bontang Kalimantan Timurselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT sekarangsebagai TERBANDING I;2. PT.

Nomor : 068/DIR/XI.2008 tanggal 10Niopember 2008 (bukti T4) dan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Pembanding berdasarkan SKDdimaksud diatas; 020202 2nsee nn ne=Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti danmencermati Memori banding Pembanding/Penggugat dan kontramemori banding para Terbanding/Para Tergugat, Pengadilan Tinggimempertimbangkan bahwa ternyata tidak ada halhal yang baru dansemua telah dipertimbangkan secara cermat oleh PengadilanTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur dapatmenyetujul dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama olehkarena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadidasar dalamDULUSAN) j=2 nnn anne nner encnneMenimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganhukum Hakim tingkat pertama dijadikan dasar dalam pertimbanganputusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan PengadilanNegeri Bontang Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 12 Juli 2012dapat dipertahankan dalam

Timur di Samarindapada hari RABU tanggal 05 JUNI 2013 oleh kami LAURENSIUSSIBARANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.

BRIAN ANJAT SENTOSA
2.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
3.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Rismansyah

Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MARIMUN BARA SEJAHTERA diwakili ANTON HANUSI
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MARIMUN SEJAHTERA, berkedudukan di Kalimantan Timur, diwakili oleh:NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal: Tuan ANTON HANUSI.: Indonesia.: Direktur Perseroan.: Jin Sirat Salman Ruko Gran Mahakan Blok BB, No. 8,Kelurahan Teluk Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRIKJUK ABETH,SH.

Letjend Soeprapto (KOmplek Ruko Centuri) No. 09,Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagainanan nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn PEMOHON;MELAWANGUBENUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jin. Gajah Mada No. 2Samarinda, Provinsi Kalimantan timur:Dalam hal ini diwakili oleh :1. H.SUROTO,SH, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim.2. RADIANSYAH,SH.

Marimun Bara Sejahtera, yang dilaksanakan di KantorBAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 18 Oktober2017 peserta rapat belum / tidak sepakat untuk memberikan RekomendasiPerpanjangan IUP Operasional Produksi kepada PT.

Marimun BaraSejahtera tanggal 12 Juli 2018, diterima tanggal 13 juli 2018;Foto copy Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor: 01 tahun 2016tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun20162036;Foto copy Salinan Peraturan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 49 tahun2016 tentang Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada KawasanPeruntukan Pertambangan Di Propinsi Kalimantan Timur;Foto copy SOP Layanan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi (Batubara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral

Timur.

PUPUK KALIMANTAN TIMUR2. PT. KALTIM MEDIKA UTAMAVSPT. DRIVER KALTIM MELAMINE

Pupuk Kalimantan Timur kepada PT.OCI KALTIM Melamine per 15 Juli 2013;Bukti P.1.7, yaitu berupa fotocopy Surat PT.

Pupuk Kalimantan Timur (Persero);Bukti T 6, yaitu berupa fotocopy Terjemahan dari bukti surat bertanda T5 olehPenerjemah Tersumpah;Bukti T 7, yaitu berupa fotocopy Assignment of Directors and CommissionersAgreement Between PT. DSM Kaltim Melamine and PT. Pupuk Kalimantan Timur(Persero) and DSM Chemicals B. V. and PT.

Pupuk Kalimantan Timur (Persero) and DSMChemicals B. V.

Timur dan berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur No. 01 tertanggal07 September 2012 yang dibuat oleh Lumassia, SH, Notaris di Jakarta telah ditetapkanbahwa: Tuan Drs.

OCI KALTIM MELAMINE),berkedudukan di Kaltim Industri Estate, Bontang Utara 75313, Kalimantan Timur, sertaberalamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 16, Suite 1601, Jalan Sultan IskandarMuda Kav.

ALWI GASIM, Msi
Tergugat:
National Paralympic Comitte Provinsi Kalimantan Timur

BAHANA CIPTA INTERNUSA VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

.- GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR; MENTERI KEHUTANAN, DEPARTEMEN KEHUTANAN

Timur atas namaGubernur Kalimantan Timur dan Kepala BiroKepegawaian Departemen Kehutanan atas nama MenteriKehutananKehutanan Republik Indonesia.

