Ditemukan 2839 data
PT. ANUGERAH USAHA JAYA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
306 — 161
Namun tindakanyang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakanatas keadilan, kepatutan dan tranparansi menunjukkan prosespenyelenggaraan negara tidak menjalankan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa Tergugat terburuburu didalam menerbitkan ObjekSengketa, tanpa mengindahkan atau menunggu prosesPeradilan Uji Materil di Mahkamah Konsitusi dengan Nomor83/PUUXVII/2019, terhadap pengujian Pasal 54 UndangUndang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PekerjaMigran Indonesia, yang dijadikan sebagai
1.UDI
2.NIARMAN
3.MUHAMMAD TARMIZI
Tergugat:
KEPALA DESA PELANDUK
Intervensi:
1.AHMADI
2.ANDI RIDUAN
3.AHMADI, S.Pd
140 — 213
Larangan bertindak sewenangwenang;2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa Pasal 12 berbunyi :(1). Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkanPeraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampaihabis masa tugas' berdasarkan Surat Keputusanpengangkatannya.(2).
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
59 — 21
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor83/Pdt.G/2015/PN.Gpr tidak berwenang dalam kewenangannyasertajabatannya;Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 hanya menyebutkanalamat Rektor Universitas Brawijaya cq Dekan Fakultas Kedokteran,Universitas Brawijaya Malang di Jalan Veteran Malang. Hal ini adalah suatukesalahan hukum yang fatal terkait dengan domisili hukum para pihakkhususnya Tergugat!
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
166 — 105
., bukti P.11.2 berupa Surat Pernyataan Ahli warisMISBAH, dan bukti P.11.3 berupa buku Letter C pipil nomor 4087, persil nomor83, luas 9.500 M2 terletak di Orong Kentok atas nama AQ. KIDI;Menimbang, bahwa bukti P.12.1 berupa Silsilan Keturunan Ahli Waris H.BADARUDIN. Alm., bukti P.12.2 berupa Surat Pernyataan Ahli waris H.MUSLEH, dan bukti P.12.3 berupa buku Letter C pipil nomor 198, persil nomor81, luas 18.600 M2 terletak di Orong Abe atas nama H.
Alm., bukti P.21.4berupa Surat Pernyataan Ahli waris MURNIADI dan bukti P.21.5 sama denga nbukti P.21.6 dan P.21.7 berupa buku Letter C pipil nomor 2393, persil nomor83, luas 15.200 M2 terletak di Orong Kentok, pipil nomor 2502, persil nomor 83,luas 8.550 M2 terletak di orong Kentok atas nama H.
502 — 206
Mas Mansyur 25 A Blok 5241RT/RW/010/011 Kelurahan Kebon Kacang KecamatanTanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTurut TerbandingIV, semula sebagai Turut Tergugat IV;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten NOMOR83/PEN/PDT/2018/PTBIN tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan majelishakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan surartsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor800
PT. TJITAJAM. Diwakili oleh ROTENDI
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Drs. Cipto Sulistio
623 — 804
BuktiP51: Putusan Nomor83/G/2010/PTUNBDG, Tanggal 13 April 2011 antara1. Koperasi Kredit Bina Kasih sebagai Penggugat, 2.PT. TJITAJAM sebagai Penggugat II IntervensiMelawan 1. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor sebagai Tergugat, 2. PT. TJITAJAM sebagaiTergugat Il Intervensi, 3. PT. TJITAJAM sebagaiTergugat Ill Intervensi (fotokopi sesuai denganSalinan resmi);61.
