Ditemukan 2839 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor.c nomor29 nomor11 nomor01 nomor12 nomor13 nomor38 nomor23 nomor82 nomor86
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANUGERAH USAHA JAYA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
306 — 161
  • Namun tindakanyang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakanatas keadilan, kepatutan dan tranparansi menunjukkan prosespenyelenggaraan negara tidak menjalankan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa Tergugat terburuburu didalam menerbitkan ObjekSengketa, tanpa mengindahkan atau menunggu prosesPeradilan Uji Materil di Mahkamah Konsitusi dengan Nomor83/PUUXVII/2019, terhadap pengujian Pasal 54 UndangUndang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PekerjaMigran Indonesia, yang dijadikan sebagai
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
1.UDI
2.NIARMAN
3.MUHAMMAD TARMIZI
Tergugat:
KEPALA DESA PELANDUK
Intervensi:
1.AHMADI
2.ANDI RIDUAN
3.AHMADI, S.Pd
140 — 213
  • Larangan bertindak sewenangwenang;2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa Pasal 12 berbunyi :(1). Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkanPeraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampaihabis masa tugas' berdasarkan Surat Keputusanpengangkatannya.(2).
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 8 Maret 2016 — Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Menuju Kediri lebih Baik (Ormas GR-MKLB)
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
59 — 21
  • Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor83/Pdt.G/2015/PN.Gpr tidak berwenang dalam kewenangannyasertajabatannya;Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 hanya menyebutkanalamat Rektor Universitas Brawijaya cq Dekan Fakultas Kedokteran,Universitas Brawijaya Malang di Jalan Veteran Malang. Hal ini adalah suatukesalahan hukum yang fatal terkait dengan domisili hukum para pihakkhususnya Tergugat!
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
166 — 105
  • ., bukti P.11.2 berupa Surat Pernyataan Ahli warisMISBAH, dan bukti P.11.3 berupa buku Letter C pipil nomor 4087, persil nomor83, luas 9.500 M2 terletak di Orong Kentok atas nama AQ. KIDI;Menimbang, bahwa bukti P.12.1 berupa Silsilan Keturunan Ahli Waris H.BADARUDIN. Alm., bukti P.12.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris H.MUSLEH, dan bukti P.12.3 berupa buku Letter C pipil nomor 198, persil nomor81, luas 18.600 M2 terletak di Orong Abe atas nama H.
    Alm., bukti P.21.4berupa Surat Pernyataan Ahli waris MURNIADI dan bukti P.21.5 sama denga nbukti P.21.6 dan P.21.7 berupa buku Letter C pipil nomor 2393, persil nomor83, luas 15.200 M2 terletak di Orong Kentok, pipil nomor 2502, persil nomor 83,luas 8.550 M2 terletak di orong Kentok atas nama H.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perjanjian
Register : 27-07-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 83/ PDT/ 2018/ PT BTN
Tanggal 10 Juli 2018 — PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah Perusahaan yang didiriakn berdasarkan Hukum Repiblik Indonesia dengan akta Pendirian Nomor:01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat oleh Bonardo Nasution.SH. Notaris di Jakarta beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, jalan Pahlawan Seribu BSD City, Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Askan Naim dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada perseroan tersebut, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukumnya bernama NARJO JHON HASYIM, SH, Advokat/Pengacara pada Law Firm Jhon, Fransisco & Associates beralamat di Perum Kunciran Mas Jalan Gunung Lawu 2 Blok K 24/10 Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula disebut Penggugat; L a w a n: 1. PT. BANK PERMATA, Tbk, beralamat di jalan Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I, semula sebagai Tergugat- I; 2. PT BANK PERMATA Tbk. KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 1 Jalan Gatot Subroto, Kavlin 38 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II, semula sebagai Tergugat- II; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, beralamat di Permata Bank Tower 3 Jln. M.H. Thamrin Blok B 1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III, semula sebagai Tergugat-III; Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III di wakili oleh Kuasa hukumnya bernama F.X. Tri Sumaryanto,S.H.,M.H.,dan J.P. Renanto Hasibuan,S.H., Advokat/Pengacara pada Law officer SGS Mandiri, beralamat di Gedung MTH Square lantai 2 unit 0220, Jalan MT Haryono Kav.10, Jakarta Timur 13330, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Nopember 2017, Nomor : 2511/Sk.Pengacara/2017/PN Tng; selanjutnya disebut sebagai para Terbanding, semula disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5 Jln. M.T. Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-I, semula sebagai Turut Tergugat-I; 5. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, beralamat di Jalan pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard Blok.S No.52-53 BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebgai Turut Terbanding-II, semula sebagai Turut Tergugat-II; 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B No.20 Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-III, semula sebagai Turut Tergugat-III; 7. RIANTO, SH, CN, beralamat di KH. Mas Mansyur 25 A Blok 52-4-1 RT/RW/010/011 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-IV, semula sebagai Turut Tergugat –IV;
502 — 206