Timur Nomor881.3/11.3 12041/TUUA/BKD2008 TentangPemberhentian Dengan Hormat dariPekerjaan sebagai Pegawai PemerintahProvinsi Kalimantan Timur tanggal 19Desember 2008 atas nama Sdr.

Surat Keputusan Tergugat I/Gubernur' KalimantanTimur yang ditandatangani Sekretaris DaerahPemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas namaGubernur Kalimantan Timur Nomor : 881.3/II1.312041/TUUA/BKD2008 tentang Pemberhentian DenganHormat Dari Pekerjaan Sebagai Pegawai PemerintahProvinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Desember2008 atas nama Ir. SATRIO TJAROKO UTOMO, M.Sc(vide bukti P 1, bukti T.I 8) :2.

Timur atas namaGubernur Kalimantan Timur Nomor : 881.3/I1.312041/TUUA/BKD2008 tentang Pemberhentian DenganHormat Dari Pekerjaan Sebagai Pegawai PemerintahProvinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Desember2008 atas nama Ir.

Kalimantan Timur tertanggal 03 Agustus2006, telah diangkat sebagai Kabid.

APHI) KALIMANTAN TIMUR

Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalampertimbangan putusan a quo halaman 1 keterangan pengusaha (alinea 1)menyatakan :bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja adalah hubungankepengurusan organisasi bukan karyawan" jelas pertimbangan hukum yangkabur (obscuur libel) karena mengabaikan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, oleh karena berdasarkan Keputusan KomisarisKomda APHI Kalimantan Timur Nomor : 54/Kep.APHIKT/0799 tanggal 1 Juli1999 tentang Pengangkatan

Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalampertimbangan putusan a quo halaman 1 keterangan pengusaha (alinea 3)menyatakan : " bahwa APHI adalah Asosiasi Organisasi para pengusahaperkayuan bukan perusahaan yang mana pekerja sebagai pengurus wakildari PT.

Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalampertimbangan putusan a quo halaman 3 keterangan pekerja (alinea 1)menyatakan : "bahwa keterangan dari pengusaha mereka bertiga yang hadirtidak mengalami secara langsung apa yang telah dialami oleh pekerjaselama ini.

Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalampertimbangan putusan a quo halaman 5 pendapat P4D (alinea 10)menyatakan : bahwa pengusaha menilai pekerja di DPD APHI bukansebagai karyawan tetapi hubungannya tak lain hanya sebagai pengurusorganisasi".

Kalimantan Timur, secara nyatatelah mengabaikan Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 63 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

MULKAN; KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; ADNAN AMANDA;

. & PARTNERS, beralamat di Jalan AbdulMuthalib Nomor 26 RT. 016 RW. 03 Kelurahan Sangasanga Dalam,Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19Juli 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;; Hal. 1 dari 8 hal Put No. 31/B/2018/PT.TUN.JKTMELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JalanBasuki Rahmat No. 56 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1669/DPMPTSPV/2017, memberikan kuasa kepada :1.

SUROTO, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum SekretariatDaerahProvinsi Kalimantan Timur ;2. RADIANSYAH, S.H., M.Hum., Jabatan Kabag Bantuan HukumDan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanTimur ;3. MUHAMMAD AMIN, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;4. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.Hum., Jabatan KasubbagSengketa Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;5. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H., Jabatan Staf Pelaksana Pada BiroHukum ;6.

., Jabatan Staf Pelaksana Pada Biro Hukum ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING,; DANADNAN AMANDA, Kewarganegaran Indonesia, Tempat tinggal Jalan Durian RT.15 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta.

Timur dan bukan KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan Timur.

Pembanding : WALIKOTA SAMARINDA (PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR)Terbanding : NY.Hj. DJUBAIDAH RM, SE

PLN (Persero) Tbk, Wilayah Kalimantan Timur

Pemohon:
ANDI HERMAWAN
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.545/K.701/2017 Tentang Pengakhiran Persetujan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Mitra Kumala Energy tanggal 25 Oktober 2017;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.545/K.701/2017 Tentang Pengakhiran Persetujan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Mitra Kumala Energy tanggal 25 Oktober 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlahRp.198.500;- (Seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

MITRA KUMALA ENERGY diwakili oleh AKHIRUDIN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

;Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur KalimantanTimur, beralamat di jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1936/Hk/2020, tertanggal18 Maret 2020 2 222 e nnn nn nn nnn nnn ncn en nn nnnnnencnensccenenesSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : Halaman 2 Putusan Nomor :12/G/2020/PTUN.SMDTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Mitra KumalaEnergy dari Gubernur Kalimantan Timur hingga akhirnyaTergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yakni KeputusanGubernur Kalimantan Timur No. 545/K.701/2017 tentangPengakhiran Persetujuan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada PT. Mitra Kumala Energy tanggal 25 OktoberKepentingan Penggugat Yang Dirugikan :20.