1.FATHOR ROSI
2.HARSONO
3.NUR ZAINI
4.ROSI YUSWANTO
5.DEWI SULISTIAWATI
6.MUHAMMAD RUSDIYANTO
7.MUSAHWI
8.ADROWI
9.TAYYIB
Tergugat:
KEPALA DESA PALOKLOAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP
112 — 54
jelas bertentangandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriHalaman 30 dari 90 hal.Put.73/G/2020/PTUN.SbyDalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa, dan oleh karenapenerbitan atau keluarnya obyek sengketa (satu) sampaidengan Obyek sengketa IX (Sembilan) bertentangan PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 Tahun 2017Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83
Sutedja Budiman. dkk
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Intervensi:
PT. SAYANA INTEGRA PROPERTI. Diwakili oleh Edward Marwin Sinata
315 — 206
dengan akta pelepasan Hak dan kepentingan ganti rugi Nomor83 tanggal 25 Maret 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris / PPAT,Raden Sudibio Djojopranoto, SH., alamat Jalan Minangkabau Nomor 21Jakarta dengan surat tanah Girik C 289, Persil 21, Kohir Nomor 5.05.17.02.03. 033 Blok S III luas 31.950 m?
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
305 — 301
., (Tergugat VII) dengn Nomor83/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebagaimana bukti surat bertanda TI1yang menjadi dasar/alas hak penguasaan tanah oleh Tergugat saat ini ;Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 2073tertanggal 30 Maret 2001 berupa bukti surat bertanda TI2 telah didaftarkankembali kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan danselanjutnya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06519, DesaPangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
1.SITI KHUNAENI
2.HERMADI
3.EKO AGUSMANTO
4.EDWAR DASIKERS
Tergugat:
KEPALA DESA NEGERI SINDANG KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Intervensi:
1.ROZI DARMAWAN
2.SARI SUSNILAWATI
3.NELSON MANDAYA
4.EDI SOPIAN
189 — 93
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;7.2.
96 — 30
DZAWILHIDJAH selaku Plt Kepala UnitPelayanan Terpadu (UPT) Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Veteriner(Kesmavet).Berdasarkan Surat Keputusan Plt Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT)Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Veteriner (Kesmavet)Nomor83/2012 tanggal 9 Januari 2012tentang Penunjukkan Panitia PengadaanBarang/Jasa Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Laboratorium KesehatanMasyarakat dan Veteriner (Kesmavet) Tahun Anggaran 2012, menunjukPanitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
170 — 80
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk objeksektor perkebunan antara Dirjen Pajak dan Daerah diatur pada ketentuan Pasal 2huruf C Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentangPembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yangmenyebutkan sebagai berikut Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluhper seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus)bagian Daerah ;Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83
) diatur oleh masingmasingDaerah;Bahwa makna kata diserahkan kepada masing masing daerah tersebut tentunyamerupakan subjektifitas kebijakan yang sudah diserahkan kepada kepala daerahyaitu Gubenur, Bupati atau walikota yang diberi wewenang dalam rangka fungsiadministratif seperti membuat suatu kebijakan, kebijakan dalam hal ini adalahkebebasan yang tidak diatur hal hal limitasi secara terbatas sehingga kebijakantersebut bisa dibuat;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83
peraturan yang dilanggar di dukung dengan hasilaudit oleh instansi terkait karena peruntukan biaya pemungutan tersebut adalahsah tanpa ada aturan yang dilanggar oleh Terdakwa ataupun oleh BupatiKabupaten Labuhanbatu Utara yaitu berpayung hukum pada Pasal 4 KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000;Bahwa oleh karena tata cara pembagian dan penggunaan biaya pungut PBByang berasal dari sektor perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Utaraadalahberdasarkanhukumyaitu Pasal4 KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor83
101 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bin SUJIYO tersebut bertentangandengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor83 Tahun2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD propinsiJawa Tengah Tahun 2008 jo Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur JawaTengah Nomor 83 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor : 50 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang standarisasiBiaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan standarisasiHarga Pengadaan Barang/jasa Kebutuhan