  • Mas Mansyur 25 A Blok 5241RT/RW/010/011 Kelurahan Kebon Kacang KecamatanTanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTurut TerbandingIV, semula sebagai Turut Tergugat IV;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten NOMOR83/PEN/PDT/2018/PTBIN tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan majelishakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan surartsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor800
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
PT. TJITAJAM. Diwakili oleh ROTENDI
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Drs. Cipto Sulistio
623 — 804
  • BuktiP51: Putusan Nomor83/G/2010/PTUNBDG, Tanggal 13 April 2011 antara1. Koperasi Kredit Bina Kasih sebagai Penggugat, 2.PT. TJITAJAM sebagai Penggugat II IntervensiMelawan 1. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor sebagai Tergugat, 2. PT. TJITAJAM sebagaiTergugat Il Intervensi, 3. PT. TJITAJAM sebagaiTergugat Ill Intervensi (fotokopi sesuai denganSalinan resmi);61.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 73/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
1.FATHOR ROSI
2.HARSONO
3.NUR ZAINI
4.ROSI YUSWANTO
5.DEWI SULISTIAWATI
6.MUHAMMAD RUSDIYANTO
7.MUSAHWI
8.ADROWI
9.TAYYIB
Tergugat:
KEPALA DESA PALOKLOAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP
112 — 54
  • jelas bertentangandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriHalaman 30 dari 90 hal.Put.73/G/2020/PTUN.SbyDalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa, dan oleh karenapenerbitan atau keluarnya obyek sengketa (satu) sampaidengan Obyek sengketa IX (Sembilan) bertentangan PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 Tahun 2017Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-09-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
Sutedja Budiman. dkk
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Intervensi:
PT. SAYANA INTEGRA PROPERTI. Diwakili oleh Edward Marwin Sinata
315 — 206
  • dengan akta pelepasan Hak dan kepentingan ganti rugi Nomor83 tanggal 25 Maret 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris / PPAT,Raden Sudibio Djojopranoto, SH., alamat Jalan Minangkabau Nomor 21Jakarta dengan surat tanah Girik C 289, Persil 21, Kohir Nomor 5.05.17.02.03. 033 Blok S III luas 31.950 m?
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
305 — 301
  • ., (Tergugat VII) dengn Nomor83/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebagaimana bukti surat bertanda TI1yang menjadi dasar/alas hak penguasaan tanah oleh Tergugat saat ini ;Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 2073tertanggal 30 Maret 2001 berupa bukti surat bertanda TI2 telah didaftarkankembali kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan danselanjutnya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06519, DesaPangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.SITI KHUNAENI
2.HERMADI
3.EKO AGUSMANTO
4.EDWAR DASIKERS
Tergugat:
KEPALA DESA NEGERI SINDANG KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Intervensi:
1.ROZI DARMAWAN
2.SARI SUSNILAWATI
3.NELSON MANDAYA
4.EDI SOPIAN
189 — 93
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;7.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 September 2016 — Pidana Korupsi - drh. SUPIYAH RAHAYU
96 — 30
  • DZAWILHIDJAH selaku Plt Kepala UnitPelayanan Terpadu (UPT) Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Veteriner(Kesmavet).Berdasarkan Surat Keputusan Plt Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT)Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Veteriner (Kesmavet)Nomor83/2012 tanggal 9 Januari 2012tentang Penunjukkan Panitia PengadaanBarang/Jasa Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Laboratorium KesehatanMasyarakat dan Veteriner (Kesmavet) Tahun Anggaran 2012, menunjukPanitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
170 — 80
  • Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk objeksektor perkebunan antara Dirjen Pajak dan Daerah diatur pada ketentuan Pasal 2huruf C Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentangPembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yangmenyebutkan sebagai berikut Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluhper seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus)bagian Daerah ;Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83
    ) diatur oleh masingmasingDaerah;Bahwa makna kata diserahkan kepada masing masing daerah tersebut tentunyamerupakan subjektifitas kebijakan yang sudah diserahkan kepada kepala daerahyaitu Gubenur, Bupati atau walikota yang diberi wewenang dalam rangka fungsiadministratif seperti membuat suatu kebijakan, kebijakan dalam hal ini adalahkebebasan yang tidak diatur hal hal limitasi secara terbatas sehingga kebijakantersebut bisa dibuat;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83
    peraturan yang dilanggar di dukung dengan hasilaudit oleh instansi terkait karena peruntukan biaya pemungutan tersebut adalahsah tanpa ada aturan yang dilanggar oleh Terdakwa ataupun oleh BupatiKabupaten Labuhanbatu Utara yaitu berpayung hukum pada Pasal 4 KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000;Bahwa oleh karena tata cara pembagian dan penggunaan biaya pungut PBByang berasal dari sektor perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Utaraadalahberdasarkanhukumyaitu Pasal4 KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor83
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm)