Mitra Kumala Energykepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data yangtelah dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kePemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui DinasPertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, yangmembuktikan bahwasanya Penggugat sudah melakukanperpanjangan dan/atau peningkatan JIUP oleh karenanyaseharusnya Tergugat menunda atau tidak menerbitkan obyeksengketa namun ternyata Tergugat tetap menerbitkan

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.545/K.701/2017 tentang Pengakhiran Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.

Sehingga Tergugat terlebin dahulu harus membentukTim untuk melakukan evaluasi terhadap izin izin yang dikeluarkanoleh Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, maka hasil kerja Tim inilahyang menjadi salah satu dasar Tergugat untuk dapat melakukanlangkah langkah penertiban terhadap izin izin pertambanganmaupun non pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur, sehinggahasilnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku;0222n enone nee5. bahwa dalam perkara ini perlu. diketahui dan

Penggugat:
NOR ASIAH
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.Bupati Paser

;Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur padaHalaman Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMDKantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di JalanGajah Mada No.2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/488HK/2018,tanggal 6 Februari 2018.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;DAN :ABDURAHMAN KA, Beralamat di Jalan Jendral Anmad Yani No. 50 RT.006Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot

And Partners,Beralamat di Jalan Letjend Soeprapto (Komplek Ruko Century)No. 09 Samarinda Kalimantan Timur.

OBYEK GUGATAN1.Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/ 14/B.PPOD.III/2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Paser masa jabatan tahun 20142019 atas nama Nor Asiahtertanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut objek sengketa a;Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/ 15/ B.PPOD.III/2017, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Sisa masa jabatan tahun20142019 atas nama Abdurahman.

timur/AssistenI/Karo pemerintahan/Karo Hukum;.

Bahwa atas surat disposisi Kalimantan timur mengeluarkan suratnomor : 171/5107/B.PPOD.III tertanggal 4 november 2017 dansekda provinsi mengatakan kepada penggugat akan dibuatkansurat penundaan saja agar tidak ada pihakpihak yang dirugikankarena masih dalam proses hukum;. Bahwa, sekda propinsi Kalimantan Timur mengeluarkan suratNomor penundaan pelantikan pengganti antar waktu anggotaDPRD kabupaten paser atas nama Sdr.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PT.BANKKALTIMTARA).

PLN (Persero) Tbk, Wilayah Kalimantan Timur

SAIFUL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
FAHRIZAL. SP

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR yang berkedudukan di jalanGajah Mada No.2 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam halini memberikan kuasa kepada :halaman 1 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMDDalam hal ini memberi kuasa kepada :1. H. SUROTO, S.H, Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Kaltim;2. RADIANSYAH, S.H, M.Hum, Kepala Bagian Bantuan Hukum& HAM, Setda Propinsi Kaltim;3. MUHAMMAD AMIN, S.H, Kasubang Bantuan Hukum SetdaPropinsi Kaltim;A. Hj. YUNIAR WAHYUNI, S.H.

Staff Pelaksana Biro Hukum SetdaPropinsi Kaltim;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN)Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilin alamatpada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 02Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6179Hk/2018,tertanggal 26 Desember 2018, untuk selanjutnya disebutSCDAQAI : 222222 enn nn nnn enn nn nnn ene nnn nnn nn en nne en nn nee TERGUGAT;DANFAKRIZAL, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan/menetapkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarindatanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.

Bukti P1 : Foto kopi sesuai asli SalinanKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor171.3/57/B.PPOD.III/2018, Tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tertanggal10 Desember 2018;2.

Bukti T11 Foto kopi dari foto kopi SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III,Hal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 26November 2018;12.