124 — 26
tercatat pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Semarang dengan Akta Perkawinan Nomor:455/2003 dan tidak ada perjanjian kawin dalam perkawinannya ;Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak dikaruniai anak atau keturunan ;Hal 49 dari 75 Putusan Perkara Perdata No. 93/Pdt.G/20 16/PN.Smg Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor: 440/Pdt.G/2015/PT.Smg tanggal 20Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor83
MUNIRWAN M ALAMY
Tergugat:
1.CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.CQ DIREKTUR JENDRAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3.C Q KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI ACEH
4.CQ KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI SABANG KOTA SABANG PROPINSI ACEH
Turut Tergugat:
1.CQ GUBERNUR ACEH
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
3.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG BPKS
74 — 17
Indonesia dan TERGUGATII sebagaiDirektur Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesiayang merugikan PENGGUGAT antara lain:** Kurang memerintahkan dan kurang menginstruksikan secara teruS menerusdan berkelanjutan kepada TERGUGATIII dan TERGUGAT IV sebagaibawahannya untuk mengamalkan dan melaksanakan secara penuhHalaman 13 dari 76 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN BnaPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 Jo.UndangUndang Nomor 37 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor83
1.SARLOTA BIRILAH
2.ASWIN ROMPAH
3.REYMON ALFIANTO OLENG
4.STEVEMI SALILO
5.REPLI KASEA
6.WEM MUNAUNG
7.BERNIKE MAKAHINDA
8.DANI KASEA
Tergugat:
KAPITALAU KAMPUNG LAI
170 — 49
Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yakni :1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa pada Pasal 5 Ayat (2)menyatakanPerangkat Desa berhenti karena :a) Meninggal dunia ;b) Permintaan sendiri, danc) Diberhentikan ;Kemudian Ayat (3) menyatakan Perangkat Desadiberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2 )huruf c karena :a) Usia telah genap 60 ( enam puluh ) tahun ;b) Dinyatakan
Ny. Damayanti
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Intervensi:
IKE DEWI HELMI
317 — 206
Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusankonversi / penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalanhak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, lihatdalam Keputusan Tergugat dalam hal ini Kepala KantorPertanahan Kota Adminstrasi Jakarta Selatan Nomor83/HM/BPN. 31.74/11/2020 Tentang Permohonan PembatalanHalaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor: 94/G/2020/PTUNJKTSertipikat Hak Milik No. 4925/Lebak Bulus, Sertipikat Hak MilikNo. 4926/Lebak Bulus Dan Sertipikat Hak Milik No.5305/LebakBulus
108 — 31
(Put MA nomor83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).Bahwa yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalahsesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaktidaknya berarti bagipemiliknya.Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain berarti adala alternatif apakah barang ituseluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaanorang lain.
Carles Camra
Tergugat:
Bupati Solok
401 — 442
Gadang Guguktentang Pengangkatan Perangkat Nagari.e Diminta untuk mengaktifkan kembali Perangkat Nagariyang lama diberhentikan selambatlambatnya minggu ke3(tiga) bulan Juni 2020.f) Tanggal 31 Agustus 2020 diturunkan Surat Bupati SolokNomor: 140/352/DPMNPemnag2020 yang ditujukan langsungkepada Wali Nagari Koto Gadang Guguk perihal Teguran yangberisikan:e Bahwa tindakan yang dilakukan Wali Nagari KotoGadang Guguk dalam memberhentikan dan mengangkatperangkat Nagari bertentangan dengan Permendagri Nomor83
NI WAYAN SURYANI, S.H.
Tergugat:
1.PT. BPR PARTAKENCANA TOHPATI
2.NI WAYAN EVA ARYANTI
3.ROTUA ROOSA MATHILDA T, S.H., M.H.
Turut Tergugat:
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR
83 — 60
;Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 850/Pdt.G/2021/PN Dps10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotokopi Surat pemberitahuan pajak daerah bea perolehan hak atas tanahdan bangunan (SPTPD BPHTB), tertanggal 22 April 2021, diberi tanda buktiT.II6 / PR6;Fotokopi Surat setoran pajak daerah (SSPD), tertanggal 22 April 2021,diberi tanda bukti T.II7 / PR7;Fotokopi Kutipan risalah lelang Nomor : 269/65/2021, tertanggal 26 April2021, diberi tanda bukti T.II8 / PR8;Fotokopi persetujuan penghapusan hak tanggungan, Nomor83