101 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bin SUJIYO tersebut bertentangandengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor83 Tahun2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD propinsiJawa Tengah Tahun 2008 jo Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur JawaTengah Nomor 83 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasiBiaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasiHarga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Pembagian Harta
Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 6 September 2016 — TRI HARYANTO RINA CHYNTIA DEWI
124 — 26
  • tercatat pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Semarang dengan Akta Perkawinan Nomor:455/2003 dan tidak ada perjanjian kawin dalam perkawinannya ;Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak dikaruniai anak atau keturunan ;Hal 49 dari 75 Putusan Perkara Perdata No. 93/Pdt.G/20 16/PN.Smg Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor: 440/Pdt.G/2015/PT.Smg tanggal 20Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor83
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
MUNIRWAN M ALAMY
Tergugat:
1.CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.CQ DIREKTUR JENDRAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3.C Q KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI ACEH
4.CQ KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI SABANG KOTA SABANG PROPINSI ACEH
Turut Tergugat:
1.CQ GUBERNUR ACEH
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
3.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG BPKS
74 — 17
  • Indonesia dan TERGUGATII sebagaiDirektur Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesiayang merugikan PENGGUGAT antara lain:** Kurang memerintahkan dan kurang menginstruksikan secara teruS menerusdan berkelanjutan kepada TERGUGATIII dan TERGUGAT IV sebagaibawahannya untuk mengamalkan dan melaksanakan secara penuhHalaman 13 dari 76 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN BnaPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 Jo.UndangUndang Nomor 37 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor83
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 05-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SARLOTA BIRILAH
2.ASWIN ROMPAH
3.REYMON ALFIANTO OLENG
4.STEVEMI SALILO
5.REPLI KASEA
6.WEM MUNAUNG
7.BERNIKE MAKAHINDA
8.DANI KASEA
Tergugat:
KAPITALAU KAMPUNG LAI
170 — 49
  • Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yakni :1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa pada Pasal 5 Ayat (2)menyatakanPerangkat Desa berhenti karena :a) Meninggal dunia ;b) Permintaan sendiri, danc) Diberhentikan ;Kemudian Ayat (3) menyatakan Perangkat Desadiberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2 )huruf c karena :a) Usia telah genap 60 ( enam puluh ) tahun ;b) Dinyatakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
Ny. Damayanti
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Intervensi:
IKE DEWI HELMI
317 — 206
  • Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusankonversi / penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalanhak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, lihatdalam Keputusan Tergugat dalam hal ini Kepala KantorPertanahan Kota Adminstrasi Jakarta Selatan Nomor83/HM/BPN. 31.74/11/2020 Tentang Permohonan PembatalanHalaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor: 94/G/2020/PTUNJKTSertipikat Hak Milik No. 4925/Lebak Bulus, Sertipikat Hak MilikNo. 4926/Lebak Bulus Dan Sertipikat Hak Milik No.5305/LebakBulus
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Penadahan
Register : 14-04-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 25-K/PM.II-10/AD/IV/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — Rusmanto, Serma NRP.21980137530677
108 — 31
  • (Put MA nomor83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).Bahwa yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalahsesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaktidaknya berarti bagipemiliknya.Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain berarti adala alternatif apakah barang ituseluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaanorang lain.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 05-07-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 31/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 10 Desember 2021 — Penggugat:
Carles Camra
Tergugat:
Bupati Solok
401 — 442
  • Gadang Guguktentang Pengangkatan Perangkat Nagari.e Diminta untuk mengaktifkan kembali Perangkat Nagariyang lama diberhentikan selambatlambatnya minggu ke3(tiga) bulan Juni 2020.f) Tanggal 31 Agustus 2020 diturunkan Surat Bupati SolokNomor: 140/352/DPMNPemnag2020 yang ditujukan langsungkepada Wali Nagari Koto Gadang Guguk perihal Teguran yangberisikan:e Bahwa tindakan yang dilakukan Wali Nagari KotoGadang Guguk dalam memberhentikan dan mengangkatperangkat Nagari bertentangan dengan Permendagri Nomor83
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 850/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
NI WAYAN SURYANI, S.H.
Tergugat:
1.PT. BPR PARTAKENCANA TOHPATI
2.NI WAYAN EVA ARYANTI
3.ROTUA ROOSA MATHILDA T, S.H., M.H.
Turut Tergugat:
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR
83 — 60
  • ;Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 850/Pdt.G/2021/PN Dps10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotokopi Surat pemberitahuan pajak daerah bea perolehan hak atas tanahdan bangunan (SPTPD BPHTB), tertanggal 22 April 2021, diberi tanda buktiT.II6 / PR6;Fotokopi Surat setoran pajak daerah (SSPD), tertanggal 22 April 2021,diberi tanda bukti T.II7 / PR7;Fotokopi Kutipan risalah lelang Nomor : 269/65/2021, tertanggal 26 April2021, diberi tanda bukti T.II8 / PR8;Fotokopi persetujuan penghapusan hak tanggungan, Nomor83